Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Usaha uniuk memperkenalkan hukum mengcnai pengungsi telah mulai dilakukan di Indonesia sejak tahun 1981 dan mulai dilakukan secara inlensif sejak tahun 1998 yang menghasilkan beberapa perkembangan. Hal tcrsebut nampak dari adanya kelentuan yang secara implisit terdapat pengaturan mengenai pengungsi yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Inlemasional, Selain itu, telah dikeluarkan beberapa peraturan nasional yang terkail dengan pengungsi, aniara lain Sural Edaran Perdana Menleri RI No. I1/RI/I956 tenlang Perlindungan Pelarian Politik, Keputusan Presiden No. 38 Tahun 1979 tentang Koordinasi Penyclesaian Masalah Pengungsi Vietnam di Indonesia, dan Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2001 tenlang Badan Koordinasi Nasionai Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi. Tulisan ini menjelaskan mengenai perkembangan dari hukum pengungsi di Indonesia dan posisi Indonesia terhadap Convention relating to the Status of Refugee 1951 dan Protocol relating to the Status of Refugee 1967."

"The national character of public policy indicates that the decision is up to the court of national country concerned. Therefore, each country can rule whether public policyand its related issues are part of the country's public policy. Courts around the world have recognized that Article V of the Convention is discretionary. The courts of Civil Law countries appear to be interpreting public policy broadly. This is quite evident from decisions made by courts in Indonesia, The People's Republic of China, Japan and Korea, The Indonesian Court considered Article V(2) (b) of the New York Convention which states that the court may deny the enforcement of an arbitral award if enforcement would violate public policy of the place of enforcement. In addition, before the enactment of Law No. 30 of 1999, which provides that the enforcement of foreign arbitral awards in Indonesia imitatively applies to awards which do not violate public policy order in terms of all underlying principles of the Indonesian legal system and society."