Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program Bidikmisi adalah salah satu program yang diluncurkan Kemdikbud sejak tahun 2010. Kebijakan ini lahir dalam semangat reformai birokrasi yang memiliki misi untuk menghidupkan harapan orang kurang mampu dan mempunyai potensi akademik memadai untuk dapat menempuh pendidikan sampai kejenjang pendidikan tinggi serta menghasilkan sumber daya insani yang mampu berperan dalam memutus mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program Bidikmisi studi kasus di Universitas Padjadjaran ditinjau dari mekanisme pemberian beasiswa Bidikmi di universitas Padjadjaran (2) prestasi akademik penerima beasiswa bidikmisi, kebijakan yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dalam rangka implementasi program bidik misi sehingga dapat memberikan pelaya yang terbaik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan unit penelitian (1) place, yakni kampus Universitas Padjadjaran, (2) actor, yakni pelaksanaan kebijakan program Bidik Misi di Unitersitas Padjadjaran. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara terstruktur dan observasi untuk data primer sedangkan pengumpulan sekunder menggunakan teknik analisa dokumen. Hasil penelitian menunjukan (1) mekanismenya adalah calon mengajukan permohonan bidikmisi melalui sekolah, kemudian diseleksi melalui 3 jalur, yakni SNMPTN (jalur undangan tanpa ujian tulis), SBMPTN (jalur ujian tulis), seleksi Mandiri PTN (satu PT) (2) prestasi akademik penerima bidikmisi secara umum sudah cukup bagus, yakni angkatan 2010 dengan IPK 3,23 pada semester 6. Angaktan 2011, 3,13 pada semester 4, dan angkatan 2012, 3,23 pada semester 2. Namun masih terdapat penerima bidikmisi yang memiliki IPK kurang dari 2,5 yang perlu mendapatkan perhatian. (3) Kendala- kendala kendala-kendala dalam pelaksanaan program bidikmisi (a) Kesulitan dalam memverifikasi data. (b) Masih terdapat penerima bidikmisi yag tidak tepat sasaran. (c)Keterlambatan pencairan dana bidikmisi. (d) Penyampaian informasi mengenai bidikmisi kurang tersebar kepada seluruh penerima bidikmisi. Padahal sudah ada Koordinator tiap angkatan bahkan tiap fakultas. (3) Kebijakan yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dalam rangka implementasi program bidikmisi: (a) Pembagian Wewenang dan Tanggung Jawab Organisasi Pelaksana. (b) Strategi Pemenuhan kuota dengani melanisir Pencairan Keterlambatan verifikasi dan penggantian. (c) Penanggulangan dengan bekeria sam adengan pertunkan. (d) Pambinaan Softskill dan Kewirausahaan."

"ABSTRAKDalam era pembangunan sekarang ini, bank-bank Pemerintah ataupun bank-bank swasta sebagai penyedia modal bagi usaha dalam usaha memunjang perekonomian, terus berlomba lomba untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Untuk menghadapi persaingan yang terjadi di antara bank tersebut tentunya dituntut kemampuan personalia yang dalam hal perbankan. memadai Untuk mewujudkan karyawan yang bermental, baik, berwibawa, berdaya-guna, berkualitas tinggi,. dan sadar akan tanggungjawabnya, maka karyawan suatu bank perlu dibina dengan sebaik-baiknya. PT Bank Niaga seba.gai suatu bank yang cukup besar di Indonesia dan telah banyak. menyumbangkan darma baktinya kepada negara, juga melakukan pembinaan kepada karyawan-karyawannya secara terus menerus. Salah satu upaya yang dilakilkan ialah melaksanakan Program Pendidikan Eksekutif/ Pimpinan, yaitu program pendidikan untuk tingkat pimpinan. Adapun diadakannya program pendidikan tersebut merupakan salah satu usaha menghadapi persaingan di antara bank selain untuk menyediakan karyawan-karyawan yang betul-betul memiliki kemampuan yang tinggi dan peka terhadap apa yang terjadi di seki tarnya, mampu memecahkan suatu permasalahan dengan cepat dan tepat. Kerangka. teori yang digunakan dalam penelitian ini berpangkal tolak pada teori pengembangan pegawai dari. M. Manulang. Pada dasarnya pengembangan pegawai dapat dilihat dari 2 segi, yaitu organisasi dan segi pegawai itu sendiri Di samping itu juga digunakan teori Pengembangan Organisasi (Organization Development) dengan adanya pengembangan pegawai diliarangkan ada peningkatan kepekaan pegawai terhadap perubahan lingkungan dengan demikian organisasi yang digerakkan oleh pegawai karyawan-karyawan tersebut dapat bertahan terhadap perubahan lingkungan yang terus menerus terjadi. Guna mendapatkan informasi bagi pembahasan masalah ini, dilakukan penelitian lapangan dengan teknik wawancara kepada, para pejabat yang berwenang dengan masalah yang hendak diteliti. Selain itu juga dilah wawancara terhadap lulusan PPK PT Bank Niaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. pelaksanaan PPE dari segi kurikulum:, matode pengajaran, tenaga pengajar dan evaluasi sudah dapat dikatakan baik."

"Sesuai amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru dalam jabatan wajib mengikuti program sertifikasi. Pola sertifikasi mengharuskan guru mengikuti penilaian portofolio untuk memperoleh sertifikat pendidik. Apabila tidak lulus, guru harus mengikuti PLPG (pendidikan dan latihan profesi guru). Anggaran portofolio dan PLPG dibebankan kepada negara. Mekanisme penganggaran dilakukan dengan mengikuti pola sertifikasi. Pada awal tahun anggaran biaya portofolio dialokasikan sebesar kuota peserta sertifikasi guru per provinsi. Sedangkan biaya PLPG dialokasikan berdasarkan estimasi jumlah peserta yang tidak lulus portofolio. Masalah muncul saat realisasi peserta yang tidak lulus portofolio atau harus mengikuti PLPG, lebih tinggi daripada perkiraan, sehingga terjadi kekurangan biaya PLPG secara nasional. Revisi anggaran dilakukan untuk menambah kekurangan biaya dengan merealokasi DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional. Rentang batas pagu revisi yang terlalu besar dan tiadanya standar biaya PLPG, membuat anggaran ini tidak efisien. Untuk inilah penelitian dilakukan dengan tujuan : mengevaluasi alokasi dan realisasi anggaran biaya PLPG 2009; mendapatkan revaluasi jumlah peserta dan total biaya PLPG per provinsi; dan merumuskan kebijakan anggaran penyelenggaraan sertifikasi guru berdasarkan hasil evaluasi.Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dibuatlah model penelitian dengan integer programming. Fungsi tujuan adalah minimisasi koefiesien variasi (CV) biaya PLPG setiap provinsi. Fungsi kendala terdiri dari total biaya maksimum tersedia, kuota peserta sertifikasi secara nasional, dan jumlah peserta minimal setiap provinsi. Variabel keputusannya adalah penyimpangan baku relatif biaya PLPG yang merevaluasi jumlah peserta dari 30 provinsi. Model integer programming dapat meminimumkan rata-rata CV nasional yang merevaluasi jumlah peserta secara nasional. Dengan demikian total realisasi biaya PLPG secara nasional dapat dihemat.

---

As stipulated by the Act. 14 Year 2005 on Teachers and Lecturers, in-service teacher should attend certification program. Certification requires teachers to follow the pattern of portfolio assessment to obtain a certificate of an educator. If not passed, the teacher must follow PLPG (pendidikan dan latihan profesi guru). Portfolio and PLPG budgets are provided by the state. Budgeting mechanism is done by following the pattern of certification. In the early years of the portfolio budget is allocated based on quotas for teacher certification participants per province. While the cost of PLPG is allocated based on estimated number of participants who did not pass the portfolio. Problems arise when the realization of the participants who did not pass the portfolio or have to follow PLPG, is higher than originally estimated, resulting in a lack of funds PLPG nationally. Revised budget to finance the shortfall in costs is done by reallocating DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) in the Ministry of National Education. Revised ceiling limit are too high and the absence of standards PLPG costs, makes this budget inefficient. Therefore the objective of research are : to evaluate the allocation and budget realization of PLPG 2009; obtain revalued number of participants and the total cost of PLPG per province; and for formulation policies based on the evaluation of teacher certification.To realize these objectives, the research used integer programming. The objective function is to minimize coefficient of variation (CV) of PLPG cost of each province. While the constraint consist of a maximum available fund, a nationally certified participant quota, and the minimum number of participants in each province. The decision variable is the relative standard deviation of PLPG cost which revalue number of participants from 30 provinces. Integer programming model can minimize the national average of CV which revalue number of participants nationally. So the total actual costs can be saved nationally."

"Pendidikan Antikorupsi perlu terus dievaluasi agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini mengevaluasi program pendidikan antikorupsi yang didorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan model Context, Input, Process, Product(CIPP). Evaluasi ini dibatasi sejak nota kesepahaman bersama empat kementrian tentang memasukan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum pada tahun 2018. Penelitian ini merupakan evaluasi formatif, bersifat kualitatif deskriptif. Pada segi Context, latar belakang masalah cukup menjadi alasan pendidikan antikorupsi masuk kedalam kurikulum, pemilihan strategi dan metode pembelajaran menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Input,implementasi pendidikan antikorupsi tidak cukup sekedar pelatihan, namun harus disertai pendampingan. Materi dan bahan pembelajaran harus didistribusikan secara lebih masif. Process,praktik pembelajaran antikorupsi belum terlihat. Product,program pendidikan antikorupsi belum banyak dilakukan oleh pemangku kepentingan di daerah. Perbedaan daerah yang telah dan belum melaksanakan pendidikan anti korupsi belum terlihat signifikan. Penelitian ini memberikan rekomendasi:(i) memperluas daerah implementasi program pendidikan antikorupsi,(ii) meningkatkan pelatihan dan pendampingan praktik pendidikan antikorupsi,dan(iii) meningkatkan publikasi inovasi pembelajaran antikorupsi berdasarkan praktik guru"

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan program pendampingan penyelenggaraan pendidikan kejuruan dengan mengambil studi kasus di Universitas Sebelas Maret, Surakarta dengan menggunakan model CIPP ( Context, Input, Process, Product ). Subyek penelitian adalah Pejabat Direktorat Pembinaan SMK, koordinator program di Perguruan Tinggi, Dosen pembimbing lapangan, bendahara program, peserta program, kepala sekolah serta guru pamong. Hasil penelitian pada komponen konteks menunjukan adanya relevansi dan hubungan yang kuat antara program pendampingan dengan tujuan dari stakeholder yang terlibat yaitu pihak Direktorat Pembinaan SMK, perguruan tinggi pelaksana dan sekolah kejuruan, pada komponen input institusi pelaksana merupakan perguruan tinggi yang memiliki program studi yang dibutuhkan di sekolah kejuruan serta mampu menyediakan peserta dengan program studi yang sesuai dengan program keahlian di sekolah kejuruan yang menjadi sasaran, pada komponen proses menunjukan adanya living cost peserta yang kurang mencukupi serta waktu pelaksanaan yang kurang optimal dikarenakan kurang sesuai dengan tahun ajaran sekolah, dan dari komponen product menunjukan bahwa semua peserta telah memberikan manfaat bagi sekolah dalam pelaksanaan program pembelajaran di sekolah baik aspek teaching maupun nonteaching.

---

This study aims to analyze the implementation of vocational education assistance program administration by taking a case study at the University of March, Surakarta using CIPP Model (Context, Input, Process, Product). Subjects were Officer Directorate of Vocational, program coordinator at the University, Lecturer of the field supervisor, treasurer of the program, program participants, principals and teachers officials. The results show the components of the relevance and context of the strong relationship between the mentoring program with the aim of the stakeholders involved, namely the Directorate of vocational school, college and vocational school executive, the input component of the implementing institutions are universities that have courses that are needed in schools vocational and able to provide participants with an appropriate program of study with expertise in vocational education programs that are targeted, the component indicates the presence of living cost as well as those who lack sufficient implementation time is less than optimal due to lack of fit with the school year, and the product of the components showed that all participants have provided benefits to schools in the implementation of learning programs in both school and non-teaching aspects of teaching."

"Program pendidikan inklusif merupakan salah satu program pendidikan yang diadakan oleh Pemerintah di Indonesia. Program pendidikan inklusif ini bertujuan untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan layak kepada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009. Hal ini yang mendorong dilakukannya penelitian ini yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan inklusif di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Jakarta Rumpun Perhotelan dengan merujuk teori model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) Stufflebeam (2003). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pendidikan inklusif di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Jakarta Rumpun Perhotelan belum berjalan baik sampai saat ini karena sekolah-sekolah tersebut belum melaksanakan sesuai dengan konsep pendidikan inklusif yang ada. Berdasarkan analisis, evaluasi pelaksanaan program pendidikan inklusif dapat dinyatakan tidak sesuai. Ketidaksesuaian tersebut bisa dilihat dari 18 indikator, SMKN 24 Jakarta terdapat 8 indikator yang sudah sesuai, sedangkan 10 indikator tidak sesuai. SMKN 32 Jakarta terdapat 10 indikator yang sudah sesuai, sedangkan 8 indikator tidak sesuai. SMKN 60 Jakarta terdapat 8 indikator yang sudah sesuai, sedangkan 10 indikator tidak sesuai. SMKN 32 Jakarta lebih baik dibandingkan dua sekolah lainnya, hal ini dikarenakan SMKN 32 Jakarta memiliki Guru Pendamping Khusus (GPK) dan adanya fasilitas sarana dan prasarana untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tuna rungu. Sedangkan kedua sekolah lainnya, yaitu SMKN 24 Jakarta dan SMKN 60 Jakarta tidak memilikinya.

---

An inclusive education program is one of the education programs as a policy of Indonesian Government. This inclusive program purposes to give high qualified and worthy education to children with special needs as same as regulation of the Minister of National Education Number 70, 2009. Based on this regulacy, this research purpose to evaluate the implementation of the inclusive education program in Vocational High School Jakarta especially for Department of Hospitality by referring to evaluation model theory of CIPP (Context, Input, Process, Product) Stufflebeam (2003). Approachment method which had been used for this research is post-positivist by collecting the qualitative data techniques by doing in-depth interview, observation, and literature review. The Result of this research shows that the implementation of an inclusive education program in Department of Hospitality Vocational High School Jakarta are not accordance with the regulation mandatory. Based on the analysis, evaluation had been done, program has not been done properly as it supposed to be. The discrepancy can be seen from 18 indicators, SMKN 24 Jakarta there are 8 indicators that are already suitable, while 10 indicators are not suitable. SMKN 32 Jakarta, there are 10 indicators that are suitable, while 8 indicators are not appropriate. There are 8 SMKN Jakarta 60 indicators that are already suitable, while 10 indicators are not appropriate. SMKN 32 Jakarta is better than the two other schools, this is because SMKN 32 Jakarta has Special Assistance Teachers and the availability of facilities and infrastructure for deaf children with special needs. Whereas the two other schools, namely SMKN 24 Jakarta and SMKN 60 Jakarta, do not have it."