Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang hidup di dalam suatu masyarakat, hukum adat memiliki karakteristik tersendiri, setiap ada pelanggaran adat, maka pemulihannya bertujuan untuk menciptakan keharmonisan kembali lingkungan yang telah tercemar karena pelanggaran adat tersebut. Salah satu daerah yang masih memberlakukan hukum adat adalah Bali, ada beberapa kasus dengan nuansa adat di sidang bukan dengan cara persidangan adat. Hal ini membuat aparat penegak hukum harus lebih berhati-hati dalam menerapkan hukum yang dikenakan terhadap terdakwa.Pada dasarnya pemberlakuan hukum adat masih berdasarkan pada Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil (LN. Tahun 1951 Nomor 9, TLN. Nomor 81). Namun kedepan dalam rangka Pembaharuan hukum pidana Nasional (khususnya dalam pembaharuan hukum pidana materiil) pada Rancangan KUHP telah dimasukkan pengakuan tentang berlakunya hukum adat, yaitu mengenai masalah pemenuhan sanksi pidana adat.Aparat penegak hukum setuju akan adanya sanksi pemenuhan kewajiban, dengan alasan dengan dilakukannya sanksi adat, maka keharmonisan antara masyarakat telah dapat terpenuhi. Lembaga yang menangani masalah hukum adat adalah sangkepan atau musyawarah adat, sedangkan aparat penegak hukum yang menjalankan kewajibannya dalam suatu Sistem peradilan pidana nasional baru berjalan setelah sangkepan adat dilaksanakan, dan Para pihak menghendaki adanya ketetapan melalui pengadilan negeri. Namun hal ini hanya berlaku untuk masalah yang menyangkut hak individual."

"Imigrasi sebagai institusi pemerintah yang bertugas dalam hal ihwal keluar masuknya orang dan pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia berkewajiban untuk membendung dampak negatif dari peningkatan lalu lintas orang antar negara akibat dari arus globalisasi, Seperti munculnya Trans Organized Crimes (TOC) dan imigran ilegal. Salah satu cara yang dapat ditempuh yaitu dengan mengoptimalkan fungsi penegakan hukum.Berdasarkan hal diatas, penulis melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan pemberian sanksi pelanggaran hukum keimigrasian. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori George Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor yaitu: Birokrasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, data kuantitatif tidak dijadikan sebagai landasan pembenar namun hanya sebagai pendukung data kualitatif saja, penelitian ini melibatkan 9 (sembilan) pejabat imigrasi (pejim) sebagai informan yang bertugas dibagian pengawasan dan penindakan Divisi Keimigrasian Kanwil Departemen Hukum Dan HAM Jateng.Berdasarkan hasil penelitian, implementasi pemberian sanksi pelanggaran hukum keimigrasian belum optimal karena belum adanya aturan pelaksanaan yang jelas tentang jenis pelanggaran yang harus diselesaikan melalui tindakan yudisial dan tindakan keimigrasian, belum adanya keinginan yang kuat dari pejabat imigrasi untuk menerapkan sanksi melalui tindakan yudisial, dan minimnya pelatihan.Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi dalam upaya penegakan hukum keimigrasian khususnya ketepatan pemberian sanksi terhadap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing.

---

Immigration as commisioned governmental institution in the case of about exit entry of people and foreigner observation in region of Republic Of Indonesia is obliged to barricade the negative impact from make-up of traffic of inter-states people of effect globalization current, Like appearance of Trans Organized Crimes ( TOC) and immigrant ilegal. One of way of which can be gone through by that is optimal of function is straightening of law.Based on the condition, the writer doing the research about the implementation gift of Sanction of Immigration Transgression. The theory that is used in this research is from George Edwards III. He said that the succeed implementation of public polic is influenced by four factors, such as communication, resources, disposition, and bureaucracy structure.The research methods that the writer uses are qualitative method and quantitative method. The writer involves nine immigration officers as an informant. All of thoose immigration officers will be on duty in controlling and implementing section of Departement of Law and Human Right the Central of Java.Based on the research result, the implementation of immgration policy grant related to violation punishment is not optimizing yet. It happens because of there is no clear regulations abaut the kinds of violation that should be finished throught the judicial action and immigration action. There is no reaction or desire from immigration officer to apply the punishment throught the judicial action, and less training.The writer hopes that this research result will give new point of view to the Directorate General of Immigration about the effort of immigration law enforcement, especially for punishment grant related to the immigration trespassers that is done by foreigner."

"Upaya menegakkan hukum dilakukan dengan gencar tanpa memperhitungkan sifat UULH sebagai "kaderwet" yang perlu penjabaran lebih lanjut dalam seperangkat peraturan perundang-undangan lingkungan. Di samping itu, menghadapi masalah lingkungan yang relatif baru, kemampuan aparat penegak hukum kurang pula dipersiapkan. Kenyataan bahwa aparat penegak hukum yang bergelar Sarjana Hukum pada masa studinya di Fakultas Hukum belum pernah mendapat bekal mata kuliah Hukum Lingkungan tidak disadari sebagai kendala, apalagi penegakan hukum terhadap UULH lebih ditekankan kepada aspek pidananya (represif). Masalah lingkungan yang kompleks yang memerlukan persyaratan pembuktian ilmiah (scientific proof) dalam prosedur perkara belum pula dipahami oleh penegak hukum. Mudah dipahami apabila kemampuan yang "kurang" akan menjadi kendala bagi penegakan hukum pidana lingkungan. Apalagi masalah lingkungan yang kompleks memerlukan persyaratan pembuktian ilmiah (scientific proof) yang menuntut pemahaman dan penguasaan oleh pihak aparat penegak hukum yang bertugas dalam bidang penegakan hukum pidana lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah menemukan jawaban dari permasalahan sebagaimana telah dirumuskan di atas, yaitu di samping mengetahui sejauh manakah peranan sanksi pidana yang ada dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1982 dan sampai sejauh manakah penerapan sanksi pidananya, juga untuk mengetahui hambatan-hambatan apakah yang ada dalam proses penerapan sanksi pidana dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif dengan menggunakan tinjauan literatur dan penelitian lapangan. Penentuan daera sampel dilakukan dengan purposive random sampling dengan subyek penelitian Kejaksaan Agung RI, MABES POLRI, Pengadilan Negeri Sidoarjo. Analisis data secara kualitatif."

"Pidana denda merupakan sanksi pidana yang tergolong tua. Beberapa negara dalam pelaksanaannya pada awalnya bersifat keperdataan, karena berhubungan dengan ganti kerugian. Pada perkembangan selanjutnya pidana denda tidak lagi berhubungan dengan ganti kerugian, melainkan menjadi sanksi pidana.Perkembangan teori pemidanaan mulai dari teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan mencari jawaban atas kebaradaan dan tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan kepada pelaku kejahatan yang awalnya sebagai balasan atas tindak pidana yang telah dilakukan kemudian berkembang menjadi penjatuhan pidana, seyogyanya memberikan manfaat baik kepada masyarakat maupun kepada pelaku kejahatan. Perkembangan teori pemidanaan ini kemudia.n menjadi penyebab berkembangnya pidana denda.Pada perkembangan, Di Indonesia Pidana denda semakin banyak dipergunakan sebagai ancaman sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan, antara lain adalah pada kejahatan psikotropika dan narkotika. Akan tetapi, pencantuman ancaman pidana denda tersebut adalah untuk memperberat ancaman sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Hal ini karena ancaman pidana denda merupakan kumulatif dari ancaman sanksi pidana penjara, sehingqa dengan demikian penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan narkotika dan psikotropika adalah pidana penjara dan pidana denda.Bukti lain pidana denda berkembang pesat di Indonesia adalah bahwa dalam rancangan KUHP juga banyak menggunakan ancaman pidana denda sebagai alternatif pemidanaan selain pidana penjara. Pengaturan mengenai pidana denda dalam rancangan KUHP mengatur ancaman pidana denda secara kategori, mengatur sistem penerapan sanksi pidana denda, mengatur batas waktu dan cara pembayaran denda, serta mengenai tindakan paksaan serta pedoman penjatuhan pidana denda. Pidana denda akan semakin sering diterapkan karena semakin dipandang sebagai sanksi pidana yang mampu memenuhi tujuan pemidanaan, yaitu bukan untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, melainkan untuk pencegahan, pembinaan dan penyelesaian konflik."