Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peranan ABRI dalam pencetusan Orde Baru (awal pelaksanaan Demokrasi Pancasila). Setelah mendapat pengalaman pada masa Orde Lama yang dalam masa itu terjadi pertarungan dan persaingan politik yang tidak menentu yang membawa akibat kestabilan negara menjadi goyah, pada masa Orde Baru dilaksanakan usaha-usaha perbaikan sesuai dengan keinginan demi kemurnian Pancasila dan UUD 1945. Orde Baru muncul sebagai koreksi total terhadap penyelewengan-penyelewengan pada masa Orde Lama. ABRI dalam melaksanakan tugasnya baik sesuai dengan fungsinya selaku kekuatan pertahanan-keamanan maupun selaku kekuatan sosial politik telah menampatkan sejak kelahirannya, masa Demokrasi Liberal, masa Demokrasi Terpimpin maupun permulaan Orde Baru sampai saat ini. Khusus dalam mengatasi krisis-krisis politik pada tahun 1965-1967, posisi ABRI adalah yang sangat dominan sebagai satu kekuatan untuk menentukan ke arah mana negara akan dibawa karena pada waktu tersebut tidak adanya satu kekuatan politik lain yang mampu bersaing dengan ABRI setelah lenyapnya kekuatan politik PKI dan kekuasaan Soekarno. ABRI di samping mempunyai kekuatan, tetapi lebih dari itu ABRI memiliki kekuasaan, sedangkan yang memegang kekuasaan itu sendiri menurut Lord Acton "power tends to corrupt, the absolute power tends to corrupt absolutely". Dari segi sosiologi kekuasaan merupakan unsur yang penting dalam masyarakat, maknanya merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan yang dilancarkan dengan rela maupun dengan secara paksa, akan tetapi ABRI masih berpegang teguh pada janji yang terjelma dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yaitu kesetiaan pada ideologi negara Pancasila dan UUD 1945, yang di dalamnya terdapat pengakuan terhadap sistem pemerintahan demokrasi yaitu, Demokrasi Pancasila."

"Dalam setiap organisasi, bagian public relations memainkan penting. Public relations berperan sebagai fungsi bagi perusahaan/organisasi bersangkutan. Sebagai fungsi itu berarti public relations harus mendukung setiap langkah atau kebijaksanaan yang dibuat oleh perusahaan. Termasuk pula mengkomunikasikan kebijaksanaan yang dibuat kepada public. Dan public yang dihadapi perusahaan, terbagi menjadi dua bagian besar yaitu internal public yang meliputi Dalam peranan manajemen manajemen, perusahaan antara lain, seluruh anggota perusahaan berikut para pemegang saham. Sedangkan external public yang dihadapi perusahaan meliputi antara lain, pihak Pemerintah, konsumen atau klien dari pihak perusahaan- Yang muncui dari pihak publik kadang-kadang bukan hanya ide-ide yang mendukung perusahaan. Sering pula muncul isu-isu yang merugikan pihak yang muncul tentunya tidak boleh merusak Tugas perusahaan. Bagaimanapun isu-isu bahkan pada akhirnya menghancurkan reputasi perusahaan, menetralisasi isu yang tidak mendukung yang berasal dari masyarakat tentunya bukan hal mudah. Dalam rangka ini maka tanggung jawab yang penting terletak di tangan pihak public relations. Studi yang dilakukan berkaitan dengan tulisan ini adalah menyorot pelaksanaan fungsi public relations sebagai fungsi manajemen dalam Perusahaan Listrik Negara. Perusahaan Listrik Negara seperti halnya BfJMN pada umumnya, dituntut untuk mengemban dua misi mendasar. Pada satu sisi, ia harus meraih pendapatan sebesar-besarnya, namun pada sisi lain apapun dituntut untuk melayani kepentingan masyarakat. Mengemban misi ganda serta mempertahankan reputasi perusahaan/organisasi di mata publik, tentu bukan tugas mudah bagi public relations. Tapi, apapun bentuk dan status perusahaan yang dihadapi public relations, hai penting yang perlu dicatat adalah agar tujuan yang ingin dicapai Public relations bisa terwujud, maka prinsip-prinsip kerja yang efektif bagi bagian public relations perlu diketahui. Prinsipprinsip kerja dengan menggunakan manajemen public relations yang efektif akan sangat mendukung bagian public relations untuk menjalankan kegiatannya. Dari studi ini yang ditemukan adalah bahwa bagian public relations dalam organisasi Perusahaan Listrik Negara lazim disebut dengan nama Dinas Humas dan Protokol. Penggunaan nama public relations rupanya belum lazim untuk organisasi seperti Perusahaan Listrik Negara. Dalam struktur organisasi PLN, Dinas Humas Protokol itu diletakan dalam jajaran rniddls management. Ia berada dalam satu divisi dengan Divisi Hukum dan Perundang-undangan. Bila dikaitkan dengan prinsip-prinsip kerja public relations yang efektif, jelas kedudukan humas dalam level middls managemonz menghadapi kendala. Kendala yang paling mendasar tentunya berkaitan dengan proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan atau upaya untuk bertindak terpaksa harus melewati jalur dan birokrasi yang kompleks dan rumit. Dalam bagian Dinas Humas dan Protokol- PLN, masalah ini memang seringkali ditemukan. Namun demikian, staf-staf yang bekerja dibagian Dinas Humas dan Protokol PLN mencoba untuk meningkatkan usahanya, sehingga tujuan serta misi yang ingin dijalankan oleh PLN senantiasa mendapat dukungan publik. Terbukti cukup banyak kebijaksanaan pihak organisasi PLN yang mendapat dukungan dari publik, terutama publik luar. Dari hasil penelitian lapangan dengan cara menyebar kuesioner terhadap 100 orang responden dapat ditemukan kesimpulan bahwa responden mengakui adanya usaha-usaha yang positif dari pihak PLN dalam melayani masyarakatnya. Publik setidak-tidaknya yang diwakili para responden ini masih mendukung eksistensi PLN sebagai satu-satunya yang memonopoli BUMN pengusahaan perlistrikan di Indonesia."

"Semakin tingginya tantangan persaingan dan semakin kompleksnya pihak-pihak pemegang kepentingan pada perusahaan (stakeholders) yang harus dihadapi dalam dunia usaha di Indonesia telah menuntut PT Aneka Tambang Tbk (PT Antam Tbk) sebagai salah satu BUMN yang menjadi pelopor perusahaan pertambangan dan pengolahan mineral di Indonesia, untuk menerapkan mekanisme corporate governance yang baik atau efektif di dalam perusahaannya. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu upaya yang perlu dilakukan PT Antam Tbk adalah dengan melakukan pemberdayaan terhadap organ-organ perusahaannya, di mana salah satu organ perusahaan yang memiliki peranan penting terhadap terwujudnya praktek dari corporate governance yang eFektit tersebut adalah board of directors (dewan kontisa.rs).Pada dasarnya terdapat banyak elemen yang diperlukan guns menciptakan praktek good corporate governance pada suatu perusahaan. Dari kerangka kerja corporate governance yang dikemukakan oleh Keasey dan Wright dan pendapat Ariyoto terungkap bahwa elemen-elemen untuk good corporate governance tersebut terdiri atas elemen regulatory framework (kerangka pengaturan tentang corporate governance), accountability supervisi terhadap Direksi, dan elemen pengelolaan perusahaan oleh pihak Direksi (eksekutif), manajer dan karyawan perusahaan.Sementara itu, dalam rangka pemberdayaan dewan komisaris agar dapat berfungsi secara efek-tif dan profesional sesungguhnya dibutuhkan beberapa aspek. Dengan mengacu pada pendapat dari beberapa ahli dapat diketahui bahwa aspek-aspek yang dibutuhkan untuk pelaksanaan fungsi dewan komisaris tersebut terdiri atas: aspek knowledge, informasi, kekuasaan, motivasi, waktu dan agenda dari rapat komisaris.Tujuan utama dari tesis ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan mekanisme corporate governance dan efektivitas penyelenggaraan fungsi dari dewan komusaris pada PT Antam Tbk serta untuk mengungkapkan dan menganalisis elemen-elemen yang diperlukan Magi terwujudnya praktek good corporate governance dan beberapa aspek yang dibutuhkasi dalam rangka pemberdayaan fungsi dewan komisaris pada PT Antam Tbk. Penelitian dari tesis ini bersifat deskriptif analitis, yaitu data dan informasi yang diperoleh akan diungkapkan dan kemudian dianalisis: Data dan informasi dalam penyusunan tesis ini dikumpulkan melalui penyampaian daftar pertanyaan, kegiatan wawancara dart observasi.Dua hasil analisis dapat diketahui bahwa pada hakekatnya mekanisme corporate governance pada PT Antam Tbk cenderung masih belum berjalan dengan efektif, karena terdapat beberapa elemen untuk terciptanya good corporate governance masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan efektivitas pelaksanaannya. Sedangkan dari basil analisis terhadap pelaksanaan fungsi dewan komisaris dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pelaksanaan fungsi dari dewan komisaris pada PT Antara Tbk cenderung telah berjalan cukup baik, akan tetapi belum berhasil dalam upava mendukung terwujudnya praktek corporate governance yang efektif, karena beberapa aspek yang dihutuhkan dalam pelaksanaan tugas-tugas dewan komisaris belum berjalan sebagaimana mestinya."