Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan pembangunan nasional sebagairnana dirumuskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Ketetapan MPH-RI No.11/MPR/1988 adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Selanjutnya, diuraikan dalam landasan pembangunan nasional, bahwa hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, maka landasan pelaksanaan pembangunan nasional adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dari kedua rumusan tersebut di atas memperlihatkan bahwa pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia tidak hanya berorientasi kepada pembangunan fisik (materiil) semata, melainkan diarahkan pula pada pembangunan yang bersifat non fisik (spiritual) dengan hakikat pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Konsep GBHN mengenai pembangunan manusia Indonesia seutuhnya itu merupakan cerminan dari kenyataan empiris yang terjadi pada negara-negara lain, bahwa pelaksanaan pembangunan yang semata-mata ditujukan untuk kepentingan materiil belum tentu dapat mensejahterakan masyarakatnya dan dalam pelaksanaannya pembangunan materiil tidak akan dapat berjalan lancar tanpa adanya dukungan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Bahkan dapat terjadi, hasil-hasil dari pembangunan materiil tersebut tidak dapat dinikmati oleh masyarakatnya, karena kebudayaan masyarakat bersangkutan belum sesuai dengan hasil-hasil pembangunan tersebut. Pelaksanaan pembangunan bidang-bidang lainnya, mencakup ruang lingkup yang sangat luas, seperti sosial, budaya, hukum, pendidikan, ideologi, politik, pertahanan keamanan dan sebagainya. Pembangunan hukum sebagai salah satu bidang pembangunan, dirumuskan dalam GBHN sebagai berikut : Pembangunan dan pembinaan hukum diarahkan agar dapat 1. Memantapkan hasil-hasil pembangunan yang teiah dicapai. 2. Menciptakan kondisi yang lebih rnantap, sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati suasana serta iklirn ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan. 3. Lebih memberi dukungan dan pengamanan kepada upaya pembangunan untuk mencapai kemakmuran."

"Beragamnya latar belakang kehidupan narapidana, baik itu latar belakang kasus, suku/etnis, agama dan lainnya merupakan faktor nyata dari keberadaan Lembaga Pemasyarakatan sebagai minatur masyarakat. Disana juga terdapat berbagai kebutuhan dan kepentingan narapidana dalam rangka mempertahankan hidupnya selama dalam lapas. Dalam rangka hal tersebut narapidana akan menjaga hubungannya dengan petugas dan aturan yang berlaku dalam lapas sehingga baik petugas maupun aturan mampu mengakomodir ataz dilemahkan oleh kepentingan narapidana, termasuk kepentingan menambah fasilitas kamar hunian sesuai keinginan narapidana. Akibat adanya penambahan fasilitas-fasilitas pada kamar hunian pada narapidana tertentu akan berakibat adanya kecemburuan sosial di kalangan narapidana, pemborosan anggaran karena umumnya penambahan fasilitas berupa alat-alat elektronik yang menggunakan listrik, dan yang terpenting adalah narapidana tersebut umumnya tidak tersentuhk program pembinaan. Dalam penelitian ini ada dua pertanyaan penelitian yang hendak dijawab yaitu bagaimana kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana di Rumah Tahanan negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Jakarta seria kendala-kendala yang dihadapi dalam kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian tersebut. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan..dengan wawancara terhadap informan penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara. Wiforiiai penelitian terdiri dari informan petugas dan informan. Lokasi penelitian adalah lima Unit Pelaksana Teknis (UPT) di DKI Jakarta, yaitu Lapas Klas I Cipinang, Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, Lapas Klas IIA Salemba, Rutan Klas I Jakarta Pusat dan Rutan Klas IIA Pondok Bambu Jakarta Timur. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana pada lima (5) lokasi penelitian belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan perbedaan persepsi dan cara pandang terhadap aturan yang ada yang berbeda-beda sehingga penerapannya pada masing-masing lapas/rutanpun berbeda. Kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana di lapas/rutan masih mementingkan unsur keamanan dan keiertiban. Penyimpangan terhadap pemenuhan fasilitas kamar hunian narapidana adalah adanya fasilitas-fasilitas tambahan yang tidak sesuai aturan seperti TV, AC, Kompor Listrik hingga pencurian listrik untuk kepentingan fasilitas lainnya. sementara dalam rangka mensiasati kondisi kelebihan daya tampung (over kapasitas) pada masing-masing l!okasi penelitian dilakukan alih fungsi atau pemanfataan ruang yang bukan kamar hunian menjadi kamar hunian bagi narapidana. Sementara faktor kendala dalam kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana terdiri dari empat faktor utama yaitu kendala komunikasi, kendala sumber daya, kendala sikap implementator dan kendala struktur birokrasi

---

Diverse backgrounds inmate's life, whether it is the case background, tribe / ethnicity, religion and the other is a real factor of the exisience of correctional institulions as minatur community.There alsa have various needs and interests of prisoners in order to survive as long in prison. In order to convict it will maintain relationships with officers and rules that apply in the prison so that both workers and able io accommodate the rulés or attenuated by the interests of prisoners, including facilities to add interest as you wish inmate occupancy rooms. Due to the exiztence of additional facilities in room occupancy on a particular inmate will result in the social jealously among the inmates, waste budget because generally in the form of additional facilities for electrical appliances that use electricity, and most importantly the inmates were mostly uniouched by development programs.

In this research, there are two research questions to be answered is how the Juifiliment of the policy room occupancy facility for inmates at the Detention Center and state correctional institutions in Jakarta and the constraints faced in julfilling the policy facilities such occupancy rooms, The method used is qualitative method of data collection techniques againts the informant interview conducted with the study using the interview guide Informants consisted of officers and informants informants. Location of the study are five Technical Executive Unit (UPT) in Jakarta, namely Class I Cipinang Prison, Jakarta Narcotic Prison Class HA, Class 14 Salemba prison, Central Jakarta Rutan Class I and Class ITA Rutan Pondok Bambu, East Jakarta.

Based on this research found that the policy of fulfiliment of room occupancy facility for inmates at five (3) the location of the research has not been performing well. This is due to differences in perception and outlook of the existing rules are different so that its application in each prison / rutanpun different. Compliance policies occupancy room facilities for inmates in the prison / detention center is still concerned with the elements of security and order. Deviation toward the Julfiilment facility inmate occupancy room is the presence of additional facilities that are not in accordance with regulations such as TV, air conditioning, Electric Stove to theft of electricity for the benefit of other facilities, while in order to anticipate the conditions of excess capacity fover capaciiy) at each study site conducted over the function or utilization of space that is not a room occupancy room occupancy for the inmates. While the constraint factor in fulfilling the policy for inmate occupancy room facilities consist of four main factors namely the communication constraints, resource constraints, barriers and constraints implementer attitudes bureaucratic structure. "

"ABSTRAKPenelitian ini berjudul "PEMENUIIAN HAK ATAS RASA AMAN DAN BEBAS DART KETAKUTAN DALAM PELAKSANAAN ADMISI DAN ORIENTASI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLAS IIA JAKARTA". Latar belakang pemilihan judul ini didasarkan pada kajian empiris dan teoritis, bahwa tahap admisi dan orientasi narapidana merupakan fase kritis yang menentukan keberhasilan pembinaan narapidana sehingga diperlukan pemenuhan hak-hak asasi narapidana.Lokasi penelitian dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas HA Jakarta dengan metode penelitian kualitatif. Beranjak dari latar belakang di alas, rumusan masalah yang mengemuka adalah : (1) Apakah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Jakarta merasa terpenuhi hak atas rasa aman dan bebas dari ketakutan selama masa admisi dan orientasi; (2) Faktor apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak alas rasa aman dan bebas dari ketakutan selama masa admisi dan orientasi narapidana. Untuk mencari jawaban atas pertanyaan penelitian tersebut, metoda pengolahan data yang dilakukan mengarah pada metode deskriptif eksplanatory.Hasil penelitian menunjukan bahwa selama dalam pelaksanaan admisi dan orientasi, hak narapidana atas rasa aman dan bebas dari ketakutan belum terpenuhi. Adapun faktor yang menghambat pemenuhan hak atas rasa aman itu adalah kondisi over crowded, emosi narapidana yang labil, tidak memadainya kualitas pengetahuan dan pemahaman petugas terhadap hak asasi manusia, punish and reward yang kurang ditegakan, dan prosedur pengaduan yang panjang.Memperhatikan hasil penelitian tentang kondisi aktual pemenuhan hak atas rasa aman dan bebas dari ketakutan dalam pelaksanaan admisi dan orientasi narapidana maka perlu dilakukan pengurangan isi lembaga pemasyarakatan, pendidikan dan pelatihan tentang hak asasi manusia terhadap petugas lembaga pemasyarakatan, penerapan sanksi yang tegas dan terukur, menyederhanakan prosedur penyampaian keluhan

---

ABSTRACT

The title of this research is THE FULFILLMENT OF SECURE AND FREE FROM FEAR RIGHTS OF INMATES ON THE ADMISSION AND ORIENTATION STAGE IN CLASS IIA NARCOTICS CORRECTION INSTITUTION - JAKARTA". The background reason why author decide to choose this title is based on empirical and theoretical studies, that the stage of admission and orientation of inmates is a critical phase in which decides the success of inmates' treatments. In this stage, the fulfillment of human rights for inmates is a necessity.

The locus of research is taken in Class HA Narcotics Correction Institution by using qualitative research method. Based on the background above, the construction of problems which developed are: (1) Do the inmates in Class IIA Narcotics Correction Institution feel that the rights of secure and free from fear has been fulfilled in the admission and orientation stage?. (2) Define the factors that become obstacles in order to fulfill the rights of secure and free from fear on the admission and orientation stage. In case of finding the answer of those research questions, the data processing method directed to explanatory descriptive method.

The result of research shows that during the admission and orientation stage the rights of secure and free from fear of inmates have not fulfilled yet. However, some factors which become obstacles in fulfillment of the rights of secure are: over crowding condition, instability of inmates emotions, the limitation of human rights knowledge and understanding of officers, punishment and reward norms are not promoted in every aspect of admission and orientation stage, and a long complain procedure.

Focusing on the research result about the actual situation in rights secure and free from fear fulfillment of inmates on the admission and orientation stage, several methods shall be taken such as: decreasing the amount of inmates in correction institution, training and education of human rights for officers, implementation of strict and reliable punishment, and simplify the complain procedure."

"Kabupaten Tangerang merupakan wilayah pemerintahan yang berkembang pesat kota, perkembangan tersebut juga diikuti dengan meningkatnya populasi masyarakat yang ada di Kabupaten Tangerang pada saat ini, sarana kesehatan milik pemerintah hanya ada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum.Dalam melakukan rencana pengembangan ini diperlukan pengorbanan perkiraan biaya investasi yang tidak sedikit, secara umum aspek-aspek yang akan dikaji dalam pengembangan ruang rawat inap ini meliputi : aspek pasar dan pemasaran, faktor sosio ekonomi dan budaya serta aspek sumber dananya acuan tersebut untuk merealisasikan rencana pengembangan.Rumah Sakit Islam Asshobirin merupakan rumah sakit swasta yang berazaskan keagamaan yang terletak di desa Pondok Jagung Tangerang Kecamatan Serpong berada dibawah naungan Yayasan Muslimin Tangerang yang terletak diwilayah pemukiman Bumi Serpong Damai.Dalam penelitian ini didapatkan gambaran tentang rencana pengembangan ruang rawat inap VIP dari 5 ruang VIP yang tersedia di rumah sakit Islam Asshobirin menjadi 20 ruang VIP, adapun penilaiannya dilakukan secara ekonomis dengan cara menghitung Net Present Value (NPV) dan Internal Rate of Return (IRR), dan disesuaikan dengan bunga bank sebesar 10 % sedangkan bunga pinjaman sebesar 17 % pada saat ini, dalam penelitian ini menggunakan studi kasus dengan menggunakan data sekunder selama 5 tahun terakhir, serta menganalisis faktor internal dan eksternal di lingkungan rumah sakit Kabupaten Tangerang.Hasil studi ini dilatarbelakangi dengan angka kenyataan yang ada dan mengacu pada data demografi berdasarkan data BPS dan Profile Kesehatan Kabupaten Tangerang bahwa pemanfaatan ruang rawat inap dengan tempat tidur di rumah sakit Kabupaten Tangerang pada tahun 2000 dengan menggunakan rata-rata ALAS selama 4 hari, masih diperlukan lagi sebanyak 1917 sehingga bila diasumsikan menurut kebijakan Departemen Kesehatan 10 % dipergunakan untuk ruang rawat inap VIP maka masih ada sebanyak 191 tempat tidur VIP pada saat ini kenyataan yang ada di rumah sakit Kabupaten Tangerang untuk seluruh rawat inap VIP pada saat ini sebanyak 51 ruang VIP dengan, sehingga bila rumah sakit Islam Asshobirin ingin menambah atau mengembangkan ruang rawat inap VIP masih memungkinkan.Kabupaten Tangerang merupakan daerah kawasan industri, dimana peluang kebutuhan tenaga kerja yang berkualitas dibutuhkan sangat tinggi, sehingga dilihat dari pertumbuhan tenaga yang paling tinggi penempatannya ada pada tingkat sarjana muda maupun sarjana, disamping itu Kabupaten Tangerang juga merupakan penyangga Kota Jakarta dengan demikian diharapkan dalam pengembangan ruang rawat inap VIP dapat memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.Analisis keuangan dilakukan pada 4 (empat) jenis penghitunganyang berbeda pada struktur financingnya yaitu: (1) Equity, Rp.1.085.100.000,- Loan, Rp. 460.000.000,- (2)Equity, Rp.I.460.000.000; Loan, Rp. 0,- (3) Equity, Rp.645.100.000,-Loan, Rp. 1.000.000.000,- (4) Equity, Rp.270.100.000,- Loan, Rp.1.460.000.000,-. Pada penghitungan arus kas selama periode 10 tahun, didapatkan bahwa nilai NPV dan IRK dengan struktur financing yang berbeda adalah sebagai berikut: (1) NPV, Rp. 837.999.699,- , IRR 28,40% (2) NPV, Rp. 910.734.741,- , (3) NPV, Rp. 752.615.083,- , IRR 26,79% (4) NPV, Rp. 679.880.040,- , IRR 25,54%.Dari 4 (empat) alternatif tersebut diatas, alternatif yang dipilih adalah yang pertama dengan struktur financing adalah Equity Rp.1.085.100.000,- Loan, Rp. 460.000.000,- alternatif ini dipilih karena mempunyai nilai IRR. 28,40% yang artinya proyek ini layak dikembangkan karena nilai IRR lebih besar dari bunga yang disyaratkan yaitu 10% dan nilai NPV sebesar Rp. 837.999.699,- yang artinya proyek ini akan memberikan keuntungan dimasa mendatang, sehingga rumah sakit Islam Asshobirin layak untuk didirikan.Diharapkan hasil studi keputusan pengembangan ini harus segera dtindak lanjuti dengan Master Program atau Rencana Induk yang merupakan penjabaran kegiatan selanjutnya dari studi keputusan pengembangan ini agar tidak menjadi sia-sia.

---

Development Analysis of Inpatient VIP Room at Asshobirin Islamic Hospital, Tangerang, 2002District of Tangerang is a city of government territory that is growing fast, and follows with increasing of number of population in that district which has health care facilities only primary health care and public hospital.

In doing this development, need much of investment cost estimation. Aspects that will be discussed in this thesis include marketing, social-economics and cultural and also funding resources to realize the development plan.

Asshobirin Islamic Hospital is a private hospital with based on religious aspects and located in Pondok Jagung - Tangerang. This hospital is under Yayasan Muslimin Tangerang (Moslem Foundation of Tangerang) in Bumi Serpong Damai settlement.

In this research we can get the description of development plan of inpatient VIP room with increasing from 5 of VIP rooms to 20 VIP rooms. The assessments done economically with estimated the Net Present Value (NPV) and Internal Rate of Return (IRR), and adjusted with the bank interest about 10 % and loan interest in this time about 17 %. This research used case study using secondary data in the past 5 years and analyzed the internal and external factors in environment of District Hospital of Tangerang.

The result of this study is based on the real number and relies on data of demography from BPS and Health Profile of Tangerang District. It said that utilization of inpatient room in Hospital of Tangerang using ALOS (Average Length of Stay) is four days. It means that need more about 1917 rooms so when it formulates with the Health National Department policies, 10% of inpatient rooms are VIP's. Therefore there are 191 VIP's beds. In Hospital of Tangerang District VIP's beds are 51 rooms, so it's possible for Asshobirin Islamic Hospital to increase or develop VIP's inpatient rooms.

District of Tangerang is industrial area where there are the chances of high quality labors. Moreover when we see the growth of labors is dominant with bachelors and undergraduate level. Besides that, District of Tangerang is a support city of Jakarta so it is expected that the development of inpatient VIP's room can fill the needs of public health care.

Financial analysis done with 4 types of different estimation in structure of financing, there are: (1) Equity, Rp.1.085.100.000,- Loan, Rp. 460.000.000,- (2) Equity, Rp.1.460.000.000,- Loan, Rp. 0,- ; (3) Equity, Rp.645.000.000,- Loan, Rp. 1.000.000.000,- ; (4) Equity, Rp.270.100.000,- Loan, Rp. 1.460.000.000,-. In estimation of cash flow in 10 years period, the value of NPV and IRR with structure of financing are: (1) NPV, Rp. 837.999.699,- , IRR 28,40%; (2) NPV, Rp. 910.734.741,- ; (3) NPV, Rp. 752.615.083; , IRR 26,79% ; (4) NPV, Rp. 679.880.040; , IRR 25,54%.

From four types of previous alternative, the chosen alternative is the first one, it is: Equity Rp.1.085.100.000, - Loan, Rp. 460.000.000,-, this alternative is being chosen because of the value of IRR 28, 40% which means this project is worth enough to be developed because the value of IRR bigger than qualification interest (10%) and the value of NPV is Rp. 837.999.699, - which means this project will give future profit so Asshobirin Islamic Hospital is qualified to be built up.

It is expected that the result of decision of this development followed with Master Program or Master Plan which explain about next activities from the results, so this result is not useless."

"Lembaga Pemasyarakatan merupakan instansi terakhir dari rangkaian sistem peradilan pidana yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pembinaan yang dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan diupayakan agar sesuai dengan minat, bakat dan kebutuhan narapidana. Hal ini diharapkan agar narapidana dapat mengembangkan potensi dirinya masing-masing agar setelah habis masa pidananya dapat memperoleh bekal berupa keahlian dan kemampuan yang dapat dimanfaatkan pada saat berintegrasi dengan masyarakat. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah apakah yang diharapkan oleh narapidana untuk dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dalam rangka pemenuhan hak narapidana guna mengembangkan diri. Hak narapidana untuk mengembangkan diri di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin dapat dikatakan belum sepenuhnya terpenuhi, dapat dilihat melalui indikator ketersediaan fasilitas serta program pengembangan diri yang diberikan oleh pihak Lembaga pemasyarakatan. Sebenarnya pihak lembaga pemasyarakatan telah menyediakan fasilitas-fasilitas dimaksud melalui pengelompokan pada pos-pos kerja yang ada, namun jumlahnya masih sedikit dan tidak semua narapidana dapat terserap. Ketersediaan program pengembangan diri dapat dikatakan relatif sudah tersedia, meskipun demikian pihak Lembaga pemasyarakatan belum dapat mengakomodir semua program pengembangan diri yang sesuai dengan minat dan bakat narapidana. Pelatihan kerja atau keterampilan, seringnya hal itu tidak sesuai dengan karakteristik, mint dan keinginan mereka, atau sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan kondisi di luar lembaga. Ketertinggalan teknologi dan tidak bervariasinya pemberian keterampilan justru menyebabkan kegiatan menjadi tidak efektif, sehingga biaya produksi yang telah dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil yang tidak diharapkan. Faktor penghambat lain yaitu lemahnya manajemen sumber daya manusia khususnya dalam fungsi kepemimpinan dan pengorganisasian.

---

Correctional institution is the last institution from criminal judicature system that based on Acts Republic of Indonesia Number 12 year 1995 about Institutional has function as reconstruction place for prison and pupil of institutional. Implemented reconstruction is attempted to adjust their desire, intelligent and necessity of prison. This is accepted in order to depelop them after they finish their punishment can obtain know-how such as skill and used ability when they enter into community.The main problem in this research is what accepted from prisoner so that it provide useful for correctional institution in attempt to right fulfillment to develop them. From obtained conclusion that lack of chance for prison at Class I Correctional Institution Sukamiskin Bandung to develop them during concerned with their phunisment progress. Prisoner right to develop them at Sukamiskin Correctional Institution cannot be fully fulfilled, viewed from facility infrastructure indicator as well as reconstruction program that provided by correctional institution internal line. In fact, they provided such facilities through work posts classification that exist, but insufficient to accommodate the prisoner, nevertheless correctional institution internal line not yet accommodate all development program concerned with their desire and intelligent and willing or inappropriately with situation and condition that they face. Training for them often not suitable with technology and skill so that ineffective where production cost exceeded their hope. Other factor is poor human resources management especially in leadership and organizational function."

"Konsep perlakuan terhadap narapidana dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan sebagai konsekuensi logis dari dinamika perkembangan jaman. Perlakuan terhadap terpidana dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan juga mengalami perubahan Pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan narapidana yang memandang narapidana sesuai dengan fitrahnya baik selaku pribadi, anggota masyarakat maupun mahluk Tuhan menempatkan narapidana bukan semata-mata sebagai alat produksi.Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pemasyarakatan dalam memberikan pembinan terhadap narapidana memandang pekerjaan bagi narapidana bukan semata-mata dimaksudkan untuk tujuan komersial yang bersifat profit oriented namun lebih dimaksudkan sebagai media bagi narapidana untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai pribadi, anggota keluarga dan anggota masyarakat melalui kegiatan-kegiatan bimbingan kerja yang bermanfaat sehingga baik selama maupun setelah menjalani pidana dapat berperan utuh sebagaimana layaknya anggota masyarakat lainnya.Sistem Pemasyarakatan sebagai bagian dari pembangunan di bidang Hukum khususnya dan Pembangunan Nasional bangsa Indonesia pada umumnya memiliki arti yang sangat penting, terlebih dengan perubahan lingkungan yang strategis dari waktu ke waktu baik dalam skala Nasional, Regional maupun Internasional. Arti penting Lembaga Pemasyarakatan tersebut belum dapat diimbangi dengan kinerja Lembaga Pemasyarakatan secara optimal, hal itu terlihat dengan masih banyaknya narapidana sebagai penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang tidak bekerja dan masih banyak pula narapidana yang sama sekali tidak memiliki ketrampilan kerja, atau dengan kata lain masih banyak di jumpai narapidana yang menganggur dan menjadi pengangguran. Sejalan dengan pemberdayaan sumber daya manusia di Lembaga Pemasyarakatan sebagai usaha rasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Maka upaya peningkatan kualitas profesionalisme/ketrampilan merupakan suatu media dalam rangka mewujudkan reintegrasi sosial narapidana yaitu pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana baik sebagai pribadi, anggota masyarakat maupun mahluk Tuhan.Metode yang digunakan adalah diskriptif dengan melakukan wawancara terhadap petugas lembaga dan narapidana yang bekerja di bidang kegiatan kerja lembaga pemasyarakatan klas I Sukamiskin.Dari hasil temuan, ternyata bahwa di lembaga pemasyarakatan klas I Sukamiskin bimbingan kerja yang diberikan masih belum berjalan secara maksimal, yang disebabkan antara lain kesulitan mencari tenaga kerja yang handal dan dapat membantu petugas dalam memberikan bimbingan kerja bagi narapidana-narapidana lainnya, demikian pula halnya dengan petugas bimbingan kerja yang tidak sepenuhnya memberikan bimbingan serta peralatan yang sudah tua dan banyak yang sudah rusak serta ketidaktersediaan dana anggaran sebagai salah satu penyebab mengapa bimbingan kerja bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan klas I Sukamiskin belum optimal.

---

Behavior concept of prisoners form time to time continuously experience of changes as a logic consequence from the dynamic growth of the age. Treatment to the punisher from prison system becoming correctional system have experienced of changed as a treatment system of prisoners construction that approaching prisoners as it self, society member and also God being place prisoners as a means of produce.

The formulation of this research on this internal issues is how is correctional system in giving construction to the prisoners that looks into their work, meanwhile prisoners not solely for commercial purpose which have the characters as profit oriented, but it is more such as a media for prisoners in applying them selves as a person. Family member and also society member through out good worthwhile work tuition activities so that during and after experiencing a period of their crime, they can run their life as good as the other society members. Correctional system as a part of law foundation especially and National foundation of Republic Indonesia generally has very important meaning, particularly with a good strategic environment change from time to time in national scale, regional and also international. The importance mean of correctional institution has not been balanced by performance work, it seen on the number of prisoners that settled on correctional institution. Prisoners had not had a job and skills; it can say that so many prisoners becoming unemployment.

In the line of human resource enableness in correctional institution as rational effort to increase the quality of human resource. Then the effort to make up the quality of professionalism skill represent a media in order to realize social reintegration prisoners that is convalesce unity of life relation, and life subsistence becomes good prisoners as persons, society member and also God being.

The method that used is descriptive by .doing an interview to the institution officer and prisoners whose work in the activity area of the first class Sukamiskin correctional institution.

From the result of observation, it seems that in first class Sukamiskin correctional institution on a sub work tuition division, it does not works maximal yet, which caused difficulty finding the reliable labor that could assist the officer in giving work tuition to the other prisoners, that way also of work tuition officers which not fully give tuition and equipments are old and a lot of them has been broken, there is- unavailable budget as the one of causing work tuition to the prisoners in first class Sukamiskin correctional institution does not optimal yet."

"Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari proses peradilan pidana terpadu (an Intregated criminal justice system) di sampling mengemban fungsi sebagai penegakan hukum juga melaksanakan tugas dibidang pembinaan bagi narapidana. Dalam kerangka pembinaan bagi narapidana salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan kerja bagi narapidana. Guna mendukung terselenggaranya tugas pembinaan kegiatan kerja bagi narapidana, salah satunya dapat ditempuh melalui kerjasama antara lembaga pemasyarakatan dengan pihak ketiga. Tujuan pelaksanaan kerjasama lembaga pemasyarakatan dengan pihak ketiga adalah untuk mendukung pembinaan kepribadian dan kemandirian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan informan dari para petugas pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Disamping itu guna mendukung basil penelitian juga dipilih sejumlah narapidana untuk menjadi informan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara mendalam dengan informan penelitian. Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis data. Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian ini, ditemukan model eksisting pelaksanaan kerjasama lembaga pemasyarakatan dengan pihak ketiga yang didasarkan tahap tahap pelaksanaan kerjasama, faktor faktor penghambat dan ditemukannya model ideal pelaksanaan kerjasama antara lembaga pemasyarakatan dengan pihak ketiga dibidang kegiatan kerja produktif bagi Narapidana.

---

Correction Instituion as part of the integrated criminal justice system is responsible to serve the law as well as to conduct rehabilitation for inmates. In the manner of treating inmates, one of many programs implemented is vocational activity for inmates.

To run the vocational activity to inmates, establishing association between Correction Institutions and particular third party can be put as supporting aspect. The goal of this association is to uphold the individual competence and self integrity for inmates.

This research is using qualitative research method, by inquiring information from Correction Institution officer and Directorate General of Corrections. Also, to support conclutions of this researc, several inmates are chosen as research informants. Data collecting is performedby observation and deep interview with research informants. Subsequently, all the collected data are processed and analyzed.

According to the conclution of this research, an existing models is discovered concerning the association between Correction Institutions and particular third party, along with stages of collaboration, the disrupting factors, and recommended ideal model on Correction Institutions and particular third party association regarding Productive Labor Program for inmates."

"Penelitian bertujuan untuk membahas pemenuhan kebutuhan biologis (seksual) narapidana. Seperti diketahui bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan setiap narapidana mengalami dan merusakan perlakuan berupa pembatasan kebebasan geraknya. Sedangkan kebutuhan biologis (seksual) merupakan kebutuhan primer manusia yang selalu menuntut pemenuhannya. Karena berada di dalam lembaga pemasyarakatan dalam masyarakat satu jenis kelamin (pria) dan berlangsung lama maka akan mengalami kesakitan /kehilangan salah satunya kehilangan lawan jenis. Bagi yang sudah beristri tidak mudah dapat menyalurkan kebutuhan biologis.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara kepada para informan, dan melalui observasi serta penggunaan data sekunder.Untuk membahas hasil penelitian menggunakan Teori Hirarki Kebutuhan oleh Maslow, Konsep The Pains of Imprisonment oleh Gresham.M. Skyes, Konsep Conjugal visit, Sex visits, Family visits dan Konsep Perencanaan oleh Bambang Poernomo.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Bekasi pemenuhan kebutuhan biologis (seksual) secara wajar (normal) tidak dapat terpenuhi. Sebaliknya yang terjadi penyimpangan seksual seperti homoseksual, hubungan badan antara narapidana dan isterinya, dan atau kawan dekat (intim), wanita lain, saat berkunjung ke Lapas dengan mengambil tempat di dalam Lapas, berkat bantuan, kerjasama, dan saling pengertian oleh petugas.

---

This research is aimed at discussing the compliance of biologic (sexual) need of inmate. As had been recognized that in Correctional each inmate experience and take not treatment to act freely. Whereas, biologic (sexual) needs as primary needs of human always demanding its compliance. Because for a long time stay in correctional with similar gender, so, they will experience lost of one spouse. For married couple he/she may excrete his/her biologic (sexual) need easily.

Research method used herein is qualitative research method. The data is collected by interview technique with informants and by observation as well as secondary data uses.

To discuss research result had been used Hierarchy Basic Needs Theory by Maslow, Concept of The Pains of Imprisonment by Gresham.M. Sykes, Concept of Conjugal visit, Sex visit, Family visit and Planning Concept by Bambang Poernomo.

Based on research result may be concluded that in Correctional of Bekasi normally, the compliance of biologic (sexual) need had been fulfilled. Conversely, it had occurred the sexual intercourse deviation such as homosexual, sexual intercourse among inmate with his wife and his fellow, other woman when inviting Correctional by taking place near with Correctional, as result of assistance, cooperation and understanding each other with officer."