Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang peninjauan kembali yang diajukan olehJaksa/Penuntut Umum kepada Mahkamah Agung terhadap putusan bebas atauputusan lepas dari segala tuntutan hukum, meskipun ketentuan pasal 263 ayat (1)KUHAP menyatakan bahwa hanya terpidana atau ahli warisnya yang dapatmengajukan peninjauan kembali. Peninjauan kembali dilakukan olehJaksa/Penuntut Umum sebagai terobosan hukum dalam upaya memperolehkeadilan dan kebenaran karena ada keadaan baru (novum), ataupun adanyakekeliruan atau kekhilafan hakim dan atau adanya putusan yang salingbertentangan satu dengan yang lainnya. Jaksa Agung/Penuntut Umum tidakmenggunakan kasasi demi kepentingan hukum yang merupakan haknya dan lebihmemilih mengajukan peninjauan kembali. Ini menimbulkan beberapa implikasihukum karena bertentangan dengan prinsip-prinsip yang melekat pada peninjauankembali sebagaimana diatur dalam KUHAP, yaitu : pidana yang dijatuhkan dalamputusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkandalam putusan semula (vide Pasal 266 ayat (3) KUHAP); dan permintaanpeninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja (videPasal 268 ayat (3) KUHAP). Penelitian menggunakan penelitian hukum normatifyang pengumpulan datanya dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancaradengan beberapa narasumber, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasilpenelitian ini menyimpulkan bahwa Jaksa/Penuntut Umum mengajukanpeninjauan kembali dengan dasar hukum ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP,ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 dan ketentuanPasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Jaksa Agung cqJaksa/Penuntut Umum tidak menggunakan hak kasasi demi kepentingan hukumdan lebih memilih menggunakan peninjauan kembali terhadap putusan bebas ataulepas dari tuntutan hukum dikarenakan ketentuan Pasal 259 ayat (2) KUHAP danketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009. Meskipunmenimbulkan Implikasi hukum, peninjauan kembali oleh Jaksa/Penuntut Umumditerima oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi yang dapatmenciptakan ketentuan baru melalui penafsiran terhadap peraturan yang ada danbenar-benar memenuhi rasa keadilan untuk kepastian hukum.

---

AbstractThis thesis discusses the reconsideration filed by the Prosecutor / PublicProsecutor to the Supreme Court against a Judgement of Acquittal or the dismissalof charges, despite the provisions of Article 263 paragraph (1) Criminal ProcedureCode states that only the convicted person or his heirs can submit areconsideration. A request for reconsideration by the Prosecutor/Public Prosecutorof law as a breakthrough in efforts to obtain justice and truth because of havingthe new circumstances (novum), or a mistake or an oversight or a decision of thejudge and opposing one another. Attorney General/Prosecutor did not usecassation in the interest of law and prefer to submit a reconsideration, this raisessome legal implications as opposed to the principles inherent in reconsiderationprovided for in the Criminal Procedure Code, namely: that crime dropped inreconsideration decision shall not exceed the penalty that has been imposed in theoriginal decision (refer to Article 266 paragraph (3) Criminal Code); and requestreconsideration of a decision can only be done once only (vide Article 268paragraph (3) Criminal Code). Research using normative data collection throughlibrary research and interviews with several sources, which are then analyzedqualitatively. The results of this study concluded that the Prosecutor / PublicProsecutor submit a reconsideration on the legal basis of Article 263 paragraph (3)Criminal Procedure Code, the provisions of Article 68 paragraph (1) of LawNumber 3 of 2009 and the provisions of Article 24 paragraph (1) of Law Number48 in 2009. Attorney General/Prosecutor did not use cassation in the interest oflaw and prefer to submit a reconsideration against a Judgement of Acquittal or thedismissal of charges because the provisions of Article 259 paragraph (2) CriminalProcedure Code and the provisions of Article 45 paragraph (3) Undang Nomor 3tahun 2009. Although it raises the legal implications, the reconsideration by theProsecutor/Public Prosecutor accepted by the Supreme Court as the supreme courtto create new provisions through the interpretation of existing regulations andcompletely satisfy the justice for legal certainty."

"Upaya hukum Peninjauan Kembali merupakan salah satu dari jenis upaya hukum luar biasa. Permohonan Peninjauan Kembali dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Pihak yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah terpidana dan ahli warisnya. Namun belakangan ini yang terjadi adalah Penuntut Umum yang merupakan pihak-pihak di luar yang disebutkan dalam KUHAP diberikan hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Dalam tulisan ini perkara yang akan diangkat adalah Peninjauan Kembali oleh Penuntut Umum dalam kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir. Yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah pihak-pihak manakah yang mempunyai hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali, bagaimanakah putusan Mahkamah Agung selama ini menanggapi permintaan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Penuntut Umu, dan apa yang menjadi legitimasi yuridis dari Mahkamah Agung dalam menerima permohonan Peninjauan Kembali oleh Penuntut Umum. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan penelitian yang bersifat normatif, sumber data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder yang berupa peraturan perundang-undanganm yurisprudensi, dan buku. Analisa datanya bersifat deskriptif analitis. Pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali bersifat limitatif menurut Pasal 263 ayat (1) KUHAP, sehingga dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung yang menerima Peninjauan Kembali terhadap Pollycarpus dalam kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir merupakan awal dari ketidakpastian hukum apalagi beberapa bulan sebelum diterimanya permohonan Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung menolak pengajuan Peninjauan Kembali oleh Penuntut Umum dalam putusan No.84/PK/PID/2006. Mahkamah Agung harus menentukan ketentuan mana dan penafsiran seperti apa yang harus digunakan dalam memberikan hak pada pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti praktik interpretasi Pasal 263 ayat (1) KUHAP, khususnya dari Putusan-putusan MA dalam periode tahun 2000 hingga tahun 2010. Penelitian ini juga mencoba menemukan diskripsi pelaksanaan independensi yudisial dalam praktik interpretasi ketentuan tersebut dan menganalisa akuntabilitas yudisial, sebagai bagian dari independensi hakim. Dalam praktiknya, Pasal 263 ayat (1) KUHAP dapat menimbulkan persoalan-persoalan: Putusan pengadilan yang mana yang terhadapnya dapat diajukan permohonan PK? Siapakah yang dapat mengajukan permohonan PK? Untuk menjawab persoalan- persoalan yang demikian, MA ternyata telah membuat putusan-putusan yang bertolak belakang. MA melakukan interpretasi ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP tetapi dengan kesimpulan berbeda pada beberapa kasus. Menginterpretasi aturan hukum adalah upaya menemukan makna dari aturan hukum itu, artinya mendistilasi atau menarik keluar dan menampilkannya ke permukaan kaidah hukum atau makna hukum yang tercantum atau tersembunyi di dalam aturan hukum yang bersangkutan. Tentang cara atau metode untuk menemukan kaidah hukum itu, metode interpretasi klasik biasanya mencakup metode gramatikal, historis, sistematikal, teologikal dan sosiologikal, yang tentang penggunaannya tidak ada ketentuan tentang urutan hierarkhikal. Tidaklah mustahil bila masing-masing metode tersebut akan menghasilkan tafsiran yang berbeda-beda. Itulah yang menjadi penyebab mengapa Putusan-putusan MA dapat menjadi inkonsisten. Padahal, Putusan MA harusnya menjadi yurisprudensi, yang merupakan hukum juga. Sekalipun hakim di Indonesia tidak harus terikat pada putusan mengenai perkara yang sejenis yang pernah diputus tetapi akan janggal kalau peristiwa yang serupa diputus berlainan. Dalam mempraktikkan independensinya untuk menginterpretasi suatu pasal, hakim memiliki diskresi dan dapat saja berbeda pendapat (dissenting opinion). Dari pelaksanaan diskresi dan independensinya tersebut, hakim perlu melaksanakan akuntabilitasnya. Sebagaimana independensi tidak bisa dilepaskan dari akuntabilitas karena keduanya seperti dua sisi dari mata uang yang sama.

---

This research was aimed to examine the practice of interpretation of the Article 263 paragraph (1) Indonesia Criminal Procedure Code, in particular from the Supreme Court decisions during 2000 to 2010. The research also tried to find a description of the implementation of the judicial independence in interpreting the provision, then analyzing the judicial accountability, as part of the judicial independence. The formulation of the Article 263 paragraph (1) Criminal Procedure Code, in practice, can lead to problems: Which court decision can be filed for the review? Who can apply for the review? To answer such matters, the Supreme Court has given various decisions, some of them are contradicting. The Supreme Court must interpret the Article 263 paragraph (1). Interpreting the provision is an attempt to find or to pull out and display the hidden meaning of the provision to the surface. It has been developed various methods of interpretation, including grammatical, historical, systematical, theological and sociological. About the use of the methods, there is no rule for their hierarchical. It may be impossible that the using of all methods will give the similar output. Different method can give different interpretation. That is why the Supreme Court produce inconsistent decisions. In fact, the decisions shall be precedence, which is also as law. Even though Indonesia judges are not tied to follow the previous judges decisions for similar cases, it will be awkward if similar cases have different decisions. In practicing independency in interpreting the provision, the judge has discretion and can have different opinions (dissenting). The judges discretion and the judicial independence need to implement accountability. The independency and accountability cannot be separated as they are two sides of the same coin."