Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang politik hukum dalam upaya kriminalisasi beragam jenis substansi berbahaya. Peneliti mengaitkan antara kerangka teori kebijakan kriminal dengan politik hukum dalam melihat kebijakan penanggulangan penyalahgunaan substansi berbahaya. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer, peneliti mewawancarai sejumlah pihak yang paham dan terlibat dalam proses pembentukan kebijakan, seperti Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Narkotika Nasional, dan Polri. Hasil dari penelitian ini adalah peneliti melihat adanya keterkaitan antara politik hukum dengan penetapan kebijakan kriminal melalui pembentukan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Tidak hanya itu, perbedaan respon Pemerintah dalam upaya kriminalisasi substansi berbahaya pun tercermin dalam kebijakan kriminal yang diterapkan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the legal policy to criminalize many kinds of hazardous substances. Researcher used criminal policy and legal policy as a theoretical framework to see eradication of dangerous substances abuse policy. By using primary data collection techniques, the researcher interviewed several informants who understand and involved in forming the policies, such as Indonesia Ministry of Health Republic of Indonesia (Kementerian Kesehatan RI), National Narcotics Board (BNN), National Agency for Drug and Food Control (BPOM), and Indonesia National Police (Polri).The results showed that there was a relationship between the politics of law and criminal policy through the establishment of Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Moreover the difference of the government responses to criminalize any hazardous substances also seen in the criminal policy applied."

"This state-of-the-art survey features topics related to the impact of multicore, manycore, and coprocessor technologies in science and for large-scale applications in an interdisciplinary environment. The papers cover issues of current research in mathematical modeling, design of parallel algorithms, aspects of microprocessor architecture, parallel programming languages, hardware-aware computing, heterogeneous platforms, manycore technologies, performance tuning, and requirements for large-scale applications. The contributions presented in this volume offer a survey on the state of the art, the concepts and perspectives for future developments. They are an outcome of an inspiring conference conceived and organized by the editors at the Karlsruhe Institute Technology (KIT) in September 2011. The twelve revised full papers presented together with two contributed papers focus on combination of new aspects of microprocessor technologies, parallel applications, numerical simulation, and software development; thus they clearly show the potential of emerging technologies in the area of multicore and manycore processors that are paving the way towards personal supercomputing and very likely towards exascale computing."

"Dalam pemberantasan perdagangan ilegal narkoba transnasional diperlukan adanya kerjasama dari para penegak hukum di tiap negara. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang perbatasannya melintang luas baik darat dan laut sehingga rentan untuk dijadikan jalur perdagangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Polis Di Raja Malaysia (PDRM) bekerjasama di bawah sebuah nota kesepahaman yaitu Memorandum of Understanding on Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, Precursors, Hazardous Materials and Enchancement of Police Cooperation. MoU tersebut memiliki masa aktif sejak pengesahannya di tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. Penelitian dilakukan secara kualitatif deskriptif untuk menggambarkan efektivitas implementasi kerjasama antara POLRI dan PDRM di bawah MoU beserta hambatannya. Dengan menggunakan teori Neoliberal Institusional dalam kaitannya dengan ilmu kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama melalui MoU tersebut efektif dalam pertukaran informasi dan penyelidikan mengenai jaringan-jaringan narkoba yang saling terlibat di dua negara. Terdapat hambatan internal dan eksternal dalam implementasinya. Hambatan internal yaitu tumpang tindihnya kepentingan instansi dalam negeri. Hambatan eksternal yaitu komunikasi dengan PDRM, kurangnya koordinasi dengan pihak PDRM dan satuan regional menyebabkan informasi masih memiliki kekurangan detil. Oleh karena itu, hambatan tersebut dapat menjadi evaluasi dan acuan untuk kerjasama selanjutnya yang akan dilakukan oleh POLRI dan PDRM.

---

In order to combat illicit trafficking in narcotic drugs, cooperation between law enforcement in countries involved is necessary. Indonesia and Malaysia shared vast land and sea borders and the borders can be used as a trade route. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) and Polis Di Raja Malaysia (PDRM) signed on a cooperation to combat illicit trafficking of narcotic drugs through Memorandum of Understanding on Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, Precursors, Hazardous Materials and Enchancement of Police Cooperation, the MoU is valid since 2005 to 2010. This research uses descriptive qualitative method to describe the implementation and obstacles of the MoU. Neoliberal Institutional theory is used in relation to police science. The results of this research showed that the cooperation through the MoU was effective in exchanging information and investigating drug syndicate that were involved in two countries. However, there are internal and external obstacles in its implementation. The internal obstacles are overlapping agencies interests. External obstacles namely communication with PDRM, the lacking coordination with PDRM and its regional units causes the undetailed information. Therefore, these obstacles can be utilized as an evaluation and reference for further cooperation to be carried out between POLRI and PDRM."

"Studi ini berangkat dari minimnya hasil proses sosialisasi yang menggunakan pendekatan komunikasi yang bersifat transaksional dalam mengubah perilaku sasaran. Dengan tujuan mengetahui pemaknaan Ibu sebagai peserta sosialisasi pencegahan penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan, serta faktor yang pembentuk makna tersebut, penelitian dengan menggunakan pendekatan komunikasi sebagai proses produksi dan pertukaran makna, dilakukan. Penelitian ini menelusuri penerimaan pesan dengan teori Audience Reception, menurut Stuart Hall dan teori perkembangan kognitif sosial menurut Vygotsky. Oleh karena penerima pesan adalah pengguna sebagai konsumen pangan, faktor yang memengaruhi perilaku konsumen dapat membentuk kondisi penerimaan pesan. Berdasarkan kompleksnya pemaknaan pesan, melalui studi fenomenologi dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, didapatkan 3 posisi penerimaan pesan : Dominant-hegemoni, Negotiable, dan Opposition. Sedangkan faktor yang diduga membentuk penerimaan pesan dengan pada unit analisis, adalah faktor budaya dan sosial.

---

This study departs from the lack of results of the socialization process that uses transactional approach in changing the target behavior. In order to determine how mother to interpret message of misuse hazardous substances in food as a socialization participant, as well as the factors that shape the meaning, this study used a different approach, namely communication as a process of production and exchange of meaning.

The research used the Audience Reception Theory developed by Stuart Hall, supported by other theory from Vygotsky called, Social Development Theory through interaction and discussion with the social group. Therefore, the message recipient is the user, the factors that influence consumer behavior can create conditions receiving messages.

Based on the complexity of the meaning of the message , through a phenomenological study with data collection through interviews , obtained 3 position receiving messages: Dominant - hegemony, Negotiable, and the Opposition . While the factors that allegedly form the receipt of the message by the unit of analysis, is the cultural and social factors."