Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This research aims to observe whether the Trademark Law can contribute to protect Indonesia`s batik business, particularly for the small-medium enterprises who produce and sell batik products ('Batik SMEs'). The individual trademark system has not been successful to support the batik SMEs business. However, the fact that those SMEs gather in a community, organization, or kinships bring potentials for the development of collective trademarks, which can address the problems that individual trademark cannot anticipate. This research finds that, in order to anticipate the free-trade attack, i.e. imported textiles with batik patterns/motifs; Indonesian batik SMEs need to be nurtured and encouraged to register their own collective trademarks, and to build their branding infrastructure, through local batik community`s standardization, and collective batik labeling. This recommendation is also proposed considering the government`s ineffective policy on Batikmark. This research will take samples of Batik SMEs in several areas, namely Yogyakarta, Pekalongan, Solo, and Jakarta. Those areas have been recalled as some of the centers for Batik production and trading activities. This research is conducted through combining the quantitative and qualitative-empirical methods. Data are collected through literature studies, interviews, as well as questionnaires, including site visits and discussions with the SMEs in those areas."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis pendaftaran merek yang merupakan nama umum berbahasa asing. Sebagaimana yang diatur di Pasal 20 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebuah merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut merupakan nama umum. Pemasalahan yang timbul adalah Undang-Undang tersebut belum memberikan aturan konkrit mengenai kriteria merek dianggap sebagai sebuah nama umum berbahasa asing, sehingga menyebabkan ketidakjelasan penerimaan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Metode yang digunakan oleh Penulis dalam skripsi ini adalah metode yuridis-normatif. Penulis juga membahas mengenai penerimaan pendaftaran sebuah merek yang merupakan nama umum dan upaya hukum bagi para pihak yang keberatan terhadap sebuah merek mengandung nama umum berbahasa asing. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang tidak mengatur secara jelas terkait dengan terminologi “nama umum”, sehingga pemeriksa merek hanya bertumpu pada petunjuk teknis secara internal serta pemikiran subjektif untuk memutuskan mengenai penerimaan atau penolakan pendaftaran merek. Sehingga, dibutuhkan aturan yang lebih konrit mengenai kriteria dan batasan nama umum berbahasa asing yang tidak dapat dilakukan pendaftarannya sebagai merek dengan merujuk pada pertimbangan hakim serta pendapat ahli dari beberapa putusan sengketa merek yang berkaitan dengan nama umum.

---

This thesis discusses the registration of trademarks which are general names in foreign languages. As regulated in Article 20 letter f of The Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, mark cannot be registered if the mark is a general name. The problem that arises is that the Law has not provided concrete rules regarding the criteria for a mark to be considered as a general name in a foreign language, resulting in unclear acceptance of mark registration. The method used by the author is the juridical-normative method. The author also discusses the acceptence of trademark registration which is a general name and the legal remedy that can be taken by the parties. Based on the research, the Law does not clearly regulate the term of "general name", so the trademark examiners only rely on technical instructions internally and subjective thinking to decide regarding acceptance or rejection of trademark registration. Therefore, more concrete rules are needed regarding the criteria and limitations of common names in foreign languages which cannot be registered as trademarks by referring to judges considerations and expert opinions from several decisions on trademark disputes relating to common terms."

"Layanan keyword advertising memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mengiklankan produknya yang akan muncul pada hasil pencarian yang dipicu oleh kata kunci yang dimasukkan ke mesin pencari. Kata kunci yang dipilih oleh pengiklan tidak dibatasi dan dapat berupa suatu merek. Penggunaan merek sebagai kata kunci dalam keyword advertising merupakan penggunaan merek yang tidak terlihat sehingga menimbulkan permasalahan apakah dapat dikategorikan sebagai penggunaan merek dalam kegiatan perdagangan. Pemilik merek berhak melarang penggunaan mereknya tanpa izin sehingga penggunaan merek sebagai kata kunci oleh pihak lain menimbulkan permasalahan karena dapat dianggap penggunaan tanpa hak yang berkaitan dengan pelanggaran merek. Tujuan penelitian ini adalah meninjau permasalahan hukum berkaitan dengan penggunaan merek sebagai kata kunci dalam keyword advertising berdasarkan hukum merek yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atas norma hukum tertulis. Perbandingan putusan pengadilan di negara lain dipaparkan untuk memberikan pemahaman. Kesimpulan penelitian ini adalah penggunaan merek yang diatur Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 merupakan penggunaan dalam kegiatan produksi dan perdagangan barang atau jasa. Penggunaan merek sebagai kata kunci oleh pengiklan dapat dikategorikan penggunaan merek dalam kegiatan produksi dan perdagangan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia namun bukan merupakan suatu pelanggaran merek menurut hukum merek di Indonesia. Penyedia layanan keyword advertising tidak dapat diberikan pertanggungjawaban apabila terdapat pelanggaran merek yang dilakukan pengiklan berdasarkan perlindungan safe harbor.

---

Keyword advertising service gives opportunity for businesses to advertise their products that will be displayed in search result triggered by the input of keyword in search engine. Chosen keywords by advertisers are unlimited and trademarks are often used. Trademark use as keyword in keyword advertising is an invisible use that could lead to question such use can be categorized as use in commerce or not. Trademark owners could forbid their unauthorized trademark use, so the unauthorized use of trademark as keyword by other parties could lead to problems related to trademark infringement. The purpose of this research is to review legal issues related to trademark use as keywords in keyword advertising based on the current Indonesian Trademark Law, Law No. 20 of 2016. Normative juridical research is applied for this research. Court decisions in other countries are used to compare issues to give understanding. The conclusion of this research is the trademark use that is ruled in Law No. 20 of 2016 is the use in production and commerce of goods or services. Trademark use as keyword in keyword advertising is categorized as use in commerce based on Indonesian law but such use cannot be categorized as trademark infringements based on Indonesian trademark law. Keyword advertising service providers could not be held accountable if for trademark infringements done by advertisers based on the safe harbor protection."

"Pada tanggal 16 Agustus 2007 Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menandatangani RUU Perseroan Terbatas yang disetujui oleh DPR, dan akibatnya itu menjadi UU No. 4 A Tahun 2 007 tentang Perseroan Terbatas hukum mencabut UU No. maka ada 1 Tahun 1995. Undang-undang ini memiliki 14 bab dan 161 artikel, dan memperkenalkan ketentuan baru pada, antara lain, responsibilites sosial dan lingkungan perusahaan (Cser). para legislator memiliki khusus didedikasikan Bab V dan Pasal nya 74 untuk efek ini, Cser didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk berpartisipasi dalam berkelanjutan pembangunan ekonomi tujuan meningkatkan kualitas hidup dan environtment benefical untuk Perusahaan itu sendiri, masyarakat sekitar, dan masyarakat pada umumnya. Artikel ini membahas Cser sebagaimana diatur dalam UU Sehubungan i¡t Logika perseroan terbatas. Ini analisis perlunya penetapan itu dalam hukum dalam kaitannya dengan tujuan dari perseroan terbatas perusahaan.

---

0n 16 August 2007 President Soesilo Bambang Yudhoyono signed the Bill of Limited Liability Company as approved by the Parliament, and consequently it become the Law No. 4 A of Year 2 007 regarding Limited Liability company The law revokes the then existing Law No. 1 of Year 1995. This Law has 14 chapters and 161 articles, and introduces new provision on, inter alia, corporate social and environmental responsibilites (CSER). The legislators have specifically dedicated Chapter V and its Article 74 to this effect, CSER is defined as commitment of the Company to participate in sustainable economic development the intention of increasing the living quality and benefical environtment for the Company itself, the surrounding communities, and public in general. This article discusses CSER as stipulated in the Law i¡t relation the Logic of a limited liability company. It analyzes the necessity of stipulating it in the law in relation to the objective of a limited liability company."