Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 6715 dokumen yang sesuai dengan query
cover
M. Karjadi
Bogor: Politea, 1976
363 KAR i
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Universitas Indonesia, 1991
S25784
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Universitas Indonesia, 2004
S26099
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anderson, Malcolm
Oxford: Clarendon Press, 1989
363.2 AND p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ryzza Dharma
"International Criminal Police Organization or Interpol is an international organization formed to assist the handling of transnational crimes. In handling transnational crimes, Interpol has a global communication system (I-24/7) which is very effective in the exchange of information between Interpol member countries in dealing with transnational crimes. Other than through the I-24/7, Interpol also involves in effective cooperation in handling transnational crimes through various notifications that are given by the Interpol. One of the Interpol notifications which was very important in handling transnational crimes is the red notice. Interpol cooperation system also supports other international legal instruments in the prevention of transnational crimes, which is supporting the implementation of mutual legal assistance and extradition. Effectiveness of the Interpol cooperation patterns can be seen in the handling of M. Nazaruddin case. M. Nazaruddin, which was determined to be a suspect of fraud case and banking crimes by the Corruption Eradication Commission, had returned to Indonesia with the help of Interpol after his escape to several countries.

International Criminal Police Organization atau Interpol adalah suatu organisasi internasional yang dibentuk untuk membantu penanganan kejahatan transnasional. Dalam penanganan kejahatan transnasional Interpol memiliki sisitem komunikasi global (I-24/7) yang sangat efektif dalam pertukaran informasi diantara negara anggota Interpol dalam menangani suatu kejahatan transnasional. Selain melalui I-24/7, Interpol juga melakukan kerja sama yang efektif dalam penanganan kejahatan transnasional melalui berbagai notifikasi yang dimiliki oleh Interpol. Salah satu notifikasi Interpol yang sangat berperan dalam penanganan kejahatan transnasional adalah melalui red notice. Sistem kerja sama Interpol ini juga menunjang instrumen hukum internasional lainnya dalam penanggulangan kejahatan transnasional, yaitu menunjang pelaksanaan mutual legal assistance dan ekstradsi. Efektivitas pola kerja sama Interpol ini dapat terlihat dalam penanganan kasus M. Nazaruddin. M. Nazaruddin yang ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi dan kejahatan perbankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil dikembalikan ke Indonesia atas bantuan Interpol setelah sebelumnya melarikan diri kebeberapa negara."
Depok: Universitas Indonesia, 2012
S43671
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
M. Karjadi
Bogor: Politeia, 1976
363.2 KAR p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
M. Wresniwiro
Jakarta: Mitra Bintibmas, 2002
R 363.2 Men
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Kevin Joel Anthony
"ABSTRACT
Sebagai upaya untuk memerangi ancaman kejahatan transnasional, Indonesia melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia POLRI, telah terlibat dalam berbagai program kerjasama internasional yang ditujukan untuk memperkuat otoritas maupun kapabilitas penegakan hukumnya. Aspek menarik yang tulisan ini sorot adalah bahwa keterlibatan Indonesia dalam kerjasama kontra-kejahatan transnasional via POLRI tersebut, hadir dalam intensitas kedalaman kerjasama police-to-police yang beragam, dimulai dari bentuk kerjasama pertukaran informasi hingga pembangunan fasilitas penegakan hukum permanen yang dikelola bersama oleh POLRI dengan mitra internasionalnya. Tulisan ini mengidentifikasi bahwa ragam keterlibatan POLRI tersebut merupakan konsekuensi dari pengaturan proses pengambilan keputusan kerjasama kontra-kejahatan transnasional Indonesia, yang harus dilakukan melalui koordinasi antara agensi penegakan hukum POLRI dan Kemlu RI selaku representasi politik luar negeri Indonesia. Sejauh mana keterlibatan Indonesia dalam suatu kerjasama police-to-police untuk memerangi kejahatan transnasional merupakan hasil kompromi dari preferensi organisasional masing-masing focal point tersebut. Merujuk pada kerangka pemikiran perumusan Kebijakan Luar Negeri model birokrasi-politik dan konsep internasionalisasi kepolisian, tulisan ini akan membahas: 1 bagaimana proses pengambilan keputusan Indonesia terkait kerjasama police-to-police; 2 pertimbangan apa saja yang melandasi preferensi organisasional dari POLRI dan Kemlu RI; 3 bagaimana proses pengambilan keputusan tersebut telah berdampak pada ragam program kerjasama kontra-kejahatan transnasional Indonesia yang dikelola oleh POLRI; dan 4 penerapan konsepsi pengambilan keputusan tersebut pada proses pembentukan Densus-88 AT dan JCLEC, selaku dua produk kerjasama kontra-kejahatan transnasional Indonesia dengan tingkat intensitas paling mendalam.

ABSTRACT
As an effort to combat its threat of transnational crime, Indonesia through its Indonesian National Police POLRI , has been involved in a range of international cooperation programs which are intended to strengthen its law enforcements authority and capabilities. The interesting aspect that this research paper highlights from Indonesia rsquo s involvement in combatting transnational crime via POLRI is its variation in police to police cooperation depth, ranging from information exchange to the establishment of a permanent law enforcement facility unit co managed by POLRI and its international counterpart. This paper argues that POLRIs variation in police to police cooperation depth is a consequence from Indonesias Foreign Policy Decision Making setup, that requires POLRI ndash Indonesias law enforcement agency, to first coordinate with Kemlu RI ndash the Ministry of Foreign Affairs representation of Indonesias foreign policy, in order to decide Indonesias involvement in said counter transnational crime cooperation. To what extent Indonesia is able to commit in a police to police cooperation to combat transnational crime, is a result of compromise from each focal points organizational preference towards the issue. In accordance to the bureaucratic politics model of Foreign Policy Decision Making framework and the concept of police internationalization, this paper will discuss 1 Indonesias Foreign Policy Decision Making process on determining police to police cooperation to combat transnational crime 2 the fundamental considerations that underlie both POLRI and Kemlu RI organizational preference towards counter transnational crime cooperation 3 Indonesias Foreign Policy Decision Making process impact on its variation of involvement in counter transnational crime cooperation as managed by POLRI and 4 the decision making process of Densus 88 AT and JCLEC, as two of Indonesias most profound police to police cooperation products. "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tony Binsar
"ABSTRAK
Tesis ini adalah tentang Penanganan Pos Polisi Pulomas terhadap para pengemis di persimpangan Coca Cola. Yang menjadi fokus adalah penanganan petugas Pos Polisi Pulomas untuk melibatkan para pengemis dalam membantu tugas-tugas Kepolisian.
Metode penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tehnik pengumpulan data berupa pengamatan, pengamatan terlibat, pedoman wawancara, serta kajian dokumen untuk memahami dan mendalami bentuk penanganan yang dilakukan dalam membantu tugas-tugas kepolisian memelihara keamanan dan ketertiban umum.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pengemis oleh Pos Polisi Pulomas dilakukan dengan cara mengkoordinir keberadaan mereka, sehingga terjadi hubungan simbiosis mutualisme antara polisi dengan pengemis melalui hubungan interaksi patron Mien. Hubungan patron Mien yang terjadi antara petugas dengan para pengemis -bersifat temporer artinya-secara sosiologis-hubungan-tersebut digambarkan terjadi antara petugas dengan para pengemis. Sebenarnya hubungan seperti ini tidak diatur dalam pelaksanaan tugas kepolisian, namun dalam kenyataan bahwa pengemis membantu petugas dalam mewujudkan keamanan di lokasi tersebut. Selain patron Mien, Pos Polisi Pulomas juga menerapkan sistem pemolisian komuniti. Hal ini dilakukan oleh petugas dalam sebagai upaya agar masyarakat mau bekerjasama dengan polisi dalam mencegah terjadinya kejahatan.
Implikasi teoritis dari bahasan tesis ini adalah : pertama, perlunya optimalisasi pemolisian komuniti untuk membangun kemitraan polisi dengan masyarakat. Kedua, perlu pelatihan pemolisian komuniti pads unsur pimpinan kepolisian, sehingga dapat mengetahui faktor-faktor keinginan dan harapan masyarakat. Ketiga, perlu diberikan materi pemolisian komuniti pada setiap lembaga pendidikan kepolisian termasuk pendidikan tingkat dasar. Keempat, perlu dukungan anggaran operasional Pos Polisi agar idealisme dan motivasi anggota tidak hilang dalam menjalankan program pemolisian komuniti. Kelima, perlu dibuat kesepakatan kerjasama melalui MoU antar instansi pemerintah seperti Suku Dimas Ketentraman dan Ketertiban, Suku Dinas Pembinaan Mentas dan Kesejahteraan Sosial, Panti Sosial yang menangani masalah pengemis. Keenam, pemerintah perlu memberi subsidi pendidikan terutama bagi anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Ketujuh, pemerintah perlu segera mengambil langkah untuk menyelesaikan sengketa tanah antara PT. Pulomas Jaya dengan warga agar permasalahan tidak berlarut-larut. Kedelapan, penerapan sanksi hukum bagi para pengemis sebaiknya tetap mengaeu pads Pemerintah Pemerintah maupun Peraturan Daerah, narnun apabila wibawa hukum dirasakan mulai menurun maka pasal 504 KUHP dapat kembali diterapkan.

ABSTRACT
This Thesis is concerning handling all beggars by Pulomas Police Station in Coca Cola intersection. Becoming focus is handling by officer of Pulomas Police Station to entangle all beggars in assisting Police duties.
Method Research in this thesis use qualitative approach with collecting data technically in the form of perception, involve observation, interview guidance, and also document study to comprehend and deepen handling performed within assisting police duties to look after security and orderliness of public.
The result of research indicate that handling of beggars by Pulomas Police Station conducted by coordinating existence of them, so that happened mutualism symbiosis between police and beggars through the relation of patron client. The character relation of patron client between the officers with all beggars happened is temporary, it means in sociological that the relation is depicted happen between officers with all beggars. This relation is not arranged in police duties, but in fact that beggars assist the officers in realizing security in that location. Besides the patron client relation, Pulomas Police Station using the Community Policing. This matter is conducted by officer as effort so that the society is willing to work along with police in preventing the crimes.
Theoretical implication of this thesis discussion is: The first, the Community Policing is important to be developed to build partnership between police and society. The second, it needs to give Community Policing training for the leader police element, so they know the desire factors and society expectation. The third require to be given Community Policing items in all institute education of police including in elementary education level. The fourth, it needs to support operational budget op Police Station so that motivation and idealism of the officers do not lose in running the program Community Policing. The fifth require to be made agreement of cooperation through memorandum of understanding between governmental institution like Sub-Service of Tranquility and Orderliness, Sub-Service of Mental and Social Prosperity Construction, Social Home in handling the problem of beggars. The sixth, the government requires to subsidize the education especially for children coming from family which was indigent. The seventh, the government needs immediately to take the action to finish the dispute land between PT. Pulomas Jaya with citizen, so that the problem do not long draw out. The eight, applying the of sanction punishment to all beggars better remain to relate the Government Regulation, but if the law enforcement felt to start downhill, the hence section of 504 in Criminal Code is earn to be applied.
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007
T20685
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Kepolisian RI, Badan Pemelihara Keamanan Mabes Polri, Direktorat Polisi Satwa, 2011
R 363.2 IND m
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>