Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini merupakan deskripsi hasil penelitian yang dilakukan pada kesatuan polisi kewilayahan terbawah, yang terpencil, dalam organisasi kepolisian wilayah Jakarta. Tepatnya Pos Polisi Pulau Kelapa, wilayah Kepolisian Sektor Metropolitan Kepulauan Seribu, dengan etika sebagai kajiannya.Yang ingin ditunjukkan dan diketengahkan adalah kegiatan polisi secara eksplisit maupun implisit dimana para anggota polisi dalam memerankan tugasnya dan mencerminkan etika kepolisian dalam hubungannya dengan masyarakat setempat, utamanya tentang tugas yang dilakukan, kehidupannya, pertanggung jawabannya dan tanggapan masyarakat, yang kemudian menghasilkan pengalaman-pengalaman atau konvensai-konvensi. Yang dapat diartikan sebagal suatu sikap etika kepolisian.Metodologi difocuskan pada pengamatan fikiran-fikiran, peilaku dan pertanggung jawaban anggota polisi setempat serta Iingkungan kehidupan dan budaya masyarakat yang dilayani dan dilindungi serta pengambilan keputusannya untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisiannya.Etika kepolisian telah cukup lama dihadirkan dalam peri kehidupan kepolisisan, berupa pedoman hidup dan pedoman karya, yaitu : Tribrata dan Catur Prasatya. Dikemudian had kedua pedoman tersebut diangkat sebagai kode etik, dan selanjutnya memiliki kekuatan normatif karena dinyatakan dalam undang-undang (kepolisian, 1997).Permasalahan yang timbul dan perlu dicari jawabannya adalah : Bagaimana peran kode etik sebagai upaya untuk memantapkan profesi. Pembahasan dengan mengacu pada beberapa teori, satu diantaranya pendapat Donald C. Witham yaitu bahwa : Kode etik merupakan salah seta karakeristik sebagai kriteria suatu profesi".

---

This paper comes from the descriptive research conducted in the lowest hierarchy of the police departement in the the very remote island in the north of Jakarta, the capital city, To be precise, the location is in the office of Pulau Kelapa Police Unit of the Sector of Kepulauan Seribu Metropolitan Police.

The focuses of the research are to portray the activities of members of police departement carrying out their duties to serve and protect the society and to frame the responds of the public as the customer of the services. The relationships of the two can be used to draw, although still in the very general picture, the ethical foundation of the police duties and functions.

Police ethics have been long preserve, eventhough not in the formal way, as a way of life and work guidance of the police force : Tribrata and Catur Prasatya. The code of ethics, later, has been formalized under government act. The significant of ethical codes has been recognized in the effetive performance of police duties.

The enduring question is, however : How the ethical codes can be used to strengthen the professionalism of police force. The discussion in this paper tightly refers to several theories and concepts. One in the leading opinion is that of Donald C. Wham who states that 'codes of ethics is one of the characteristic of professionalism criteria'."

"Penelitian ini diharap dapat menjadi informasi tentang evaluasi distribusi BBM di lingkungan Polri dalam mendukung pelaksanaan tugas operasional guna mewujudkan penguatan pengawasan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan sistem perencanaan dan pengadaan BBM di lingkungan Polri, pelaksanaan distribusi BBM, dan sistem pengawasan distribusi BBM saat ini, serta merumuskan tata kelola BBM yang tepat di lingkungan Polri. Penelitian ini menggunakan metode campuran antara metode kuantitatif yang didukung dengan metode kualitatif. Responden menjawab kuesioner melalui handphone secara online. Selanjutnya, data kualitatif yaitu berupa narasi yang mendeskripsikan suatu realitas atau keadaan tertentu dari ruang lingkup penelitian. Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan cara FGD dengan peserta yang terdiri dari pejabat utama dan anggota Polri yang menjadi responden. Dalam pendistribusian BBM, masih terdapat beberapa kendala seperti kesamaan dokumen perencanaan dari tahun sebelumnya dan sertifikasi personel yang minim. Diharapkan tata Kelola pendistribusian ke depannya dapat lebih efektif dan efisien dan pengalihan penggunaan bentuk kertas pada"

"Kebijakan Pemerintah mengenai otonomi daerah yang diundangkan dalam Undang Undang No. 22 tahun 1999, berdampak pada bergulirnya isu Putera Daerah. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas tugas Polri, beberapa konsep dalam rangka pemberdayaan potensi masyarakat telah dikembangkan, diantaranya merekrut putera daerah untuk dididik sebagai anggota Polri. Konsep ini dikenal sebagai local boy for local job.Fungsi polisi adalah memelihara keteraturan dan ketertiban masyarakat, sehingga polisi diharapkan untuk senantiasa berinteraksi dengan warga masyarakat yang dilayaninya. Penelitian ini ingin menunjukkan corak kegiatan yang dilaksanakan oleh Polisi Putera Daerah pada satuan fungsi Samapta Polres Metro Jakarta Selatan. Sehingga diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi pembinaan kwalitas sumber daya anggota Polri.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau etnografi, ditujukan pada anggota Bintara Remaja Polisi Putera Daerah Jakarta yang bertugas pada Satuan Fungsi Samapta Polres Metro Jakarta Selatan. Yang ditempatkan pada unit Patroli Kota sebanyak 15 orang, Kompi Pengendalian Massa sebanyak 42 orang dan Penjagaan Markas sebanyak 13 orang.Yang dapat disimpulkan dari tesis ini adalah : Keberadaan Polisi Putera Daerah yang bertugas pada Satuan Fungsi Samapta Polres Metro Jakarta Selatan cocok dengan warga komuniti masyarakat yang dilayaninya melalui simbol-simbol kebudayaan yang dapat dengan mudah dimengerti. Polisi Putera Daerah dalam hal ini berfungsi menjembatani kepentingan kepolisian dengan warga masyarakat yang dilayaninya dengan menerapkan bahasa yang komunikatif dan simbol-simbol kebudayaan yang cocok untuk saling berkomunikasi."

"ABSTRAKSI Bersamaan dengan program pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan dan seluruh wilayah Nusantara, khusus di Jakarta dan di kota-kota besar lainnya banyak terjadi berbagai jenis kejahatan. Padahal, "beban yang besar dan korban yang fatal akibat kejahatan jelas merupakan ancaman dan hambatan bagi usaha pembangunan yang ingin mendekatkan kesejahteraan umat manusia" (Soedjono, 1983: 5). Berdasarkan pengamatan, laju kriminalitas cenderung meningkat baik secara kuantitas maupun secara kualitas dan masih rendahnya perkara tindak pidana yang dapat diselesaikan (Mabes Polri, 1983, Soejarwo, 1985, Sanusi, 1987, Suara Pembaruan, 1988). Reserse sebagai pengemban fungsi melaksanakan tugas pokok Polri di bidang "represif justisiil"; pemberantasan kriminalitas. Reserse berperan membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi sehingga pelaku dapat dituntut dan mendapat putusan Pengadilan (Soesilo, 1976), masih terdapat kelemahan (Soedjarwo, 1983, Soesetio, 1983. Suara Karya, 15 Juni 1989). Oleh karena itu Polri dalam program kerja memprioritaskan peningkatan fungsi reserse, di samping fungsi lain (Sanusi, 1986). Bila dikaji mengenai tugas reserse dan kegunaan kreativitas yang dikatakan Rahardjo (1968) dan Sanusi (1987c) bahwa reserse adalah sebagai juru tafsir dan transformator hukum, Sebagai penegak hukum "jalanan" yang bersifat telanjang memiliki risiko yang cukup tinggi, pekerjaannya berkualitas ganda bahkan majemuk dan kedudukannya dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana pada pos terdepan sebagai pemburu kejahatan yang tidak mengenal menyerah meskipun masalah yang dihadapi lebih banyak di luar batas-batas yang sudah dikenal. Sedang kegunaan kreativitas dalam hal ini dikatakan Sanusi (1987c) dan Lantang Harahap (1987) kreativitas berguna untuk mengantisipasi kemajuan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks dan untuk menemukan cara-cara baru yang lebih tepat dan cepat dalam mengatasi masalah-masalah peningkatan kualitas tindak pidana. Disamping dapat mendorong semangat kerja keras, memberikan kesukaan dan kepuasan, mendorong semangat juang dan ketahanan untuk tidak berhenti berjuang, mencambuk untuk mencapai tujuan serta merupakan sarana mengembangkan kepribadian dan memotivasi perbaikan-perbaikan kualitas dan kuantitas hidup. Muncullah dugaan ada hubungan yang positif antara kemampuan berpikir kreatif, sikap kreatif dan keberhasilan tugas bintara reserse. Sebagai konsekuensi logis dari dugaan tersebut maka dalam peningkatan fungsi reserse seyogyanya mencakup aspek kemampuan berpikir kreatif dan sikap kreatif para petugas, baik melalui program pendidikan, penempatan maupun pengalaman (lama tugas). Karena ketiga faktor tersebut cukup besar pengaruhnya terhadap proses pengembangan kreativitas sebagaimana dikatakan Utami Munandar (1984) bila ditinjau dari segi pendidikan bakat kreatif dapat dipupuk dan dikembangkan, tetapi bakat itu dapat pula terhambat dan tidak terwujud. Demikian pula Selo Soemardjan mengatakan bahwa timbul dan tumbuhnya kreativitas dan selanjutnya berkembang suatu kreasi yang diciptakan oleh individu tidak dapat luput dari pengaruh kebudayaan serta pengaruh masyarakat di mans individu itu hidup dan bekerja (1983). Campbell pun mengatakan bahwa orang-orang kreatif biasanya sudah lama hidup dalam lingkungan orang-orang yang dapat menjadi contoh (1986). Ungkapan ini menunjukkan bahwa upaya pengembangan kreativitas melalui pendidikan, penempatan maupun lama tugas terhadap pengembangan kreativitas bukan dengan sendirinya akan terwujud tetapi diperlukan suatu kondisi yang secara sadar mengarah kepada peningkatan kreativitas. Di lingkungan Polri selama ini belum pernah dilakukan penelitian mengenai kreativitas hubungannya dengan keberhasilan tugas, tingkat pendidikan, penempatan dan lama tugas bintara reserse. Maka dapat dikatakan penelitian ini sebagai pendahuluan dalam rangka penjajagan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kreatif dan sikap kreatif tidak ada hubungan dengan keberhasilan tugas, tingkat pendidikan dan lama tugas. Namun pada kemampuan berpikir kreatif maupun sikap kreatif terdapat perbedaan antara bintara reserse dan sabhara. Di mana kemampuan berpikir kreatif bintara reserse lebih tinggi daripada bintara sabhara, tetapi pada sikap kreatif (sementara) bintara reserse lebih rendah daripada bintara sabhara. "

"Perubahan sosial memungkinkan terjadinya peningkatan mobilitas penduduk, intensitas interaksi sesama manusia dan perekonomian, yang secara umum berpengaruh pada keteraturan kehidupan masyarakat desa adat di Bali. Lebih dalam, perubahan sosial juga berpengaruh pada peningkatan intensitas dan ragam kegiatan sosial yang berimplikasi pada perubahan tugas dan fungsi pecalang yang ada di desa adat. Perubahan yang terjadi pada tugas dan fungsi pecalang menimbulkan polemik di masyarakat sehingga dipertanyakan eksistensi pecalang.Perhatian utama tesis ini adalah tugas dan fungsi pecalang dan kaitannya dengan kepolisian, dengan fokus pada fungsi pecalang. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, penelitian dilakukan di Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, sebuah desa yang masyarakatnya agraris, yang sedang mengalami transisi menuju masyarakat industri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode pengamatan terlibat serta wawancara dengan pedoman.Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi perluasan tugas dan fungsi pecalang untuk mengimbangi peningkatan intensitas dan ragam kegiatan sosial, Kendatipun peraturan daerah menentukan bahwa pecalang merupakan satuan tugas tradisional yang bertugas mengamankan kegiatan yang berkaitan dengan adat dan agama di wilayah desa adat, di Desa Adat Meliling, pecalang juga melakukan tugas mengamankan kegiatan di luar kegiatan adat, agama, bahkan mengamankan kegiatan adat warganya sampai ke luar wilayah desa adat.Pada hakikatnya pecalang dan kepolisian sama-sama pengemban fungsi kepolisian. Perbedaanya, pecalang pengemban fungsi kepolisian dalam konteks desa adat, sedangkan kepolisian dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara formal hubungan yang terjadi antara kepolisian dan pecalang adalah hubungan kelembagaan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana pecalang berstatus pembantu kepolisian dalam mengemban fungsi kepolisian. Sejalan dengan itu, kepolisian berkewajiban membina pecalang. Secara informal hubungan pecalang dengan kepolisian dilihat dari hubungan individu yang ditentukan oleh kepribadian dan kemampuan pihak yang berhubungan yang kemudian melahirkan kesan terhadap pihak yang berhubungan ini mempengaruhi hubungan formalnya.Daftar Kepustakaan : 40 Buku + 10 Dokumen"