Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana representasi tuturan calon gubernur Sulawesi Selatan menjelang pemilihan gubernur tahun 2013 khususnya dalam aspek kesopanan berbahasa dan bagaimana hubungan antara budaya tutur masyarakat Sulawesi Selatan dengan maksim kesopanan berbahasa yang secara universal diikuti. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan pragmatik. Data dalam penelitian ini ialah data tertulis, yakni tuturan para calon gubernur Sulawesi Selatan yang diambil dari media cetak terbesar di Sulawesi Selatan, yakni Harian Fajar dan Tribun Timur selama 4 bulan, yaitu bulan April, Mei, Juni, dan Juli. Data yang berupa tuturan para politisi dikaji berdasarkan maksim-maksim yang secara universal diikuti untuk menunjukkan kesopanan berbahasa terhadap lawan tuturnya. Dalam melakukan pemaknaan, peneliti juga memperhatikan konteks tutur budaya masyarakat Sulawesi Selatan. Maksim-maksim yang digunakan adalah maksim kebijaksanaan, maksim kedermawanan, maksim penghargaan, maksim kesederhanaan, maksim pemufakatan, dan maksim simpati. Penelitian ini menemukan bahwa tuturan calon gubernur Sulawesi Selatan yang sesuai dengan maksim kesopanan berbahasa cenderung mengikuti maksim penghargaan, tuturan calon gubernur Sulawesi Selatan yang melanggar maksim kesopanan berbahasa cenderung mengikuti maksim kesederhanaan. Berdasarkan berbagai tuturan yang dianalisis, dapat dilihat bahwa tuturan calon gubernur Sulawesi Selatan cenderung sesuai dengan maksim kesopanan berbahasa. Beberapa tuturan yang diinterpretasikan dengan konteks budaya tutur masyarakat Sulawesi Selatan memperlihatkan bahwa terdapat kesesuaian antara budaya tutur masyarakat Sulawesi Selatan dengan maksim kesopanan berbahasa yang peneliti gunakan.

---

The research looks into the Governor Candidate of South Sulawesi?s representation of speech acts leading up to the governor?s election in 2013, in particular into politeness and the relation between cultural speech acts in South Sulawesi society and universal politeness maxim. The research is qualitative with pragmatic approach. This research uses written data from the utterances of the South Sulawesi?s incumbent Governors printed in the biggest mass media in South Sulawesi?Harian Fajar and Tribun Timur?for 4 months, in April, May, June, and July. The data, in the form of utterances produced by the politicians, are analyzed based on maxims that are universally used to show politeness towards their addresses. In analyzing meanings, researchers also consider the cultural context in which speech acts occured in South Sulawesi society. The maxim involved tact maxim, generosity maxim, approbation maxim, modesty maxim, agreement maxim, and sympathy maxim. The research finds that the utterances by the incumbent Governors of South Sulawesi conform to politeness maxim in accordance with approbation maxim, while the utterances by the governor candidate of South Sulawesi that violate the politeness maxim tend to adhere to modesty maxim. Utterances that are analyzed show that the utterances produced by the governor candidate of South Sulawesi are more likely to conform to politeness maxim. Several utterances that are interpreted within South Sulawesi cultural context of speech acts show that there is appropriateness between cultural speech act in South Sulawesi society and maxim of politeness used in this research."

"Tesis ini membahas tentang interaksi antar fraksi di DPR-RI dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasannya yakni hak mengadakan penyelidikan. Sedangkan kasus yang diselidiki adalah kasus penggunaan Dana Yanatera Bulog dan Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam yang terjadi pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid yang dikenal dengan kasus Buloggate-Bruneigate atau kasus Buloggate I.Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana penyelidikan yang dilakukan Panitia Khusus/Pansus Bulog-Brunei di DPR-RI. Lebih spesifik penelitian ini hendak menjawab permasalahan bagaimana struktur dan mekanisme yang berlangsung dalam Pansus Bulog-Brunei dan bagaimana interaksi politik antar fraksi yang terjadi dalam Pansus tersebut. Interaksi politik yang menjadi fokus penelitian ini dilihat dari tiga variabel, yaitu kepentingan, orientasi terhadap norma dan prosedur, serta sikap.Untuk menganalisa masalah tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan tingkah laku. Sedangkan dari metode penelitiannya, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan studi kasus sebagai strategi penelitiannya. Penelitian ini hendak menjawab pertanyaan tentang "bagaimana", sehingga penelitian ini termasuk dalam penelitian eksplanatoris. Dengan demikian penelitian ini termasuk dalam penelitian studi kasus yang eksplanatoris.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa struktur yang terbentuk dalam Pansus penyelidikan tersebut adalah munculnya polarisasi kubu-kubu yakni pro-Pansus, kontra-Pansus dan kubu yang netral. Masing-masing kubu tersebut memunculkan aktor-aktornya sendiri. Sedang mekanisme yang melandasi beroperasinya Pansus tersebut adalah bahwa penyelidikan kasus itu dilakukan secara tertutup dan rahasia, serta pola pengambilan keputusannya dengan menggunakan mekanisme voting, setelah menggunakan cara musyawarah mufakat dan lobby tidak mencapai titik temu.Sementara dilihat dari tiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini, menggambarkan adanya peta sebagai berikut; dari variabel kepentingan, maka mayoritas fraksi mempunyai kepentingan ideal menciptakan good governance dan memberantas KKN, serta kepentingan praktis menginginkan terjadinya perubahan dari kondisi politik pada waktu itu khususnya menyangkut gaya kepemimpinan Presiden Wahid. Dari variabel orientasi terhadap norma dan prosedur, maka disamping menggunakan mekanisme sesuai peraturan, juga ditengarai ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota-anggota Pansus sendiri. Sementara dari variabel sikap, maka mayoritas fraksi menerima hasil kerja Pansus dan menginginkan tindak lanjut secara politis maupun yuridis."