Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini fokus bagaimana hukuman qisas dan diyat memberikan alternatif penyelesaian konflik yaitu pembalasan yang setimpal, pemaafan, dan keadilan restoratif. Dalam hukum pidana Islam terdapat suatu metode penyelesaian perkara kejahatan yaitu metode perdamaian shulh . Metode ini baik korban atau ahli waris diperbolehkan untuk mengadakan perdamaian dalam hal penggantian hukuman dengan membayar diyat. Keadilan restoratif merupakan salah satu pendekatan dalam penghukuman yang melibatkan proses pengembalian kondisi sebelum terjadinya pelanggaran dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban dan masyarakat. Model ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung para pihak terkait serta masyarakat perihal proses mengakhiri konflik. Sejalan dengan upaya penyelesaian konflik yang mempromosikan perdamaian sebagai penyelesaian yang humanis. Pembalasan setimpal tentu bukan alternatif yang memenuhi kriteria tersebut, namun melalui pemaafan dan diyat terdapat kemungkinan perdamaian dapat terwujud kepada korban, pelaku juga masyarakat. Pemaafan adalah konsep yang memiliki implikasi filsafat, teologi dan psikologi. Hal ini sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia yaitu semangat musyawarah untuk setiap permasalahan pidana tujuannya bahwa hukum pidana merupakan obat terakhir ultimatum remedium obat terahir bukan sebagai premium remedium obat utama .

---

ABSTRACTThis research focuses on how qisas and diyat has three alternative conflict resolutions. The alternatives are retaliation, forgiveness, and restorative justice. In the tradition of Islamic criminal law there is a method of settlement, namely method of peacemaking shulh . In the shulh both the victim or the family will be allowed to make peacemaking in terms of punishment, in return for a replacement is equal or greater than the blood money. Restorative justice is an approach model in a criminal case settlement effort. These approach focuses on the direct participation of perpetrators, victims and society in the process of resolving criminal case. In line with efforts to promote peacemaking conflict where resolution as peaceful and humane solution. Retaliation in kind is certainly not an alternative that meets the criteria but through forgiveness and blood money, peacemaking is possible can be realized between the victim, offender and community. Forgiveness is the concept have implications to philosophy, theology and psychology. This things appropriate with Indonesian characteristics that the spirit of deliberation for every crime case settlement with the aim that criminal law is not as a premium remedium but ultimatum remedium."

"Tujuan dari Tesis ini adalah untuk menganalisis modus operandi yang dilakukan oleh tersangka dalam penipuan melalui email (Business Email Compromise) yang terjadi, selain juga menganalisis upaya penyidikan dari Unit III Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam melakukan penanganan tindak pidana tersebut dan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat apa saja yang dihadapi Unit III Subdit Cyber Polda Metro Jaya dalam menangani kejahatan dalam tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan beberapa teori dan konsep yakni cyber crime, konsep sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE), teori cyber law, penipuan, teori rutin online activity dan juga penelitian sebelumnya. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif, sumber data ditentukan secara purposive dengan metode pengumpulan data melalui cara observasi wawancara dengan informan penelitian, dan telaah dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum Teknologi Informasi (Law of Information Technology). Motif dari para tersangka adalah secara bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama, dimana secara bersama-sama telah bekerja sama untuk mendapatkan hasil berupa uang dari korban. Unit III Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan penanganan tindak pidana dengan menerima laporan dari korban, perintah penyidikan, dan dimulainya penyidikan. Hambatan penyidik dalam menangani tindak pidana penipuan lewat elektronik dalam hal ini email yang kemudian menggunakan jasa perbankan adalah tidak adanya tenaga ahli teknologi yang benar-benar paham.

---

The aim of this thesis ia to analyza the modus operandi carried out by the suspect of business email compromise happened, and to analyze the imvestigative attempt of Unit III Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya in handling the criminal acts. This thesis adopts several concepts and theories of cyber crime, concept of empirical evidence based on Information Electronic Transa Regulation (UU ITE), cyber law theory, deception law, online routine activity and previous research. The method employed is qualitative . Data resource is determined by purposive in interview and observation and document analysis. The research finding indicates that the suspect makes use of information technology, so called Law of Information Technology. The motif of the suspec is the collaboration to reach the goal in the form of money from the victim. Unit III Cyber Distresktimsus.Polda Metro Jaya takes an action in handling the criminal act toward the report from the victim, investigation instruction and investigation inception.The obstacle of investigating to handle this electronic deception throughout electronic mail is the lack of technology experts who deeply understand."

"The turbulent nation of Pakistan, where Osama bin Laden is far more popular than George W. Bush, possesses a nuclear arsenal built with technology from the United States and Europe, and financed with the help of America’s allies in the Muslim world. Its dictatorial president, Pervez Musharraf, faces widespread civil opposition, and militant extremists threaten his life every day. The nuclear weapons programs in North Korea and Iran, as well as Libya’s now-defunct atomic effort, relied heavily on expertise and materials provided by the nuclear smuggling network headed by Pakistan’s national hero, A.Q. Khan. The United States – from Carter and Reagan, through Bush I, Clinton, and the current president – and other Western governments knew all along that Pakistan was first developing and then exporting nuclear technology, yet consistently turned a blind eye in order to gain Pakistan’s cooperation during the Cold War and, more recently, in the war on terror. As a result of this Faustian bargain, nuclear technology has been allowed to spread far and wide, dramatically increasing the chances that terrorists or unfriendly regimes will someday get their hands on an atomic device. David Armstrong and Joseph Trento provide a new and unrivalled perspective on the so-called A.Q. Khan nuclear black market scandal, including exclusive accounts from customs agents, intelligence analysts, and other ground-level front-line operatives. Documented in these pages are maddening experiences of official interference and breathtaking instances of indifference and incompetence. Trento and Armstrong name names and reveal stunning new information about proliferators in an exposé that is sure to generate headlines. This secret history of how the Islamic bomb was developed and how nuclear arms have proliferated is as fascinating as it is disturbing"

"ABSTRAKPenulisan ini dibuat untuk menjabarkan praktik-praktik diversi yang ada di Indonesia dan di beberapa negara. Tidak hanya menjabarkan, tetapi praktikpraktik diversi tersebut dikerangkai dengan menggunakan pemikiran Peacemaking Criminology. Praktik yang telah didapatkan dikritisi dengan indikator diversi dan the best interest of child yang ideal berdasarkan kajian literatur. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif untuk mengkaji praktik-praktik diversi. Hasil dari penulisan ini bahwa Indonesia masih sangat buruk kualitasnya dalam hal penerapan diversi. Berdasarkan data sekunder yang didapat, negara-negara yang terbaik berdasarkan kajian ini adalah Amerika, Australia, Filipina dan New Zealand karena memenuhi indikator tersebut.

---

ABSTRACT

This paper made to describe the diversion practices in Indonesia and in several countries. Not only to explain, but the diversion practices framed by using Peacemaking Criminology?s thought. Practices that have been obtained criticized with the diversion and the best interest of the child indicator that is ideal based on a literature review. The method is qualitative analysis to examine the practices of diversion. Results of this paper that the quality of Indonesia still very poor in terms of the application of diversion. Based on secondary data, the best countries based on this study is America, Australia, Philippines and New Zealand because match with the ideal indicators."

"Pembahasan mengenai konflik dalam suatu negara menjadi sering menjadi perhatian banyak pihak, karena dalam konflik yang terjadi selalu berkaitan dengan dua atau beberapa kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat yang melatarbelakangi konflik saat ini bisa berbentuk suku bangsa, agama atau kelas sosial dalam masyarakat. Bahkan isu konflik antar agama saat ini merebak di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia yang diketahui memiliki pluralisme tinggi. Tulisan ini berusaha mencari dan menggambarkan kronologi terjadinya konflik antar agama di Indonesia. Contoh kasus yang menjadi pengamatan adalah konflik di Karubaga Tolikara, Papua. Yang menjadi fokus perhatian pada tulisaini tidak hanya kronologi terjadinya konflik, melainkan penanganan dan penyelesaian konflik yang berakhir damai. Penulisan ini merupakan tulisan dengan pendekatan kualitatif dengan menganalisis data sekunder yang berasal dari data pihak berwenang dan kutipan pemberitaan pada media massa. Tulisan ini menggunakan Teori Peacemaking criminology sebagai panduan analisis data.Hasil dari analisis yang dilakukan terhadap data menunjukan bahwa konflik Tolikara diawali dengan diskriminasi kebijakan pemerintah daerah atas kebebasan beragama, hal ini diperparah dengan adanya provokasi pihak tertentu yang semakin memanaskan suasana, sehingga terjadi gesekan antara agama pada saat datangnya hari besar agama secara bersamaan. Penanganan yang dilakukan secara peacemaking menunjukan bahwa penciptaan perdamaian merupakan tanggung jawab semua elemen yang terkait dengan konflik yang terjadi, hal ini meliputi menumbuhkan toleransi pada masing-masing pribadi, pembuatan aturan yang jelas dari pemerintah yang menjaga kebebasan beragama dan bagaimana aparat keamanan bertindak cepat dan tepat saat adanya indikasi gesekan yang berpotensi konflik.

---

The discussion about conflict inside a country often become attention, it always linked with two or more "society". The ?society‟ could be in the form of etnics, religion, or social class. Even conflict issue between religions is spreading in many countries, including Indonesia, which known to have a very high pluralism. This writings try to look and describe the chronology of inter-religion conflict in Indonesia. The observed case was Karubaga Tolikara`s conflict (Papua). Main focus is not only the chronology but also the handling and the peaceful ending solution. It used qualitative approach with analyzing secondary data from authorities and news citation. It also used Peacemaking Kriminalogy Theory as a guide data analysis.

The results showed the Karubaga Tolikara`s conflict begun with discrimination from local government on liberty to have religion, exacerbated with provocation from certain people, complication came up on Holy Day which simultaneously with other religion. The peacemaking handling showed that creating tranquil situation is the responsible from every person that connected to the conflict, this includes making tolerance, making clear rule from local government to keep the freedom of religion and fast and effective response when the conflict or issue emerge."