Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKegiatan subversi merupakan suatu masalah yang dihadapi oleh bangsa/negara Indonesia, khususnya dan dunia pada umumnya. Hal ini menjadi masalah nasional bangsa Indonesia yg perlu ditanggular tanggulangi untuk meningkatkan kewaapadaan kedalam, terutama memberantas, kegiatan subversi asing dalam segala bidang kehidupan dalam menanamkan pengaruh/kekuasaanya di Indonesia, maupun adanya anasir-anasir dalam negeri sendiri yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Tata cara/usaha Pemerintah untuk menanggulangi subversi tersebut dengan mengadakan pengawasan ketat terhadap mass Media asing ataupun menyelidiki secara tuntas orang-orang dan golongan para pelaku golongan tersebut, dengan mengeluarkan Undang-undang Pemberantasan Kegiatan Subversi yaitu UU No.ll/PNPS/l963."

"Fungsionalisasi hukum pidana, termasuk dalam kebijakan pengelolaan lingkungan, harus dilihat sebagai suatu kebijakan memilih dari berbagai sarana lain yang tersedia. Sebagai suatu kebijakan maka pilihan tersebut harus bersifat rasional. Rasionalitas ini penting untuk menghidari over criminalization dan/atau hukum pidana yang tidak aplikatif Hukum pidana, seperti juga sarana-sarana (hukum) lainnya, memiliki keunggulan-keunggulan dan keterbatasan-keterbatasan. Hukum pidana lingkungan bersifat administrative-criminal-law sehingga memiliki ketergantungan sangat tinggi terhadap kelengkapan aturan hukum lingkungan administrasi. Disamping itu tindak pidana lingkungan pada umumnya dilatarbelakangi oleh motif ekonomi, sehingga penggunaan asas-asas dan instrumen sanksi hukum pidana ekonomi menjadi sangat penting."