Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga arbitrase internasional telah memberikan perhatian dan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan jumlah arbiter perempuan. Tesis ini menguraikan dua permasalahan utama; dampak arbiter perempuan terhadap putusan arbitrase dan pentingnya Indonesia mengeluarkan kebijakan khusus bagi arbiter perempuan. Skripsi ini merupakan metode doktrinal dengan data primer yang digunakan sebagai data sekunder. Untuk memperkuat data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, penelitian ini juga melakukan wawancara terhadap arbiter dan akademisi baik laki-laki maupun perempuan. Tesis ini menyimpulkan bahwa arbiter perempuan mempunyai dampak positif terhadap pengambilan keputusan yang lebih baik selama penunjukan dan proses arbitrase. Selain itu, hal ini akan menghasilkan putusan arbitrase yang berkualitas tinggi. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penting bagi Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan khusus bagi arbiter perempuan. Saat ini, terdapat arbiter perempuan yang berkualifikasi tinggi di Indonesia. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa mereka akan dapat ditunjuk dalam penunjukan dan proses arbitrase. Dalam UU Nomor 19 Tahun erakhir Nomor 3 Tahun 2023 tidak ada pengaturan mengenai penunjukan arbiter perempuan. Selain itu, jumlah perempuan yang tertarik mengikuti pelatihan, lokakarya, dan praktik sebagai arbiter semakin meningkat. Dengan demikian, akan semakin banyak arbiter perempuan yang membutuhkan kesempatan untuk dipilih menjadi arbiter karena lembaga arbitrase Indonesia belum mengangkat isu penunjukan arbiter perempuan, program dan inisiatif peningkatan jumlah arbiter perempuan yang diangkat

---

In recent years, international arbitration institutions have given greater attention and effort to increase female arbitrators. This thesis elaborates on two main issues; the impact of female arbitrators on the arbitral awards and the importance of Indonesia to issue a specific policy for female arbitrators. This thesis is a doctrinal method with the primary data used as secondary data. To strengthen the data obtained by library research, this research also conducts interviews with male and female arbitrators and academics. This thesis concludes that female arbitrators have a positive impact on better decision-making during arbitration appointments and proceedings. Furthermore, it will result in a high-quality arbitral award. According to the conclusions, it is important for Indonesia to issue a specific policy for female arbitrators. Recently, there have been highly qualified female arbitrators in Indonesia. However, there is no guarantee that they will be able to be appointed in the arbitration appointment and proceedings. In Law No. 19 year 1999 and the latest Supreme Court Regulation No. 3 year 2023 there will be no regulations regarding appointing female arbitrators.  Moreover, the number of women interested in training, workshops, and practicing as arbitrators is increasing. Consequently, there will be more female arbitrators who need opportunities to be selected as arbitrators since the Indonesian arbitration institution has yet to raise the issue of appointing female arbitrators, programs, and initiatives to increase the number of female arbitrators appointed."

"ABSTRAKPada tanggal 5 Agustus 1981 melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981, Konvensi New York 1958 telah dinyatakan berlaku untuk Indonesia, hal mana berarti bahwa putusan arbitrase yang diucapkan di luar negeri dapat dinyatakan berlaku dalam wilayah Republik Indonesia, dalam usaha untuk mengatasi azas territorialitas yang melarang berlakunya putusan asing, satu dan lain dalam usaha Pemerintah RI untuk menarik lebih banyak penanam modal asing ke Indonesia, berhubung kini putusan arbitrase asing yang sifatnya comdemnatoir dapat dieksekusi oleh pedagang asing terhadap asset debitur dalam wilayah RI yang akan menambah kepercayaan dunia luar terhadap pedagang Indonesia, hal mana menegaskan masih berlakunya Konvensi Geneve 1927 dari zaman Penjajahan, yang mengatur hal yang sama, akan tetapi Konvensi New York 1958 ini dinyatakan berlaku dengan pembatasan tertentu antara lain dengan memperhatikan azas resiprositas, terbatas pada sengketa komersial, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, pembatasan mana telah diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 tentang Tatacara Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Asing, Konvensi mana juga mengakui kebebasan para pihak untuk melakukan choice of law dan choice of forum baik melalui arbitrase institutional maupun ad hoc, dalam hubungan mana perlu diperhatikan bahwa menurut ketentuan yang mengatur arbitrase di Indonesia putusan arbitrase tidak saja didasarkan pada pertimbangan hukum, akan tetapi dengan persetujuan para pihak para arbiter dapat memberikan putusan ex aequo et bona juga bahwa putusan yang diperoleh akan mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap, menghindarkan pemeriksaan dalam tingkat lanjutan, dengan demikian mempercepat waktu penyelesaian sengketa yang diidamkan oleh semua pencari keadilan, khususnya para pedagang, yang sangat berkepentingan agar supaya sengketa yang timbul dapat segera tuntas dalam waktu yang singkat. "