Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Demokrasi liberal belakangan dianggap mampu untuk menyelesaikan pelbagai permasalahan yang timbul pada abad belakangan. Berbagai kemajuan tidak semata bersandar pada ekonomi melainkan juga dalam budaya dan kehidupan sosial manusia modern. Namun demokrasi liberal tidak selamanya tanpa cela. Ketika segalanya nyaris sempurna ternyata demokrasi meninggalkan noda dalam diri antagonisme yang ditelantarkan di ujung jalan. ANtagonisme sendiri secara ringkas dapat dikatakan merupakan dasar dari segala sesuatu. Perbedaan yang dimaknai sebagai pertentangan merupakan kondisi hakiki. Pertentangan tidak semua nyata benturan-benturan fisik melainkan juga kepentingan-kepentingan yang semakin kompleks dan melebar. Melemahnya antagonisme dalam demokrasi liberal, menyimpan kemungkinan akan bangkitnya yang totaliter dalam diri demokrasi liberal. Hal tersebut dapat terjadi karena totaliter bukan berarti pasti meniadakan kebebasan, tetapi bagaimana jika kebebasan malah dimaknai secara berlebih-lebihan serta dianggap yang paling mulia? Walaupun dapat dikatakan jauh panggang dari api terhadap kemungkinan tersebut dapat terjadi, tetapi demokrasi liberal tidak dapat menutup mata atas kemungkinan tersebut. Demokrasi menempatkan ruang kosong yang menyimpan kondisi untuk terus-menerus diisi. Tidak ada yang menetap pasti sehingga jawaban bagi kemungkinan tersebut adalah mengembalikan dan menjadikan antagonisme sebagai cawan demokrasi liberal"

"Penelitian tesis ini beranjak dari keprihatinan atas tertib politik global yang terjebak bahaya situasi tanpa seteru, yang berbagai imbasnya juga sangat terasa di negeri kita. Ketumbangan Komunisme dan demoralisasi Sosialisme sebagai ikutannya membuat hegemoni Neoliberalisme tak terlawankan. Situasi ini berbahaya tak hanya karena membuat praksis politik global kehilangan alternatif progresif untuk menjawab ketimpangan sosial-ekonomi yang terjadi, melainkan juga karena bertentangan dengan keniscayaan antagonisme relasional yang merupakan sumber ketegangan kreatif politik. Sebagai konsekuensi praksis maupun logis fenomena ini, stagnasi transformasi demokrasi tampak semakin menggejalai realitas politik. Di sisi lain, praksis politik global juga ditandai fenomena proliferasi gerakan¬gerakan sosial baru. Fenomena proliferasi ini memperlihatkan pemajemukan dan peragaman agen perubahan, maupun ranah serta modus pergerakannya dalam melawan relasi-relasi subordinasi dan opresi, sehingga memerlukan penggalangan sebuah solidaritas blok hegemonik baru dengan kesepadanan integratif pada idealitas¬idealitas nilai yang demokratis, pluralistis dan radikal agar dapat sungguh menjadi bagian tranformasi demokrasi. Situasi ini menuntut kehadiran sebuah alternatif progresif baik guna ikut mencari solusi yang lebih radikal terhadap ketimpangan sosial ekonomi yang terjadi, menghidupkan kembali ketegangan kreatif politikal, maupun --secara lebih menyeluruh-- dalam menghadapi hegemoni Neoliberalisme yang terbukti eksesif. Sebagai konsekuensi fenomena proliferasi, alternatif progresif tersebut lalu juga harus mampu menggalang sebuah solidaritas blok hegemonik bare yang sekaligus dapat tetap konsisten dengan idealitas-idealitasnya sebagai sebuah proyek radikalisasi demokrasi yang pluraslistis, yakni tetap mencerminkan imaji dan logika egalitarian.Dalam memahami dan menelusuri kemungkinan solusi terhadap keprihatinan iritt dipakai kerangka teoritis Pluralisme Agonistis. Alternatif progresif Chantal Mouffe ini merupakan sebuah upaya radikalisasi terhadap demokrasi modem, yang notabene demokrasi liberal yang pluralistis. Radikalisasi terhadap anasir demokratis dan pluralistis ini dilakukan dengan cara mcnambahkan dimensi sosialis untuk menyisihkan Liberalisme Ekonominya, menyadari paradoks idealitas-idealitasnya sebagai limit sekaligus potensi artikulatif tak berkesudahan, menyadari limit pluralismenya serta menerima keniscayaan dimensi antagonisme agonistis guna meradikalisasi kesediaannya untuk senantiasa bersusah-payah menerima perbedaan, keragaman, dan konflik kuasa sebagai kewajaran serta menyadari limit, keterputus¬putusan dan ketakterputuskan identitas dan makna politik. Lewat radikalisasi ini, demokrasi pluralistis menjadi lebih memadai sebagai alternatif progresif bagi stagnasi transformasi demokrasi akibat praksis politik global yang tanpa seteru tersebut. Penyingkiran logika kapitalistik lewat penambahan dimensi sosialis membuat hak-hak individu dalam kesetaraan warga mempunyai makna kolektif sehingga lebih memadai sebagai azas untuk merckonstruksi solusi radikal terhadap ketimpangan struktural sosial-ekonomi. Kesadaran paradoks dan limit serta penerimaan dimensi antagonisme agonistis membuka jalan bagi pluralisme yang radikal dalam menerima perbedaan, keragaman dan konflik sehingga bisa menyediakan iklim kondusif bagi penghidupan kembali ketegangan kreatif politikal. Penerimaan keniscayaan antagonisme agonistis ini juga membuat demokrasi pluralistis lebih menempatkan dirinya sebagai ajang artikulasi-artikulasi yang diskursif, sehingga memposisikan dirinya bak ruang kosong yang terbuka tempat titik-titik temu lintas waktu dan lintas artikulasi mengarus. Dengan demikian, sebagai..."

"Dominasi kelompok identitas religius di Indonesia, yang diperkuat dengan kekuasaan negara akan meminggirkan wacana yang datang dari kelompok identitas minoritas. Demokrasi harus melindungi iklim keberagaman dan pola hidup yang setara antar-individu, untuk menjaga pertukaran nilai yang dinamis dalam ranah masyarakat. Kekuasaan negara dalam ranah demokrasi, tidak bisa berpegang pada kepentingan sebuah kelompok identitas. Keberagaman, dan nilainilai yang terkandung dalam tiap kelompok identitas merupakan salah satu hal yang bisa dijadikan negara sebagai sumber kekuasaannya. Prioritas negara adalah merekognisi kelompok-kelompok identitas minoritas, dengan regulasi-regulasi yang dikeluarkannya.

---

Domination of religious identity groups in Indonesia, which got more strength from the power of constitution will repress every discourse that come from minor identity groups. Democracy must protects the diversity and people_s way of life in egalitarian rules, to keep the dynamics of value-exchange in society. The power of the state in a field of democracy, cannot rely on one identity group_s interests. Diversity, and the values of every identity groups are sources of government_s power. A prior responsibility of the state is to recognize minor identity groups, through regulations which is produced by government."

"ABSTRAKPopper menolak pemikiran Plato, Hegel dan Max, karena pemikiran ketiga filosoftersebut mewakili pemikiran masyarakat tertutup, disebutnya totalitarisme. Fasisme dan Komunisme adalah masyarakat totaliter. Ketiganya bentuk masyarakat tertutup karena mengandaikan sejarah sudah ditentukan sehelumnya. Historisisme berpendapat bahwa sejarah dan masyarakat mutlak berkembang dengan tendensi tertentu. Ada hukum sejarah, bila mengetahui hukum sejarah itu, maka kita dapat meramalkan sejarah dimasa depan. Popper menolak bentuk masyarakat atas dasar utopia. Revolusi adalah merubah masyarakat dari tatanan lama menjadi tatanan Baru, dan memakan banyak korban manusia. Popper menolak perbaikan masyarakat dengan revolusi, karena revolusi menggunakan pendekatan holistis, yaitu. peruhahan masyarakat sekaligus secara menyeluruh. Karl Popper menjadi ahli filsafat ilmu pengetahuan alam dan filsafat ilrnu pengetahuan sosial, dan mengembangkan teori falsifikasinya pada ihnu-ilmu pengetahuan sosial. Teori Popper berkembang dari tiga tingkat fungsi Bahasa Karl Buhler, yaitu fungsi ekspresit; stimulatif, dan ekspresif. Popper menamhahkan situ lagii.fungsi argumentatif. Fungsi argumentatif sebagai dasar pemikiran kritis. Selama ini teori yang dipakai adalah teori induktif, Popper menganut teori haru yaitu testabilitas atau falsifiabilitas. Popper memperluas metodenya dinamakan rasionalisme kritis yaitu keterbukaan terhadap kritik. Masyarakat dalam pandangan Popper adalah tidak sempurna, oleh sehab itu hares dikritik dan mengkritik did sendiri. Teori kritis hanya dilakukan untuk masyarakat terbuka. Dalarn teori politik dan sosialnya Popper terinspirasi dengan teori evolusi Darwin. Masyarakat akan terseleksi dengan. Trial and Error Elimination (percobaan dan pembuangan kesalahan). The Open Society adalah pemerintahan yang paling balk, dan diartikan dengan demokrasi. I)emokrasi adalah seperangkat institusi dengan kontrol publik, adanya pergantian antara penguasa dan yang diperintah dan pembaharuan tanpa kekerasan, disukai atau tidak disukai oleh penguasa. Popper dengan teori rasionalisme kritisnya memperbaiki kehidupan masyarakat dan politik dengan cara piecemeal social engineering, yaitu memperbaiki kehidupan sosial secara sedikit-sedikit. Pandangan filsafat ilmu pemgetahuan Popper sejalan dengan filsafat politiknya, kritik dapat memajukan ihnu pengetahuan dan juga masyarakat. Satu sisi pemikiran Popper bermanfaat untuk peruhahan masyarakat agar menjadi maju. atas dasar kritik, tetapi sisi lain adalah tidak ada jaminan bahwa negara akan stabil, karena kritik itu juga. Sangat bernilai dalam tataran khazanah intelektual, tetapi dalam tataran praktik masih menyimpan pertanyaan besar. Disini tugas filsafat yaitu mempertanyakan sesuatu yang tidak akan pernah selesai"