Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bentuk perbuatan pidana yang sudah lama dikenal, seperti tindak pidana terhadap harta benda, dapat dilakukan lebih efisien (tanpa menggunakan kekuatan fisik) dengan menggunakan komputer. Konsep KUHP, terutama pengaturan tindak pidana harta benda, yang dilindungi adalah obyek yang berwujud yang dapat diraba. Selama ini, penerapan tindak pidana yang berkaitan dengan komputer adalah salah satu kejahatan modern yaitu kejahatan yang dilakukan oleh para intelektual dan pelaku kejahatan dalam lingkup "White Collar Crime". (Term usually signifies law violations by corporations or individuals including theft or fraud and other violations of trust committed in the course of the offender's occupation). Tindak pidana ini dapat ditinjau dari kemungkinan timbulnya kerugian finansial yang pada umumnya dalam jumlah besar sebagai akibat langsung dari tindakan tersebut. Ini sebagai ciri yang paling panting dari tindak pidana ini, misalnya dalam lalu lintas keuangan di bank. Di samping kerugian finansial, ada kepentingan lain yang perlu mendapat pengamanan, misalnya, data pribadi atau rahasia negara. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer menarik, karena :

1. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan sangat cepat secara otomatis;
2. Perbuatan tersebut dapat dilakukan tanpa campur tangan manusia dan dapat diulang-ulang secara tanpa batas;
3. Tidak kelihatan dan semua bekas dapat dihapus secara otomatis
4. Dapat dilakukan melapaui geografis karena penggunaan telekomunikasi dan informatika;
5. Perbuatan tersebut merupakan ancaman bagi perusahaan, organisasi, dan lembaga yang merupakan tonggak dari masyarakat modern;
6. Perbuatan tersebut dapat dilakukan di rumah pribadi dan locus delicti di tempat lain.

Semua perbuatan di atas harus ditanggulangi dengan sistem hukum yaitu dengan membentuk suatu peraturan yang dapat melindungi masyarakat, bangsa, dan negara. Di dalam peraturan (nantinya), perlu dipertimbangkan mengenai permasalahan :

1. tindak pidana yang diatur dalam KUHP yang nyata-nyata ditujukan kepada seseorang atau suatu barang, akan terjadi penafsiran lain jika tindak pidana tersebut dilakukan terhadap komputer, misalnya, penipuan yang ditujukan kepada komputer;
2. barang yang bernilai ekonomis, sekarang ini sudah banyak .yang berbentuk barang takberwujud (immaterial);
3. peran kertas sebagai penyimpan data, sekarang ini sudah terdesak oleh bahan elektronik penyimpan data, misainya, disket, hardisk, kaset, atau compact disk;
4. data dan komputer itu sendiri, dalam hal menggunakan komputer tanpa hak, tanpa izin memeriksa, memperoleh data atau informasi atau program dalam komputer, tanpa hak mengkopi data atau informasi atau program, tanpa hak menghapus atau mengubah data, dan tanpa hak mengganggu atau menggagalkan pengolahan dan lalu lintas data.

Dari masalah di atas, akan dicoba untuk mencari solusi dengan menuangkannya dalam suatu naskah akademis (hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah) sebagai acuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan (UU pidana) merupakan suatu kebijakan tertentu di dalam menentukan kriminalisasi atau dekriminalisasi suatu perbuatan. Dalam tahap ini adaiah tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang."

"Fokus dari skripsi ini adalah untuk membahas prinsip perbatasan maritime dan penerapannya pada Sengketa Laut Cina Selatan, khususnya pada batas maritim negara penuntut. Skripsi ini juga menguraikan lebih lanjut mengenai posisi Indonesia di dalam sengketa tersebut. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai Sengketa Laut Cina Selatan dan mendiskusikan lebih lanjut mengenai negara penutut yang mana yang memiliki klaim paling sah di Laut Cina Selatan.

---

The focus of this thesis is to discuss the maritime boundaries principle and applying the principle in the South China Sea Dispute regarding the maritime boundaries of the Claimant States. The thesis also elaborates more about Indonesia's position in the dispute. The purpose of this thesis is to give a more thorough understanding about the South China Sea Dispute, and discuss further regarding which claimant state has the most legitimate claim in the South China Sea."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang Perbedaan dalam pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di wilayah OKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah-maslah sebagai berikut : (1) Apakah telah terjadi perbedaan pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika,(2) Mengapa terjadi perbedaan dalam penjatuhan pidana oleh hakim terhadap tindak pidana narkotika, (3)Apakah integritas para penegak hukum memiliki korelasi terhadap terjadinya perbedaan pidana pada tindak pidana narkotika serta (4) Upaya apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya perbedaan dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika.Hasil penelitian menunjukan bahwa di dalam praktek perbedaan dalam pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika memang terjadi. Hakim di dalam praktek, dalam menjatuhkan pidana sangat mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim,faktor ini berbeda antara pelaku yang satu dan dengan pelaku yang lain.Penyebab terjadinya disparitas pidana terhadap tindak pidana narkotika bersumber pada berbagai hal yakni:bersumber dalam diri hakim, bersumber pada hukumnya sendiri, serta karakteristik kasus yang bersangkutan.Terdapat korelasi antara integritas penegak hukum dalam hal ini. Jaksa Penuntut Umum dengan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim. Selain korelasi antara jaksa dan putusan hakim terjadi juga korelasi antara penyidik dengan penuntut umum tetapi hal ini tidak secara lansung mempengaruhi terjadinya perbedaan pengenaan sanksi pidana yang dijatuhkan hakim.Upaya meminimalisir dapat dilakukan dengan mengefektifkan fungsi majelis hakim dengan menggunakan semua potensi yang ada di diri hakim tersebut, Selain itu juga dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan, seminar yang diikuti oleh semua subsistem peradilan pidana agar memiliki persamaan nisi dan misi terhadap peradilan pidana."

"ABSTRAKTesis ini membahas hasil penelitian tentang penanganan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Fakta yang terjadi menunjukan bahwa kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan selama kurun waktu dua tahun terakhir cukup tinggi. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengamatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan dan penelitian dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya jumlah kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor tingginya kebutuhan hidup di kota Jakarta, sehingga menyebabkan orang makin nekad melakukan pelanggaran hukum. Dari sekian banyak jumlah kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi, kasus pencurian kendaraan bermotor dengan modus menggunakan kunci letter T dan gunting gembok pagar rumah merupakan kasus yang paling tinggi jumlah kasusnya. Penanganan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, diawali dengan adanya laporan dari warga masyarakat yang melaporkan bahwa adanya suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan, setelah itu dilakukan proses penyidikan dengan tahap pemeriksaan pendahuluan, setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan akan dilakukan penilaian oleh Kasat Reskrim mengenai kelayakan penyidikan apakah sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP, setelah itu dilakukan penyidikan dan langkah selanjutnya adalah penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Dalam prakteknya, penanganan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan dalam Meminimalisir Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Selatan adalah dengan melakukan kegiatan kepolisian yang bersifat preventif.

---

ABSTRACT

This thesis describes the results of research on the handling of the crime of theft by weighting is performed by Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. The fact is happening shows that the criminal case of theft by weighting in the jurisdiction of Polres Metro Jakarta Selatan for the last two years is quite high. This research was conducted using qualitative observations by the method of collecting data through interviews, observation and research documents. The results showed that the high number of cases of theft by weighting is caused by several factors, including the factor of the high demand for living in the city, causing more and more people desperate to have violated the law. Of the many theft by weighting the number of cases that occur, motor vehicle theft cases by mode using the key letter T and scissors padlock fence is the case for the highest number of cases. Handling criminal cases of theft by weighting is performed by Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, beginning with the reports from citizens who reported that the existence of a criminal offense of theft by weighting, after it conducted the investigation with the preliminary investigation stage, after the preliminary examination will assessment conducted by Invisible Criminal investigation on the feasibility of whether it is appropriate to set out in the Criminal Procedure Code, after the investigation is done and the next step is the completion and submission of the case file to the Public Prosecutor. In practice, handling criminal cases of theft by weighting performed by the Polres Metro Jakarta Selatan are influenced by internal factors and external factors. Some of the efforts made by the Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan minimize Theft Crime by weighting in jurisdiction Polres Metro Jakarta Selatan is by the conduct preventive."

"Karakteristik wilayah perairan Indonesia sangat mendukung proses penyelundupan manusia. Lokasi geografis Indonesia sangat strategis sebagai penghubung Asia dan Australia menjadikan Indonesia sebagai tempat transit strategis untuk penyelundupan manusia. Faktanya, sampai sekarang di Australia masih merupakan tempat yang dianggap menjanjikan bagi para pelaku penyelundupan manusia sebagai tujuan akhir atau perantara untuk pergi ke tempat lain melalui proses suaka. Indonesia cenderung menjadi bidang yang lembut kejahatan transnasional terorganisasi. Lokasi Indonesia sangat strategis dan kondisi geografis kepulauan Indonesia yang jarang digunakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai sarang kejahatan transnasional. Rendahnya kualitas sumber daya penegakan hukum dan berbagai masalah klasik yang diderita oleh setiap instrumen penegakan hukum di Indonesia sering dampak hukum Indonesia (dalam berbagai alasan) tidak berdaya ketika berhadapan dengan beberapa jeniskejahatan. Polisi air adalah garis depan dalam memerangi TNOC. Asumsi ini cukup logis mengingat modus kejahatan ini kebanyakan menggunakan air sebagai jalan. Penyelundupan manusia hampir 90 persen menggunakan transportasi air. Dalam kondisi seperti itu, peran dari Polisi perairan menjadi sangat vital. Kesiapan untuk memerangi kejahatan ini memerlukan banyak kemampuan dukungan dan internal. Dalam hal infrastruktur pada kenyataannya ada masih banyak kekurangan. Dengan tingkat yang sudah tinggi urgensi adalah masalah ketika ternyata dalam pelaksanaan lapangan belum ada optimasi dari semua sumber daya yang tersedia akan prasarana sumber daya dan sumber daya manusia. Polisi Perairan sebagai garis depan jelas merupakan fokus utama dalam hal ini. Kemampuan teknis dan kesiapan sumber daya manusia harus dievaluasi untuk Polisi Air dilakukan optimasi dalam rangka mendukung tujuan pemberantasan peneyelundupan manusia. Sebagai evaluasi sampel, Kepolisian Perairan perlu menetapkan contoh model mana contoh model yang akan dievaluasi dan dioptimalkan untuk melihat standar yang ada serta pelaksanaan kemungkinan seluruh sistem dengan standar yang sama.

---

Characteristic of the territorial waters of Indonesia, which is very supportive of the process of human smuggling. Indonesia's geographical location is very strategic as the connecting Asia and Australia make Indonesia as a strategic transit point for human smuggling. The fact is, until now in Australia is still a place that is considered promising for the perpetrators of human smuggling as a final destination or an intermediary to go to another place through the asylum process.Indonesia tends to be a soft field of trans national organized crime. Location of Indonesia is very strategic and geographical conditions of the Indonesian archipelago is rarely used by certain parties as a hotbed for transnational crime. Political, bureaucratic traditions and mentality of the Indonesian culture also feeds this practice. The low quality of law enforcement resources and a variety of classic problems suffered by every instrument of law enforcement in Indonesia often impacts Indonesian law (in a variety of reasons) are not helpless when faced with this type of crime. Plus technical assistance from Indonesia, which are sometimes contradictory laws between one rule and other rules, or legal discourse which then provides a loophole for offenders to be off the hook law is a common sight in Indonesia. Water police are the frontline in the fight against TNOC. This assumption is quite logical considering the mode of the crime is mostly using water as the road. Human smuggling nearly 90 percent use water transportation. In such conditions, the role of the Police waters become very vital. Readiness to combat this crime requires a lot of support and internal capabilities. In terms of infrastructure in reality there are still many shortcomings. With an already high level of urgency is a problem when it turns out in the implementation of the field there has been no optimization of all available resources be it infrastructure resources and human resources. Aquatic police as the frontline is clearly the main focus in this regard. Technical capability and readiness of human resources should be evaluated for the Water Police performed the optimization in order to support human peneyelundupan eradication goals. As a sample evaluation, the Police Aquatic need to set a model example where the model examples will be evaluated and optimized to look at existing standards as well as likelihood implementation of the entire system with the same standards."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi kewenangan lembaga pemerintah dalam penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Permasalahan yang dibahas diantaranya mengenai pengaturan peran dan kewenangan lembaga pemerintah dalam menyelenggarakan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia, serta dampak terhadap kewenangan yang sama antara lembaga pemerintah dalam menyelenggarakan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif berdasarkan teori kewenangan dengan data sekunder. Hasil yang diperoleh adalah Indonesia mempunyai enam lembaga penegak hukum di wilayah laut antara lain Badan Keamanan Laut, TNI Angkatan Laut, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Ditjen Bea Cukai, Polair, dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai. Keenam lembaga tersebut mempunyai kewenangan yang sama sehingga dapat mengakibatkan tumpang tindih yang berdampak pada ego sektoral antar-lembaga penegak hukum, ambiguitas peran sebagai Indonesia sea and coast guard, respon negatif dari negara lain terhadap lembaga penegak hukum wilayah laut di Indonesia dan lemahnya pengaturan kewenangan Bakamla dalam penegakan bhukum di wilayah laut. Pemerintah perlu menerapkan konsepsi omnibus law dengan merevisi/mengubah, mengganti, mencabut atau menggambungkan agar tidak terjadi pertentangan antar peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pemerintah perlu merumuskan peraturan perundang-undangan baru dengan menetapkan lembaga yang berwenang sebagai Indonesia sea and coast guard.

---

The purpose of this research aims to analyze and identify the authority of government agencies in law enforcement in the Indonesian marine area. Issues discussed include regulating the role and authority, as well as the impact on the same authority between government agencies to carry out law enforcement in Indonesian marine areas. The research method used is a normative juridical method based on the theory of authority with secondary data. The results obtained are that Indonesia has six law enforcement agencies in the marine area, consist of the Indonesia Maritime Security Agency, the Directorate General of Surveillance and Control of Marine and Fishery Resources, the Directorate General of Customs and Excise, the Directorate Marine Police, and the Directorate Indonesian Sea and Coast Guard. The six agencies have the same authority that can lead to impact on sectoral egos between law enforcement agencies, ambiguity in the role of Indonesia as a sea and coast guard, negative responses from other countries to law enforcement agencies in Indonesia's marine areas and the weak regulation of Indonesia Maritime Security Agency. The government needs to implement the omnibus law concept by revising/amending, replacing, revoking or merging so that there is no conflict between laws and regulations. In addition, the Government needs to formulate new laws and regulations by establishing an authorized institution as the Indonesian sea and coast guard."

"ABSTRAKAngka kejahatan di lingkungan pemukiman terbilang cukup tinggi dibandingkan dengan tempat lainnya. Jenis kejahatan yang terjadi pun cukup beragam. Tipe pemukiman yang beragam juga memungkinkan adanya perbedaan dalam tipe kejahatan yang ada antara satu dengan lainnya. Dalam artikel ini penulis berusaha menjabarkan tipe kejahatan apa saja yang ada di salah satu jenis pemukiman yaitu apartemen. Selain itu penulis juga berusaha membedakan antara tipe kejahatan di apartemen dengan di perumahan konvensional. Penulis menggunakan Rational Choice Theory dan Routine Activity Theory untuk menjelaskan adanya perbedaan ini. Perbedaan karakteristik antara apartemen dan perumahan konvensional seperti sistem keamanan, fasilitas, hingga interaksi penghuni menyebabkan adanya perbedaan baik dalam tipe kejahatan maupun modus operandinya.

---

ABSTRACTThe number of crimes in the settlement is quite high compared other places. The types of crimes are also quite diverse. Different types of settlements also allow for differences in types of crime that exist between one another. In this article the author tries to describe the type of crime in one type of settlement which is an apartment. In addition the authors are also trying to distinguish the types of crime in an apartment and in a conventional housing. The author uses Rational Choice Theory and Routine Activity Theory to explain this difference. Characteristic differences between apartments and conventional housing such as security systems, facilities, to interactions between occupant causing the differences in both the type of crime and the modus operandi."

"ABSTRAKNegara Kesatuan Republik Indonesia merupakan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dikelilingi oleh 81.000 km garis pantai yang terbentang luas dari Sabang hingga Merauke. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia mempunyai potensi besar menjadi poros maritim, akan tetapi potensi besar tersebut mengundang faktor ancaman yang tidak kalah besar nilainya terhadap keamanan perairan Indonesia. Kondisi geografis dan geopolitik Indonesia yang strategis menjadikan wilayah laut Indonesia sebagai alur lalu lintas laut pilihan kapal-kapal dunia dan membuat keamanan wilayah perairan Indonesia serta jalur laut menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.Adapun segenap permasalahan atas maritim Indonesia meliputi keamanan dan keselamatan wilayah perairan Indonesia, maraknya pencurian sumber daya alam, sumber daya hayati di Indonesia, hal ini membuat maraknya penyelundupan, serta pembuangan limbah di wilayah perairan Indonesia karena kurangnya pengawasan. Untuk kegiatan di laut, penggunaan alat bantu navigasi dan keselamatan di perairan yaitu Automatic Identification System AIS dimana peralatan ini digunakan oleh sebagaian kapal dan merupakan ketentuan yang harus digunakan dalam pengguna kapal di laut.Bakamla melihat AIS adalah peralatan yang dapat dianalisis dalam Rangka Menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia . Perancangan penelitian ini adalah perancangan sistem pendukung keputusan berbasis AIS. Perancangan konsep sistem pendukung keputusan tersebut dilakukan dengan membandingkan nilai yang didapat dari jumlah anomali dan nilai normal dari penilaian yang telah dilakukan. Nilai perbandingan jumlah normal dan jumlah anomali akan menghasilkan sebuah kesimpulan, dimana hasil tersebut didapat dari akumulasi terbanyak sifat kapal yang dikategorikan sebagai anomali atau normal. Sifat anomali dibagi menjadi dua, yaitu anomali identitas dan anomali behavior perilaku .Kesimpulan yang didapatkan menunjukan bahwa perangkat AIS merupakan peralatan keselamatan di kapal yang paling murah dan terjangkau untuk dipasang di kapal. Namun kita sebagai penegak hukum dapat menggunakan monitoring perangkat tersebut untuk melakukan pemantauan wilayah maritime. Perlu menjadi perhatian ada peningkatan Sumber Daya Manusia SDM sehingga pemanfaatan teknologi dapat dilakukan dengan effisien dan efektif dalam menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah Indonesia. Diperlukan satu Badan/lembaga yang berfungsi sebagai pengelola sistem manajemen data dan informasi yang terpusat dan terintegrasi sehingga memiliki kewenangan langsung untuk memberikan perintah kepada kapal dan unsur/ patrol lapangan untuk bergerak ke suatu tempat.Kata Kunci: Automatic Identification System, Anomaly Identitas, AnomalyBehaviour, Sistem Pendukung Keputusan.

---

ABSTRACTRepublic of Indonesia is the largest archipelago country in the world which surrounded by 81.000 km coastline from Sabang to Merauke. As the biggest archipelago country in the world, Indonesia has a great potential to be maritime spindle, however it may attract great threats to its ocean. The strategic geographic and geopolitics of Indonesia caused its marine areas as a main chosen traffic flow for international vessel and the safety of the marine areas made it as the important attention.The problems of Indonesian maritime such as security and safety of marine, stealing increment of natural and biological resources, as an effect of minimum supervision it is invite an aggressive smuggler, and waste dump in the marine areas. For activities in the ocean, are done by the utilisation of navigation and safety tools in the ocean known as Automatic Identification System AIS , this equipment used by most vessel and as the one of requirement tool to be use by vessel in the ocean.BAKAMLA observes AIS could be used as an analysis tools to maintain the safety and security of Indonesian marine areas. The design of this research is a decision support system based on AIS. The concept planner supporting decision could be used by comparing value from numbers of anomaly and normal value from the assessment that has been done. The comparison of normal value and numbers of anomaly will result a conclusion taken from the biggest accumulation of vessel nature categorised as anomaly or normal. Nature of anomaly divided by two, anomaly identity and anomaly behaviour.The conclusion shows AIS as security equipment, is the most economical and affordable tools equipment to be used in vessel. And we as law enforcer, could use this monitoring equipment AIS to monitor our maritime areas. It is should be concern the need to improve our human resources so the utilization of technology could be used efficiently and effectively to maintain the safety and security of Indonesia territory. And it is necessary to have an institution that serve to manage the data management system and information, which is integrated and centralized so has direct authority to give a command to the said vessel and field patrol to move to a certain course. Key words Automatic Identification System, Identity Anomaly, Behaviour Anomaly, Decision Supporting System."