Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tingginya tingkat aktivitas ekonomi dihadapkan pada keterbatasan lahan untuk kegiatan usaha. Sementara tuntutan kebutuhan lahan meningkat sehingga mengakibatkan terjadinya dinamika pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang tinggi yang pada gilirannya yang berdampak langsung kepada realisasi penerimaan BPHTB sebagai salah satu sumber penerimaan Daerah yang potensial. Oleh karena itu perlunya upaya meningkatkan penerimaan BPHTB melalui intensifikasi pemungutan BPHTB.Dilihat dari sisi penerimaan BPHTB menunjukan kenyataan yang perlu ditingkatkan dimana terlihat dari realisasi penerimaan dari tahun ke tahun mengalami penurunan; pada tahun anggaran 2002 realisasi pencapaiannya sebesar 111% dan hanya memberikan kontribusi penerimaan sebesar 16% dari jumlah Bagi Hasil Pajak yang diterima oleh Propinsi DKI Jakarta.Berdasarkan uraian tersebut, maka pokok-pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pelaksanaan administrasi pemungutan BPHTB di Propinsi DKI Jakarta dan sejauh mana tingkat efektivitas pemungutan pajak BPHTB di Propinsi DKI Jakarta serta faktor apa saja yang berpengaruh terhadap efektivitas pemungutan pajak BPHTB.Tujuan penulisan tesis ini adalah menjelaskan dan menguraikan administrasi pemungutan BPHTB di Propinsi DKI Jakarta dan mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak BPHTB di Propinsi DKI Jakarta serta mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh terhadap efektivitas pemungutan pajak BPHTB.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan serta wawancara mendalam dengan pihak pihak terkait. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatifDari hasil analsisis maka diketahui pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Propinsi DKI Jakarta cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari Tax Performance Index selama lima tahun terakhir, Meskipun terjadi penurunan rasio TPI -selama 5 (lima) tahun terakhir tetapi target penerimaan dapat dipenuhi dan target penerimaan dari tahun ketahun meningkat.Secara umum dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan selama lima tahun terakhir cukup stabil yang berkisar antara Rp. 109.087.244.851,- terendah untuk tahun 1998/1999 dan untuk tahun 2002 jumlah pajak sebesar Rp. 494.961.582.452,- (tertinggi).Adapun saran yang dianjurkan adalah upaya-upaya dalam meningkatkan potensi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) harus ditingkatkan melalui usaha-usaha yang dapat meningkatkan potensi pajak."

"Badan Pendapatan Daerah sebagai perangkat daerah dibentuk untuk mengolah, mengumpulkan pendapatan asli daerah dalam berbagai jenisnya. Salah satu diantaranya, adalah BPHTB. Berdasarkan data yang diperoleh maka pengawasan pemungutan pajak BPHTB belum efektif. Rata-rata realisasi BPHTB dalam kurun waktu lima (5) tahun diangka 37,71%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Bapenda dalam pemungutan pajak BPHTB. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini, memperlihatkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Bapenda Kota padang pada pajak BPHTB belum efektif. Hal ini disebabkan dalam perencanaan target BPHTB disusun tidak sesuai dengan kemampuan pendapatan.  Sedangkan dari segi sumber daya manusia perlu penguatan dari segi keahlian. Pegawai Bapenda yang mengurusi pajak BPHTB belum mempunyai sertifikat keahlian sebagai petugas penilaian pajak BPHTB dan perlu peningkatan kualitas dengan pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi sebagai penilai khusus bagi pegawai yang mengurusi pajak BPHTB.

---

The Regional Revenue Agency, as a regional apparatus, was established to process and collect various types of regional original revenue. One of them is the BPHTB. Based on the data obtained, the supervision of collection tax BPHTB collection has not been effective. The average realization of BPHTB over a period of five (5) years is 37.71%. This study aims to determine how the supervision carried out by the Regional Revenue Agency (Bapenda) in the collection of BPHTB tax. This study uses a post-positivist approach. The data used in this study were obtained through in-depth interviews and literature study as secondary data. The results of this study indicate that the supervision carried out by the Padang City Bapenda on the BPHTB tax has not been effective. This is because the planning of the BPHTB target is not compiled in accordance with the revenue capacity. Meanwhile, in terms of human resources, there is a need for strengthening in terms of expertise. Bapenda employees who handle BPHTB tax do not yet have a certificate of expertise as BPHTB tax assessment officers and need to improve the quality through the implementation of training and certification as special assessors for employees who handle BPHTB tax."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi pendaerahan BPHTB (Studi Komparasi Pada Kota Depok dan Kota Bekasi). Dengan disahkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD lnaka BPHTB menjadi Pajak Daerah Kabupaten/ Kota. Pajak tersebut sebelumnya merupakan pajak pusat dengan sistem bagi hasil. Pokok permasalahan penelitian ini adalah implementasi pendaerahan BPHTB pada Kota Depok dan Kota Bekasi. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan pemungutan BPHTB di Kota Depok dimulai pada Januari 2011, sedangkan untuk Kota Bekasi dilaksanakan pada Februari 2011. Tugas, wewenang, dan tata cara pemungutan BPHTB dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota masing-masing daerah. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pernungutan BPHTB pada kedua kota, yakni Depok dan Bekasi, pada umumnya memilki kesamaan baik dari segi minimnya SDM, harga NJOP yang rendah dan jarang diperbaharui,serta proses pemungutan yang kurang efektif dan efisien.

---

This thesis discusses the implementation for localizing BPHTB (Comparative Study in Depok and Bekasi). With the enactment of legislation number 28 Year 2009 about regional tax and retribution, then BPHTB is included in the local tax of district/city. Previously the tax was administrated by the government with the revenue sharing system. The subject of this research is the implementation for localizing BPHTB in Depok and Bekasi. Researchers used a qualitative descriptive approach.

The results are implementation for collection of BPHTB in Depok began in January 2011, While in Bekasi began in February 2011. Duties, authority, and procedures of collecting BPHTB implemented by Mayor regulation of each region. Constraints encountered in implementation for collection of BPHTB between Depok and Bekasi, generally have many similarities, such as of lack of human resources, NJOP values are low and rarely updated, and procedures of collect BPHTB less efective and efficient."

"Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah, peranan pejabat umum tanah ini semakin eksis dalam hukum tanah di Indonesia. Untuk membuktikan adanya perbuatan hukum peralihan hak atas tanah kecuali pemindahan hak melalui lelang, sebagaimana dikehendaki dalam UPA harus dibuktikan dengan akta otentik yang dibuat oleh PPAT. Sebagai salah satu pejabat yang berwenang untuk membuat akta peralihan hak atas tanah dan bangunan, PPAT tunduk padaketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentangBPHTB. Namun dalam praktik mash ditemukan adanya penyimpangan terhadapketentuan tersebut, ditandatangani mendahului kewajiban pembayaran BPHTB.Salah satu contonya adalah kasus jual beli tanah yang dilakukan oleh Tuan Reza Sulaiman Sundjaja selaku kuasa sah dari Tuan Rangga Sunargo dengan Nona Ariana Widjaja telah merugikan PPAT yang membut akta tersebut. Faktor ketidaktahuan atau pula kecerobohan dalam jangka waktu pembayaran BPHTB,menyebabkan PPAT tersebut dikenai sanksi administratif yang tidak sedikitjumlahnya. Mengenai akta yang dibuat oleh PPAT yang dikenai sanksi tersebut tidak menjadi batal atau dengan kata lain tetap sah dimata hukum. Hal ini dikarenakan akta tersebut tetap telah memenuhi syarat formal maupun material.Hanya saja amatlah disayangkan apabila didalam suatu transaks jual beli yang kita lakukan menyebabkan orang lain yang menanggung kerugiannya. Di dalam praktek, nal seperti ini dapat saja menimpa siapapun. Oleh karena itu seorang PPAT sebagai pejabat memeriksa lebih teliti dokumen yang diperlukan atau menawarkan membayarkan sendiri setoran BPHTB ke kantor cabang Bank yang ditunjuk oleh pemerintah yang diwajibkan tersebut, agar tidak terulang kasus yang serupa."