Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Anak jalanan merupakan sebuah fenomena yang sering muncul di area perkotaan serta membawa dampak buruk bagi ketertiban lingkungan. Permasalahan ini tidak bisa hanya dipandang sebelah mata, melainkan harus dilihat dari berbagai sudut pandang serta berbagai faktor seperti keluarga, sosial, psikologi, hingga ekonomi. Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) klaster anak jalanan untuk menyediakan kesempatan bagi anak jalanan supaya mereka mendapatkan akses terhadap rehabilitasi sosial, jaminan sosial, hingga pemberdayaan sosial. Kota Depok merupakan salah satu kota yang gencar menyelenggarakan kebijakan penanganan anak jalanan yang diangkat juga sebagai program unggulan oleh Dinas Sosial. Hal ini dibuktikan dengan prestasi penurunan jumlah anak jalanan tertinggi dibandingkan kota-kota lain di wilayah Jabodetabek serta gelar Kota Layak Anak yang didapatkan. Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu kunci keberhasilan dari strategi penanganan anak jalan yang Pemerintah Kota Depok laksanakan. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses dan alur kolaboratif serta faktor yang memengaruhinya dengan konsep collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengambilan data lewat wawancara mendalam sebagai sumber primer dan studi kepustakaan hingga studi media sebagai sumber sekunder. Hasil dari penelitian ini melukiskan kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok dalam menjalankan turunan Program Kesejahteraan Sosial Anak klaster anak jalanan telah memenuhi semua dimensi dari teori milik Ansell & Gash (2008). Pemerintah Kota Depok memberikan alur yang jelas untuk menangani anak jalanan serta membuka kesempatan bagi kolaborator untuk membangun kebijakan bersama sesuai kebutuhan. Kolaborator Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) juga diberikan pelatihan dan akreditasi demi meningkatkan pelayanan yang diberikan. Namun, masih didapati beberapa temuan yang menjadi hambatan serta harus dievaluasi yang berhubungan dengan miskomunikasi, pembaharuan kebijakan, optimalisasi perjanjian kerja, hingga penyebaran informasi yang belum baik.

---

Street children are a phenomenon that often appears in urban areas and brings negative impacts to environmental order. This issue cannot be overlooked, but must be viewed from various perspectives and factors such as family, social, psychological, and economic. The Government of the Republic of Indonesia has issued the Child Social Welfare Program (CSWP) for street children cluster to provide opportunities for street children so that they can access social rehabilitation, social security, and social empowerment. Depok City is one of the cities that actively carries out street children handling policies which are also raised as a flagship program by the Social Service. This is evidenced by the achievement of the highest reduction in the number of street children compared to other cities in the Jabodetabek region and the Child-Friendly City title obtained. Cross-sector collaboration is one of the keys to the success of the street children handling strategy carried out by the Depok City Government. This research aims to analyze the process and flow of collaboration and the factors that influence it with the concept of collaborative governance proposed by Ansell & Gash (2008). This research uses a post-positivist approach with data collection methods through in-depth interviews as primary sources and literature studies to media studies as secondary sources. The results of this study illustrate the collaboration carried out by the Depok City Government in running the derivative of the Child Social Welfare Program for the street children cluster has fulfilled all dimensions of the theory of Ansell & Gash (2008). The Depok City Government provides a clear flow to handle street children and opens opportunities for collaborators to build joint policies according to needs. Social Welfare Institution (SWI) collaborators are also given training and accreditation to improve the services provided. However, there are still some findings that become obstacles and must be evaluated related to miscommunication, policy renewal, optimization of work agreements, to the dissemination of information that is not yet good."

"Penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak identitas anak melalui pelibatan masyarakat untuk mengembangkan model perlindungan anak berbasis komunitas. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan penelitian aksi sebagai strategi penelitiannya. Hasil penelitian menunjukan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah dengan realitas di masyarakat dalam pemenuhan hak identitas anak. Peran pekerja masyarakat diperlukan untuk memberdayakan masyarakat khususnya orang tua agar mampu melakukan perannya. Pemerintah, pekerja masyarakat dan tokoh masyarakat perlu bersinergi membuat strategi agar partisipasi masyarakat berjalan secara efektif dalam mengembangkan model perlindungan anak berbasis komunitas.

---

This research is about fulfillment of the child’s rights identity through community involvement to develop a child protection model with community-based approach. This research used a qualitative approach with descriptive type and action research as the strategy. The result shows the gap between government policy and the reality in community in fulfilling the child's rights of identity. The community workers is needed to empower people, especially the parents to be able to perform their roles. Goverment, community workers and community leader have to work together in making a strategy so the community have a child protection model with community-based approach."

"ABSTRAKAnak sangat rentan menjadi korban kejahatan khususnya korban kesusilaan. Anak yang menjadi korban kejahatan kesusilaan tentu tidak hanya menderita secara fisik tetapi juga psikis. Namun, dalam proses peradilan pidana, kedudukannya sebagai korban cenderung terpinggirkan. Melihat perlindungan dan kedudukan anak sebagai korban kejahatan yang belum terlalu diperhatikan dalam proses peradilan pidana, pendekatan keadilan restoratif dipergunakan sebagai model alternatif penanganan perkara anak yang dinilai lebih mampu menjamin perlindungan dan kedudukan anak sebagai korban kejahatan. Penulis menggunakan tipe penelitian normatif yuridis. Pada penelitian normatif, penulis menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus Sedangkan secara yuridis, penulis melakukan wawancara terhadap Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, dan Hakim Anak terkait pengetahuannya mengenai sistem peradilan pidana anak.Hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) penanganan perkara anak dengan model pendekatan restorative justice nyatanya belum mampu memberikan perlindungan terhadap anak korban kejahatan apabila dibandingkan dengan mekanisme peradilan konvensional (2) aparat penegak hukum dalam menjalankan perannya belum begitu menjamin perlindungan terhadap anak korban (3) sistem peradilan pidana anak seharusnya kedepan mampu memperhatikan kepentingan dan perlindungan tidak hanya untuk anak pelaku, tetapi juga untuk anak korban dan anak saksi.

---

ABSTRACT

Children are surely vulnerable to be the victims of crimes, especially victims of criminal acts of decency. The children who are being the victims of criminal acts of decency are not only suffer physically but also psychologically. However, in the criminal justice system, their positions as victims tend to be marginalized. Seeing the child?s protection and status as a victim of crime has not been paid too much attention in the criminal justice system, restorative justice approach is used as an alternative model of handling the case of children, which is considered as more capable of guaranteeing the protection and status of children as victims of crime. The author uses normative juridical research. In the normative research, the authors uses the statute approach and use the case approach. In the juridical research, the author conducted the interview with police, prosecutor, and judge related to their knowledge of the criminal justice system of children.

Results of the study can be concluded as follows: (1) Handling the case of the children with restorative justice approach in fact has not been able to provide protection to child as victims of crime when compared to the conventional criminal justice system mechanism. (2) The law enforcers in carrying out their role have not been fully guaranteed the protection of the child as victims. (3) the criminal justice system of children should be able to observe the concerns and the protection."

"Perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia. Namun, seringkali tujuan ini tidak tercapai dan perceraian pun terjadi. Perceraian tidak melepaskan tanggung jawab kedua orang tua untuk melaksanakan pemeliharaan kehidupan anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Dalam memenuhi kewajiban ini, negara dapat ikut campur dengan pembuatan pengaturan yang menjamin terpenuhinya kesejahteraan anak pasca perceraian. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini melaksanakan perbandingan antara hak alimentasi anak di Indonesia dengan tunjangan anak di Selandia Baru. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Indonesia memiliki pengaturan hak alimentasi anak yang sporadik dan tidak mengatur hak alimentasi anak untuk seluruh masyarakat secara komprehensif dan spesifik. Sebagian besar penentuan jumlah hak alimentasi anak hanya didasarkan pada kebijaksanaan hakim dan/atau yurisprudensi. Berbeda dengan Selandia Baru yang telah memiliki pengaturan tertulis yang terpusat dan komprehensif mengenai tunjangan anak. Hal ini pun telah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di Selandia Baru. Maka, dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam pengaturan hak alimentasi anak. Dengan demikian, pengaturan di Indoensia dapat diperjelas demi tercapainya kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia. Dalam melaksankan hal tersebut, pemerintah Indonesia dapat menggunakan pengaturan di Selandia Baru sebagai acuan agar kesejahteraan anak di Indonesia dapat dilindungi dan terjaga dengan lebih baik lagi.

---

A marriage has a purpose to build a happy family. However, often times, this purpose is failed to be achieved, resulted in a divorce. A divorce does not remove the responsibilities of both parents to maintain and ensure their children’s livelihood. In fulfilling this obligation, the state can interfere by making regulations to ensure the fulfilment of children's welfare after a divorce. Using a judicial-normative method, this study conducted a comparison between the child alimony rights in Indonesia and child support in New Zealand. The results of this study indicates that Indonesia has a sporadic regulation and there is no specific nor comprehensive regulation about child alimony rights. Therefore, the determination of the amount of child alimony rights mostly based on a judge’s discretion and/or jurisprudence. In contrast to New Zealand that already has a centralized and comprehensive written law regarding child support. As a result, it has provided legal certainty for the people in New Zealand. It is concluded that Indonesia is still left behind in terms of child alimony rights regulation. Thus, the regulations in Indonesia can still be improved in order to achieve legal certainty. In implementing this, the Indonesia government could use the regulations in New Zealand as a reference so that the welfare of children in Indonesia can be better protected and maintained."

"The book presents an interdisciplinary approach to the study of young childrens flourishing. Scholars from anthropology, education, intervention, and clinical and developmental psychology discuss child well-being. Like research within psychology generally, developmental psychology has spent more of its attention on pathology and on environments that challenge development. With the help of anthropological description, we hope to add to the movement to shift perspectives toward flourishing-describing its characteristics and varied approaches to supporting it. The book uses an evolutionary framing and provides cutting-edge knowledge about specific parenting practices and their relation to thriving. The book examines initial foundations for the broad landscape of young child flourishing, addresses parenting and family cultural contexts, which includes the attitudes and expectations that surround the child from conception and beyond. Contributors address contexts of conflict, community contexts beyond the family such as group care settings and early schooling, and the broader contexts for young child flourishing, suggesting policies, programs, and practices that enable thriving. Only by understanding the practices and contexts for optimal child development can comparative guidelines for prevention and interventions be established, problems be accurately analyzed, and effective solutions be tested."

"Penelitian ini mengkaji kekerasan struktural yang terjadi pada anak-anak rohingya tanpa kewarganegaraan. Peneliti mengkaji kasus anak-anak pengungsi rohingya yang ada di Wisma YPAP Medan, Indonesia. Konsep kekerasan struktural dan teori kriminologi konstitutif digunakan sebagai perspektif dalam mengkaji permasalahan ini. Untuk memahami kekerasan struktural yang dialami oleh anak-anak pengungsi Rohingya, peneliti melakukan sebuah penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan observasi dengan anak-anak pengungsi Rohingya di community housing Wisma YPAP Medan. Untuk mendapatkan data yang komprehensif, peneliti turut melibatkan orang tua, lembaga supra-negara, pemerintah Indonesia, serta masyarakat sekitar dalam pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiadaan kewarganegaraan pada anak-anak rohingya merupakan sebuah bentuk kekerasan struktural yang memisahkan jarak antara potensi anak dengan situasi riil yang dialami anak saat ini. Kekerasan struktural ini dilakukan oleh berbagai agen dalam kehidupan anak dalam berbagai bentuk, yaitu pembersihan etnis, hate crime, kriminalisasi migrasi, dan tidak terpenuhinya hak anak-anak rohingya yang tidak berkewarganegaraan.Penelitian ini mengkaji kekerasan struktural yang terjadi pada anak-anak rohingya tanpa kewarganegaraan.

---

This study discuss structural violence happened to stateless rohingyan children. The case of rohingyan child refugees in Wisma YPAP Medan had been researched using structural violence concept and constitutive criminology theory. Research with qualitative method was done to understand the situation of structural violence towards rohingyan children in Wisma YPAP Medan. Parents, supra-state actor, Indonesian government, and the community also involved in this research to get a comprehensive data. The research shows that statelessness in rohingyan children is a form of structural violence that creates a gap between potential and real situation of rohingyan children. This structural violence was done by many agents in the course of their lives, and happen in many forms, as recognized in this research, ethnic cleansing, hate crime, criminalization of migration, and unfulfilled rights of rohingyan stateless children."