Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam memutus suatu perkara pidana pada sidangpengadilan, yang terpenting adalah adanya alat bukti.Diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah,sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakpidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalahmelakukannya. Ini sesuai dengan pasal 183 Kitab UndangundangHukum Acara Pidana (KUHAP). Keyakinan hakim mengenaialat bukti dapat diperoleh dengan bantuan barang bukti.Oleh karena itu, dalam kasus-kasus sulit dimana tidakterdapat saksi, seperti dalam kasus perkosaan, maka barangbukti bisa jadi merupakan satu-satunya sarana dalampengungkapan suatu kasus tindak pidana. Dengan demikian,tindakan polisi untuk segera mendatangi Tempat KejadianPerkara (TKP) memang sangat diperlukan. Apa yang ditemukandi TKP dapat menunjukkan adanya hubungan antara korban,pelaku dan barang bukti. Untuk kepentingan peradilan,sesuai pasal 133 ayat (1) KUHAP, maka kepolisian (dalam halini penyidik) dapat meminta kepada seorang ahli kedokterankehakiman atau dokter atau ahli lainnya untuk melakukanpemeriksaan atas tubuh manusia yang mengalami luka,keracunan ataupun yang sudah mati yang diduga karenaperistiwa yang merupakan tindak pidana, sebagai barangbukti. Hasil dari pemeriksaan atas tubuh manusia tersebutdisampaikan dalam bentuk keterangan ahli atau dalam bentukalat bukti surat Visum et Repertum. Selain tubuh manusiasebagai barang bukti, sesuai dengan pasal 120 ayat (1)KUHAP, jika terdapat keragu-raguan mengenai barang buktilainnya yang ditemukan di TKP, penyidik juga dapat memintaseorang ahli yang memiliki keahlian khusus untuk melakukanpemeriksaan terhadap barang bukti tersebut. Terutama barangbukti yang berupa bagian-bagian tubuh manusia (sepertisidik jari, darah, DNA, jaringan tubuh, air mani, rambutdan tulang-tulang) yang ditemukan di TKP, jika nantinyabarang bukti tersebut diajukan dalam sidang pengadilan,maka akan sulit untuk disangkal oleh pelaku kejahatankarena berasal dari bagian tubuh mereka sendiri ataupunkorban. Barang bukti seperti ini yang seringkali menjadikunci keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus pidana."

"Persesuaian antara alat-alat bukti, barang bukti dan keyakinan hakim merupakan kesatuan organ yang sangat penting dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika, artinya tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lainnya. Dalam proses pemeriksaan tindak pidana narkotika di persidangan sangat perlu keyakinan hakim yang didukung oleh dua alat bukti yang sah, yaitu persesuaian alat-alat bukti dengan alat bukti serta alat-alat bukti dengan barang bukti. Pembahasan dalam penelitian ini setidak-tidaknya mencakup dua masalah penting, yaitu (1) Permasalahan apa saja yang timbul dalam membuktian unsur tindak pidana narkotika yang diatur dalam Pasal 78 dan Pasal 82 Undang-Undang No.22 Th.1997 tentang narkotika dan bagaimana hakim mengatasi masalah tersebut di persidangan, (2) Bagaimana keterkaitan antara alat bukti, barang bukti dan keyakinan hakimdalam memutuskan perkara tindak pidana narkotika yang diatur dalam Pasal 78 dan 82 Undang-Undang No.22 Th.1997 tentang narkotika. Penelitian ini menggunakan metode wawancara, pengamatanan, dan kepustakaan. Sementara itu, pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Penanganan barang bukti narkotika pada tahap pengadilan menurut ketentuan Undang-undang Kitab Hukum Acara Pidana yang berkaitan tentang alat bukti petunjuk dengan jumlah yang besar atau kecil disertakan untuk dihadirkan di persidangan merupakan salah satu dasar bagi Majelis Hakim di dalam membuat keputusan apakah terdakwa terbukti pengedar atau pemakai narkotika. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa alur penyelesain dalam penanganan barang bukti pada kasus narkotika, ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika saling berhubungan. Untuk mengatasi hal ini Majelis Hakim selaku yang bertanggung jawab untuk memeriksa kasus pidana narkotika di pengadilan, sebelum dijatuhkannya hukuman terhadap terdakwa diperlukan penerapan hukum benar dan bijaksana, baik menyangkut jumlah barang bukti, keterangan saksi yang dihadirkan dan pengakuan terdakwa jujur serta jelas."

"Barang bukti atau yang juga dikenal dengan istilah bendasitaan mempunyai manfaat atau fungsi dan nilai dalamupaya pembuktian. Kehadiran barang bukti sangat pentingbagi hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materiilatas perkara yang sedang diperiksa. Dalam prosespersidangan, barang bukti dapat dikembangkan dan dapatmemberikan keterangan yang berfungsi atau bernilaisebagai alat bukti yang sah dalam bentuk keterangansaksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa. Padatahap penyidikan, ada kalanya penyidik memperoleh barangbukti yang sifatnya mudah rusak atau yang membahayakanatau jika penyidik menyimpan barang bukti tersebut sampaiproses persidangan akan membutuhkan biaya yang tinggi.Menurut Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), atas alasan-alasantersebut, maka penyidik dapat melakukan pelelangan.Namun, KUHAP tidak menjelaskan mengenai prosedurpelelangan. Sehingga berdasarkan hal tersebut, dalamskripsi ini akan dibahas mengenai pengertian barang buktimenurut doktrin, bagaimana proses pelelangan yang secarasah dilakukan pada tahap penyidikan, serta kekuatanpembuktian barang bukti yang telah melalui prosespelelangan di dalam praktiknya. Pelelangan terhadapbarang bukti tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa.Penyidik harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku.Selain itu, penyidik harus memiliki pertimbangan/alasanyang kuat tentang perlunya dilakukan pelelangan.Pelaksanaan yang tepat dan hati-hati akan mencegahtimbulnya permasalahan di kemudian hari."