Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ruang kota yang baik harus bisa mendukung kehidupan yang baik untuk penduduknya. Teori good city form (Lynch, 1981) merumuskan kota yang baik harus vital, sensible, well fitted, accessible, dan well controlled. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kualitas taman kota (Taman Sempur, Taman Heulang, dan Alun-Alun Kota Bogor) di Kota Bogor sebagai evaluasi ruang perkotaan dari hubungan persepsi penduduknya terhadap kondisi fisik dan dikaitkan dengan teori yang digunakan. Data yang dikumpulkan berupa ketersediaan fasilitas taman kota melalui pengamatan dan juga persepsi penduduk Kota Bogor melalui kuesioner daring dan wawancara kepada pengelola taman. Analisis yang dilakukan adalah analisis deskriptif spasial yang didapatkan dari hasil kodifikasi dan kategorisasi tema. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat hubungan antara persepsi dengan kondisi fasilitas taman, salah satunya dipengaruhi kegiatan yang dilakukan responden. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa kualitas dari ketiga taman ini masih belum sepenuhnya baik khususnya dalam memenuhi dimensi performa di antaranya vitality, access, dan fit. Tetapi sudah baik untuk dimensi control dan sense.

---

A good urban space must be able to support a good life for its residents. The good city form theory (Lynch, 1981) formulates that a good city must be vital, sensible, well fit, access, and well controlled. This study aims to reveal the quality of urban parks (Taman Sempur, Taman Heulang, and Alun-Alun Kota Bogor) in Bogor City as an evaluation of urban space from the relationship between residents' perceptions of physical conditions and associated with the theory used. The data collected is  the availability of city park facilities through observation and also the perception of residents of Bogor City through online questionnaires and interviews with park managers (park rangers). The analysis used in this research is a descriptive and spatial analysis obtained from the results of the codification and categorization of themes. The results of this study reveal that there are relationships between perception and the condition of park facilities, one of which is influenced by the respondents’ activities. This study also concludes that the quality of the three parks is still not entirely good, especially in fulfilling the performance dimensions including vitality, access, and fit. However, it's good on the control and sense dimensions."

"Spatial planning is an effort to improve the welfare of the community and to ensure environmental sustainability by taking into account the comparative advantages is an area and minimizing the development gap by reducing slums, and poor and underdeveloped areas. Regional Spatial planning policy is a kind product to control the level of environmental damage and the disorganized development and growth in a city or regency. The role of Batu city government is to realize Batu city space that is safe, comfortable, productive and suistainable as a superior agropolitan city and tourism city is East Java Province. This article utilized Good Governance Perspective and System Theory to analyze the formulation of Regional Spatial Planning Policy in Batu City. This article firstly explained about tourism development, and secondly described the authority and responsibility of stakeholders in spatial planning formulation. The third part clarified good governance perspective on spatial planning in Batu City and analyzed supporting and inhibiting factors in spatial planning formulation in Batu City. The findings showed that only some actors and factors had strong influence over the formulation of Regional Spatial Planning Policy."

"

Good Governance merupakan salah satu bentuk implementasi keberhasilan pemerintah dalam menyajikan kemudahan sistem pemerintahan bagi publik. Surabaya sebagai kota yang menerima penghargaan cukup banyak dalam hal keterbukaan informasi pemerintah dengan menerapkan sistem Surabaya Single Window (SSW), mengembangkan praktek E-Government dalam bentuk pengelolaan situs web dan media sosial resmi pemerintah yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. Pengelolaan situs web surabaya.go.id ini merupakan salah satu bentuk strategi komunikasi Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan tiga prinsip Good Governance yang dirumuskan oleh United Nations Development Programs (UNDP) yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemerintah Kota Surabaya mengimplementasikan prinsip Good Governance dalam mengelola situs web surabaya.go.id. Penelitian ini menggunakan metode summative content analysis dengan pendekatan kualitatif. Konsep yang digunakan yaitu Good Governace, Komunikasi Politik (Mc Nair, 2005) dan Reputasi Pemerintah dengan landasan penelitian oleh Local Government Association dan Ipsos MORI yang berfokus pada komunikasi oleh pemerintah pada masyarakat dengan acuan rumusan Sustainable Development Goals (SDGs) untuk menjamin pengelolaan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan situs web telah memenuhi tiga prinsip Good Governance untuk mewujudkan aspek komunikasi pemerintah pada masyarakat. Namun, ditemukan adanya dominasi oleh figure Walikota Tri Rismaharini dalam sistem reputasi pemerintah Kota Surabaya.

 

---

Good Governance is the one of government implementation in presenting government system for public. Surabaya as a city that received quite a lot of awards in terms of Open Government by implementing the Surabaya Single Window (SSW) system, developing E-Government practices in the form of official government website which managed by Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. The management of surabaya.go.id is one form of Surabaya Government communication strategy in realizing Good Governance principles formulated by the United Nations Development Programs (UNDP), namely Transparency, Participation and Accountability. The purpose of this research is to find out how Surabaya City Government implements Good Governance principles to manage surabaya.go.id. This research uses a summative content analysis method with a qualitative approach. The concepts that used are Good Governance, Political Communication by Mc Nair (2005), Government website as mass media and Government Reputation with a research foundation by the Local Government Association and Ipsos MORI which focuses on communication by the government to the citizen by referring to the role of Sustainable Development Goals (SDGs) to ensure sustainable management. Surabaya City Government in managing website has fulfilled the three principles of Good Governance to realize aspects of government communication to the citizen. However, there was a dominance by the figure of Mayor Tri Rismaharini in the reputation system of the Surabaya City Government.

 

"

"Kota kembar merupakan fenomena yang dapat ditemukan di berbagai belahan dunia. Praktik kota kembar yang telah berlangsung lebih dari 70 tahun sejak berakhirnya Perang Dunia II merupakan bukti nyata dari kerja sama internasional. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah merupakan aktor penting dalam hubungan internasional. Namun demikian kajian ilmiah mengenai kota kembar masih relatif terbatas dibandingkan dengan praktik kota kembar itu sendiri. Oleh karena itu, tinjauan pustaka ini berupaya menganalisis wacana dan praktik kota kembar dalam literatur akademis yang berkembang. Dengan metode kronologi, tinjauan pustaka ini bertujuan untuk mengangkat isu-isu kritis dari literatur-literatur kota kembar; pelaksanaan kota kembar; serta faktor-faktor keberhasilan dan tantangan dari kota kembar. Isu-isu kritis yang muncul dalam literatur antara lain rekonstruksi dan rekonsiliasi pasca Perang Dunia II, pengaruh Perang Dingin terhadap kota kembar, pembangunan ekonomi, integrasi kawasan, dan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya pelaksanaan kota kembar yang ditemukan pada setiap isu kritis yang berkembang salah satu best practice-nya ialah kerja sama kota kembar antara Surabaya dan Kitakyushu untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan tinjauan literatur, faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kota kembar antata lain keterlibatan multipihak, pendanaan, perencanaan yang terstruktur, dll. Sedangkan kritik utama yang menjadi tantangan dalam kerja sama ini ialah adanya kecenderungan ?wasting money? yang dilakukan pejabat daerah. Sebagian besar literatur menunjukkan bahwa kajian kota kembar mengalami proliferasi isu sesuai dengan tren dunia yang berkembang. Lebih lanjut, kota kembar dapat menjadi mekanisme alternatif yang efektif untuk mempromosikan perdamaian, mengakselerasi pembangunan ekonomi dan juga dapat memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan dunia kontemporer saat ini seperti pembangunan berkelanjutan.

---

Sister city is a phenomenon which can be found throughout the world today. The practice of sister city that has lasted more than 70 years since the end of World War II is a clear evidence of international cooperation. This type of cooperation proves that the local government is an important actor in international relations. Nevertheless, the scientific studies of sister city are still relatively limited compared to the practice itself. Therefore, this literature review seeks to analyze the discourse and practice of sister city in the growing academic literatures. By using chronological methods, this literature review aims to address the critical issues of sister city on literatures the implementation of sister city cooperation as well as the success factors and challenges of sister city. The critical issues that emerged in the literatures are the reconstruction and reconciliation after World War II, the influence of Cold War on sister city, economic development, regional integration, and sustainable development. Furthermore, the implementation of sister city is based on the practices in each critical issue, and one of its best practices is the sister city cooperation between Surabaya and Kitakyushu to support sustainable development. Based on the literature review, the success factors of sister city are multi stakeholder engagement, funding, structured planning, etc. Meanwhile, the main critique that becomes a challenge in this type of cooperation is the tendency of wasting money by local officials. Most of the literatures show that there was proliferation of issues on sister city according to the growing world trends. Furthermore, sister city cooperation can be an effective alternative mechanism for promoting peace, accelerating economic development, and also providing solutions to the contemporary world issues such as sustainable development."

"Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, sudah beberapa kali mengumumkan rencananya untuk memindahkan ibu kota Negara Indonesia dari Jakarta ke wilayah di Provinsi Kalimantan Timur. Pengumuman tersebut telah menimbulkan berbagai perdebatan, seperti apa alasan memindahkan ibu kota Negara Indonesia ke Pulau Kalimantan. Terlepas dari alasan pemindahannya, tindakan Presiden secara sepihak tersebut juga telah menimbulkan perdebatan dari segi ilmu perundang-undangan, yakni mengenai bentuk dasar hukum yang paling tepat untuk memindahkan ibu kota Negara. Hingga saat ini, tidak ada satupun ketentuan, baik di dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur secara tegas mengenai pemindahan ibu kota Negara, termasuk mengenai apa bentuk norma hukum yang sebaiknya dipilih untuk mengantur pemindahan ibu kota Negara ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, serta menggunakan tiga negara sebagai perbandingan data.

---

The President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, has several times announced his plan to move the capital city of the Republic of Indonesia from Jakarta to areas in East Kalimantan Province. The announcement has generated various debates, such as the reasons for moving the capital city of Indonesia to Kalimantan Island. Apart from the reasons for his transfer, the President's unilateral action has also caused debate in terms of statutory science, namely regarding the most appropriate form of legal basis for moving the capital of the State. Until now, there is no single provision, either in the constitution or in the laws and regulations in Indonesia, which explicitly regulates the relocation of the capital of the State, including regarding what form of legal norms should be chosen to oversee the relocation of the capital of this country. The research method used is a normative juridical research method and uses three countries as data comparisons."

"ABSTRAKBudaya Amerika adalah budaya pengharapan, kaum Puritan meyakini The Promised Land yang akan membebaskan mereka dari tirani pada daerah sebelumnya menuju cita-cita yang kini dikenal sebagai American Dream Berkembangnya Great Awakening kedua di Amerika yang terjadi pada awal abad ke-19 membawa sekali lagi perkembangan agama di Amerika menuju pemikiran yang lebih religius. The Great Awakening II melahirkan pemikiran-pemikiran tentang ketuhanan, kemanusiaan dan rasionalisme. Pemikiran yang rasional, keadaan sosial yang ada, ketidakstabilan politik, pendidikan yang tidak bagus, dan rusaknya kehidupan beragama merupakan faktor pendorong berkembang pesatnya usaha-usaha untuk menciptakan suatu kelompok atau sekte pembaru yang mulai berkembang pada era 1830-an di Amerika. Penulis melihat terjadi gejolak sosial ketika ajaran Mormon yang dibawa oleh Joseph Smith dengan justifikasi/pembenaran sebuah kitab dan pewahyuan yang diterimanya pada awal abad ke-19, membawa ajaran tersebut sebagai gerakan religius yang besar pada jamannya. Walaupun mereka tidak dapat menyaingi sekte-sekte yang sudah ada sebelum kelahirannya, seperti Metodis dan Presbiterian, sejarah pembentukan konsentrasi mereka di wilayah Barat, Utah, menjadi subjek yang sangat menarik pada kajian perkembangan agama di Amerika ataupun kajian tentang perluasan daerah Barat (Westward Movement) Salt Lake adalah tempat mereka mengembangkan suatu sistem ekonomi yang maju dan bervariasi yang didasarkan pada sistem pertanian dengan irigasi, pertambangan, dan perindustrian, pengembangan lebih lanjut di bidang sumber daya alam dan manusia yang dilakukan dengan menanamkan investasi yang cukup besar di bidang pendidikan, perbaikan lahan dan tanaman, dan di bidang industri, menyebabkan pertambahan penduduk, naiknya potensi, dan kemajuan kebudayaan. Kota Salt Lake, pada masa selanjutnya merupakan kota terbesar di Utah karena orang-orang Mormon yang pertama menghadapi masalah-masalah alam di pedalaman daerah Barat berhasil memecahkan sebagian besar permasalahan tersebut. Diresmikannya Utah sebagai negara bagian Amerika pada tahun 1898 merupakan hasil dari komulasi konflik dan konsensul antara Gereja dan orang-orang non Mormon di Amerika. Dengan mengkaji usaha kaum Mormon membangun pemukiman di Salt Lake City, dapat dipahami proses dan dinamisasi dari kebudayaan Amerika dipengaruhi oleh semangat kebebasan. Walaupun tulisan mengenai good society yang menitik beratkan pada peran tokoh yang kharismatik dan cenderung melupakan efek marjinal yang terjadi akibat perubahan sosial dengan menyoroti perjuangan kaum Mormon yang akhirnya mempunyai tempat yang layak, namun dibalik itu tercermin sebuah irama dari proses perkembangan kebudayaan Amerika yang beraneka ragam."

"Tesis ini membahas mengenai konsep dari pada Whistleblowing System dalam tatanan Good Corporate Governance diterapkan pada perusahaan yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara. Konsep Whistleblowing System ini kemudian dianalisis penerapannya pada sejumlah bank umum yang menyandang status sebagai Badan Usaha Milik Negara, dan bagaimana konsep tersebut dapat mempengaruhi berjalannya Good Corporate Governance sebagaimana diwajibkan bagi perusahaan Badan Usaha Milik Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat ditentukan ditentukan bahwa mekanisme penerapan konsep Whistleblowing System seperti apa yang tepat, dan memenuhi seluruh unsur yang terdapat pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah data-data kepustakaan, yang mencakup peraturan perundang-undangan, tinjauan-tinjauan teori para ahli, jurnal-jurnal ilmiah dan laporan tahunan dari beberapa Badan Usaha Milik Negara yang menjadi objek penelitian......This thesis discusses the concept of the Whistleblowing System in the order of Good Corporate Governance applied to companies with the status of State-Owned Enterprises. The Whistleblowing System concept is then analyzed for its application to a number of commercial banks that have the status of a State-Owned Enterprise, and how this concept can affect the implementation of Good Corporate Governance as required for State-Owned Enterprises based on laws and regulations. So that it can be determined that the mechanism for implementing the Whistleblowing System concept is appropriate, and fulfills all the elements contained in the principles of Good Corporate Governance. This research was conducted by reviewing literature data, which includes laws and regulations, expert theoretical reviews, scientific journals and annual reports from several State-Owned Enterprises that are the object of research."