Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 didasarkan pada ketentuan Pasal 37 sebagai bentuk pembatasan terhadap prosedur perubahan sedangkan menyangkut pembatasan substansi materi muatan terlihat belum diakomodasi dengan baik. Konstitusi Republik Indonesia baik dalam pelaksanaan maupun perubahannya menunjukkan diperlukannya urgensi pembatasan materi muatan. Dalam perubahan pertama hingga keempat masih belum maksimal dalam menerapkan paradigma serta hakikat dari konstitusi itu sendiri. Hal ini terlihat dari beberapa ketentuan perubahan yang dilakukan belum menunjukkan pelaksanaan prinsip konstituen rakyat secara konsisten yang diwarnai dengan kepentingan politik jangka pendek, perdebatan mengenai bentuk perubahan, dan kepentingan mengubah prinsip fundamental yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pendekatan perbandingan konstitusi pada beberapa negara lain diperlukan sebagai salah satu sumber referensi sehingga diperoleh pengaturan yang sesuai dengan nilai yang hidup dalam masyarakat (living constitution) sehingga perubahan materi muatan yang tidak seharusnya dapat dikurangi di masa mendatang. Pembatasan secara substantive unamendabillity expilicit dipandang efektif namun terlihat masih minim dalam penerapannya yaitu hanya terdapat dalam ketentuan Pasal 37 ayat (5) terhadap bentuk negara kesatuan tidak dapat diubah. Lebih dari itu beberapa prinsip yang menjamin tegaknya konstitusionalisme yaitu prinsip kedaulatan rakyat, prinsip demokrasi dan prinsip negara hukum harus tetap diperhatikan dalam perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

---

Amendments to the Constitution of the Republic of Indonesia are based on the provisions of Article 37 as a form of procedural limitation of changes, while restrictions on the substance of the material content have not been accommodated properly. This can be seen from several provisions resulting from the amendments that have not shown the implementation of the principle of the people's constituents consistently, which are colored by short-term political interests, debates on the form of change, and interests in changing the basic principles contained in the constitution. Comparison of constitutions in several other countries is needed as a reference so that regulations are obtained that are in accordance with the values ​​that live in society (living constitution). Substantive unamendability explicit is considered effective but is still minimal in its application. Article 37 paragraph (5) is the only form of explicit substantive unamendability limitation, namely that the form of a unitary state cannot be changed. However, more than that, several principles that guarantee the upholding of constitutionalism, namely the principle of people's sovereignty, the principle of democracy and the principle of the rule of law, must still be considered in the amendments to the Constitution of the Republic of Indonesia."

"Aturan Peralihan atau transitional provisions merupakan suatu prinsip transisi hukum yang berkaitan dengan adanya perubahan norma sehingga digunakan untuk tetap memberlakukan norma lama menuju keberlakuan norma baru yang sifatnya sekali-selesai. Sifat transisi tersebut kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) untuk tetap memberlakukan segala peraturan perundang-undangan yang terbentuk dari sistem hukum lama. Pasal I Aturan Peralihan UUD NRI 1945 ini sesuai original intent mengamanatkan untuk segera dilakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan agar berdasar kepada UUD hasil perubahan untuk mengakhiri masa transisi hukum. Namun karena tidak dicantumkan secara tegas batasan waktu transisi, sampai saat ini masih banyak peraturan perundang-undangan dari sistem hukum lama terus berlaku yang berdampak pada pengabaian UUD NRI 1945 dan pertentangan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pembangunan materi hukum nasional masuk dalam rencana pembangunan nasional, sehingga mestinya segala peraturan perundang-undangan yang lahir dari sistem hukum lama menjadi skala prioritas dalam perancangan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) setiap tahunnya. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, penelitian ini akan menganalisis teori perundang-undangan melihat Aturan Peralihan UUD NRI 1945 yang melingkupi pengkajian original intent. Selain itu akan menganalisis implementasi amanat dari original intent Aturan Peralihan UUD NRI 1945 yang akan memberikan gambaran pengaruh hukum terhadap pembentukan perundang-undangan nasional yang dapat menggunakan instrumen Prolegnas.

---

Transitional provisions or transitional provisions are a principle of legal transition related to changes in norms so that they are used to continue to enforce old norms towards the implementation of new norms which are one-time in nature. This transitional nature was later adopted in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution of the Republic of Indonesia) to continue to enforce all laws and regulations that were formed from the old legal system. Article I of the Transitional Rules of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is in accordance with the original intent of mandating immediate adjustments to laws and regulations so that they are based on the amended Constitution to end the legal transition period. However, because no time limit for the transition is explicitly stated, to date there are still many laws and regulations from the old legal system that continue to apply which results in the abandonment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and conflicts with Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation. The development of national legal materials is included in the national development plan, so that all laws and regulations that were born from the old legal system should become a priority scale in designing the National Legislation Program (Prolegnas) every year. By using the doctrinal research method, this study will analyze the theory of legislation looking at the Transitional Rules of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which cover the study of original intent. In addition, it will analyze the implementation of the mandate from the original intent of the Transitional Rules of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which will provide an overview of the legal influence on the formation of national legislation that can use the Prolegnas instrument."