Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini akan membahas persoalan mengenai kedudukan Hukum Perdata Islam dalam Tata Hukum Indonesia serta mengenai berbagai peluang dan tantangan masuknya Hukum Perdata Islam dalam Tata Hukum Indonesia.Adapun methodologi yang penulis pergunakan adalah diskriptif analitik, dengan menggunakan janis data normatif-kualitatif. Sedang metode pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan.Kesimpuian yang berhasil penulis lakukan dari pembahasan ini adalah hahwa kedudukan hukum Islam dapal dibagi menjadi dua periode, antara lain: Periode penerimaan hukum Islam sepenuhnva dan periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat. Hukum Perdata Islam yang telah berhasil menjadi tam hukum Indonesia antara lain adalah UU Pernikahan kompilasi Hukum Islam dan lainnya.Peluang masuknya hukum Islam ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia masih sangat terbuka sakali: factor-faktor yang mengindikasikan kearah itu antara lain adalah faktor historis, sosiologis, yuridis dan filosofis.Tantangan Hukum Perdata Islam di Indonesia yang dihadapi cukup banyak. antara lain adalah dualisme pendidikan hukum, kurangnya sumber daya manusia andal yang mencukupi, tidak adanya buku-buku rujukan utama dalam bahasa nasional dan buku-buku teks yang dapat digunakan di perguruan tinggi, dan last but not least, sistem politik dan hukum yang belum jelas arah tujuannya.This Thesis will study the problem of concerning history and legal status of Islamic Law in Indonesia Law and also hit various opportunities entry of Islamic Law in Indonesia Law.

As for methodology which the writer uses is analytic descriptive, by using type of data normative-qualitative-historical. Its data collecting Method is bibliography study.

A success conclusion that the writer takes away from this solution is that history and the Islamic Law tradition in Indonesia that has been very old taken place and executed.

The Legal status of Islamic Law can be separated into two periods, they are: The full acceptance period of Islamic Law and the acceptance Islamic Law by customary law. The entrance opportunity of Islamic law into various regulations in Indonesia is still very wide-opened. Some factors, which indicate to that way for examples, they are historical, factor, sociological, juridical, and philosophic."

"ABSTRAKDi negara hukum. hukum itu harus dijadikan sebagai panglima. Dengan kata lain semua orang wajib tunduk kepada hukum. Dan semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Pengabaian terhadap prinsip hukum ini dapat menyebabkan terjadinya kekacauan dan kahancuran suatu negara. Jika hal tersebut terjadi di Indonesia semestinya perlu direformasi.Ada empat hal utama untuk membuat kedudukan hukum itu menjadi kuat yaitu:(1) Adanya peraturan hukum yang jelas termasuk paradigma. hukum,(2) Adanya badan penegak hukum dan pelaksana hukum yang jujur, adil, konsekwen dan konsisten,(3) Adanya sarana penegakan hukum yang memadai, dan(4) Adanya kesadaran hukum dari semua lapisan masyarakat termasuk para penegak hukum dan pelaksana hukum.Refomasi yang terjadi di lndonesia menuntut adanya perubahan atau perombakan total, atau penyempurnaan dari berbagai bidang kehidupan termasuk di bidang hukum, agar hukum itu kembali kehabitatnya termasuk kedudukan hukum Islam. Selama ini dirasakan adanya kecendrungan penyalahgunaan fungsi hukum dari alat keadilan bagi masyarakat menjadi alat kekuasaan untuk melindungi kepentingan penguasa. Reformasi di bidang hukum menuntut adanya pembudayaan hukum dan pemberdayaan hukum serta penyempurnaan di berbagai bidang lapang an hukum. Selain itu sebagaimana yang dimaksudkan dalam tulisan ini agar reformasi hukum juga dapat mengembalikan hukum Islam kepada yang berhak dan berkewajiban. untuk manjalankannya dalam rangka menjalankan hak asasi manusia. Berdasarkan catatan sejarah umat Islam menjalankan hukum Islam di tanah nusantara sejak kedatangannya sesuai dengan sifat hukum Islam yang melekat dalam diri setiap individu umat Islam.Demikian seterusnva pada zaman kesultanan dan awal kedatangan penjajah, hukum Islam masih berjalan sebagaimana; mestinya. Hanya pada diakhir abad ke- 19 dan awal abad ke-20 oleh penjajah Belanda perjalanan hukum Islam ingin dihambat dengan diupayakan peminggirannya sedemikian rupa demi kepentingan jajahannya sehingga hukum Islam tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya meskipun hukum Islam- itu merupakan keyakinan dan ibadah bagi orang Islam yang melekat pada setiap pribadi muslim kemanapun ia berada dan jaman apapun yang dilaluinya."

"ABSTRAK Sebagian besar penduduk Indonesia menganut agama Islam. Menurut data resmiyang diterbitkan oleh Biro Riset Statistik. di antara 183.457.000 jiwa penduduk Indonesiapada tahun 1990, terdapat 87.1 % pemeluk agama Islam. Hukum Islam merupakanhukum yang hidup dalam masyarakat yang mayoritas Islam itu. Tesis ini inginmemperbincangkan kedudukan hukum Islam dalam berbagai konstitusi yang pernah dansedang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya pula dengan sendirinya, tidak mungkindipisahkan dari pembahasan peranan hukum Islam terutama dalam pembinaan hukumnasional Indonesia. Penelitian ini mengandung unsur kajian perbandingan untukmemmahami apakah ada perbedaan kedudukan hukum Islam di dalam tiga konstitusi,yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, danUndang-Undang Dasar Sementara 1950. Kajian dimulai dengan sebuah rangka teori yangdipergunakan untuk menganalisis data secara kualitatif. Data yang dihimpun dalampenelitian ini digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.Metode analisis yang digunakan bercorak deduktif. Meskipun menyadari bahwapenelitian ini adalah penelitian hukum, namun mengingat hukum adalah gejala sosial,sedangkan perumusan kaidah-kaidah hukum positif adalah sebuah proses politik, makapendekatan berbagai disiplin ilmu sosial - selain ilmu hukum - seperti sejarah, sosiologidan praktek serta pengkajian Islam dipergunakan juga.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam adalah hukum yang hidupdalam masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam. Hal ini diakui olehpenguasa V.O.C., sebelum terbentuknya Hindia Belanda pada akhir abad ke-18.Pemerintah Hindia Belanda sendiri, ternyata tidaklah konsisten dalam memandangkedudukan hukum Islam dalam masyarakat pribumi. Snouck Hurgronje misalnyaberperan besar dalam meligitimasi kehendak pemerintah Kolonial Belanda denganmengemukakan teori Resepsi. Menurut teori ini, hukum Islam baru berlaku jika ia telahditerima oleh hukum Adat.Menjelang Indonesia merdeka, ada usaha-usaha dari pemimpin politik "golonganIslam" untuk memperjuangkan kedudukan hukum Islam secara lebih tegas dalampenyusunan konstitusi Indonesia merdeka. Dirumuskanlah Piagam Jakarta pada tanggal22 Juni 1945. Dengan terjadinya pencoretan kata-kata yang berhubungan dengan syari'atIslam di dalam Piagam Jakarta pada tanggal 18 Agustus 1945, maka kedudukan hukumIslam di dalam konstitusi menjadi samar-samar. Hampir sama keadaannya dengan UUD1945 yang berlaku antara tahun 1945 - 1949, kedudukan hukum Islam juga tidak tersuratdikemukakan di dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Sampai KonstitusiRIS dinyatakan tidak berlaku pada bulan Agustus 1950, polilik hukum itu belum pernahdikemukakan secara tegas oleh pemerintah. Kedudukan hukum Islam di dalam UUDSementara 1950 juga tetap samar-samar.Kedudukan hukum Islam nampak lebih jelas di dalam UUD 1945 dalam periodeberlakunya yang kedua, sejak ia didekritkan berlakunya oleh Soekarno pada tanggal 5 Juli1959. UUD 1945 yang didekritkan "dijiwai", oleh Piagam Jakarta yang mengandungrumusan syari'at Islam.Perkembangan terakhir dalam dasawarsa terakhir ini memperlihatkan arah yangsemakin jelas dari kedudukan dan peranan hukum Islam dalam pembinaan hukum Islam.Hukum Islam menjadi salah salu komponen baku penyusunan hukum nasional di sampinghukum Adat dan hukum eks Barat. Dengan timbulmya kesadaran beragama di kalanganpejabat negara, pejabat pemerintah dan politikus, hasrat untuk menempatkan perananhukum Islam dalam pembinaan hukum nasional semakin besar."

"This article does describe concerning Islamic law existence in Indonesia legal system. The author writes that Islamic law that has became obeyed legal norms system by majority Muslim as living law. It has also been inherently dogma and belief of Islamic religion and in national policy towards legal development then becomes significant factors. Elaboration on Islamic law here focuses in historical approach and applies existence theory.The existence theory does figures Indonesia legal system at past, current and future times. This theory also proposed that Islamic law is exist in Indonesian law either in written and can find in various life's aspects and legal practices"

"Tesis ini berjudul "Kompilasi Hukum Islam: Hukum Islam Berwawasan Indonesia". Masalah yang dikaji adalah: (1) norma-norma baru dalam Kompilasi Hukum Islam, (2) kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam tata hukum Indonesia dan penerapannya di Peradilan Agama, serta (3) kemungkinan pengembangan hukum Islam di Indonesia pada masa yang akan datang. Penelitian yang dilakukan mencakup baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai dua orang nara sumber, yaitu Bush mul Arifin dan Ali Yafie, serta penelitian di lima Pengadilan Agama di Jakarta untuk mengetahui pandapat hddm barbing Kompilasi Hukum Islam dan penerapannya terhadap perkara-perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama.Dari hasil penelitian disimpulkan: (1) Kompilasi Hukum Islam memperkenalkan beberapa norma hukum baru. Norma-norma baru tersebut ada yang merupakan norma hukum baru dibandingkan dengan hukum Islam klasik, tetapi bukan Berarti yang baru dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena telah diatur dalam peraturam perundang-undangan yang ada sebelumnya, seperti pencatatan perkawinan. Ada juga yang merupakan norma-norma yang sama sekali baru: belum dikenal dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya."

"Peraturan hukum mengenai hak mewaris anak angkat dalam sistem kewarisan di Indonesia diatur dalam hukum Islam, hukum adat dan hukum barat. Setiap persoalan yang terjadi harus berpatokan kepada landasan hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan undang-undang yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami akibat hukum pengangkatan anak terhadap kedudukan mewarisnya menurut Hukum Islam, Hukum Adat suku Melayu Jambi dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia serta mengetahui dan memahami kedudukan mewaris anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian keperpustakaan. Dalam pengumpulan datanya ditunjang dengan wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait. Hukum waris di Indonesia beraneka ragam, sehingga ketentuan hukum waris bagi anak angkat tergantung pada hukum waris yang berlaku bagi orang tua angkatnya (pewaris). Menurut hukum waris barat (KUHPerdata) hak mewaris anak angkat sama dengan anak kandung, menurut hukum adat Suku Melayu Jambi terbatas artinya hanya mewaris harta gono gini dan tidak mewaris harta pusaka dan besarnya tidak boleh melebihi 1/3 harta. Sedangkan dalam hukum Islam anak angkat tidak diakui sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Selain itu, pengangkatan anak terkadang mengakibatkan putusnya hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandung, sehingga tidak dapat mewaris dari orang tua kandungnya. Adapun menurut Hukum Islam dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak serta tidak memutus hubungan darah. Dengan demikian, anak angkat dimungkinkan untuk menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dikarenakan adanya hubungan darah.

---

Laws regarding foster child inheriting rights in inheritance system in Indonesia is set in costomary law, Islamic law and Civil law. Every issue happens to be the based foundation applicable law and connected with existing laws. Purpose of this research is to know and understand the legal effect of adoption inheritance status tribe Melayu Jambi, Islamic law and statutory regulations of inheriting an adopted child to adoptive parents treasure. Methods used in the study of juridical normative and empirical legal. Type of data used in this study are primary and secondary data. Melayu Jambi tribal customary law is that if a child is removed from his own family environment so will result in legal relationships of children raised in his biological parents are not interrupted. If the children who come from different religious family environment with foster parents, the child after being taken will go into the religion of Islam, so the direct legal relationship with his biological parents disconnected. According to tribal customary law Melayu jambi adopted child can not be inheriting from the adoptive parents. To acquire the assets of his adoptive parent?s will be done through grants or wasiat. In Islamic legal status of the child of the foster child from his biological parents, did not break up blood of hasab thus inheriting from him biological parents. In the legislation that governed inheritance but can not be connected with the regulation which states the child does not terminate the appointment of blood betwen adopted children with biological parents so it can be interpreted to inheriting from his biological parents."