Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Produksi ikan cakalang di PPN Palabuhanratu mencapai 34,92, tuna mata besar 30,66 , madidihang 26,74 dan albakora 7,66. Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh klorofil-a dan SPL terhadap hasil tangkapan cakalang dan mengidentifikasi daerah potensial penangkapan cakalang di perairan Barat daya Palabuhanratu. Lokasi penelitian pada koordinat 06o 30,0 39; S - 07o 40,0 39; S dan bujur 105o 00 39;,0 T - 107o 00,0 39; T. Data yang digunakan citra SPL dan klorofil-a dari satelit Aqua MODIS melalui software SeaDAS, kemudian data CPUE cakalang dari PPN Palabuhanratu 2005-2011. Analisis data menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukan sebaran SPL di perairan barat daya Palabuhanratu antara 23,81oC -29,40°C, rata-rata 27,70°C dengan suhu optimum 27,27 -29,35°C. Konsentrasi bulanan klorofil-a antara 0,001 mg/m3 - 4,835 mg/m3, rata-rata 0,623 mg/m3 dan optimum 0,190 - 0,648 mg/m3. Hasil regresi berganda menunjukan hubungan SPL dan klorofil-a terhadap CPUE cakalang positif 19,5 artinya sangat lemah. Variabel SPL dan klorofil-a secara parsial dan simultan tidak mempengaruhi CPUE cakalang hanya 3,80. Peta daerah penangkapan ikan cakalang potensial berdasarkan parameter SPL dan klorofil-a terjadi pada musim peralihan Barat ke Timur April-Mei hingga pertengahan musim Timur Juni-Juli dan puncaknya terjadi bulan Mei. Secara spasial daerah penangkapan potensial cakalang berada di mulut Teluk Palabuhanratu, selatan Ujung genteng dan tenggara Tanjung Sodong.

---

Production of skipjack in Palabuhanratu fishing port reached 34.92 , 30.66 bigeye tuna, yellowfin tuna 26.74 and Albakora 7.66. The research objective analyzed the influence of chlorophyll a and SPL to skipjack CPUE and identify of potential fishing ground mapping of skipjack in the southwestern Palabuhanratu waters. Latitude position at 06o 30.0 39 S 07o 40.0 39 S and longitude 105o 00 39, 0 T 107o 00.0 39 T. Data were used in the SPL and chlorophyll a from MODIS Aqua satellite through SeaDAS software, then skipjack CPUE data from Palabuhanratu 2005 2011 . Analysis of data using multiple regression.

The results showed the distribution of SPL in southwest Palabuhanratu waters between 23,81°C 29,40°C, average 27,70°C with optimum temperature 27,27 29,35oC. Monthly chlorophyll a concentration of between 0.001 mg m3 4.835 mg m3, an average of 0.623 mg m3 and optimum 0.190 to 0.648 mg m3. The results of multiple regression analysis shows the relationship SPL and chlorophyll a of skipjack CPUE 19.5 means that very low. Variable SPL and chlorophyll a partial and simultan does not influence to skipjack CPUE only 3.80.

Potential fishing ground mapping based on parameters of the SPL and chlorophyll a transition the west to the east season April May to middle east season June July and the peak occurred in May. Spatially potential skipjack fishing ground at the mouth of the Palabuhanratu bay, southern of Ujung genteng and southeast of Tanjung Sodong."

"Danau Batur merupakan danau terbesar di Pulau Bali yang terletak di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Danau Batur memiliki luas 16,05 km2 , kedalaman maksimum sekitar 60 – 70 m serta berada di ketinggian 1050 m di atas permukaan laut. Danau tersebut telah dimanfaatkan masyarakat di sektor perikanan, selain sektor pariwisata yang telah berkembang sebelumnya. Dalam Konferensi Nasional Danau Indonesia I dan II telah disepakati untuk memilih 15 danau sebagai salah satu prioritas penanganan permasalahan lingkungan hidup periode 2010-2014 dan Danau Batur termasuk salah satu dari 15 danau prioritas tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas perairan dan estimasi potensi produksi sumber daya ikan di Danau Batur, Provinsi Bali. Penelitian dilaksanakan bulan Mei, Juli dan Oktober tahun 2011. Penelitian dilakukan pada enam stasiun yaitu Kedisan, Abang, Trunyan, Songan, Toya Bungkah dan bagian tengah danau. Potensi produksi sumber daya ikan dihitung berdasarkan kandungan klorofil-a."

"Dengan berlaku dan mengikatnya Konvensi Hukum Laut 1982, kewajiban tiap negara penandatangan adalah, antara lain, mengimplementasikan ketentuan-ketentuan hukum positif yang terkandung di dalamnya, termasuk ke dalamnya kewajiban untuk menyelaraskan hukum nasional laut mereka dengan prinsip-prinsip yang mendasari pengaturan hukum laut.Berkenaan dengan ini dapat kita sebutkan satu bagian dari Konvensi Hukum Laut 1982 yang sangat relevan bagi Indonesia, yakni ketentuan tentang Zona Ekonomi Eksklusif. Zona ini pada awal mulanya berkembang dari klaim-klaim sepihak negara pantai dalam rangka memperlebar yurisdiksi mereka atas sumber kekayaan alam (khususnya hayati) yang terletak di luar jalur laut teritorial di mana berlaku kedaulatan mutlak (full and complete sovereignty) oleh karena itu pula, selanjutnya untuk membedakannya dari kedaulatan di laut teritorial, disebutkan bahwa negara pantai memiliki hak berdaulat (sovereign right) untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya hayati yang terletak di wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya yang merupakan jalur laut selebar 200-350 mil laut diukur dari garis pangkal.Satu hal yang mencolok adalah perhatian Konvensi Hukum Laut 1982 pada soal pemanfaatan berkelanjutan sumber daya lautan dan aspek keadilan pemanfaatan tersebut, terutama bagi negara tidak berpantai atau yang memiliki letak geografis kurang menguntungkan. Di sini kata kunci adalah Maximum Sustainable Yield, yaitu untuk menghitung Total Allowable Catch: penghitungan tangkapan total yang diperbolehkan untuk satu musim tangkapan, sedemikian sehingga masih tetap memungkinkan sumber daya hayati meregenerasi diri demi pemanfaatannya secara berkesinambungan.Jelas bahwa untuk mengimplementasikan hal di atas disyaratkan adanya kemampuan teknologi kelautan yang canggih dan kontrol atau pengawasan yang ketat. Untuk yang pertama disebut, harus diakui Indonesia masih jauh tertinggal di banding negara-negara maritim lain. Ini dapat dilihat dari kekuatan armada perikanannya. Adapun untuk yang terkemudian ke dalamnya terkait soal tingkat investasi ke dalam industri perikanan yang dipengaruhi faktor rumitnya mekanisme perizinan serta tingkat pengawasan dan keamanan usaha perikanan laut. Untuk itupun harus diakui rumitnya perizinan tidak mendukung kemunculan iklim usaha yang sehat dan menarik untuk mengembangkan industri perikanan laut. Terpikirkan di sini untuk mengajukan usulan melakukan deregulasi-debirokratisasi juga dalam bidang industri perikanan laut. Sekalipun harus diimbangi dengan peningkatan kekuatan Angkatan Laut sebagai pihak paling kompeten untuk menjaga dan memelihara keamanan-ketertiban seluruh wilayah perikanan Indonesia."