Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSurvey tentang perkembangan Tata Hukum Nasional Indonesia, terutama dimaksudkan untuk mendapatkan suatu gambaran.yang menyeluruh tentang perkembangan tata hukum di Indonesia dalam hubungannya dengan pembangunan. Sehingga merupakan suatu penelitian kepustakaan.Merupakan suatu pendapat umum di lingkungan para Sarjana Hukum, bahwa demi lebih berhasilnya pembangunan dan demi semakin mantapnya tahap-tahap pembangunan di dalam rangka mencapai tujuan bernegara maka diperlukan seperangkat peraturan perundangan yang akan menunjangnya dalam arti memberikan kepastian hukum untuk pelestariannya.Keseluruhan peraturan perundangan ini lazimnya dinamakan tata hukum. Suatu tata hukum dari suatu negara tidak akan sama dengan tata hukum negara lain, oleh karena itu untuk membedakannya , seringkali disebutkan dengan lengkap: "Tata Hukum Nasional" kata "nasiona1" menunjuk pada satu negara tertentu.Dengan demikian dapatlah difahami bahwa negara Indonesia yang sedang membangun,tata hukumnya pun sedang dalam pembentukan.Tata hukum Indonesia pada saat sekarang belumlah didasarkan pada satu sistem karena pada saat sekarang khususnya yang mengenai peraturan perundangan, terdiri dari berbagai peraturan perundangan yang bersumber dari berbagai.hukum dasar dan mungkin pula berbagai falsafah dasar.Hal ini terutama disebabkan karena untuk mencegah adanya kekosongan hukum maka dengan suatu peraturan peralihan berlakulah semua ketentuan masa lalu, selama tidak bertentangan dengan ke adaan atau belum digantikan dengan ketentuan yang baru."

"ABSTRAKDi negara hukum. hukum itu harus dijadikan sebagai panglima. Dengan kata lain semua orang wajib tunduk kepada hukum. Dan semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Pengabaian terhadap prinsip hukum ini dapat menyebabkan terjadinya kekacauan dan kahancuran suatu negara. Jika hal tersebut terjadi di Indonesia semestinya perlu direformasi.Ada empat hal utama untuk membuat kedudukan hukum itu menjadi kuat yaitu:(1) Adanya peraturan hukum yang jelas termasuk paradigma. hukum,(2) Adanya badan penegak hukum dan pelaksana hukum yang jujur, adil, konsekwen dan konsisten,(3) Adanya sarana penegakan hukum yang memadai, dan(4) Adanya kesadaran hukum dari semua lapisan masyarakat termasuk para penegak hukum dan pelaksana hukum.Refomasi yang terjadi di lndonesia menuntut adanya perubahan atau perombakan total, atau penyempurnaan dari berbagai bidang kehidupan termasuk di bidang hukum, agar hukum itu kembali kehabitatnya termasuk kedudukan hukum Islam. Selama ini dirasakan adanya kecendrungan penyalahgunaan fungsi hukum dari alat keadilan bagi masyarakat menjadi alat kekuasaan untuk melindungi kepentingan penguasa. Reformasi di bidang hukum menuntut adanya pembudayaan hukum dan pemberdayaan hukum serta penyempurnaan di berbagai bidang lapang an hukum. Selain itu sebagaimana yang dimaksudkan dalam tulisan ini agar reformasi hukum juga dapat mengembalikan hukum Islam kepada yang berhak dan berkewajiban. untuk manjalankannya dalam rangka menjalankan hak asasi manusia. Berdasarkan catatan sejarah umat Islam menjalankan hukum Islam di tanah nusantara sejak kedatangannya sesuai dengan sifat hukum Islam yang melekat dalam diri setiap individu umat Islam.Demikian seterusnva pada zaman kesultanan dan awal kedatangan penjajah, hukum Islam masih berjalan sebagaimana; mestinya. Hanya pada diakhir abad ke- 19 dan awal abad ke-20 oleh penjajah Belanda perjalanan hukum Islam ingin dihambat dengan diupayakan peminggirannya sedemikian rupa demi kepentingan jajahannya sehingga hukum Islam tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya meskipun hukum Islam- itu merupakan keyakinan dan ibadah bagi orang Islam yang melekat pada setiap pribadi muslim kemanapun ia berada dan jaman apapun yang dilaluinya."