Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBerbelitnya sistem birokrasi yang ditetapkan oleh Polri dalam pengumaanSIM, STNK, dan BPKP (SSB) menimbulkan citra negatif di mata masyarakat yangakhirnya menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian danmenyebabkan masyarakat enggan bersentuhan langsung dengan kepolisian.Menyadari buruknya reputasi kepolisian inilah yang pada akhirnya melatar belakangiPolri untuk segera kembali membangun trust building yang dijabarkan dalamprogram reformasi birokrasi 2005-2010 yang bertujuan untuk memberikan pelayananyang cepat, transparan dan akuntabel.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi PoldaMetro Jaya dalam menjalankan program transparansi pelayanan SSB melalui NineSteps of Strategic Public Relations. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatankualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara rnendalam denganresponden terpilih. Metode analisa data dilakukan dengan dengan menelaah seluruhdata yang didapat dari berbagai sumber, kemudian data tersebut dianalisa dandibandingkan dengan teori yang digunakan sebagai acuan penelitian. Selainmelakukan wawancara, peneliti juga melakukan survey mengenai transparansipelayanan SSB kepada masyarakat selaku stakeholder, melalui kuesioner.Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa strategi komuuikasi padapelayanan SSB Polda Metro Jaya menerapkan kerangka Nine Steps yakni denganstrategi proactive, meliputi action strategies dan communication strategies, yangditujukan kepada internal dan eksternal publik Polda Metro Jaya.. Selain itu, hasilkuesioner juga menunjukkan bagaimana masyarakat mengetahui adanya sosialisasiprogram transparansi tersebut, dan perubahan seperti apa yang dirasakan olehmasyarakat selaku pengguna jasa.

---

AbstractComplicated bureaucracy established by the Police in handling driver'slicense, vehicle registration, and certificate of ownership (SIM/ STNK/BPKP - SSB)has led to a negative image in the eyes of the public. This negative image ultimatelyreduces the level of public confidence in the institution and has caused a publicreluctance to come into contact with the police. Realizing its poor reputation theIndonesian Police urged to immediately re-establish its trustworthiness to the public.This program is outlined in the 2005-2010 bureaucratic reform programs that aim toprovide fast transparent and accountable service.The purpose of this study was to determine how Polda Metro Jaya strategizeits communication program for the SSB service transparency through the Nine Stepsof Strategic Public Relations. This research was conducted with a qualitativeapproach, through in-depth interviews with selected respondents. The data was thenanalyzed by reviewing all the data obtained from various sources, then analyzed andcompared with the theories used as the research reference. Additional& this studyalso accommodated a survey on transparency SSB, through questionnairesdistributed to the community as stakeholder.The findings suggested that the communication strategy for SSB services inPolda Metro Jaya is adapting to the Nine Steps framework through proactivestrategies, including action strategies and communication strategies, aimed to PoldaMetro Jaya's internal and external public. In addition, the questionnaire alsosuggested how the community is aware of such transparency socialization program,and how the perceive the changes as service user."

"ABSTRAKGroup Special Mobile Association GSMA telah menetapkan standar baru terkait teknologi embedded SIM e-SIM . Penerapan teknologi tersebut bertujuan untuk mendukung kebutuhan layanan-layanan baru seperti Machine to Machine M2M dan Internet of Things IoT . Saat ini beberapa produsen smartphone seperti Apple dan Samsung mulai menerapkan teknologi tersebut pada produknya.Dengan kondisi penyediaan layanan seluler di Indonesia yang belum merata, baik itu cakupan maupun kualitas jaringannya serta adanya kesulitan ketika pelanggan akan berganti layanan. Maka teknologi eSIM ini akan membantu mengatasi masalah ini. Namun, sebelum itu akan dilakukan pemodelan SIM card saat ini, pemodelan jika eSIM diimplementasikan dan skema implementasinya.Berdasarkan hasil indepth interview dengan narasumber diperoleh hasil bahwa implementasi regulasi saat ini yaitu PM Kominfo No.12 Tahun 2016 masih memiliki beberapa kekurangan. Diantaranya proses validasi yang belum berjalan. Karena operator belum memiliki akses data kependudukan. Sedangkan dari sisi user yaitu terlalu banyak step yang harus dilalui oleh operator sehingga pendapatan operator menurun. Usulan dari operator diharapkan regulator mampu memfasilitasi validasi antara data operator dan data kependudukan. Serta meningkatkan sosialisasi ke masyarakat terkait proses registrasi tersebut.Berdasarkan metode Trend Analysis, dengan menggunakan software Minitab, diperoleh hasil sebagai berikut: untuk pemodelan Subscriber SIM Card adalah S-Curve, pemodelan ARPU SIM Card adalah Quadratic, dan untuk pemodelan Cost SIM Card juga sama, yaitu Quadratic. Ketiga model tersebut dipilih karena memiliki nilai dari MAPE, MAD, dan MSD yang terkecil diantara model lainnya.Dari hasil pemodelan diperoleh forecast bahwa untuk 5 tahun kedepan subscriber SIM card kedepannya akan mengalami saturasi dengan kenaikan hanya sebesar 5.4 , kemudian untuk ARPU dari SIM card kedepannya akan mengalami kenaikan sebesar 84 . Sedangkan untuk cost untuk produksi SIM card akan mengalami kenaikan sebesar 67 . Sementara jika eSIM diimplementasikan maka subscriber di Indonesia akan mengalami kenaikan sebesar 15 .

---

ABSTRACTGroup Special Mobile Association GSMA has set a new standard related to embedded SIM technology e SIM . The application of these technologies aim to support the needs of new services such as Machine to Machine M2M and Internet of Things IOT . Currently several smartphone manufacturers such as Apple and Samsung started to implement the technology in its products.The condition of the provisioning of cellular services in Indonesia are not evenly distributed, both the scope and quality of its network and the difficulty when customers will switch service. ESIM then this technology will help solve this problem. However, before it will be modeling the current SIM card, if ESIM implemented include modeling and implementation schemes.Based on the results of indepth interviews showed that the implementation of the current regulations that PM Kominfo 12 2016 still has some drawbacks. Among the validation process is not running. Because operators do not yet have access to demographic data. In terms of user that is too many steps that must be passed by the operator so that the operator revenue decline. The proposal from the regulator operators are expected to facilitate the validation between the data carrier and demographic data. And to improve the dissemination to the public related to the registration process.Based Trend Analysis method, using Minitab software, the results are as follows for modeling Subscriber SIM Card is S Curve, ARPU modeling SIM Card is quadratic, and for modeling Cost SIM Card is the same, ie Quadratic. All three models are selected because they have the value of MAPE, MAD, and MSD is the smallest among other models.From the modeling results obtained forecast that for the next 5 years in the future subscriber SIM card will have saturation with an increase of only 5.4 , and then to the ARPU of the SIM card in the future will increase by 84 . As for the cost for the production of SIM card will be increased by 67 . Meanwhile, if the subscriber ESIM implemented in Indonesia will increase by 15 ."

"Pelaksanaan Otonomi Daerah menuntut adanya reformasi birokrasi, dimana kedudukan pemerintah dan rakyat menjadi sejajar. Dalam hal ini Pemda DKI Jakarta sebagai pelaksana isi dari otonomi daerah, harus mampu menyediakan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas Publik merupakan salah satu indikator dalam pelaksanaan otonomi daerah, sehingga dapat menciptakan pelayanan yang Akuntabel. Konsep Akuntabilitas Pelayanan ini merupakan paradigma baru yang menjadi tanggung jawab Pemda DKI Jakarta kepada masyarakatnya, dalam menciptakan Good Governance.Salah satu pelayanan umum yang dilakukan oleh Pemda adalah perpanjangan STNK Kendaraan Bermotor, yang memiliki fungsi penghimpun dana (Budgetter) maupun pengaturan (Regulation). Pelayanan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah melalui Unit Pelaksana Teknisnya yaitu Kantor SAMSAT DKI Jakarta, yang salah satunya adalah Kantor SAMSAT Timur DKI Jakarta yang terletak di JL. DI. Panjaitan.Konsep Kantor SAMSAT ini merupakan upaya pemerintah yang berorientasi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dimana masyarakat tidak perlu lagi mengurus suatu jenis pelayanan ke beberapa tempat. Masyarakat hanya perlu datang ke satu tempat, dimana pelayanan dapat dilakukan sekaligus. Kantor SAMSAT merupakan integrasi unsur Kepolisian, Dipenda, Kas Daerah, Jasa Raharja, Kantor Pengolahan Teknologi dan Infromasi (KPTI) serta Sudin Kependudukan, dalam memberikan pelayanan perpanjangan STNK kepada masyarakat khususnya di wilayah Jakarta Timur.Dalam penelitian ini dilakukan terhadap 100 responden dengan menggunakan teknik sampling Aksidental dan metode pengumpulan data yaitu observasi, kuesioner, pedoman wawancara dan studi kepustakaan. Kuesioner ditujukan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan, yaitu dengan membandingkan persepsi pelanggan dengan harapan yang menjadi keinginan pelanggan, dengan Indikator 5 (lima) dimensi pengukuran kualitas jasa yang terdiri dari : Tampilan Fisik (Tangible), Daya Tanggap (Responsiveness), Keandalan (Reliability), Jaminan (Assurance) dan Empati (Emphaty). Model pengukurannya dengan menggunakan Konsep Gaps Model Of Service Quality, yang dikembangkan oleh Valarie A. Zeithaml, Parasuraman A. Di samping itu juga akan di analisis implementasi konsep Akuntabilitas Pelayanan sehingga akan terlihat sampal sejauhmana telah dilaksanakan dalam pelayanan perpanjangan STNK Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Timur DKI Jakarta.Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan menurut dimensi Tangible sebesar 107 %, Resposiveness sebesar 71 %, Reliability sebesar 68 %, Assurance sebesar 76 % dan Emphaty sebesar 72 %. Dari skor-skor tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan tertinggi terdapat pada dimensi Tangible (107 %) dan terendah terdapat pada dimensi Reliability (68 %). Secara keseluruhan diperoleh tingkat kepuasan pelanggan atas pelayanan perpanjangan SINK Kendaraan Bermotor sebesar 78 % dari harapan pelanggan. Sementara dari analisis Akuntabilitas Pelayanan menunjukkan indikator Akuntabilitas secara umum belum dilaksanakan dalam memberikan pelayanan.Dari hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan pelanggan pelayanan perpanjangan STNK kendaraan bermotor cukup memuaskan, sementara pelayanan belum Akuntabel. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan belum tentu menunjukkan Pelayanan yang Akuntabel karena faktor sosial-budaya masyarakat, sementara Akuntabilitas Pelayanan lebih mengacu kepada standar kualitas pelayanan kliersg dari kesimpulan di atas, diberikan beberapa saran seperti perlu adanya loket khusus bagi penanganan berkas bermasalah maupun loket komplain atas pelayanan,perlu adanya standar waktu pelayanan di tiap loket maupun secara keseluruhan, perlu dibuat suatu produk hukum yang menunjuk penanggungjawab SAMSAT secara keseluruhan atas pelayanan yang diberikan, perlu dibuat kesepakatan bersama tentang pola pelayanan yang terpadu, perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pelayanan secara berkesinambungan, serta perlu adanya payung hukum yang melindungi kepentingan pelanggan atas pelayanan yang diterimanya."

"Upacara penetapan Sima merupakan suatu peristiwa yang panting pada masa lalu,karena menandakan berubahnya suatu daerah menjadi daerah bebas pajak. Status ini berlangsung sampai waktu yang tidak terbatas. Pada masa lalu penetapan sima sering dilakukan, hal ini terbukti dari banyaknya prasasti penetapan Sima yang ditemukan, baik berupa prasasti tembaga maupun prasasti batu. Dalam skripsi ini dibahas upacara penetapan Sima pada masa Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala dan Rakai Watukura Dyah Balitung berdasarkan prasasti penetapan Sima yang telah ditemukan dan dialih aksarakan. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimanakah upacara penetapan Sima pada masa Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala dan Rakai Watukura Dyah Balitung, persamaan dan perbedaannya, (2) mengetahui solidaritas masyarakat pada pelaksanaan upacara penetapan Sima. Penelitian ini pada dasarnya menggunakan pembagian komponen religi yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat, yaitu (1) emosi keagamaan, (2) sistem kepercayaan, (3) sistem Titus dan upacara religi, (4) sarana religi, dan (5) umat agama. Di samping itu penelitian ini jugs bertolak dari salah satu gagasan yang dikemukakan oleh Robertson Smith (seperti yang dikutip oleh Koentjaraningrat) yang menyatakan bahwa upacara religi juga mempunyai fungsi meningkatkan solidaritas masyarakat. Untuk mengetahui bagaimanakah upacara penetapan Sima pada masa Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala dan Rakai Watukura Dyah Balitung, pertama-tama yang dilakukan adalah menterjemahkan isi prasati yang digunakan sebagai data, kemudian menyusun rangkaian acara upacara penetapan Sima. secara urut. Rangkaian acara dari tiap tiap prasasti dibandingkan, kemudian disusun suatu gambaran umum upacara penetapan Sima pada masing-masing raja. Setelah itu dilakukan perbandingan antara upacara penetapan sima pada masa Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala dengan Rakai Watukura Dyah Balitung. Berdasarkan analisis ini dapat diketahui bahwa upacara penetapan Sima pada masa Rakai Watukura Dyah Balitung lebih banyak rangkaian acaranya dibandingkan dengan masa Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala. Untuk mengetahui solidaritas masyarakat, dilakukan penafsiran isi prasasti yang digunakan sebagai data dan berdasarkan penafsiran ini dapat diketahui adanya solidaritas masyarakat pada saat pelaksanaan upacara Sima baik antara penduduk dari desa yang dijadikan Sima maupun dengan penduduk dari desa lain."

"Tesis ini membahas masalah pelayanan yang terkait dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang makin canggih, cepat, tepat, aman dan menyenangkan atas pelayanan. Salah satu instansi yang pelayanan yang masih menjadi sorotan masyarakat adalah pelayanan di Satuan Pelayanan Administrasi Surat Ijin Mengemudi. Polda Metrojaya, yang memiliki tugas pelayanan atas Surat Ijin Mengemudi. Pelayanan ini masih sering dikeluhkan masyarakat. Penyebabnya adalah pelayanan tidak standar, terutama yang menyangkut ujian teori maupun ujian praktek, persyaratan yang kurang jelas, waktu penyelesaian, masih adanya biaya yang tidak seragam, praktek pencaloan dan tempat pelayanan yang tidak nyaman. Proses pelayanan Surat Ijin Mengemudi oleh Direktorat Lalu Lintas Polri Polda Metrojaya untuk wilayah administrasi pemerintah daerah Khusus Ibukota masih sentralisasi, sedangkan kesatuan Lalu Lintas di Polres untuk wilayah pemerintah di luar Daerah Khusus Ibukota diberikan kewenangan untuk mengeluarkan dan menerbitkan SIM. Untuk mengkaji dan melakukan penelitian secara ilmiah kualitas pelayanan Surat Ijin Mengemudi pada Satuan Pelayanan Administrasi Surat Ijin Mengemudi Polda Metrojaya dengan menggunakan pendekatan Indek Kepuasan Masyarakat, yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pendekatan ini dipilih karena metode ini didesign dan divalidasi untuk dapat digunakan dalam berbagai sektor jasa/pelayanan terutama dalam lembaga pemerintah. dan memiliki keunggulan antara lain: memiliki tingkat validasi dan reliabilitas yang tinggi. Hasil penelitian ini adalah untuk Satuan pelayanan adminitrasi Surat Ijin mengemudi di Polres Metro Tangerang unsur Kejelasan Petugas Pelayanan dan Kemudahan mendapatkan informasi, di Polres Bekasi Kota unsur Kesopanan dan Keramahan Petugas, Kenyamanan Lingkungan, Kelayakan Gedung Perkantoran/pelayanan, Ketersediaan Toilet bersih dan tempat ibadah, Ketersediaan tempat praktek, Ketersediaan tempat foto kopi dan untuk Polres Bekasi Kabupaten antara lain unsur Kecepatan Pelayanan Kepastian Jadwal pelayanan serta Kenyamanan lingkungan. Unsur unsur tersebut masih mengecewakan dan belum memuaskan masyarakat sehingga perlu dibenahi dan di tingkatkan. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya menyusun program peningkatan pelayanan publik berkaitan dengan Kejelasan Petugas Pelayanan dan Kemudahan mendapatkan informasi, Kesopanan dan Keramahan Petugas, Kenyamanan Lingkungan, Kelayakan Gedung Perkantoran/pelayanan, Ketersediaan Toilet bersih dan tempat ibadah, Ketersediaan tempat praktek, Ketersediaan tempat foto kopi, Kecepatan Pelayanan Kepastian Jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan. penyusunan standar operasional prosedur, pemenuhan sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, dan evaluasi pelayanan publik.

---

This thesis discusses nowadays service problems related with the needs and desires of community that increasingly sophisticated, fast, accurate, safe and fun for the service. One of the agencies service that is still be public spotlight is department of Administrative Services Unit for Driver's License. Polda Metrojaya, which had task of servicing over driver's license, is often complained by community. The causes are nonstandard care, especially concerning to theory test and practical exam, unclear requirement, completion time, variably cost, practice of brokering, and uncomfortable service place. Driver's license service processed by the Directorate of Traffic Police Polda Metrojaya for local government administrative region Special Capital is still centralized, while the Traffic Police unit to areas outside the government's Special Capital Region was given authority to issue and publish driver’s license.

To assess and carry out scientific research quality of a driver's license at the Administrative Services Unit at Polda Metrojaya by using the approach of Community Satisfaction Index, which has been issued by the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform. This approach was chosen because the method is designed and validated for used in various service sectors / services, especially in government institutions and has advantages such as: has a high level of validation and reliability.

Results of this study, for driving license administration services unit in Tangerang Metro Police Service Officers were clarity and ease of getting information elements, in the City of Bekasi Police Officer were official politeness and hospitality, environment leisure, office building / services feasibility, availability of clean toilets and worship places, availability of practicing place, availability of a copy shop, and in Bekasi Police District were certainty of schedule, service speed, and convenience environment. The elements are still disappointing and unsatisfactory the communities that need to be addressed and improved.

Recommendation of this study is the need to establish program to improve public services relating to the Clarity of Services Officer and the ease of getting information, courtesy and hospitality of Officer, Environment Leisure, Feasibility of Office Building / services, availability of clean toilets and worship places, availability of practising place, availability of copy shop, service schedule and speed assurance, comfortable environment, preparation of standard operating procedures, compliance infrastructure, information and communication technology, and evaluation of public services."

"Partisipasi wanita dalam politik di Korea Selatan pada dasarnya mengalami kesulitan dikarenakan nilai patriarki yang mengakar dalam masyarakatnya. Hal tersebut membuat kemunculan politikus Park Geun-Hye dan Sim Sang-Jung dalam pemilihan presiden Korea Selatan ke-18 dan ke-19 pada 2012 dan 2017 menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji, khususnya terkait dengan bagaimana media surat kabar mengkonstruksi identitas kedua tokoh. Dengan topik ini, maka tujuan penelitian adalah untuk menganalisis bagaimana media surat kabar Korea Selatan mengkonstruksi identitas tokoh politik wanita Park Geun-Hye dan Sim Sang-Jung. Penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif analisis dengan teori identitas. Adapun sumber data untuk analisis adalah artikel berita daring yang diterbitkan pada masa pemilihan Presiden Korea Selatan ke-18 dan ke-19 yaitu pada 2012 dan 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dari setiap media dalam mengkonstruksi identitas kedua tokoh. Pemberitaan terkait Park Geun-Hye menggunakan pendekatan primodialisme yang dibuktikan dengan konten pemberitaan Park Geun-Hye yang umumnya mengaitkan sosoknya dengan ayahnya, Park Chung-Hee. Sementara identitas Sim Sang-Jung banyak dikonstruksi dengan pendekatan konstruktivisme yang mengaitkan sosoknya dengan masa lalunya sebagai aktivis buruh.

---

The political participation of women in South Korea basically faces difficulties because of the patriarchy that is rooted in Korean society. This made the emergence of politicians Park Geun-Hye and Sim Sang-Jung in the 18th and 19th presidential elections of the 2012 and 2017 became interesting, especially in relation to how mass media constructed Identity of both figures.

This study aims to analyse how South Korean mass media constructed the identities of women`s political figures Park Geun-Hye and Sim Sang-Jung. Research is conducted using descriptive analysis method with identity theory. The data sources are online news articles published during the 18th and 19th President of the Korean presidential election, 2012 and 2017.

Results show that there is a difference between each media in constructing the identity of both figures. The news related to Park Geun-Hye used a primodialism approach evidenced by the news content of Park Geun-Hye which generally attributed her figure to her father, Park Chung-Hee. While the identity of Sim Sang-Jung is much constructed with a constructivism approach that associates her figure with her past as a Labour activist."