Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak awal berdirinya Bursa Efek Jakarta (BEJ) sampai dengan saat ini tidak satupun kasus insider trading yang mengemuka di pasar modal maupun yang diteliti Divisi Pengawasan terselesaikan secara tuntas oleh otoritas pasar modal. Hal ini disebabkan oleh sulitnya proses pembuktian dan pendeteksian dini adanya insider trading, sehingga banyak juga kasus insider trading yang disinyalir oleh pelaku pasar namun tidak terdeteksi oleh otoritas pasar modal. Pendeteksian secara dini akan memudahkan Divisi Pengawasan BEJ untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan melakukan langkah-langkah preventif terhadap realisasi keuntungan oleh pelaku insider trading. Penelitian ini membahas tentang variabel-variabel aktifitas transaksi yang dapat dijadikan sebagai indikator adanya insider trading dengan menggunakan sampel Sembilan saham yang diduga oleh Divisi Pengawasan BEJ terdapat insider trading dalam kurun waktu 2000-2002. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan deskriptif dan pendekatan event study. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menganalisis karakteristik variabel harga, volume dan frekuensi transaksi serta dominasi anggota bursa. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi variabel-variabel tersebut pada periode diduga adanya insider trading oleh Divisi Pengawasan BEJ dan periode 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Sedangkan pendekatan event study digunakan untuk menganalisis ada tidaknya abnormal return pada periode diduga teijadinya insider trading. Perhitungan ada tidaknya abnormal return ini dilakukan dengan menggunakan multifactor model yang terdiri atas return Indeks Harga Saham Gahungan (IHSG) return kurs Rupiah 'terhadap U.S Dollar sebagai independent variabelnya. Penyusunan model ini dilakukan dengan menggunakan data-data harga individual saham sampel, IHSG dan kurs rupiah terhadap U.S Dollar sejak 1 (satu) tahun sebelum waktu event. Hasil penelitian deskriptif memperlihatkan bahwa variabel harga dan dominasi anggota bursa bukan merupakan indikator yang tepat untuk mendeteksi adanya insider trading. Pada periode diduganya insider trading, data sampel memang memperlihatkan adanya kenaikan harga, namun kenaikan itu tidaklah signifikan. Sebaliknya terjadi peningkatan volume dan frekuensi transaksi yang signifikan.Selanjutnya penelitian event study memperlihatkan bahwa pada periode diduga terjadinya insider trading terdapat abnormal return, namun jika melihat dari cumulative abnormal returnnya yang relatif rendah, maka dapat dikatakan bahwa abnormal return itu tidak signifikan dan tidak dapat dijadikan sebagai indikator adanya insider trading. Oleh karena itu Penulis menyarankan sebaiknya Divisi Pengawasan BEJ membuat alert yang dapat mehdeteksi peningkatan volume dan frekuensi transaksi yang signifikan pada periode tertentu di sistem pengawasannya, serta membuat database investor untuk mendeteksi asosiasi antara pelaku pasar yang diduga melakukan insider trading dengan informasi material."

"Kejahatan di Pasar Modal Indonesia saat ini sudah sangat merajalela. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) telah memberikan peranan yang sangat luas kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) untuk menghadapinya. Salah satu kewenangan Bapepam yang diberikan dalam UUPM adalah berupa kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 101 ayat 1 yang pelaksanaannya didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Peranan yang sangat luas tersebut di atas akan menjadi tidak effektif dan dapat disalah-gunakan, apabila tidak dibarengi dengan adanya peraturan-peraturan pelaksanaan yang jelas dan terperinci. Dalam tesis ini akan dianalisa dan dibahas sebuah studi kasus "perdagangan orang dalam" (insider trading) saham PT. Ades Alfindo Tbk., sebagaimana diatur dalam Pasal 95 UUPM. Sanksi pidana atas pelanggaran Pasal 95 UUPM diatur berdasarkan Pasal 104 UUPM dan penjelasannya. Terhadap kasus "perdagangan orang dalam" (insider trading) saham PT. Ades Alfindo Tbk., Bapepam hanya merekomendasikan sanksi administratif berdasarkan Pasal 102 UUPM. Penyidikan yang dilakukan berdasarkan Pasal 101 ayat 1 UUPM mengandung pengertiannya yang terlalu luas, hal ini dapat memberi kesan bahwa Bapepam tidak menjalankan peranannya sebagaimana mestinya. Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, Bapepam harus segera membuat peraturan pelaksanaan yang jelas dan terperinci dari Pasal 101 ayat 1 tersebut. Secara keseluruhan isi dari tesis ini bersifat normatif dan merupakan suatu studi kepustakaan, dengan harapan dapat menjadi suatu rekomendasi untuk meningkatkan effektifitas Bapepam dalam menghadapi kejahatan di Pasar Modal Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas hubungan antara informed trading dalam bentuk insider trading dengan likuiditas pasar yang diukur dengan bid-ask spreads pada pasar Euronext Amsterdam dengan menggunakan metodologi event study dan analisa secara cross-sectional. Penelitian terdahulu atas topik tersebut yang ditemukan di berbagai jurnal ilmiah cederung difokuskan pada pasar modal dengan kapitalisasi pasar dan likuiditas yang tinggi seperti NASDAQ dan NYSE sementara riset pada pasar modal dengan likuiditas rendah tergolong jarang. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur atas topik tersebut pada jenis pasar yang berbeda. Sebagaimana dihipotesakan pada teori information asymmetry, keberadaan informed trading di pasar dapat mengakibatkan berkurangnya likuiditas pasar dikarenakan pelaku pasar cenderung berusaha untuk melindungi dirinya dari kerugian yang diderita akibat transaksi yang dilakukan dengan pelaku pasar yang memiliki informasi pasar lebih baik dengan cara meningkatkan bid-ask spreads. Penelitian ini menganalisa hipotesis tersebut dengan menggunakan insiders rsquo; registers yang diperoleh dari Autoriteit Financiele Markten AFM di pasar Euronext Amsterdam.

---

ABSTRACTThis study scrutinizes the relationship between informed trading in the form of insider trading and market liquidity as quantified by bid ask spreads in Euronext Amsterdam market by conducting both event study and cross sectional analysis. Previous empirical research on the related field have been mainly focused on the highly capitalized and liquid equity markets such as NASDAQ and NYSE while research on less liquid equity markets are considered sparse. This study can be taken into account as an attempt to provide literatures of the respected topic in different market setting. As asserted by information asymmetry hypothesis, the presence of informed trading in the market would result in a loss portrayed by a decrease in liquidity as market makers tend to protect themselves from the loss against trading with informed traders by adjusting level of spreads in the market by maintaining larger bid ask spreads. This study examines the respected topic by utilizing insiders rsquo registers compiled from Autoriteit Financiele Markten AFM in Euronext Amsterdam. "

"Penegakan terhadap kejahatan pasar modal di Indonesia masih sangatlah lemah. Fakta dari lemahnya penegakan ini adalah sudah lebih dari 20 tahun, belum ada satupun tindak pidana pasar modal yang berhasil masuk ke ranah persidangan. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, maka OJK dan juga Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pasar modal di Indonesia. Adapun tugas pengawasan yang diemban oleh OJK meliputi pemeriksaan dan juga penyidikan terhadap pelanggaran-pelanggaran dan juga dugaan kejahatan pasar modal yang mungkin terjadi, sedangkan tugas pengawasan yang diemban oleh BEI merupakan tugas untuk mengawasi perdagangan secara langsung, melalui pembuatan peraturan-peraturan BEI yang mengizinkan BEI untuk menetapkan suspensi, memberi sanksi administratif, dan juga menerbitkan Unusual Market Activity (UMA). UMA merupakan pengumuman yang dibuat oleh BEI disaat terdapat suatu efek yang mengalami ketidakwajaran dalam aktivitas perdagangannya. Dalam penelitian ini, Penulis menganalisis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum kedua jenis pengawasan tersebut, dan menemukan korelasi di antara keduanya berupa unsur UMA yang identik dengan sinyal-sinyal terjadinya kejahatan pasar modal. Penulis juga menganalisis mengapa sebuah UMA tidak bisa dinyatakan sebagai kejahatan pasar modal, beserta analisis mengenai kasus diterbitkannya UMA yang diikuti oleh sanksi Kejahatan Pasar Modal.

---

The enforcement of laws regarding prevention of capital market crimes in Indonesia is staggeringly low. This is supported by the fact that there has been no case regarding capital market crime that has been bought to the court of justice in over 20 years. As an effort to combat these practices, several laws and regulations are made, these are Law Number 8 of 1995 concerning Capital Market and Law Number 21 of 2011 concerning Otoritas Jasa Keuangan (OJK). These regulations allow \several institutions to regulate and supervise the securities trade, two of which are the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and the Indonesia Stock Exchange (BEI). The supervisory duties carried out by the OJK include examination and investigation of administrative violations as well as allegations of capital market crimes that may occur, whereas the supervisory duties carried out by the BEI involves supervising the securities trade through the regulations issued by BEI, which allows them to suspend trades, hand out administrative sanctions, and also publish Unusual Market Activities (UMA). UMA is an announcement made by BEI in the case of an abnormality is detected in the trade activities of a particular stock or instrument. In this research, the author analyzed the regulations regarding both of these supervisory functions, and found the correlations between the two, in the form of similarities between the indicator of UMA and the signals of capital market crime activity. This research also analyzed why an UMA can not be stated as a practice of capital market crime, through the analysis of a case in which a formal UMA is announced, followed by a sanction from OJK regarding capital market crimes."

"Kasus dugaan perdagangan orang dalam (insider trading) pada perdagangan saham PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk, di tahun 2007 merupakan salah satu kejahatan keuangan yang pernah terjadi di Pasar Modal Indonesia. Namun, sebagaimana kejahatan keuangan lainnya yang pernah terjadi di Pasar Modal Indonesia, dugaan insider trading tersebut hanya dikenakan sanksi administratif dan tidak pernah berhasil dibawa pada tingkat pengadilan untuk dapat dituntut secara pidana. Padahal, unsur-unsur pasar perdagangan orang dalam yang ada dalam UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah terpenuhi. Hal tersebut membuktikan bahwa masih terdapat kendala dalam penegakan hukum terhadap kejahatan keuangan yang terjadi di Pasar Modal Indonesia. Penulis menyimpulkan bahwa saat penanganan kasus dugaan insider trading PT PGN tersebut, kendala utama terdapat pada kekosongan aturan hukum yang tidak memungkinkan diterimanya alat bukti digital di pengadilan. Selain itu kemampuan lembaga penegak hukum yang masih tergolong minim, ketiadaan fasilitas yang mendukung, dan juga budaya hukum di negara Indonesia yang tidak jera terhadap sanksi administratif juga ikut menyebabkan kendala penegakan hukum terhadap kasus dugaan insider trading tersebut.

---

The cases of alleged insider trading on the trade shares of PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk, in 2007, is one of the financial crimes that have occurred in the Indonesian Capital Market. However, as other financial crimes that have occurred in the Indonesian Capital Market, the punishment for the insider trading allegations only with an administrative sanctions and has never managed to be taken at the level of the court to be prosecuted criminally. In fact, the elements of insider trading in the Law Number 8 Year 1995 concerning on Capital Market has been fulfilled. It is proved that there are still obstacles in the enforcement of laws against financial crimes that have occured in Indonesian Capital Market. The author concludes when the cases of alleged insider trading of PT PGN is handled, the major constraints is on the vacancy rule of law that does not allow acceptance of digital evidence in court. In addition, the ability of law enforcement agencies are still relatively minimal, the absence of supporting facilities, and the legal culture of the Indonesian state that’s not deterrent to an administrative sanctions, also contributed to the constraints of law enforcement on the case of alleged insider trading."