Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan globalisasi telah melahirkan sebuah tananan dunia yang semakin kompleks. Kompleksitas ini menyebabkan perubahan kondisi lingkungan balk eksternal maupun internal sehingga mengharuskan seluruh komponen bangsa untuk mengadakan penyesuaian terhadap dinamika baru ini. Dinamika baru ini menyebabkan terjadinya reformasi nasional yang dipelopori oleh mahasiswa tahun 1998 yang mengakibatkan runtuhnya pemerintahan Orde Baru.Sebagai salah satu komponen bangsa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tidak dapat melepaskan diri clan dampak lingkungan strategis yang berpengaruh langsung terhadapnya sehingga hams mengadakan reposisi fungsi ABRI dalam kehidupan bangsa. Reposisi fungsi ABRI didasari atas pemikiran bahwa konsep dwifungsi ABRI sudah tidak relevan lagi dalam kehidupan bangsa. Hal ini disebabkan karena keberadaan ABRI dengan dwifungsinya telah menjadikan ABRI mendominasi hampir disemua sektor kehidupan dan cenderung bertindak berlebihan dalam menjalankan fungsi sosial politiknya.Strategi reposisi fungsi ABRI berupa reformasi internal yang bertujuan mengembalikan ABRI sebagai kekuatan pertahanan negara secara utuh sehingga harus meninggalkan fungsi sosial politiknya. Dalam konsep pemasaran, dwifungsi ABRI menyebabkan positioning fungsi ABRI tidak jelas sehingga menimbulkan confused positioning karena terlalu banyak pecan yang dilakukan oleh ABRI.Strategi reposisi fungsi ABRI merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah sosial di negeri ini. Penyelesaian masalah sosial pada umumnya menyangkut perubahan sosial (social change), sehingga strategi reposisi fungsi ABRI ini harus disosialisasikan dengan tujuan mentransformasikan pola pikir dengan harapan dapat merubah persepsi negatif dan rasyarakat. Akan tetapi walaupun strategi reposisi fungsi ABRI ini telah disosialisikan temyata masih ada anggapan negatif dari masyarakat dan mengatakan bahwa strategi reposisi ini dilakukan dengan setengah hati.Upaya evaluasi strategi reposisi fungsi TNI ditinjau dari pemasaran sosial ini perlu dilakukan berkaitan dengan perubahan Cara pandang masyarakat terhadap organisasi TNI. Upaya ini akan memberikan masukan untuk penyempumaan program sosialisasi reposisi fungsi TNI kepada organisasi TNI.Penelitian ini dilakukan terhadap mahasiswa karena dianggap dapat mewakili kaum intelektual dan pelopor dari reformasi nasional adalah mahasiswa. Model rerangka konseptual mengenai reposisi ini belum ada namun pembuatan rerangka konseptual dalam penelitian ini diilhami oleh penelitian dari Adams (2000), Ries dan Trout (2002) serta Kartajaya (2001). Penelitian pendahuluan dilakukan untuk rnemperoleh validitas dan reabilitas sehubungan dengan tidak adanya model penelitian.Penelitian ini mengukur persepsi mahasiswa sebelum reposisi dengan atribut yang mempengaruhi yaitu alat kekaaaan, sospol, kekaryaan dan bisnis dan sesudah reposisi dengan atribut yang mempengaruhi adalah alat negara, netral, non kekaryaan dan non bisnis. Metode analisis yang digunakan adalah perceptual map dan analisys factor. Metode ini dipilih karena dapat memberikan gambaran dimana posisi TNT dipersepsikan oleh mahasiswa dan variabel apa Baja yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat khususnya mahasiswa.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perubahan persepsi mahasiswa secara signifikan, dimana pada masa Orde Baru TNT diposisikan belum berfokus pada fungsi pertahanan dan pada masa Orde Reformasi telah diposisikan sudah berfokus pada fungsi pertahanan. Perubahan ini sebetulnya diwarnai adanya momentum yang mempengaruhi pergeseran persepsi yang terjadi pads masa Presiden BJ Habibi, Presiden Abdurahman Wahid dan pada masa Presiden Megawati.Ditinjau dari pemasaran sosial, walaupun telah berhasil merubah persepsi mahasiswa namun perlu adanya kajian lebih lanjut karena konsumen dari TNI sendiri adalah seluruh masyarakat, sehingga pendapat dari kelompok lain mungkin berbeda dengan kelompok mahasiswa. Hal ini didasarkan atas permasalahan yang muncul bahwa TNI melakukan reposisi dengan setengah hati. Dapat disimpulkan bahwa strategi reposisi yang dilakukan oleh TM belum berhasil merubah persepsi untuk kelompok lainnya. Untuk itu perlu adanya kajian lebih mendalam tentang fungsi TNI dimana yang akan datang berdasarkan atribut-atribut yang mempengaruhinya. Disamping itu juga perlu adanya program pemasaran sosial lanjutan untuk lebih mengenalkan sosok TM sehingga masyarakat sadar bahwa TM bukanlah sosok yang menakutkan tetapi merupakan salah satu komponen bangsa yang mempunyai peran dibidang pertahanan."

"Buku ini pidato Dr. Mr. R. Soekanto yang diucapkan pada pelantikan sebagai guru besar luar biasa dalam hukum adat Indonesia di Universitas Indonesia, cabang Makasar pada tanggal 19 April 1955 ..."

"Komisi Banding Paten adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual. Komisi ini bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding terhadap keputusan penolakan permohonan Paten oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang didasarkan pada hal-hal yang bersifat substantif. Untuk melaksanakan tugasnya ini, Komisi Banding menyelenggarakan fungsi pengadministrasian, pemeriksaan, pengkajian, penilaian, dan penganalisisan, serta pemberian keputusan terhadap permahonan banding. Obyek sengketa dalam permohonan banding paten ini adalah Surat Keputusan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang menolak suatu permohonan paten karena tidak memenuhi persyaratan substantif. Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Hak Kekayaan lntelektual sebelum masuk ke Pengadilan Niaga, si pemohon wajib untuk melakukan banding terlebih dahulu kepada sebuah Komisi Banding, dalam hal ini Komisi Banding Paten. Walaupun bukan merupakan kompetensi dari PTUN, namun secara teoritis masih merupakan bidang Hukum Administrasi Negara. Permohonan banding seperti ini menurut Hukum Administrasi Negara dapat digolongkan sebagai Upaya Administratif yang disediakan bagi pemohon untuk memperjuangkan haknya. Dalam literatur hukum administrasi dikenal dengan istilah peradilan administrasi semu. Institusi Komisi Banding Paten dapat dikategorikan sebagai institusi peradilan semu, karena ia melaksanakan fungsi peradilan sesungguhnya, namun anggota-anggotanya tidak berkedudukan sebagai hakim. Selain itu, institusi Komisi Banding Paten bukan termasuk institusi peradilan sesungguhnya yang memegang kekuasaan kehakiman. Pengertian peradilan disini tidak semata-mata dilihat dari sesuatu yang bertalian dengan hal memberikan keadilan. Dengan demikian, jika upaya administratif mampu untuk memberikan keadilan kepada pencari keadilan, maka substansi fungsinya akan sama dengan pengadilan. Secara fungsional, Komisi Banding dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap keputusan-keputusan Ditjen HKI."

"Dengan semakin majunya ilmu dan teknologi di dunia di segala aspek kehidupan turut memberikan konsekuensi semakin majunya ilmu kedokteran yang ada di dunia. limu Kedokteran Forensik adalah salah satu dari ilmu kedokteran tersebut. Adapun Ilmu Kedokteran Forensik terdefinisikan sebagai salah satu cabang spesialistik dari ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran dan bermanfaat untuk membantu penegakkan hukum dan masalah-masalah hukum. Pada mulanya ilmu kedokteran forensik hanya diperuntukkan bagi kepentingan peradilan, namun perkembangan jaman mengakibatkan pemanfaatannya juga di bidang-bidang yang bukan peradilan.Pada masyarakat kita, pemanfaatan ilmu kedokteran forensik Iebih banyak dikenal dalam pelayanan pembuatan visum et repertum yakni melalui pemeriksaan mayat atau bedah mayat. Meskipun sebenarnya masih banyak pelayanan yang bisa diberikan dari ilmu kedokteran forensik, seperti pemeriksaan korban perkosaan, pencabulan, paternitas dan lain sebagainya, namun sepertinya hal tersebut masih belum "familiar" atau karena memang belum dikenal. Jika boleh dikatakan saat ini masyarakat Iebih cenderung memberikan istilah dari ilmu kedokteran forensik adalah lama halnya dengan "ilmu bedah mayat" dan dokter forensik adalah "dokter mayat" atau "dokter bedah mayat", atau istilah-istilah semakna lainnya.Di Indonesia, sejak abad 19 pemanfaatan kedokteran forensik sudah dilakukan oleh dokter Belanda untuk kepentingan peradilan dan Iebih banyak dikenal berkaitan dengan bedah mayat atau pelayanan otopsinya saja. Sedangkan pemanfaatan pembuatan visum untuk orang hidup nampaknya belum lama dikenal oleh masyarakat atau konsumen pemintanya (penyidik).Dengan semakin majunya negara, akan menimbulkan konsekuensi meningkatnya kompleksitas pada setiap bidang kehidupan. Di negara berkembang kompleksitas ini mengakibatkan persaingan yang masingmasing berusaha untuk dapat mempertahankan kehidupannya, sehingga akhirnya mengakibatkan meningkatnya angka kriminaiitas. Sebagai gambaran maka jumlah kasus kejahatan di Indonesia terhadap tubuh dan jiwa manusia berfluktuasi sekitar 10.000 per tahunnya."