Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Uni Eropa adalah organisasi internasional di wilayah Eropa yang bertujuan untuk mencapai integrasi Eropa. Untuk mencapai tujuan tersebut, Uni Eropa membentuk sistem hukum regionalnya sendiri yang saat ini sudah menjadi komponen yang tidak terpisahkan dalam kehidupan politik dan bermasyarakat di Uni Eropa. Walaupun demikian, keberlakuan hukum internasional dalam sistem hukum regional Uni Eropa jarang sekali dibahas. Beberapa tahun belakang, hubungan antara hukum internasional dan hukum regional Uni Eropa baru banyak dibicarakan dalam kaitannya dengan otonomi hukum regional Uni Eropa. Dalam beberapa kondisi, Uni Eropa tidak terikat dengan perjanjian internasional atau norma-norma hukum internasional. Putusan-putusan Mahkamah Eropa baru-baru ini menekankan otonomi hukum regional Uni Eropa di atas hukum internasional. Putusan-putusan tersebut mengindikasikan bahwa hubungan antara hukum internasional dengan hukum regional Uni Eropa tidak lagi dilihat menurut teori monisme dan dualisme saja, tetapi dengan teori lain yang lebih kompleks.

---

European Union is an international organization whose obejective is to develop a European integration. In order to achieve the idea of European integration, European Union created its own legal order which has already becomean established component of European Union's political life and society. Yet, the effect of international law within the Union's domestic order receives far less attention. Over the past decade, the relationship between European and international law has largely been commented through the prism of the autonomy.

In some instances, however, the European Union is not bound by a treaty or international norm. Recent decisions issued by the Court of Justice of the European Union having emphasized the integrity of the European Union legal system.It indicates the relationship between the EU and international law can no longer be understood on the basis of monism or dualism theory, but a much more complex theory."

"The treaty establishing the European Union constitution has not been fully accepted by European society, which is marked with the resulth of the vote (referendum) in France and the Netherlands.But this does not mean the end of regionalization of Europe. The earlier agreements will remain to be the bases for continuation effort. The interaction growing among the citizens of Europe,which is no longer limited by states, will improve cultural assimilation as well as build awareness in further integration process."

"Rancangan konstitusi Uni Eropa telah membuka jalan baru bagi masa depan kebijakan luar negeri dan pertahanan Uni Eropa dengan diperkenalkannya suatu posisi baru "Menteri Luar Negeri Uni Eropa".Gagasan ini telah menimbulkan banyak kontroversi di kalangan politisi dan akademisi negara-negara anggota Uni eropa. Di satu sisi Menteri Luar Negeri Uni Eropa, nantinya di harapkan dapat memecahkan masalah kekompakan Union dalam mengambil kebijakan luar negeri. Namun disisi lain, ia juga bisa menjadi perangkap karena dapat menciptakan "arena perang" diantara negara-negara anggota. Artikel ini akan menguraikan beberapa permasalahan dan perdebatan yang timbul akibat inisiatif ini."

"This article examines the state of play of the relations between the European Union and Indonesia.It proposes a review of the progress achieved since the publication in 2000 of the communication from the European Comission that is aimed at strengthening the relations between Indonesia and The European Union. It underlines that both the European Union and Indonesia have become stronger players in the international and regional arena. It also finds that the EU-Indonesia relations have intensified,diversified and given new perspectives for stronger EU-Indonesia partnership."

"The European Union (EU) has signed a co-operation agreement with Indonesia in form of an economic relation since the beginning of the 1980s. comparing to other co-operations is this agreement in the lowest level of economic relations without any preferential treatment in trade except for the common Generalized system of Preferences (GSP). Under the agreement like this, Indonesia doesn't receive and enjoy special treatments and facilities like the other countries grouping such as African, Caribia and Pacific (ACP) countries."