Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 86281 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Djakarta: Indonesia Tunggal, 1961
297.094 7 ISL
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Babahanov, Mufti Zijautdin
297.09 BAB i (2);297.09 BAB i (2)
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Yudio Azzani
"Skripsi ini membahas tentang dampak perubahan sistem pemerintahan dari Uni Soviet ke Federasi Rusia terhadap perkembangan Islam di Rusia. Hasil penelitian membuktikan bahwa perubahan sistem dari sosialisme ke demokrasi membawa perubahan bagi perkembangan Islam di Rusia. Perubahan sistem termasuk perubahan konstitusi yang mengatur tentang keagamaan. Perubahan ini berdampak pada peningkatan populasi umat Islam, infrastruktur keagamaan, penyebaran dan potensi disentegrasi Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitan sejarah. Perubahan sistem ini dibahas dengan teori studi perubahan.

This thesis discusses the impact of government alteration from Soviet Union to Russian Federation about islam development in Russian Federation. The result of this research prove that the alteration system from socialism to democracy led to the islam development in Russian Federation. The alteration system included the change of constitution that organized about religion. The alteration had an impact of islam population, religious infrastructure, the spread and integration potential disintegration. This thesis use the history method. The alteration system will be explain in alteration study theory."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2013
S53019
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Iriani Sophiaan Yudoyoko
1992
JIIS-2-1992-69
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
M. Nur El Ibrahimy
Bandung: Alma'arif, 1955
915.6 MUH t
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ebrinda Daisy Gustiani
"Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui sifat siklus bisnis dari beberapa negara yang menjadi sampel seperti (Arab Saudi, Brunei Darussalam, Indonesia, Iran, Malaysia, Pakistan, dan Turki) maka nantinya dapat diketahui tingkat kesesuaian pembentukan Currency Union di negara-negara tersebut sehingga diharapkan negara-negara tersebut dapat segera mempersiapkan diri. Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menganalisis contemporaneous correlation siklus bisnis di antara negara negara Islam, dalam penelitian ini adalah Arab Saudi, Brunei Darussalam, Indonesia, Iran, Malaysia, Pakistan, dan Turki, Menganalisis pergerakan siklus bisnis, sinkronisasi siklus bisnis, respon siklus bisnis antara negara-negara Islam, kontribusi siklus bisnis, kemungkinan terjadinya currency union pada negara-negara Islam dan menganalisis negara yang siap membentuk currency union.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan multivariate time-series beberapa negara Islam, yaitu: Arab Saudi, Brunei Darussalam, Indonesia, Iran, Malaysia, Pakistan, dan Turki dengan periode rentang waktu (triwulanan) tahun 1995:1 sampai tahun 2010:4. Pada awalnya negara ? negara yang akan menjadi objek penelitian adalah negara- negara yang tergabung dalam OKI, tetapi karena sebagian negara OKI memiliki cakupan wilayah yang kecil, maka jika negara ? negara tersebut diikutsertakan pengaruhnya menjadi tidak signifikan. Oleh karena itu, dipilihlah negara ? negara yang mewakili asia tenggara dan timur tengah. Variabel yang digunakan adalah Gross Domestic Product (GDP) sektor yang dikumpulkan dari CEIC dan IFS. Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian adalah Microsoft Excel 2007 untuk mengelompokkan data kemudian diolah menggunakan program E-views 6.
Berdasarkan analisis contemporaneous correlation siklus bisnis di antara negara negara Islam diketahui bahwa di antara negara-negara Islam terdapat korelasi siklus bisnis yang cukup kuat. Korelasi siklus bisnis yang cukup kuat di antara negara-negara Islam dapat dilihat dari nilai dari matriks korelasi yang signifikan antara lain; Arab Saudi dengan (Brunei Darussalam, Iran dan Malaysia), Brunei Darussalam dengan (Iran dan Malaysia), Indonesia dengan (Iran, dan Turki), Iran dengan Malaysia, dan Malaysia dengan Turki. Hal ini menggambarkan bahwa pembentukan currency union di negara-negara Islam memungkinkan terjadi mengingat siklus bisnis yang semakin tersinkron dapat mengurangi biaya akibat asimetris shock. Negara yang memiliki pergerakan siklus bisnis yang sama atau berbarengan adalah antara Arab Saudi dengan Brunei Darussalam dan antara Indonesia dengan Turki.
Pembentukan OCA di negara-negara Islam dapat dimungkinkan karena memiliki siklus bisnis yang cenderung simetris sehingga akan mengurangi cost akibat pembentukan OCA. Berdasarkan analisis Decomposition of Forecasting Error Variance dapat disimpulkan bahwa negara-negara Islam yang sangat memenuhi kandidat untuk OCA adalah Arab Saudi, Iran, Pakistan dan Turki. Hal ini dapat dijelaskan bahwa saat ini negara-negara tersebut sudah menggunakan sistem ekonomi yang sama yaitu sistem ekonomi syariah yang berbeda dengan Indonesia dan Malaysia yang masih menggunakan sistem ekonomi kapitalis.

The purpose of this study was to determine the nature of the business cycle from several countries into the sample as (Saudi Arabia, Brunei Darussalam, Indonesia, Iran, Malaysia, Pakistan, and Turkey) will later be known to the suitability of the formation of Currency Union in those countries so that these countries are expected to be immediately prepared. Stages are conducted in this study is to analyze contemporaneous correlation of business cycles among the countries of Islam, in this study are Saudi Arabia, Brunei Darussalam, Indonesia, Iran, Malaysia, Pakistan, and Turkey, to analyze the movement of business cycles, business cycle synchronization, the response cycle business among Islamic countries, the contribution of the business cycle, the possibility of currency union in Islamic countries and analyze the state who are ready to form a currency union.
The types of data used in this research is secondary data which is a multivariate time-series some Islamic countries, namely: Saudi Arabia, Brunei Darussalam, Indonesia, Iran, Malaysia, Pakistan, and Turkey with a period of time span (quarterly) in 1995:1 until in 2010:4. At first the country - a country that would become the object of research are the countries who are members of the OIC, but because of some OIC countries have a small coverage area, then if the country - the country included the effect becomes insignificant. Therefore, the chosen countries - countries that represent the southeast asia and middle east. Variable used is the Gross Domestic Product (GDP) sectors were collected from the CEIC and IFS. The software used in research is Microsoft Excel 2007 to classify the data was processed using the program E-views 6.
Based on the analysis of contemporaneous correlation of business cycles among the countries of Islam is known that among the Islamic countries there is a correlation of business cycles are sufficiently strong. Correlation of business cycles is quite strong among the Islamic countries can be seen from the value of a significant correlation matrix, among others; Saudi Arabia (Brunei Darussalam, Iran and Malaysia), Brunei Darussalam (Iran and Malaysia), Indonesia with (Iran, and Turkey), Iran and Malaysia, and Malaysia with Turkey. This illustrates that the formation of currency union in Islamic countries allow happen to remember that the more synchronized business cycles can reduce costs due to asymmetric shock. Countries that have the same movement of business cycles or concurrent with Saudi Arabia is between Brunei Darussalam and between Indonesia and Turkey.
The establishment of the OCA in Islamic countries can be made possible because they have business cycles that inclined symmetrical so it will reduce the cost due to the formation of the OCA. Based on the analysis of Forecasting Error Variance Decomposition can be concluded that the Islamic countries are very much on the candidates for the OCA is Saudi Arabia, Iran, Pakistan and Turkey. This can be explained that currently these countries are already using the same economic system of the Islamic economic system is different from Indonesia and Malaysia are still using the capitalist economic system.
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011
T29911
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
L. E. Hakim
Djakarta : Bulan Bintang , 1955
342 HAK k
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Retno Listyarti
"Gerakan perempuan di Republik Islam Iran terbilang lebih maju dibandingkan negara-negara Islam lainnya di Timur Tengah. Meski mengalami banyak hambatan mulai dari tafsir agama maupun budaya etnis serta kebijakan pemerintah, namun kenyataannya gerakan perempuan di Iran dapat tumbuh dan berkembang, bahkan muncul banyak tokoh¬tokoh perempuan Iran yang eksistensinya diakui masyarakat internasional. Tesis ini mencoba mengungkap tumbuh dan berkembangnya gerakan Perempuan di Republik. Islam Iran dan faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya gerakan Perempuan pasca revolusi Islam Iran, mulai dari tokohnya, tuntutannya, model gerakannya, dan perubahan kebijakan pemerintah yang adil terhadap perempuan.
Terdapat tiga (3) fase dalam menggambarkan gerakan perempuan di Iran pasca kemenangan revolusi Islam Fase pertama, sepuluh tahun pertama pasca revolusi Islam (1979-1989)--di era pemerintahan Ayatullah Khomeini- menghasilkan berbagai peraturan yang bias jender. Misalnya peraturan yang melarang jabatan hakim bagi perempuan, dengan alasan wanita lebih emosional dan irasional. Pada era ini, sudah mulai muncul oposisi gerakan perempuan Iran yang melakukan perlawanan terhadap berbagai kebijakan yang merugikan hak-hak kaum perempuan dan korban kekerasan.
Fase 2 : Sepuluh tahun kedua (1989-1999) pasca revolusi islam terjadi perubahan terhadap berbagai peraturan yang bias jender-peraturan tersebut secara bertahap mulai direvisi. Sehingga 11 tahun setelah revolusi islam, pemerintah mencabut pelarangan hakim perempuan di Iran. Pada era ini, pemerintahan Iran juga membuat kebijakan yang menjamin hak-hak reproduksi Perempuan. Perempuan Iran sudah ada yang menjadi anggota parlemen, bahkan ada yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan. Hal ini tentunya dampak signifikan dari jaminan pelaksanaan hak atas pendidikan rakyat
Fase 3 : Sepuruh tahun ketiga (1999 s.d sekarang, pada fase ini, banyak perempuan --baik secara individu-maupun berkelompok terus memperjuangkan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi di Iran. Mereka yang kemudian menciptakan model gerakan perempuan di Iran. Model yang dikembangkan adalah: Pertama, tuntutan yang diajukan kaum perempuan didominasi oleh persamaan hak-hak perempuan dan perlindungan hak anak; kedua, tuntutan merevisi hukum keluarga di Iran karena banyak yang mengabaikan hak perempuan dan anak-anak, terutama hukum yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian dan implikasinya; ketiga, menyuarakan gagasan bahwa HAM universal tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal-hal yang sudah jelas di atur dalam Al-Quran., misalnya hak waris yang berbeda antara laki-Iaki dan perempuan, & kewajiban menggunakan jilbab, tidaklah menjadi bagian yang mereka gugat. Inilah yang membedakan gerakan perempuan barat dengan gerakan perempuan di Iran, di Iran gerakan perempuannya justru menyakini banyak pihak bahwa ajaran Islam dan hukurn Islam tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM universal.
Dalam tesis ditemukan faktor-faktor yang mendorongnya terjadi perubahan kebijakan di Iran terhadap Perempuan dan yang secara signifikan juga telah mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya gerakan Perempuan di Republik Islam Iran. Faktor pertama adalah meningkamya pendidikan; dan Faktor yang kedua adalah Perubahan politik di dalam negeri karena munculnya kesadaran dan tafsir hukum Islam yang tidak di dasari budaya patriarki. Selain itu ada temuan yang menarik, ternyata perempuan-perempuan Iran yang terusir dari negeri Iran karena menolak kebijakan pemerintah tetap bisa berhubungan dengan organisasi perempuan dalam negeri Iran, atau tetap bisa rnemberikan informasi berkaitan dengan perkembangan Iran. Faktor ketiga, Munculnya tokoh-tokoh perempuan Iran yang berani melawan kondisi sosial politik dan sosial budaya di Iran, mereka berjuang sesuai dengan latar belakang keahliannya. Toko-h¬tokoh tersebut berupaya menegakan HAM dan demokrasi di negerinya. Faktor keempat, ada faktor lain, yaitu munculnya kesadaran Para Mullah & pemimpin Iran bahwa ajaran Al Quran senantiasa mengikuti perkembangan jaman dan kitab tersebutlah yang menjadi dasar islami bagi konstitusi Iran, sehingga pemerintah pun mau melakukan telaah kembali bagi kebijakan-kebijakan pemerintahan Iran yang bias jender. Faktor kelirna, Faktor sosial budaya masyarakat yang menghormati perempuan mulia dalam sejarab Islam, mis. putri Rasullah SAW - Fatimah Az Zahra- dimana kemuliaan Fatimah, perilakunya yang santun, lemah lembut, pintar, berani dan bijak, dijadikan doktrin nilai-¬nilai yang dianut masyarakat Iran dan terinternalisasi dalam budaya masyarakat. Nilai¬nilai ini berisi ajaran agar kaum laki-laki dan perempuan saling menghargai, menghormati, memahami hak dan kewajibannya masing-masing.

Women movement in Islamic Republic of Iran admitted more developed than Islamic countries in Middle - East. Though, obtaining many obstructions starting from exegesis, ethnic culture to government policy; in fact that women movement in Iran can grow and develop, moreover many Iran female figures emerge whose existence admired by the world. This Thesis tries to uncover the growth and the development of women movement in Islamic Republic of Iran and some factors affecting its development in the post - Islamic revolution of Iran, starting from the figures, the demands, the movement form and the changes of government policy which is fair towards women.
There are three phases in describing women movement in Iran in the post - victory of Islamic revolution. In the first phase, first decade of the post . Islamic revolution (1979-1989) in the era Ayatollah Khomeini authority causing many regulations which were obscure in gender. For instance, the regulation which forbade the position of judge for women with the reason that's women admired more emotional and irrational. In the era, Iran women movement had emerged as opposing against some regulations causing disadvantages for women right and authority victim.
In the second phase: second - decade (19894999) of the post - Islamic revolution, there were many changes for several regulations which were obscure in gender- those were gradually revised. After eleven years in Islamic revolution, Iran government withdrew prohibition for women judge. In the era, Iran government also withdrew the policy protected reproduction right for women. Iran women became member in parliament; even there were some occupied strategic position in government. This matter was definitely significant effect from the guarantee of applying the right for citizen education.
In the third phase: third - decade (1999- ....) , many women both individually or in group keep on struggling the human right and democracy in Iran. And they create women movement form there. The form developed as follows; firstly, the demands they ask are dominated with the equality of women right and the protection of children right; secondly, the demand to revise family rules in Iran as they ignored more the right of women and children, mainly the rules dealing with marriage, divorce and its implications; thirdly, declaring ideas of universal human right which is not against Islamic laws. Those matters which are obviously regulated in Al- Qur'an, for example heritage right differing women and men, and the obligation for using veil are not a part to be claimed. This thing makes a difference among women movement in Iran and west countries; in Iran, the women movement believes that Islamic law is not against to the principles of universal human right.
The third factor, many women figures emerge who bravely fight social-political condition and social-culture in Iran, they fighting line with their competence background.. Those figures make an effort to uphold the human right and the democracy there.
The forth factor, the awareness of mullahs and Iran leaders raise up as they understand that Al - Qur'an continually follows the development and the holy book becomes the Islamic basic for Iran constitution, so that the government study further the Iran government policies which are obscure in gender
The fifth factor, social- cultural factor in society giving respect to magnificent women in Islamic history, e.g Fatimah Az Zahra- the daughter from Rasullah SAW , her nobility,her politeness, her gracefulness, her brilliance, her courage and wisdom, can be doctrinal values followed by Iran society and internalized into culture society. These values consist of the knowledge teaching men and women should respect each other and understand the right and the obligation.
"
2007
T20706
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indah Putri Indriany
"Abdurrahman Wahid adalah figur yang menarik dan pemikirannya tentang hubungan Islam dan negara yang disertai argumen-argumen dan praksis yang sering kontroversial, telah menjadi salah satu arus besar dalam khasanah intelektual dan perpolitikan kontemporer di Indonesia. Dalam hal ini, selain mempunyai implikasi secara normatif-substansial, Abdurrahman Wahid secara empirik-prosedural memainkan peran yang lebih besar dan berimplikasi luas dalam realitas politik. Hal ini dikarenakan Abdurrahman Wahid dalam aktivitasnya lebih kuat warna politiknya daripada warna akademisnya. Hal ini kemudian yang menyulitkannya untuk mewujudkan cita-citanya untuk menjadi seorang guru bangsa, yang dapat berdiri di atas semua golongan dan kelompok kepentingan.
Penelitian yang dititikberatkan pada library research ini dimaksudkan untuk memetakan, menggambarkan dan menganalisis penolakan Abdurrahman Wahid terhadap negara Islam di Indonesia. Dari pemetaan ditemukan bahwa penolakan Abdurrahman Wahid tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam satu pemahaman, 'secara normatif-substansial atau secara empirik-prosedural; karena pemikiran Abdurrahman Wahid secara normatif dan empirik, ditemukan butir-butir pemikirannya yang berkelindan satu sama lain.
Penerimaan Abdurrahman Wahid terhadap Pancasila sebagai ideologi kebangsaan, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk finalitas negara bangsa di Indonesia, dan masyarakat Indonesia demokratis yang dicita-citakannya; adalah wujud dari penolakannya terhadap gagasan masyarakat atau negara Islam di Indonesia dari kalangan Islam modernis.
Walaupun secara umum, praktek politik Abdurrahman Wahid liberal dan sekuler, tetapi gagasannya tentang negara berakar dan dielaborasi dari keyakinan Abdurrahman Wahid terhadap Islam, baik Islam sebagai nilai-nilai ajaran maupun Islam sejarah. Sikap Abdurrahman Wahid yang moderat, inklusif, dan eklektis pada dasarnya adalah pengaruh ke-NU-annya yang sangat diwarnai oleh tradisi Sunni."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T3033
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
[place of publication not identified]: [publisher not identified], [date of publication not identified]
297.094 7 KAU
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>