Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKrisis imigran yang melanda Eropa berdampak pada negara anggota, salah satunya Denmark. Denmark memberlakukan kebijakan dalam Asylum Packet 2016 untuk menghentikan Denmark sebagai negara yang menarik bagi para pencari suaka. Kebijakan Asylum Packet 2016 banyak menuai kontrovesi dengan adanya peraturan ldquo;Jewellery Law rdquo;. Kebijakan ini berkaitan dengan upaya pengendalian sosial dalam masyarakat Denmark. Keadilan dalam proses pembuatan dipertanyakan karena kebijakan ini melanggar hak asasi manusia dan diskiriminasi. Terdapat campur tangan politik sayap kanan dalam pembuatan kebijakan dan penyebaran stigma negatif imigran. Adapun pada perspektif multikulturalisme, hal ini menjadi penghambat proses integrasi, apabila pada prakteknya masyarakat dominan di Denmark tidak dapat mengakomodir fasilitas dan kebutuhan minoritas. Kymlicka menetapkan lima karakteristik dan jika kondisi fasilitas ini terpenuhi, maka multikulturalisme dapat dijadikan pilihan dengan risiko yang rendah dan hasil multikulturalisme dapat digunakan untuk mengakomodasi keragaman. Kebijakan ini juga telah menentang ketentuan directive Uni Eropa. Pada sisi lain, kebijakan Asylum Packet 2016 menunjukan bahwa hukum Uni Eropa memiliki kelemahan dan kelonggaran hukum di dalamnya.

---

ABSTRACTImmigrant crisis that hit the European impact on the Member States, including Denmark. Denmark enacted a policy in Asylum Packet 2016 to stop Denmark as an attractive country for asylum seekers. The policy of Asylum Packet 2016 reaps a lot of controversy with the rule of ldquo Jewellery Law rdquo . This policy is concerned with the attempts of social control in Danish society. Justice in thr process of making make it questionable because this policy violates human rights and discrimination. There is a right wing political interference in policy making and the spread of negative stigma of immigrants. As for the perspektive of multiculturalism, it is becoming a barrier to the process of integration, if in practice the dominant society in Denmark can not accommodate the facilities and the needs of minorities. Kymlicka set five characteristics and if the conditions of this facility are met, then multiculturalism can be a low risk choice and multicultural result can be used to accommodate diversity. This policy has also opposed provisions of the EU directive. On the other hand, Asylum Packet 2016 policy indicate that EU law has weaknesses and legal looseness in it. "

"Disinformasi semakin berkembang pesat di tengah-tengah krisis pandemi Covid-19 yang sedang terjadi di masyarakat. Media massa sebagai penyampai informasi fakta berperan penting dalam persebaran disinformasi. Penelitian ini merupakan sebuah kajian pada media massa terkait disinformasi yang beredar selama masa pandemi Covid-19 di tahun 2020 di Denmark, Finlandia, Norwegia, dan Swedia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran media massa di keempat negara tersebut dalam melawan disinformasi terkait Covid-19 sebagai salah satu bentuk bentuk tanggung jawab sosial media terhadap masyarakat. Rumusan masalah yang dimunculkan dalam penelitian ini yaitu mengapa disinformasi merugikan dan bagaimana peran media massa dalam melawan gelombang disinformasi terkait Covid-19 di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis isi. Sementara teknik analisis data yang digunakan yaitu studi kasus dengan mengumpulkan data-data dari media massa yang paling dipercaya di keempat negara tersebut. Teori Hegemoni milik Antonio Gramsci dan Teori Tanggung Jawab Pers digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Untuk melakukan analisis mendalam, penelitian ini akan menggunakan teknik pengambilan sample dengan cara purposive random sampling dengan menentukan 3 media paling dipercaya di Denmark, Finlandia, Norwegia, dan Swedia. Temuan peneliti menunjukkan bahwa media-media massa di keempat negara memiliki mekanisme yang selaras, yaitu dengan memberikan artikel klarifikasi dan edukasi mengenai disinformasi yang menyesatkan. Selain itu, ada pula beberapa media yang memiliki platform pemeriksa fakta seperti Detektor milik media massa DR di Denmark dan Faktisk.no kolaborasi antara VG dan Dagbladet di Norwegia.

---

Disinformation is going rapidly in the midst of covid-19 pandemic since it spread globally. Mass media as provider of true information plays important role in the dissemination of disinformation. This research is a study of mass media regarding disinformation spreaded during covid-19 pandemic 2020 in Denmark, Finland, Norway, and Sweden. This research aims to determine the role of mass media in Denmark, Finland, Norway, and Sweden in dealing with disinformation related to Covid-19 pandemic as the form of social responsibility of the mass media to the society. The research questions that appear on this research, why disinformation is harmful and what the role plays the mass media in countering with Covid-19 disinformation wave in each country? This research uses a qualitative method with content analysis technique. Meanwhile, the data analysis technique used is case study by collecting data from the most trusted mass media outlet in Denmark, Finland, Norway, and Sweden. Antonio Gramsci’s Hegemony Theory and Social Responsibility of mass media is used to answer the research problem. To conduct an in-depth analysis, this research uses a purposive random sampling technique by determine the 3 most trusted media outlet in Denmark, Finland, Norway, and Sweden. The research findings show that mass media in the four countries have similiar mechanism in countering Covid-19 disinformation, by providing clarifying and educational articles regarding disinformation articles. There are also several media that have fact-checking platforms such as Detektor from DR media in Denmark and Factisk.no from collaboration between VG and Dagbladet in Norway."

"Kebebasan pers di Indonesia dijamin dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan kebebasan pers tersebut memberikan kebebasan bagi pers dalam menjalankan profesinya, yaitu untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Namun, tidak jarang para jurnalis melakukan pelanggaran berupa perbuatan melawan hukum dalam menjalankan profesinya. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pertanggungjawaban perusahaan pers terhadap jurnalis yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan perbandingan terhadap Indonesia, Denmark, dan Malaysia. Selain itu, akan dibahas pula mengenai penyelesaian permasalahan perbuatan melawan hukum dalam dunia pers baik di Indonesia, Denmark, dan Malaysia.Pokok permasalahan tersebut dijawab dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menghasilkan kesimpulan bahwa perusahaan pers Indonesia dan Denmark menerapkan doktrin vicarious liability dalam menyelesaikan permasalahan yang dilakukan oleh jurnalis, sedangkan di Malaysia tidak menerapkan doktrin vicarious liability. Hal ini dikarenakan kegiatan pers di Malaysia diawasi dengan ketat oleh pemerintah, maka para jurnalis yang melakukan perbuatan melawan hukum atau setidaknya yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah Malaysia akan mendapat sanksi langsung dari pemerintah. Penyelesaian permasalahan pers di Indonesia dan Denmark dapat diselesaikan melalui Dewan Pers, namun di Malaysia penyelesaiannya dilakukan oleh pemerintah.

---

Freedom of the press in Indonesia is guaranteed in Article 28 F Indonesia's Constitution 1945. Guarantee of freedom of the press also provide freedom for the journalist to do their job such as to seek, obtain, dan disseminate the information to the public. However, journalists often commit an offense of an unlawful act while doing their job. This thesis discusses the corporate responsibility of the press on an unlawful act by the journalist comparing by the cases between Indonesia, Denmark, and Malaysia. Furthermore, this thesis discusses the dispute resolution of an unlawful act of the press in Indonesia, Denmark, and Malaysia.The principal problem is answered by using normative judicial method which brings into conclusion that press company in Indonesia and Denmark apply the doctrine of vicarious liability in solving the problems done by journalists, while in Malaysia do not apply vicarious liability's doctrine. This is because the Malaysian press activites closely monitored by the government, the journalist who commited an unlawful act, or at least who is not in accordance with the Malaysian government's policies is sanctioned directly from the government. Solving problems of the press in Indonesia and Denmark can be resolved through the Press Council, but in Malaysia the government's settle the dispute."