Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Buku ini ditulis mengenai sebagian dari hukum perdata yang berlaku di Indonesia, tentang perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum akan dikupas sesuai dengan aturan hukum perdata dalam arti yang luas, meliputi juga dari sudut hukum dagang. "

"Penelitian bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Tanggung Jawab Produsen untuk hasil produksi yang dibawanya masuk ke dalam peredaran dan menimbulkan kerugian karena cacad yang melekat pada produk tersebut berdasarkan hukum perikatan khususnya hukum Perbuatan Melanggar Hukum. Penulis mempergunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan teknik wawancara. Tanggung jawab produk berdasarkan hukum perikatan dapat lahir dari persetujuan dan Undang-undang akibat perbuatan manusia yang tidak halal. Dalam bidang produksi tanggung jawab secara kontraktual tidak dapat menjangkau pihak ketiga yang dirugikan karena tidak mempunyai hubungan kontrak dengan produsen. Untuk itu pasal 1365 KUHPerdata dan seterusnya mengenai hukum Perbuatan Melanggar Hukum dapat diterapkan dalam hal terjadi kerugian akibat pemakaian suatu produk yang cacad. Penerapan pasal 1365 KUHPerdata disertai juga dengan pembebanan pembuktian unsur-unsur pasal 1365 KUHPerdata yang dibebankan kepada pihak konsumen/penggugat agar dapat diminta pertanggung jawab dari pihak produsen. Pembuktian berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata menimbulkan kesulitan terutama pembuktian kesalahan dari pihak produsen, sehingga sering suatu kasus berakhir dengan tangan hampa daripada memperoleh ganti kerugian dari pihak produsen. Untuk menyelesaikan perkembangan masalah tanggung ini diusahakan jawab produk perbandingan di beberapa dengan negara khususnya negara Amerika Serikat yang mengenai sistim "strict liability" atau ajaran pertanggung jawab berdasarkan resiko. Penulis menyarankan agar dal am penyelesaian kasus tanggung jawab produk selain pihak produsen yang dapat dipertanggung jawabkan maka pemerintah sebagai badan pengawas dan penengah dapat juga dituntut untuk ganti kerugian jika pemerintah tidak melaksanakan asas umum pemerintahan yang baik."