Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh teks surat kabar yang memberitakan tuduhan antisemit kepada Ilhan Omar, anggota senat Amerika Serikat. Jika diteliti lebih lanjut, antisemit yang dituduhkan tersebut menarik untuk dikaji dengan keilmuan semantik dan pragmatik karena pergeseran makna yang tersirat di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk semantik dan pragmatik yang terdapat dalam wacana antisemit pada masa Trump. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun teori yang digunakan sebagai rujukan utama dalam penelitian ini yaitu Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough, 1995 yang membagi analisisnya dalam tiga dimensi, yaitu teks, wacana, dan sosiobudaya. Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari ujaran kontroversial Ilhan Omar, surat kabar daring FOX News dan CNN Media. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran makna antisemitisme yang disebabkan oleh persepsi masyarakat yang berubah dari waktu ke waktu. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya di bidang sosial humaniora.

---

This research was motivated by a newspaper text that reported an antisemitic charge against Ilhan Omar, a member of the United States Congress. The alleged antisemite is interesting to be examined through the semantic and pragmatic point of view because of the shift of meaning implied in it. This study aims to analyze the semantic and pragmatic forms found in the antisemite discourse during Trump period in the United States. The method used is qualitative with a descriptive approach. The theory used as the main reference in this study is the Critical Discourse Analysis of Norman Fairclough, 1995 which divides its analysis into three dimensions, namely text, discourse, and socio-culture. This study uses data sourced from Ilhan Omar's controversial statements, online newspaper from FOX News and CNN Media. The result shows that the shift of the meaning of antisemitism is caused by people's perceptions that change from time to time. This research is expected to be a reference for future researchers in social humanities science."

"Pada masa Perang Dingin, baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet sangat bergantung pada propaganda untuk mempromosikan ideologinya. Dalam hal ini bagi propagandis Amerika Serikat yang ingin menyebarkan ide anti-komunis kepada publik, biasanya menggunakan berbagai media massa termasuk buku komik. Penyebaran ide atau pesan anti-komunis melalui komik tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat, melainkan dilakukan oleh para penerbit swasta. Hal ini karena seiring dengan meningkatnya sentimen anti-komunis di Amerika Serikat akibat Perang Dingin membuat para penerbit komik berupaya untuk mendapatkan keuntungan serta menunjukkan patriotisme mereka dengan cara memasukkan muatan anti-komunis di dalam komiknya. Salah satu komik yang terbit dengan muatan anti-komunis adalah komik pahlawan super Sub-Mariner yang rilis pada tahun 1953-1955 di Amerika Serikat. Artikel ini fokus menganalisis bagaimana muatan propaganda anti-komunis digambarkan pada komik pahlawan super Sub-Mariner yang rilis pada tahun 1953-1955 di Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari tahap pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi, dan historiografi, kemudian untuk menganalisis komik Sub-Mariner digunakan pendekatan semiotik. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun tidak ada intervensi langsung dari pemerintah AS dalam proses pembuatan komik Sub-Mariner di tahun 1953-1955, ia mencerminkan dan menyebarkan sentimen anti-komunis masyarakat Amerika Serikat melalui indoktrinasi eksepsionalisme Amerika dan kebijakan pembendungan (Containment). Oleh karena itu secara tidak langsung komik Sub-Mariner menjadi alat propaganda anti-komunis yang membuat para pembacanya mengidentifikasi komunis sebagai ancaman terhadap Amerika Serikat dan meningkatkan pandangan anti-komunis di dalam masyarakat Amerika.

---

During the Cold War, both the United States and the Soviet Union heavily relied on propaganda to promote their ideologies. In this regard, American propagandists who disseminated anti-communist ideas to the public often used various mass media, including comic books. The dissemination of anti-communist ideas and messages through comics was not only carried out by the U.S. government but also by private publishers. As anti-communist sentiment in the United States grew due to the Cold War, comic publishers sought to profit and demonstrate their patriotism by incorporating anti-communist content into their comics. One such comic that featured anti-communist content was the Sub-Mariner superhero comic, which was released in the United States from 1953 to 1955. This article focuses on analyzing how anti-communist propaganda was depicted in the Sub-Mariner superhero comics released from 1953 to 1955 in the United States. The research employs historical research methods that include topic selection, source collection, verification, interpretation, and historiography. Additionally, a semiotic approach was used to analyze the Sub-Mariner comics. This study finds that although there was no direct intervention from the U.S. government in the creation process of the Sub-Mariner comics from 1953 to 1955, the comics reflected and disseminated anti-communist sentiments of American society through the indoctrination of American exceptionalism and the containment policy. Thus, indirectly, the Sub-Mariner comics became an anti-communist propaganda tool, prompting readers to identify communism as a threat to the United States and increasing anti-communist views within American society."

"Dalam ilmu ekonomi, globalisasi menyebabkan menaiknya ketergantungan antar dunia ekonomi melalui perdagangan bebas. Untuk memastikan perdagangan yang bebas dan adil, terciptalah World Trade Organization. WTO membentuk peraturan dasar mengenai perdagangan bebas, terutama untuk negara yang menghadapi praktik perdagangan yan tidak adil, seperti dumping dan subsidi. Tindakan Antidumping dan tindakan imbalan adalah instrumen perlindungan industri dalam negeri yang dibentuk oleh WTO untuk mencegah perbuatan dumping dan subsidi yang dapat menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian kepada suatu Industri. Peraturan mengenai Antidumping dan Tindakan Imbalan diatur dalam agreement on the application of Article VI GATT 1994 danagreement on subsidies and countervailing measures. Tindakan dumping yang dilarang oleh World Trade Organization adalah penjualan suatu komoditi ke luar negeri yang jauh lebih murah dibandingkan dengan penjualan domestiknya yang dapat menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian kepada suatu Industri, dan tindakan subsidi yang dilarang oleh World Trade Organization,adalah kontribusi finansial yang spesifik dari pemerintah yang dapat menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian kepada suatu Industri. Indonesia, sebagai salah satu anggota World Trade Organization, telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, termasuk anti-dumping code dansubsidies and countervailing measures. Ratifikasi persetujuan tersebut mewajibkan anggota World Trade Organizationuntuk diimplementasikan ke dalam Undang-undang. Karya tulis ini akan menganalisis implementasi perjanjian tersebut pada kasus penerapan tindakan Antidumping dan tindakan Imbalan oleh Amerika Serikat kepada produk kertas jenis coated paperdari Indonesia.

---

In economic terms, globalization leads to the increasing interdependence of world economies through free trade. To ensure global trade commences freely and fair, World Trade Organization was created. The WTO creates and embodies the ground rules for global trade, especially when a country faced with unfair trade practices, such as dumping and subsidy. Anti-dumping actions and Countervailing measures are instruments for the protection of domestic industries created by World Trade Organization to prevent dumping and subsidy that can threaten or cause injury to an industry. Regulation of anti-dumping and countervailing measures set out in the agreement on the application of Article VI GATT 1994 and agreement on subsidies and countervailing measures. Dumping practices prohibited by World Trade Organization is the sale of similar goods lower than normal prices that can threaten or cause injury to domestic industry, and subsidy practices prohibited by World Trade Organization is a specific financial contribution from government that can threaten or cause injury to an industry. Indonesia, as one of the members of World Trade Organization, has ratified the convention articles from the World Trade Organization by act No. 7 of 1994, including anti-dumping code and subsidies and countervailing measures. The ratification of the agreement obligates each member of World Trade Organization to implement the agreement in their national act. This paper analyzes the implementation of the agreement on the cases of the United States Anti-dumping and countervailing measures Implementation on certain coated paper from Indonesia."