Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan tenaga sekuriti CSI yang dikeluhkan oleh pengguna/pelanggan karena lemahnya kompetensi, sikap dan perilaku di dalam kinerja di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisis pola pelatihan tenaga sekuriti CSI di tinjau dari perspektif pola rekrutmen dan seleksi calon sekuriti CSI, gambaran kurikulum pelatihan CSI, gambaran metode pelatihan, gambaran tentang instruktur CSI, gambaran sertifikasi tenaga sekuriti CSI, dan gambaran kompetensi tenaga sekuriti CSI, mengkaji persepsi pengguna/pelanggan terhadap tenaga sekuriti CSI serta mekanisme kerja antara Polri dan perusahaan jasa sekuriti CSI. Lokasi penelitian pada penyusunan tesis ini adalah perusahaan jasa pengamanan PT. Cakra Satya Internusa (CSI) yang beralamat di Kompleks City Square Jl. Peta Selatan Blok A No. 20-21 Kalideres, Tangerang, lokasi pelanggan/perusahaan yang menggunakan jasa CSI, lokasi pelatihan sekuriti CSI yaitu di Komplek Mahkota Mas Blok E No.24 Cikokol Tangerang, Direktorat Binmas Polda Metro Jaya, dan Subdit Binmas Baharkam Polri. Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (grounded theory), dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. Informasi diperoleh melalui observasi secara berpartisipasi, wawancara mendalam dan metoda lain yang menghasilkan data deskriptif guna mengungkapkan sebab dan proses terjadinya peristiwa yang diteliti, dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktifitas, terhadap satu atau lebih orang. Peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa singkatnya masa pelatihan (New Comer Class/NCC); dan masih rendahnya muatan pelajaran kompetensi, sikap dan perilaku yang diberikan, menimbulkan kompetensi/kemampuan Satpam yang dihasilkan tidak sesuai dengan ekspektasi/harapan. Hal ini yang menyebabkan tidak terbentuknya kompetensi tenaga sekuriti CSI terutama pembentukan kompetensi keras (hard competency) sekuriti di lapangan dan akan berefek menimbulkan keluhan-keluhan pelanggan/customer yang berkelanjutan.

---

Several problems related to security personnel recruited by P.T. Cakra Satya Internusa (CSI) complained by its users or customers are, in fact, caused by the lack of competence, attitudes and behaviors of their performance on the field. The thesis aims at assessing, identifying and analyzing the patterns of trainings given to CSI security personnel observed from the perspective of the CSI patterns of recruitment and selection of candidates for security personnel, the CSI training curriculum overview, the description of methods of training, the overview of CSI instructors, the overview of certification of CSI security personnel, the overview of the competence of CSI security personnel, the perceptions of CSI users or customers on CSI security personnel and the working mechanisms between the Indonesian National Police (Polri) and CSI.

The research of the thesis is held in some places, such as at the office of P.T. CSI at Jalan Peta Selatan Blok A No. 20-21, Kalideres, Tangerang, West Jakarta. The research is also held in the locations of housing or office which use the security services of CSI, for example the Kompleks Mahkota Emas Blok E No,24, Cikokol, Tangerang, Partnership Directorate of Jakarta Metropolitan Police Region and Sub-directorate of Partnership of the Board of Security Maintenance (Baharkam) of Indonesian National Police.

The thesis employs the methode of qualitative research aiming at developing the concept of sensitivity to the problems encountered, explaining the realities associated with the the search of a theory from the bottom (grounded theory), and developing an understanding of one or more of the phenomena encountered. Information is obtained through participating observation, in-depth interviews and other methods that produce descriptive data in order to reveal the causes and processes of the incidents studied. The researcher also conducts indepth exploration on programs, incidents, processes, and activity of one person or more. The researcher continuously gathers detailed data by using various procedures of data collection.

The results of the research reveal that the training period given is still short, especially for the New Comer Class/ NCC. The training materials given are still lack of the components of competence, attitudes and behavior resulting in security personnel with unexpected competencies or outcome. Such conditions lead to the failure of the formation of hard competency of CSI security personnel in the field. Moreover, such failures cause the emerge of complaints from its sustainable customers or users."

"Permasalahan Tesis ini adalah apa dan bagaimana bentuk Dasar Hukum dan Pelaksanaan Desentralisasi Fungsi dan Kewenangan Kepolisian terbatas kepada Satuan Preventif PPNS, Satkamling dan Satpam ? Termasuk awal dan alasan keberadaannya, perkembangannya lebih lanjut dan manfaatnya.Tujuan Penelitian adalah bahwa Penulis ingin mengetahui bagaimana sesungguhnya penerapan Dasar Hukum itu dalam pelaksanaan Desentralisasi Fungsi dan Kewenangan Kepolisian itu, kelemahan, kegagalan dan kekurangannya, termasuk keberhasilan dan kemanfaatan sesungguhnya.Dalam Kerangka Penulisan, pada Operasionalisasi Konsep Desentralisasi yang dilaksanakan, digambarkan dasar Hukum yang dimilikinya, bagaimana sebenarnya keberadaannya dan kekuatan Dasar Hukum itu, mendasar atau tidaknya, serta bagaimana wujud penerapannya pada Badan -penerima Dersentralisasi Fungsi dan Kewenangan Kepolisian itu.Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian eksploratif, historis melalui kepustakaan dan penuturan para akhli, para sarjana, sesepuh Polri dan fungsionaris Badan Kepolisian terbatas melalui wawancara.Upaya Pencegahan dan pelayanan Kepolisian dalam rangka pengayoman, perlindungan dan pertolongan pada masyarakat merupakan tujuan utama, tetapi Desentralisasi belum memiliki dasar hukum yang kuat dan mendasar, sehingga mengakibatkan dalam proses tugasnya back Subjek, metode dan pengenalan dan penanganan Obyeknya belum berfungsi dengan back.Oleh karenanya Peneliti berusaha menelusuri dimana kendala, kelemahan, kekurangan serta hal-hal apa yang menyebabkan kurang memberi Pemberdayaan dan kewibawaan pada penerima Desentralisasi itu dilapangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Desentralisasi Fungsi dan Wewenang Kepolisian terbatas itu tidak berjalan dengan baik karena Badan-badan Kepolisian penerima Desentralisasi itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat, terutama pelaksana Satkamling dan Satpam. Karenanya Pemberdayaan dalam bentuk kewenangan bertindak yang kuat Kepolisian terbatas tersebut tidak dapat diharapkan.Untuk dapat memantapkan dan meningkatkan keberhasilan dan pemberdayaan yang diharapkan, perlu segera Badan itu diberi dasar hukum yang kuat melalukan Reinventing Fungsi dan Kewenagan Kepolisian terbatas dengan baik dan menerapkan manajemen Kepolisian Modern pada Polri."

"Hingga tahun 2022, bauran energi listrik terbarukan seperti geothermal hanya mencapai 2280 MW dari target pemerintah Indonesia 7200 MW, sebagaimana tercantum pada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Hasil kajian World Bank menyatakan bahwa implementasi teknologi informasi dan komunikasi sangat diperlukan dalam mempercepat eksplorasi energi ini. Selain itu, kondisi pandemi COVID-19 juga mendesak perusahaan eksplorasi geothermal seperti PT XYZ untuk mempercepat proses transformasi digital untuk meningkatkan kualitas koordinasi,  pengambilan, integrasi, dan pengelolaan data di lapangan. Akan tetapi, penggunaan dan penyimpanan data digital yang sangat dinamis memunculkan masalah kerentanan terhadap data. Sehingga hal tersebut menjadi pendorong untuk dilakukannya penilaian risiko keamanan informasi di perusahaan ini. Penilaian risiko keamanan informasi juga merupakan langkah awal dalam penyusunan sistem manajemen keamanan informasi. Penilaian risiko keamanan informasi dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja ISO/IEC 27005 dengan menggunakan domain dan objektif yang terdapat pada ISO/IEC 27001. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 26 risiko kemanan inforasi pada sistem informasi kepegawaian PT XYZ. 16 risiko tinggi dan sedang direkomendasikan untuk dimitigasi dengan menerapkan kontrol yang diharapkan dapat mengurangi dampak dan kemungkinan dari risiko tersebut. Sepuluh risiko rendah diterima dengan tetap menerapkan kontrol yang sesuai dengan ISO 27002.

---

Until 2022, geothermal energy only reaches total capacity 2280 MW behind the target of national total renewable energy mix 7200 MW that stated in the General National Energy Plan. Recent study from World Bank stated that implementation of information and communication technology is crucial in accelerating geothermal energy exploration. In addition, the COVID-19 pandemic also has drived many geothermal exploration companies such as PT XYZ to accelerate their digital transformation to improve coordination, data acquisition, data integration, and data management at the exploration site. However, the rapid flow of digital data raises several issues related to information security. This study aims to establish information securiy risk assessment as the first step in developing information security management system. This assessment is prepared using ISO/IEC 27005 framework with domains and objectives from ISO/IEC 27001. The results show that there are 26 information security risks in the PT XYZ human resource information system. 16 high and moderate unacceptable risks are recommended to be mitigated by implementing controls to reduce the impact and likelihood of these risks. Ten low risks are accepted while maintaining controls according to ISO 27002."

"A security defines as amarketable investment instrumen representing financial value. Securities are broadly categorized into debt securities, commercial bonds, stock, bound, equity, securities e.g comman stocks,future trading securities, and derivative securities...."

"Sebuah sistem operasi sangatlah penting bagi kegunaan sebuah perangkat keras. Terutama sebuah perangkat komputasi seperti laptop atau Personal Computer(PC). Dalam penggunaan sebuah PC/laptop terdapat beberapa data yang disimpan oleh pengguna. Untuk menjaga keamanan data tersebut, para pengelola sistem operasi selalu meningkatkan keamanannya dari setiap patch keamanan sebuah sistem operasi. Seperti yang kita ketahui dari pihak Microsoft sendiri sudah mencabut sistem operasi Windows 7 dan menyarankan banyak orang untuk mengunakan sistem operasi Windows 10 yang memiliki patch keamanan lebih baik dari windows 7. Tetapi, beberapa instansi di Indonesia perangkatnya masih banyak yang menggunakan sistem operasi Windows 7. Penelitian akan menggunakan skema untuk menjalankan sebuah serangan Distributed Denial-of-Service(DDOS) dan Man-in-the-middle(MITM) terhadap perangkat yang terinstallasi Windows 7. Kedua serangan tersebut akan dibantu dengan beberapa tools yaitu LOIC dan Metasploitable serta menggunakan pemrograman Python untuk menjalankan serangan DDOS dan dua buah mesin virtual yang nantinya akan menjalankan serangan MITM. Serangan MITM tersebut akan diakukan pada Ettercap yang sudah terinstalasi pada mesin virtual Kali Linux. Pola serangan MITM nantinya akan serangan berupa ARP Poisoning. Setelah itu, peneliti akan melakukan analisis terhadap paket yang lewat pada saat serangan terjadi dengan Wireshark. Nantinya, peneliti akan memberikan solusi untuk menghadapi serangan DDOS dan MITM.Oleh karena itu, dengan adanya penelitian mengenai keamanan sistem operasi Windows 7 dapat menjadi referensi para instansi untuk mengganti sistem operasi yang mereka gunakan menjadi Windows 10 atau versi terbaru.

---

An operating system is useful for the use of a hardware device. Especially a computing device such as a laptop or Personal Computer (PC). In the use of a PC / laptop there is some data that is stored by the user. To maintain the security of the data, the managers of the operating system always improve the security of each security patch of an operating system. As we know from Microsoft itself, it already operates the Windows 7 operating system and advises many people to use the Windows 10 operating system which has better security patches than Windows 7. However, some agencies in Indonesia still use the Windows 7 operating system. using a scheme to run a Distributed Denial-of-Service (DDOS) and Man-in-themiddle (MITM) attack against a Windows 7 installed device. Both attacks will be assisted by several tools, namely LOIC and Metasploitable and use Python programming to run a DDOS attack and two virtual machines that will later run a MITM attack. The MITM attack will be carried out on Ettercap which is already installed on the Kali Linux virtual machine. The MITM attack pattern will be in the form of ARP Poisoning. After that, the researcher will analyze the packets that passed during the attack with Wireshark. Later, researchers will provide solutions to deal with DDOS and MITM attacks. Therefore, with research on the Windows 7 operating system security, it can be a reference for agencies to change the operating system they use to Windows 10 or newer version."

"Tesis ini tentang hubungan kerja manajemen TV-7, perusahaan Satpam dan Polsek Tanah Abang dalam penyelenggaraan kegiatan pengamanan di gedung kantor TV-7 Jakarta. Perhatian utama tesis ini adalah pada pola kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh petugas satpam dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban di gedung kantor TV-7, dengan fokus pada pola hubungan yang terjalin antara petugas satpam dan petugas Polsek Tanah Abang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif untuk mempermudah pelaksanaan pengumpulan data, dengan tehnik pengamatan terlibat dan wawancara berpedoman untuk mengungkapkan pola hubungan kerja yang terjadi.Saat ini pertumbuhan perusahaan jasa pengamanan di Indonesia meningkat tajam seiring dengan diterbitkannya Skep Kapolri No. Pol.: Skep/1138/X/1999 tanggal 5 Oktober 1999, dengan harapan dapat membantu aparat kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi kepolisian terbatas dilingkungan kerjanya masing-masing. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan studi pada penyelenggaraan pengamanan oleh suatu badan usaha jasa pengamanan & penyelamatan (BUJPP) di PT. Duta Visual Mandiri (TV-7) Jakarta. Badan usaha jasa pengamanan & penyelamatan yang menyelenggarakan jasa pengamanan tersebut adalah PT. Bravo Humanika Perkasa.Permasalahan yang hendak diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja perusahaan satpam dalam penyelenggaraan kegiatan pengamanan di TV-7 Jakarta.Daftar Kepustakaan : 19 buku + 8 dokumen"

"ABSTRAKPenelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa bentuk pengelolaan Satuan Pengamanan dapat terpola secara terorganisasi dan berada di dalam struktur ataupun dapat pula terpola di luar struktur organisasi suatu organisasi perusahaan. Namun kemudian, lingkup dan sifat pengelolaan perusahaan yang otonom yang ditentukan oleh keinginan, kepentingan dan kebutuhan perusahaan sangat mempengaruhi pola pengelolaan dan penggunaan Satpam. Hal ini karena fungsi pengamanan yang diwadahi dalam organisasi perusahaan ditentukan oleh visi, interprestasi serta pemahaman fihak pengelola terhadap masalah keamanan, penggunaan sumber-sumber serta cara pengelolaan yang dipilih.Permasalahan yang pertama dalam penelitian ini adalah mengenali dan memahami sejauh mana pengaruh pola dan dinamika organisasi perusahaan terhadap fungsi-fungsi pengamanan. Kemudian, masyarakat juga turut membentuk pola penyelenggaraan yang kini diterapkan. Minat, sikap dan pendapat masyarakat turut berperan dalam membentuk pola pengelolaan Satuan Pengamanan, Permasalahan yang kedua adalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sikap dan pendapat masyarakat yang menjadi target pengamanan atas pola pengelolaan Satuan Pengamanan yang diterapkan. Permasalahan yang ketiga adalah berhubungan dengan keterkaitan antara penyelenggaraan pengamanan swakarsa, dalam hal ini penyelenggaraan Satuan Pengamanan dengan peran-peran aparat negara dalam pelaksanaan fungsi pemolisian. Permasalahan yang ketiga ini mencakup bagaimana pola hubungan kerja antara pengelola Satuan Pengamanan dengan pihak-pihak terkait.Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian kualitatif. Namun demikian, data tertentu diliput dengan kuesioner. Analisis atas data yang dihimpun dengan kuesioner diolah secara manual dan dianalisis pada tingkat analisis persentase. Data mengenai perilaku manajemen dihimpun dengan metoda observasi dan wawancara tidak berstruktur.Penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam suatu gabungan usaha atau corporate group seperti PT. Jaya Real Property, pengelolaan keamanan tidak terwadahi dengan benar. Kemudian, terdapat kecenderungan bahwa fungsi pengamanan lebih diarahkan untuk pengamanan objek-objek yang menjadi milik perusahaan seperti apartemen-apartemen, pertokoan/ swalayanlplaza, lingkungan perkantoran dan perhotelan sebagai hasil produksinya. Terdapat pula kecenderungan mereduksi fungsi pengamanan yang kemudian hanya diarahkan untuk pengaturan keamanan, ketertiban serta kelancaran lalu lintas. Hal ini nampaknya dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam rangka menjaga citra hunian demi kepentingan bisnis perusahaan. Kecenderungan bahwa penetapan dan penekanan kebijakan pengamanan terhadap public area kurang mencerminkan konsepsi pengamanan terpadu.Selanjutnya ditemukan bahwa lingkup dan kewenangan koordinator keamanan masih bersifat terbatas, hanya meliputi pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana dan prasarana keamanan serta prosedur keamanan. Pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan mutu Satpam yang diperlukan tidak atau belum terprogramkan secara jelas.Pengelolaan keamanan dan pendayagunaan Satuan Pengamanan di lingkungan PT. Jaya Real Property, pada hakekatnya bersifat non struktural. Manajemen PT. Jaya Real Property menempatkan pengelolaan keamanan di kawasan Taman Bintaro Jaya berada di luar struktur organisasi PT. Jaya Real Property. Kebijakan manajemen PT_ Jaya Real Property ditandai dengan fungsi dari departemen atau organisasi yang dibebani tugas keamanan di PT. Jaya Real Property tersebut, tidak berkemampuan untuk menjalankan fungsi keamanan karena keterbatasan kewenangannya. Pola pengamanan yang non struktural ini telah menimbulkan in-efisiensi, kurang berkembangnya manajemen keamanan, serta sulitnya mengerahkan potensi perusahaan bilamana diperlukan untuk pengerahan dan penggerakan mendadak.Masyarakat juga turut membentuk pola penyelenggaraan yang kini diterapkan. Artinya, sikap dan pendapat masyarakat turut berperan dalam membentuk pola pengelolaan Satuan Pengamanan. Ditemukan bahwa sikap dan pendapat masyarakat (yang menjadi target pengamanan) atas pola pengelolaan Satuan Pengamanan telah mempengaruhi bentukbentuk pengelolaan Satuan Pengamanan.Dalam rangka peningkatan layanan kwalitas pengamanan untuk warga tidak terdapat realisasi kebijaksanaan perusahaan yang bertujuan untuk tetap memperhatikan kebutuhan pelanggan akan keamanan lingkungan. Sehingga telah menimbulkan tuntutan terbuka dari warga dan dari pelanggan terhadap inkonsistensi mutu pelayanan keamanan.Hubungan antara pengelolaan keamanan dan pendayagunaan Satpam dengan fihak pelanggan atau konsumennya (para penghuni kawasan sektor-sektor, proyek-proyek pengembangan baru dan para pengusaha) ditandai dengan masih rendahnya pemahaman dan pendalaman kedua belah pihak akan pentingnya komunikasi dan tukar-menukar informasi.Terdapat keterkaitan yang sangat erat antara pola penyelenggaraan pengamanan swakarsa, dalam hal ini penyelenggaraan Satuan Pengamanan dengan partai-partai aparat negara dalam pelaksanaan fungsi pemolisian. Pola hubungan kerja antara pengelola Satuan Pengamanan di lingkungan pemukiman Bintaro dengan pihak-pihak terkait lainnya, seperti dengan satuan Marinir dan Kodam masih ditandai dengan ketidak-jelasan hubungan kerja. Hubungan-hubungan kerja tersebut cenderung berubah-ubah sesuai tuntutan keadaan. Akibatnya adalah timbulnya sejumlah kesalahfahaman tatkala mengatasi kerusuhan yang terjadi pada bulan Mei 1998 lalu.Disarankan agar Polri memantapkan fungsi pembinaan Satpam ini. Di antaranya adalah memberikan bobot keberlakuan secara sosiologis dan psikologis, agar para pengelolalpengguna Satpam merasakan bahwa pembinaan Polri itu juga sebagai suatu kebutuhannya sendiri. Upaya berlanjut, sistematis dan metodis untuk mengenali dan memahami lebih obyektif dan realistis tentang bagaimana dan sejauhmana tuntutan kebutuhan akan keamanan serta pengelolaan/penggunaan Satpam yang berkembang di masyarakat, sehingga jabaran dan penerapan program pembinaan Satpam seperti yang ditugasi oleh Undang-Undang No. 28 tahun 1997 itu tidak hanya terbatas dan sebatas pada perumusan prinsip-prinsip umum pembinaan saja, akan tetapi secara lebih spesifik mencakup operasionalisasi pembinaan Satpam. Pendayagunaan Satuan Pengamanan memberikan penelusuran yang lebih jauh, sebagai upaya meningkatkan mutu pengamanan swakarsa di lingkungan pemukimanpemukiman dan kawasan terpadu dengan mengintegrasikan koordinator pengamanan dalam suatu manajemen kawasan masyarakat swakarsa, dipandang perlu untuk memahami dan mengenali pola-pola pengamanan yang cenderung bersifat spesifik dengan memahami sikap dan pandangan dari obyek dan subyek yang akan dibina. Sebab, pengelolaan sistim pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat swakarsa, sangat mengandalkan pemahaman dan pengenalan atas pola pengamanan keamanan yang berlangsung di masyarakatt. Kemudian, dalam hubungan-hubungan kerja dengan instansi terkait, khususnya di dalam rangka memelihara hubungan antara manajemen kawasan pemukiman dengan pihak-pihak terkait maka perlu dibentuk "Consultative Group" dan "Traffic Board" Pola kemitraan ini secara khusus akan bermanfaat untuk menangani kasus-kasus kejahatan ataupun penanggulangan kasus-kasus laka lintas."

"Kompetensi saat ini menjadi kebutuhan bagi pengelola Sumber Daya Manusia, apalagi akhir-akhir ini tuntutan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi sangat tinggi, sehingga menuntut manajemen menetapkan kompetensi sebagai dasar untuk pengelolaan sumber daya manusianya. Kompetensi merupakan karakteristik dasar seseorang yang mengidentifikasikan. cara bersikap, berpikir, menarik kesimpulan, bertindak yang dapat dilakukan dan dipertahankan dalam periode waktu yang panjang serta menuntut pengembangan SDM yang berkualitas.Dengan pola pengembangan SDM yang berbasis kompetensi, kompetensi memegang peranan yang cukup panting sebagaimana yang dikemukakan oleh Drucker (dalam Walker, 1992), bahwa fungsi personalia dimasa datang akan mengalami perubahan secara dratis. Personalia akan menangani tugas-tugas baru yang berbeda dengan sebelumnya, dan fungsi departemen SAM akan mengelola hal-hal yang lebih strategis sehubungan dengan berkembangnya tuntutan terhadap peningkatan kompetensi yang diperlukan guna menjalankan fungsinya.Peningkatan pengelolaan sumber daya manusia dengan penyempurnaan Human Resource Management dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dikaitkan dengan talenta yang ada pada setiap individu SDM diyakini mempunyai dampak yang sangat besar bila dimanajemeni dengan tepat, mendorong perusahaan untuk mengembangkan pola penanganan SDM berbasis kompetensi dengan mengkaitkan talenta yang ada pada setiap diri SDM sebagai unsur pendorong dalam pencapaian sasarannya.Dengan gambaran tersebut, penulis meneliti seberapa besar pengaruh dari kompetensi dan talenta mempengaruhi pengembangan SDM berbasis kompetensi, dan untuk itu penulis melakukan penelitian lapangan secara langsung pada karyawan WIKA. Pelaksanaan survei dlakukan terhadap 563 karyawan atau 76% dari 740 pegawai yang ada dalam perusahaan.Dengan menggunakan pemikiran Spencer serta Gallup Organization (Bukingham, & Clifton), penulis mencoba untuk meneliti seberapa dalam atau seberapa tinggi kadar kompetensi dan talenta dinuliki oleh pegawai, serta seberapa besar dapat dikemukakan pengaruh dari pada pengelolaan SDM berbasis kompetensi melalui pengukuran kompetensi yang terdiri dari 6 dimensi dan 20 aspek kompetensi serta talenta yang terdiri dari 34 aspek talenta.Berdasarkan analisis dapat disimpulkan, bahwa sangat erat hubungannya antara kopetensi dan talenta terhadap peningkatan pencapaian kinerja yang ekselen. Hubungan yang terjadi antara kompetensi dan talenta adalah sangat signifikan dan dapat menjadi leverage atau pengungkit bila kedua hal tersebut yaitu kompetensi dan talenta dimenejemeni dengan optimal.Dui penelitian ini penulis merekomendasikan kepada perusahaan pada khususnya dan para pengelola SDM pada umumnya untuk dapat menerapkan pengelolaan serta pengembangan SDM dengan berbasiskan Kompetensi dan Talents.

---

These days, competency - based human resources is a compulsory requirement for the human resources management. The trend occurs due to the increasing demand of using competency - based human resources development as a base for managing human resources. Competency is a personal basic characteristic identifying the way people act, think. summarize and behave which can be actualized and restrained (still) in a long period of time.Competency held a significant role in development of competency - based human resources management model as mentioned by Drucker, Peter F (Walker, 1992) that in the future, the function of human resources would change significantly. Human resources will handle new jobs area different from the previous, and the function of human resources department will focus on managing strategic things/area in accordance with the increasing demand of competency development, (which is) required to run the function.The development of human resources management with the flawlessness of human resources management and the development of human resources capability that are connected with the talent of each individual, are believed to have :in enormous impact if they are managed properly. It will encourage company to develop competency - based human resources management model, which used individual talent to support the goal achievement.The analysis on how competency and talent influences competency- based human resources development is conducted in the purpose of writing this thesis. The survey is conducted directly to almost all of WIKA employees (563 employee) or about 76 % of total WIKA employees (740 employees).This thesis analyzes and attempts to discover how high the competency and talent level had by each employee and how big is the influences of competency-based human resources management by measuring the competency which consist of 6 dimension and 20 competency aspects and talent which consist of 34 talent factors.It can be summarized that the connection between competency and talent is really close and tight to the effort of achieving performance excellence. The connection occun-ed is really significant and can become a leverage if both competency and talent are managed optimally.Finally., it is recommended to e11 human resources manager and PT. Wijaya Karya specifically to implement the competency and talent-based human resources management and development."