"Praperadilan merupakan suatu kewenangan dari Pengadilan
Negeri untuk memeriksa dan memutus (bukan mengenai pokok
perkara) tentang keabsyahan penangkapan, penahanan, penghentian
penyidikan, penghentian penuntutan dan memutus permintaan ganti
kerugian dan rehabilitasi yang perkara pidananya tidak
dilanjutkan ke sidang Pengadilan Negeri. KUHAP tidak mengatur
secara tegas mengenai adanya kemungkinan upaya hukum kasasi
terhadap putusan praperadilan. Namun sejak berlakunya UU No. 5
Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung di dalam Pasal 45A disebutkan
bahwa putusan praperadilan merupakan perkara yang dikecualikan
dari perkara-perkara yang dapat diajukan kasasi. Adapun
permasalahan mulai timbul, manakala Hakim praperadilan memberi
putusan melebihi batas wewenangnya atau Hakim salah dalam
menerapkan hukum. Hal inilah yang terjadi dalam perkara
praperadilan PT. Newmont Minahasa Raya (yang terjadi setelah UU
No. 5 Tahun 2004 berlaku) dan perkara Ginanjar kartasasmita
(yang terjadi sebelum UU No. 5 Tahun 2004 berlaku) sebagai
perbandingan. Kemudian timbul permasalahan dapatkah diajukan
kasasi terhadap putusan praperadilan tersebut. Ternyata
Mahkamah Agung menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang
diajukan, dengan alasan bahwa sebagai Pengadilan Negara
Tertinggi MA wajib memeriksa dan memutus permohonan kasasi
yang diajukan terhadap putusan pengadilan yang berada di
bawahnya yang nyata-nyata salah dalam menerapkan hukum atau
Hakim melebihi batas wewenangnya. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa dalam praktik peradilan, masih dimungkinkan
upaya hukum kasasi terhadap putusan praperadilan, namun
sifatnya kasuistis, yaitu apabila putusan praperadilan melebihi
batas wewenang atau salah dalam menerapkan hukum. Skripsi ini
akan mengulas mengenai upaya hukum kasasi terhadap putusan
praperadilan, baik menurut teori maupun penerapannya dalam
praktik peradilan di Indonesia, serta hendak menganalisis
putusan Mahkamah Agung RI No. 190 K/Pid/2005 tanggal 15 Maret
2005 (kasus praperadilan PT. NMR) dan putusan Mahkamah Agung RI
No. 35 K/Pid/2002 Tanggal 6 Maret 2002 (kasus praperadilan
Ginanjar)."
