Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implikasi perpajakan atas transaksi derivatif di Indonesia. Untuk menutup celah penghindaran pajak melalui penggunaan instrumen derivatif, diperlukan pengaturan perpajakan atas transaksi derivatif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur, studi benchmarking peraturan negara lain, serta wawancara kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Konsultan Pajak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak terdapat peraturan perpajakan yang komprehensif atas transaksi derivatif di Indonesia sehingga perlunya pengaturan lebih lanjut yang menyelaraskan antara standar akuntansi dan perpajakan di Indonesia. Studi benchmarking menghasilkan bahwa pencatatan dan pengukuran derivatif mengikuti standar akuntansi dan atas perpajakannya dihitung dalam penghitungan PPh Badan. Sehingga pemajakan atas keuntungan transaksi derivatif dikenakan atas realisasi keuntungan di laporan laba rugi setelah dikurangi kerugian bersifat spekulasi. Bila net-off antara keuntungan dan kerugian bersifat spekulasi menghasilkan kerugian maka harus dilakukan koreksi fiskal. Berkaitan dengan pemeriksaan pajak, diperlukan pengaturan kriteria transaksi derivatif dengan kriteria lindung nilai dan spekulasi yang harus ditegaskan dengan mengacu pada kriteria pada PSAK 71: Akuntansi Lindung Nilai.

---

This study aims to evaluate the tax implications of derivative transactions in Indonesia. To close the gap in tax avoidance through the use of derivative instruments, it is necessary to regulate the taxation of derivative transactions in Indonesia. This research uses a qualitative approach by conducting a literature study, benchmarking studies of other countries' regulations, as well as interviews with the Directorate General of Taxes and Tax Consultants. This study concludes that there is no comprehensive tax regulation on derivative transactions in Indonesia so that further regulation is needed that harmonizes accounting and taxation standards regarding derivative transaction. Benchmarking studies result that the recording and measurement of derivatives follow accounting standards and their taxation is calculated in the calculation of corporate income tax. Thus, the taxation of gains on derivative transactions is imposed on the realization of gains in the income statement after deducting speculative losses. If the net-off between speculative profits and losses results in losses, a fiscal correction must be made. In relation to tax audits, it is necessary to stipulate criteria for derivative transactions with hedging and speculation criteria which must be reffered to the criteria in PSAK 71: Hedging Accounting."

"Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya (cost) atau beban (expense) dalam menjalankan usaha. Biaya pajak akan menurunkan laba setelah pajak (after tax profits), tingkat pengembalian (rate of returns), dan arus kas (cash flows). Minimalisasi beban pajak kemudian dilakukan perusahaan dengan melakukan suatu perencanaan pajak (tax planning). Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Upaya yang demikian kerap disebut sebagai penghindaran pajak (tax avoidance).Di banyak negara, penghindaran pajak dibagi menjadi penghindaran pajak yang diperbolehkan (acceptable tax avoidance) dan yang tidak diperbolehkan (unacceptable tax avoidance). Perbedaan keduanya timbul dari motivasi si Wajib Pajak, atau dari ada tidaknya moral hazard dari Wajib Pajak. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang berlaku saat ini belum memberikan definisi yang jelas mengenai penghindaran pajak (tax avoidance), penghindaran penghindaran pajak yang diperbolehkan (acceptable tax avoidance), penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (unacceptable tax avoidance), dan penyelundupan pajak (tax evasion). Hal ini menimbulkan penafsiran yang berbeda antara Wajib Pajak dan otoritas pajak, sehingga tidak terdapat kepastian hukum. Dari sudut pandang Wajib Pajak, mereka akan berpendapat bahwa sepanjang perbuatan tax avoidance yang mereka lakukan tidak dilarang, maka hal tersebut sah-sah saja (legal). Penelitian ini adalah penelitian normatif yang menghasilkan kajian preskriptif.Hasil penelitian menyarankan bahwa Indonesia perlu membuat Peraturan Umum Anti Penghindaran Pajak atau General Anti Avoidance Rule (GAAR) yang terintegrasi dalam Undang-undang Pajak Penghasilan, yang memberikan definisi mengenai tax avoidance, acceptable tax avoidance, unacceptable tax avoidance, dan tax evasion demi mencapai kepastian hukum bagi fiskus dan Wajib Pajak, karena tax avoidance sering disalahgunkan untuk hal-hal yang merugikan penerimaan negara. Selain itu, perlu segera dikeluarkan peraturan-peraturan pelaksanaan akan Peraturan Khusus Anti Penghindaran Pajak atau Specific Anti Avoidance Rule (GAAR) yang dimiliki Indonesia dalam Pasal 18 UU PPh, dan tersebar pada pasal-pasal lainnya seperti Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (3), dan Pasal 6 ayat (1).

---

Every companies can deem the income tax as cost or expense in running the business. Tax will decrease after tax profits, rate of returns, and cash flow. The company then try to minimize their burden of tax by doing what so called "tax planning". Commonly, the tax planning make reference to process of cooking business and transactions, so the tax duty is minimum amount, but still in tax regulation-frame. That kind of process is frequently called "tax avoidance".In many countries, tax avoidance is distinguished into "acceptable tax avoidance" and "un acceptable tax avoidance". Their difference depends on taxpayer's motivation, or from wether or not there is moral hazard. Law No. 36 of 2008 abourt Income Tax has not given clear definition about tax avoidance, acceptable tax avoidance, unacceptable tax avoidance, and tax evasion. This creates a different interpretation between taxpayer and tax authority, and makes no legal certainty. Taxpayer will have a notion that as far as no forbidden in tax avoidance, then that process is legal. This study is a normative study which results a prescriptive study.The study gives some advices that Indonesia has to make a General Anti-Avoidance Rule (GAAR) that is integrated in Indonesian Income Tax Law. GAAR will give some definitons about tax avoidance, acceptable tax avoidance, unacceptable tax avoidance, and tax evasion, so that the legal certainty can be achieved. Otherwise, there is a need to create the implementation regulation for Indonesian Specific anti-Avoidance Rule (SAAR), which is attached in article 4 par. 1, article 4 par. 3, article 6 par. 1, and article 18 of Income Tax Law."

"Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk melihat: Pertama, apakah tujuan pemerintah dalam membentuk kawasan berikat telah dirasakan manfaatnya baik oleh negara maupun perusahaan yang melakukan investasi di kawasan ini. Kedna, sejauh mana penerapan undang-undang perpajakan serta peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah telah dilaksanakan di daerah kawasan bebas pabean. Ketiga, kendala-kendala apa yang ditemui dalam penerapan undang-undang perpajakan di daerah bebas pabean. Data penulisan bersumber dan Kawasan Berikat Nusantara dan dan Peraturan- Peraturan Pemerintah. Penulisan dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan dan peninjauan langsung ke lapangan serta membuat analisa trend dan data yang diperoleh. Hasil penelitian penulis mengenai keistimewaan kawasan berikat di Indonesia, yaitu tidak dipungutnya PPN dan PPn BM untuk barang-barang impor serta transaksi lainnya, selama produksi yang dihasilkan untuk tujuan ekspor. PPN dan PPn BM dipungut bila barang-barang yang dihasilkan dijual ke dalam negeri. Hambatan juga ditemui di kawasan ini yaitu kekurangpahaman dunia usaha di luar kawasan ini sehingga menyebabkan peraturan ini tidak berjalan dengan baik. Walaupun adanya hambatan-hambatan, kawasan ini ternyata tetap menarik investor baik dan dalam maupun luar negeri. Penyerapan tenaga ketja kawasan ini cukup besar baik dan sektor formal maupun informal serta usaha-usaha penunjang kawasan ini. Peningkatan nilai ekspor dan tahun ke tahun tentu saja akan menguntungkan pemerintah, karena seluruh ekspor kawasan ini adalah produk non migas. Meskipun kawasan ini telah menguntungkan pengusaha, rakyat dan pemerintah namun ada beberapa hal yang patut mendapat perhatian, yaitu jasa-jasa di seluruh kawasan berikat di Indonesia sebaiknya juga dikenakan PPN dengan tarif sebesar 0% tanpa adanya diskriminasi. Untuk dapat meningkatkan ekspor non migas sebaiknya peraturan yang diterapkan di kawasan berikat dapat juga diterapkan di pabean Indonesia lainnya terutama untuk kelancaran arus barang."