Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 121257 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Mintarsih A. Latief
Jakarta: WHO, 1997
364 MIN s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
cover
Dadang Hawari
Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006
362.29 DAD p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Dadang Hawari
Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1991
362.293 DAD p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Dadang Hawari
Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2008
616.891 8 DAD p
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
"Subtance use disorder is setious problem nationally and globally, although its controlling effort is more considered as criminal rather than health matters. This probabli due to the tight regulation of the subtance which make illegal use of it is consideres as law violation. Commitment of Indonesian goverment is very strong by setting up a Nation Narcotics Bureau (BNN as coordinating and implementing body on narkotics related activities, including therapy and rahabilitation. There are at least five ministries involved in narcotics related avtivities. However there is defferent level of the narcotics office in each ministries, reflected their priority. Narcotics laws No. 35/2009 provides MOH the right to receive report from therapy and rahabilitation institutions. However it is not clealy stated that MOH is the only resposible body for such report, which meant that Narcotics bureau could also receive the report from its district branches in provinces which previously under the Provincial office. This article reviews the implementation of Narkotics Law No. 35/2009 and Healt Law No. 36/2009 for narcotic patients in DKI, DIY, Jabar, Jatim, Bali. The objective is to provide inpits for prevention and treatment policy development to stirr more sinergism and coordinated among related intutional. The review identified that narcotic Law UU35/2009 stated Provincial Narcotic Buteau (BNP) as part of BNN, not part of provincial instutional as it used yo be. this imply that BNP could have power to regulate treatment and rehabilitation provinces need law regulation for coordination between BNP and other provincial institutions, such as health office, social affair office, primary health care and district/provincial hospitals. Health financing is the most important issue which need clear regulation because involving several stakeholders, such as ministry of health, BNN, govermor and ministry of human affairs"
BULHSR 14:1 (2011)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
613.83 H 43 p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Roma Tao Toba Muara Ria
"Remaja merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Remaja mengalami perubahan fisik yang menimbulkan dampak bagi perkembangan psikologis yang mengakibatkan remaja berisiko mengalami masalah kesehatan. Masalah yang sering dijumpai pada remaja antara lain penyalahgunaan NAPZA. Akibat penyalahgunaan NAPZA bukan hanya gangguan fisik tapi berdampak bagi ekonomi, sosial, agama dan lain- lain, oleh karena itu perlu mendapat perhatian khusus. Perawat Spesialis Komunitas mempunyai peran dalam mencegah penyalahgunaan NAPZA, bentuk intervensi keperawatan komunitas yang digunakan adalah TEBARS (Teman Sebaya Remaja Sehat) yang merupakan modifikasi dari peer educator.
Hasil aplikasi ini menggambarkan model TEBARS cukup efektif untuk mencegah penyalahgunaan NAPZA pada siswa SMP, terjadi perubahan perilaku siswa yaitu kurang pengetahuan dari rerata 28.83 menjadi 27.59, SD 1.558, p=0.000, perilaku berisiko rerata 49.23 menjadi 43.32, SD 4.365, p=0.000. Rerata penampilan peer educator sebelum intervensi 5,3 point meningkat menjadi 7,8 point. Hasil karya ilmiah akhir ini diharapkan dapat dilaksanakan di sekolah-sekolah dan dikembangkan serta dibina lebih lanjut khususnya dalam upaya mencegah penyalahgunaan NAPZA.

Adolescence is a time of transition from children to adults. Adolescents experienced physical changes that impact the psychological development of adolescents at risk of resulting health problems. A common problem in adolescent drug abuse, among others. As a result of drug abuse is not just a physical disorder but have implications for the economic, social, religious and others, therefore it needs special attention. Community Specialist nurses have a role in preventing drug abuse, a form of community nursing interventions used are TEBARS (Friend of Youth Peer Health) which is a modification of the peer educator. Final Thesis aims to enhance the empowerment of students through TEBARS to prevent drug abuse in students SMPN 8 Depok.
The results of this activity was found that changes in student behavior that is less knowledgeable than the average 28.83 to 27.59, SD 1558, p = 0.000, average-risk behaviors to be 43.32 49.23, SD 4365, p = 0.000, meaning that there are significant differences after the intervention. The mean appearance before the intervention peer educators 5.3 point to 7.8 point. Final Thesis is concluded TEBARS/peer educators is an effective form of intervention in the prevention of drug abuse in schools. Peer educators need to be implemented in schools and further developed and nurtured, especially in the prevention of drug abuse.
"
Depok: Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, 2012
SP-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Herry Ardyanto
"Penelitian tentang penggunaan jasa preman oleh perusahaan dalam konflik antarperusahaan dengan mengungkap motivasi perusahaan menggunakan jasa preman dalam konflik antarperusahaan.
Metodologi penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Peneliti mengamati penggunaan jasa preman oleh kedua perusahaan dalam konflik antarperusahaan, yang terjadi pada akhir bulan Juli?Desember 2001. Metode pengumpulan data mempergunakan teknik pengamatan terlibat dan wawancara dengan pedoman.
Hasil penelitian menunjukkan motivasi perusahaan menggunakan jasa preman dalam konflik antarperusahaan agar tidak diselesaikan melalui jalur pengadilan mengingat beaya mahal, waktunya lama dan bertele-tele serta tidak mungkin memperkarakan perusahaannya sendiri.
Penyelesaian masalah konflik antarperusahaan dilakukan dengan cara menfasilitasi dan mempertemukan kedua belah pihak dengan cara mediasi, baik oleh kepolisian maupun seorang pengusaha yang dianggap netral oleh kedua perusahaan, yang dapat menyelesaikan masalah antarperusahaan.
Kesimpulan penelitian adalah perusahaan menyewa preman dengan motivasi untuk menyelesaikan masalah di luar jalur pengadilan, akantetapi penggunaan jasa preman dalam konflik antarperusahaan tidak menyelesaikan masalah dan cenderung membuka potensi konflik yang baru, pihak ketiga sebagai mediator, baik yang ditunjuk atau diminta oleh kedua belah pihak harus arif, bijak, netral, tepat guna dan berhasil guna serta adil dan benar. Konflik antarperusahaan dapat diselesaikan dengan cara negosiasi dan mediasi.
Daftar Kepustakaan; 29 buku (1986?2002)"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002
T465
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>