Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 atau dalam bahasa inggrisnya dikenal dengan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, dalam UNCLOS 1982 telah diatur mengenai pembagianpembagian wilayah laut dan penggunaanya bagi masyarakat internasional, seperti halnya laut lepas yang telah dinyatakan sebagai wilayah laut yang tidak boleh berada dikedaulatan negara manapun termasuk digunakan untuk keperluan pribadi negara, seperti halnya Cina yang membangun Pangkalan Militernya di wilayah Laut Cina Selatan yang merupakan laut lepas. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian adalah penelitian yuridis-normatif dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan (Library Reasearch) yang berupa Perundang-undangan , buku-buku, serta jurnal maupun internet yang berkaitan dangan pokok permasalahan dalam peneilitian ini, serta menggunakan analisis data kualitatif. Cina menggunakan klaim historisnya yang dikenal dengan “Nine Dash Line”,dengan klaim ini Cina mengakui bahwa Laut Cina Selatan merupakan bagian dari yurisdiksinya dan Cina memiliki kehendak untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan di wilayah tersebut, untuk itu Cina melakukan pembangunan Pangkalan Militernya di Laut China Selatan tepatnya di Mischief Reef yang merupakan bagian dari Laut lepas bahkan hanya berjarak 250 mil dari Filipina dan jarak yang dimiliki dengan negara Cina cukuplah jauh, berdasarkan UNCLOS 1982 bahwa tindakan yang dilakukan oleh Cina tersebut telah bertentangan dengan UNCLOS 1982."

"Tesis ini membahas tentang kewajiban pemerintah untuk menerapkan Standarisasi Tanda Waktu Nasional kepada Lembaga Negara maupun Badan usaha sebagai bagian dari kedaulatan bangsa Indonesia. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan penelitian berupa bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Pada penelitian ini ditemukan bahwa belum ada peraturan khusus terkait dengan Standarisasi tanda Waktu Nasional sehingga mengakibatkan negara dalam menjaga kedaulatan bangsa tidak berjalan dengan baik. Tanda waktu merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kedaulatan bangsa ini juga mempengaruhi pembangunan perekonomian bangsa Indonesia yang mana dalam penerapannya membantu seluruh kegiatan usaha maupun kegiatan pemerintahan dapat berjalan dengan tepat dan efisien berdasarkan waktu yang akurat. Badan meteorologi klimatologi dan Geofisika (BMKG) selaku penjaga tanda waktu indonesia harus didukung oleh berbagai lembaga negara seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika(Kemkominfo), Badan Standar Nasional (BSN) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam menerapkan Standarisasi Tanda Waktu Nasional. sehingga perlu ada peraturan khusus dalam menerapkan Standarisasi Tanda Waktu Nasional.

---

This thesis discusses the government's obligation to apply the National Time Sign Standardization to State Institutions and Business Entities as part of the sovereignty of the Indonesian nation. This thesis uses a normative juridical research method using research materials in the form of library materials and related laws and regulations. In this study, it was found that there were no special regulations related to the Standardization of National Time Signs, which resulted in the state in maintaining the sovereignty of the nation that did not work well. Time sign is an inseparable part of the sovereignty of the nation, it also affects the economic development of the Indonesian nation which in its application helps all business activities and government activities to run accurately and efficiently based on accurate time. The Meteorology, Climatology and Geophysics Agency (BMKG) as the keeper of Indonesian time sign must be supported by various state institutions such as the Ministry of Communication and Information (Kemkominfo), the National Standards Agency (BSN) and the Investment Coordinating Board (BKPM) in implementing the National Time Sign Standardization. so there needs to be special regulations in implementing the National Time Sign Standardization."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan sumber daya mineraldan batu bara di Indonesia berdasarkan kedaulatan Negara dan Hak MenguasaiNegara Negara sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI1945. Penulis mempergunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studikepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI1945 memberikan landasan konstitutional terhadap Negara untuk menguasaiseluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia, termasuk sumber daya mineraldan batu bara. Hak Menguasai Negara memberikan kewenangan kepada Negarauntuk melakukan Pengelolaan secara langsung melalui mekanisme izin,pengurusan, pengaturan, pengendalian melalui mekanisme izin, dan pengawasanterhadap kegiatan pertambangan Minerba. Kewenangan tersebut merupakankewenangan konstitutional Pemerintah Pusat dan merupakan bagian darikedaulatan Negara atas sumber daya alam.

---

ABSTRACTThis research aims to evaluate the management of coal and mining sector inIndonesia based on the theory of state sovereignty and the rights of state controlover natural resources as stated in Article 33 (3) of the 1945 Constitution of theRepublic of Indonesia. The author uses juridical-normative research method,which is combined with literature studies. The research shows that Article 33 (3)gives a constitutional basis for the State to control all natural resources inIndonesia, including coal and mining. The rights of state control legitimates theState authority to perform a direct control over natural resources by conductingpermits, management, legislation, control, and surveillance of mining activities.The authority to control natural resources is a constitutional authority that isgiven to the Indonesian central government as a manifestation of Statesovereignty over natural resources."