Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Advokat dalam menjalankan praktek profesi nya dapat melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi klien. Sehubungan dengan hal tersebut, maka timbul pertanggungjawaban perdata dari advokat kepada kliennya. Permasalahan yang perlu dijawab dalam kaitan dengan pertanggungjawaban tersebut antara lain apakah yang menjadi dasar dari perta ggung jawaban perdata, bagaimanakah hubungan dan kewajiban dari advokat kepada kliennya dan bagaimana pula pelaksanaan pertanggungjawaban perdata dari advokat kepada kliennya. Guna menjawab permasalahan tersebut di atas maka tulisan ini dibuat . Tulisan ini disusun melalui pelaksanaan penelitian secara normatif/kepustakaan dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Dasar dari pertanggungjawaban perdata ialah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Hubungan hukum terjadi antara advokat dengan kliennya. Hubungan ini terwujud baik melalui perikatan yang bersumber dari perjanjian maupun dari perikatan yang bersumber dari Undang-Undang. Advokat memiliki sejumlah kewajiban kepada kliennya antara lain melakukan usaha terbaik dan memberikan hasil terbaik, bekerja secara teliti dan hati-hati, menjaga kerahasiaan dan menghindari konflik kepentingan, menjaga kompetensi keahlian dan memelihara komunikasi. Pertanggungjawaban perdata dari advokat atas wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukannya yang telah merugikan klien dilaksanakan dengan cara membayar ganti rugi yang ditanggung oleh advokat yang bersangkutan baik sendiri maupun bersama-sama atau yang ditanggung oleh pihak ketiga yaitu asuransi tanggung gugat profesional. Advokat yang dalam menjalankan praktek profesinya telah melakukan kesalahan dan karenanya timbul kerugian kepada klien akan memikul pertanggungjawaban perdata kepada kliennya tersebut. (MMS)"

"Buku ini tidak hanya berguna bagi calon advokat dan para mahasiswa fakultas hukum, tetapi juga bagi siapa saja yang tertarik mendalami seluk beluk keadvokatan khususnya dan hukum umumnya. Adapun materi yang dibahas dalam buku ini adalah, sebagai berikut: pengertian advokat dan sejarah organisasi advokat ; pendirian PERADI sebagai organisasi advokat berdasarkan UU No. 18 tahun 2003, kepangkatan advokat, kode etik advokat dan undang-undang advokat, hak imunitas dan pemanggilan advokat."

"Eksistensi profesi Advokat secara praktek telah dikenal dari sejak jaman pemerintah Hindia Belanda sampai masa kemerdekaan hingga pemerintah Orde Baru berkuasa. Akan tetapi eksistensi profesi Advokat tersebut tidak diatur secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri melainkan hanya terdapat pada pasal-pasal pada peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang bantuan hukum. Tidak seperti profesi hukum lain Polisi, Jaksa dan Hakim dimana ketiga profesi hukum tersebut keberadaannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.Memasuki masa reformasi, Indonesia telah mengalami 4 (empat) tahap perubahan UUD 1945. Perubahan secara signifikan adalah dianutnya secara tegas prinsip negara berdasar atas hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip negara hukum, peran serta fungsi Advokat merupakan hal yang sangat penting dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat serta turut serta menciptakan lembaga peradilan yang bebas dari campur tangan pihak lain.Sejalan dengan usaha mewujudkan prinsip negara hukum maka telah disahkan Undang-undang Nomor 1B Tahun. 2003 tentang Advokat, yang memberikan legitimasi bagi Advokat dalam menjalankan profesinya sekaligus menjadikan profesi Advokat sejajar dengan penegak hukum lain. Advokat mempunyai fungsi memberikan jasa hukum di bidang litigasi dan non litigasi. Dibidang litigasi khususnya dalam perkara pidana, Advokat dapat mewakili klien sebagai kuasa di Pengadilan untuk memberikan keterangan dan kejelasan hukum dalam persidangan dari tahap pemeriksaan Polisi sampai pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam perkara perdata Advokat dapat mewakili pihak yang berperkara, tetapi hal yang sangat penting adalah Advokat dapat mendamaikan pihak yang berperkara sebelum perkara dibawa ke pengadilan.Di bidang non litigasi Advokat dapat memberikan konsultansi kepada perseorangan atau badan hukum swasta lainnya. Advokat Asing yang bekerja pada Kantor Advokat Indonesia, berstatus sebagai karyawan atau tenaga ahli bidang hukum asing, dan hanya dapat memberikan jasa hukum dibidang non litigasi dan wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan, penelitian hukum selama 120 jam setiap tahun. Dengan diberlakukan Undang-Undang Advokat, menjadikan peran negara atau pemerintah bersifat statis, karena seluruh penyelenggaraan kepentingan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Karena itu Undang-Undang Advokat perlu direvisi dan dibentuk Komisi Independen yang bertugas untuk rekruitmen dan pengawasan terhadap Advokat."