Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Suatu kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa banyak anak-anak yang didunia terutama di Indonesia yang memiliki kehidupan sulit dan anak-anak seperti itu yang membutuhkan perhatian khusus dari masyarakat maupun dari Pemerintah.Pengangkatan Anak adalah salah satu solusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi anak-anak, sekaligus merupakan lembaga yang dapat melindungi dan mensejahterahkan anak.Dalam kenyataannya bahwa proses pengangkatan anak tidak selalu mulus sesuai aturan yang telah ada karena semakin berkembang segala aspek dalam kehidupan masyarakat maka mendorong masyarakat untuk mencari jalan termudah untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan melegalkan segala cara. Hal yang paling nyata adalah prosedur pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Dumai tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam SEMA No.6 Tahun 1983 pada saat permohonan pengangkatan anak bernama Vivi Yanti oleh orang tua angkatnya dan selaku ibu kandung dari Vivi Yanti yakni Doriani Nainggolan menganggap pengangkatan anak tersebut kurang sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang ditelah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan mengenai pengangkatan anak maka Penetapan Pengadilan Negeri Dumai tersebut diajukan keberatan dengan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan alasan-alasan bahwa hakim Pengadilan Negeri Dumai telah salah dalam menetapkan permohonan pengangkatan anak karena surat-surat yang diajukan bukan surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada itikad baik dari orang tua angkat dan ayah kandung Vivi mengenai status kewarganegaraan Vivi dengan cara menutupi hal tersebut pada saat permohonan pengangkatan anak yang mana seharusnya Vivi adalah warga negara Malaysia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan pengangkatan anak tidak tercapai karena adanya penyelundupan hukum mengenai identitas dan status kewarganegaraan anak angkat sehingga Mahkamah Agung membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Dumai tersebut.Melalui putusan Mahkamah Agung RI ini dapat dianalisis sejauh mana kekuatan pertimbangan putusan Mahkamah Agung RI serta membuktikan bahwa apa yang didalilkan Doriani Nainggolan adalah terbukti beralasan dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sehingga penulis menyarankan agar Hakim lebih teliti dalam memperhatikan surat-surat yang diajukan pada saat permohonan pengangkatan anak dan melakukan sosialisasi oleh lembaga-lembaga dari kampus mengenai syarat-syarat dan prosedur pengangkatan anak didaerah-daerah.

---

It is a reality in people's lives that many children in the world especially in Indonesia, have a hard life and they need special attention not only from the society and but also from the government. Adopting children is one of the solutions to solve the problems facing the children, at once, it can be the institution that can protect and increase their welfare. In fact that the adoption process is not always be smooth based on the existed rules, because of the continual development of social life, it is encouraging people to seek the easiest way to achieve something that they want by legalizing all means.

The most obvious is the procedure of adoption in the District Court Dumai where it is not accordance to those specified in the SEMA No.6 of 1983, at the time of application for the adoption of a child named Vivi Yanti by his adoptive parents, and as the mother of Vivi Yanti namely Doriani Nainggolan consider adoption is less in accordance with the procedures and conditions stipulated by the Regulations, then the mother filing an objection for the verdict of Dumai District Court and appeal to the Supreme Court with the reasons that the District Court Dumai been mistaken in setting up child adoption application because the letters are not the letter which issued by the competent authority and there is no good faith from the adoptive parents and birth father of Vivi in term of the status of nationality in a way to cover it at the time of application for adoption where the Vivi’s nationality supposed to be Malaysian citizenship.

Therefore it can be concluded that the implementation of child adoption procedure is not achievable because of the smuggling law on identity and citizenship status of foster children so that the Supreme Court overturned the District Court stipulation of Dumai District Court. Through this Supreme Court decision, it can be analyzed the extent to which strength considerations Supreme Court ruling and proves that what is postulated Doriani Nainggolan is proved reasonable and justified by the Supreme Court Justices, so the authors suggest that more rigorous in its attention to letters filed at the time of application for adoption and information dissemination by the institutions of the campus on terms Conditions and procedures for child adoption in the regions."

"Kewarganegaraan merupakan bagian dari hak dasar setiap individu yang keberadaannya dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Karena itu ketentuan hukunm tentang kewarganegaraan merupakan tuntutan logis dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan undang-undang kewarganegaraan selain memunculkan dimensi pengaturan hak kewarganegaraan juga menentukan dimensi kepastian hukunl status kewarganegaraan setiap orang. Berdasarkan peraturan kewarganegaraan Indonesia yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Pasal 17 huruf (k), seorang warga negara Indonesia yang telah,bertempat tinggal di luar negeri dalam daktu lima tahun berturut-turut tanpa menyatakan diri untuk tetap menjadi warga negara Republik Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia akan kehilangan status kewarganegaraan Indonesianya. Dengan hilangnya kewarganegaraan Indonesia yang apabila tidak diikuti dengan dimilikinya kewarganegaraan barn akan menimbulkan dampak yang berat yaitu hilangnya perlindungan dari negara sehingga timbul pertanyaan bagaimana dengan pencabutan kewarganegaraan tersebut apakah hak asasi. manusia telah dilanggar? dengan hilangnya kewarganegaraan tersebut, bagaimana perlindungan yang diberikan negara terhadap WNI khususnya_ yang berada diluar negeri- Dalam berbagai kasus misalnya apa yang dialami oleh warga negara Indonesia yang bekerja diluar negeri yang sering kali dalam kondisi tidak 'bebas atau karena paksaan keadaan bekerja tanpa izin dinegara lain untuk dapat setiap saat menyatakan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri. Bukan hanya itu, bagi warga negara Indonesia yang telah memiliki Surat Akuan Pengenalan (SAP), yang dapat di identikan sebagai paspor, sesuai aturan dari Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 pasal 17 huruf (j) dapat pula mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan. Namun Karena kehilangan kewarganegaraan itu tidak disertai dengan kepemilikan kewarganegaraan Malaysia, maka kehilangan kewarganegaraan akan mengakibatkan warga negara Indonesia tersebut menjadi tanpa kewarganegaraan. Meskipun demikian, pengaturan kehilangan kewarganegaraan Indonesia seperti yang diatur dalam pasal 17 huruf (k) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 seharusnya tidaklah serta merta nenghilangkan kewarganegaraan seorang warga negara Indonesia, terutama dalam konteks kealpaan untuk menyatakan kembali kewarganegaraan Indonesia. Walaupun telah diatur beberapa kondisi yang dapat mengakibatkan kehilangan kewarganegaraan Indonesia, secara prinsip undang-undang kewarganegaraan Indonesia tersebut tidak mengenal bahkan mencegah apa yang dinamakan tanpa kewarganegaraan atau stateles S . Yang artinya suatu kehilangan kewarganegaraan Indonesia tidak otomatis terjadi apabila karena kehilangan tersebut seseorang menjadi tanpa kewarganegaraan."

"Wilayah Indonesia yang luas terdiri dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan jumlah populasi Indonesia yang besar sekitar 250 juta orang, bagi para pengedar narkorba adalah pasar yang luar biasa menjajikan. Selain itu posisi strategi Indonesia yang diapit oleh 2 benua dan 2 samudera merupakan pasar yang menjajikan bagi peredaran narkorba. Filosofi hukuman mati pada pelaku kejahatan perdagangan narkotika perlu diterapkan untuk memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkotika. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan dengan exremely grave conserguences, akibat buruk yang dahsyat. Hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman (pidana) terberat yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dan dijatuhkan terhadap mereka yang telah melakukan tindakan pidana yang amat berat. Adanya ancaman hukuman mati terhadap tindak pidana menimbulkan efek jera bagi orang lain serta memberikan ketenangan terhadap korban ataupun keluarga korban"