Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah menargetkan kekurangan pasokan atau backlog perumahan di 2019 menjadi 5,4 juta. Dengan kekurangan kebutuhan rumah susun sewa yang masih sangat besar, maka kebutuhan pembangunan rumah susun sewa di masa yang akan datang masih sangat tinggi.Namun di lain pihak, pada pelaksanaan proyek konstruksi di Indonesia secara umum jumlah kecelakaan kerja juga meningkat. Merujuk data Badan Penyelenggara Jasa Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, secara nasional angka kecelakaan kerja sektor konstruksi tercatat sebagai sektor terbanyak nasional angka kecelakaan kerja.Manajerial keuangan penting untuk membantu proses pembuatan keputusan terkait keselamatan kerja. Sedangkan penerapan pembiayaan SMK3 di Indonesia pada sektor konstruksi terutama pada bangunan gedung belum diatur secara jelas dan terukur. Pada pelaksanaannya, peraturan yang adapun belum sepenuhnya diikuti oleh para pelaku konstruksi bahkan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sendiri.Activity-Based Costing (ABC) atau perhitungan biaya berbasis aktivitas telah muncul sebagai pendekatan baru yang menghubungkan biaya yang terkait langsung dengan kegiatan bisnis dengan produk manufaktur. Untuk membuat perhitungan biaya berbasis aktivitas, membuat WBS dan menentukan item pekerjaan secara tepat merupakan upaya yang bermanfaat dan diperlukan untuk penilaian risiko berbasis aktivitas yang efektif.Pekerjaan arsitektur pada pembangunan gedung dalam hal ini pembangunan rumah susun sewa, adalah pekerjaan yang memiliki jumlah item pekerjaan paling banyak dibandingkan dengan item jenis pekerjaan yang lain.Maka berdasarkan temuan di atas, mengingat masih tingginya rencana pembangunan rumah susun sewa, masih tingginya angka kecelakaan kerja dan masih belum diterapkannya pembiayaan K3 secara menyeluruh di lingkungan Kementerian PUPR maka penelitian ini fokus terhadap pengembangan biaya K3 untuk pekerjaan komponen arsitektur pada bangunan gedung rumah susun sewa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berbasis WBS.

---

The government is targeting a supply shortage or housing backlog in 2019 to be 5.4 million. With the shortage of rental housing needs that are still very large, the development needs of rental flats in the future are still very high.

But on the other hand, the implementation of construction projects in Indonesia in general the number of work accidents also increased. Referring to Labor Social Service Agency (BPJS) data, nationally the number of occupational accidents in the construction sector is recorded as the most national sector of the number of occupational accidents.

Managerial finance is important to assist the process of making decisions related to work safety. While the regulations and provisions concerning OHS financing in Indonesia in the construction sector, especially in buildings, have not been clearly and measurably regulated. In its implementation, the existing regulations have not been fully followed by construction actors even within the Ministry of Public Works and Public Housing itself.

Activity-Based Costing (ABC) has emerged as a new approach that connects costs directly related to business activities with manufactured products. To make activity-based cost calculations, creating a WBS and determining work items appropriately is a useful and necessary effort for effective activity-based risk assessment.

Architectural work on building construction in this case the construction of rental apartments, is a job that has the highest number of work items compared to other types of work items.

Based on the findings above, given the highly demands for the construction of rental apartments, the high number of occupational accidents and the lack of overall implementation of safety cost financing within the Ministry of Public Works and Housing, this study focuses on safety cost components development for architectural component work in rental apartments building project at the Ministry of Public Works and Public Housing base on Work Breakdown Structure."

"Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap karya public art dalam konteks hak cipta di Indonesia dan Amerika Serikat berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan United States Copyright Act 1976. Public art yang berada di ruang publik terdiri dari berbagai bentuk karya seni, merupakan suatu bentuk ekspresi artistik yang perlu dilindungi. Penelitian ini memfokuskan pada perlindungan public art berbentuk visual dengan tujuan untuk mengkaji hak ekonomi dan hak moral seniman serta implikasi hukum dari penggunaan komersial tanpa izin. Beberapa kasus pelanggaran hak cipta public art, seperti kasus Zanja Madre karya Andrew Leicester yang digunakan tanpa izin oleh Warner Bros, mural milik Lewis yang digunakan oleh Mercedes Benz, dan patung memorial milik Gaylord serta Patung Liberty replika milik Davidson yang digunakan tanpa izin oleh United States Postal Service, menunjukan perlunya perlindungan yang lebih terhadap hak ekonomi dan moral seniman. Penelitian ini juga membandingkan regulasi hak cipta antara Indonesia dan Amerika Serikat, menyoroti perbedaan dalam penerapan konsep fair use, de minimis exception, dan ketentuan dalam Section 120(a). Di Amerika Serikat, ketentuan dalam Section 120(a) dan doktrin fair use menawarkan fleksibilitas dalam penggunaan karya public art, sementara di Indonesia, penggunaan karya public art untuk tujuan komersial memerlukan izin terlebih dahulu dari seniman atau pemegang hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat membantu dalam menyelesaikan masalah hak cipta karya public art, baik dari sisi legislasi maupun implementasi hukum. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai perlindungan hukum karya public art, menawarkan langkah-langkah praktis untuk melindungi hak seniman, serta menginformasikan kebijakan yang dapat diadopsi untuk mencegah pelanggaran hak cipta dalam konteks karya seni di ruang publik.

---

This research focuses on the legal protection of public art in the context of copyright in Indonesia and the United States based on Law Number 28 of 2014 and the United States Copyright Act of 1976. Public art, which exists in public spaces and encompasses various forms of art, represents an artistic expression that needs protection. This research concentrates on the protection of visual public art with the aim of examining the economic and moral rights of artists as well as the legal implications of unauthorized commercial use. Several cases of copyright infringement of public art, such as Andrew Leicester's "Zanja Madre" used without permission by Warner Bros, Lewis's mural used by Mercedes Benz, and Gaylord's memorial sculpture and Davidson's replica of the Statue of Liberty used without permission by the United States Postal Service, highlight the need for greater protection of artists' economic and moral rights. This research also compares copyright regulations between Indonesia and the United States, highlighting differences in the application of the concepts of fair use, de minimis exception, and the provisions in Section 120(a). In the United States, the provisions in Section 120(a) and the fair use doctrine offer flexibility in the use of public art, while in Indonesia, the commercial use of public art requires prior permission from the artist or copyright holder. This research aims to provide recommendations that can help address the issue of copyright for public art, from both legislative and legal implementation perspectives. The results of this research are expected to provide in-depth insights into the legal protection of public art, offer practical steps to protect artists' rights, and inform policies that can be adopted to prevent copyright infringement in the context of public art."