Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam penelitian ini, peneliti membahas opini Tajuk Rencana Kompas tentang Aceh sejak penandatanganan COHA sampai dengan sehari sebelum pemberlakuan Darurat Milker dan Operasi Militer di Aceh. Peneliti juga membahas faktor-faktor yang mendorong kemunculan opini tersebut, dengan memfokuskan diri pada ideologi yang mengorganisir dan mempengaruhi opini itu beserta dengan relasi kuasa dan dominasi,di seputar konflik Aceh, yang menjadi bagian dari konteks opini tersebut. Untuk membahas hal-hal di atas, peneliti menggunakan kerangka teori dan metode analisa wacana kritis (critical discourse analysis), terutama yang dirumuskan oleh Noman Fairclough dan Teun A. van Dijk.Adapun Tajuk Rencana Kompas tentang persoalan Aceh sejak penandatanganan COHA sampai dengan sehari sebelum pemberlakuan Darurat Militer dan Operasi Militer di Aceh, yaitu tanggal 18 Mei 2003, berisikan opini-opini sebagai berikut: (1) cenderung melegitimasi serta mendukung COHA dan solusi damai; (2) cenderung bersikap ambivalen terhadap penggunaan kekuatan mlliter dan operasi militer di Aceh; (3) cenderung mendukung internasionalisasi persoalan Aceh dan pihak intetnasional atau perannya dalam persoalan Aceh; (4) cenderung mendelegitimasi gerakan kemerdekaan di Aceh dan GAM; (5) cenderung melegitimasi TNI dan Polri; (6) cenderung mengkritik serta mendelegitimasi pemerintah, elite bangsa dan bangsa Indonesia, dan (7) cenderung melegitimasi dan mendukung partisipasi masyarakat dalam persoalan Aceh.Kemunculan berbagai opini tersebut dapat dikatakan didorong oleh ideologi nasionalisme, yang terlihat dominan mengorganisir dan mempengaruhi berbagai opini tersebut. Adapun ideologi nasionalisme mengorganisir dan mempengaruhi berbagai opini tersebut melalui beberapa cara, seperti melalui gagasan 'keutuhan wilayah (Indonesia)' -- yang mencakup pula gagasan untuk 'mempertahankan keutuhan (wilayah) Indonesia'--, gagasan 'kemandirian' dan polarisasi antara TNI dan GAM, di mana GAM, yang memperjuangkan 'Aceh merdeka,' dianggap sebagai 'mereka/musuh,' sementara TNI, yang menghadapi GAM,. dianggap sebagai 'kami/sekutu.'Selanjutnya, kemunculan ideologi nasionalisme dalarn konteks persoalan Aceh didorong oleh konflik Aceh yang dinkibatkan oleh relasi kuasa dan dorninasi dalam persoalan Aceh. Salah satu relasi kuasa dan dorninasi tersebut berada di wilayah ekonomi. Relasi kuasa itu termanifestasikan dalam kesenjangan yang ada antara Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh dengan tingkat konsumsi masyarakat dan pemerintah daerahnya, yang memiliki arti bahwa apa yang dihasilkan di Aceh tidaklah dinikmati secara maksimal oleh masyarakat Aceh, baik secara langsung melalui pendapatan yang akan berimplikasi pada konsumsi, ataupun secara tidak langsung melalui pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Aceh. Adapun relasi dominasinya termanifestasikan dalam kerugian yang relatif dialami oleh masyarakat Aceh-seperti yang ditunjukkan oleh beberapa indikator kesejahteraan masyarakat Aceh, seperti sumber peerangan dan pendidikan-sebagai akibat dari relasi kuasa di atas.Relasi kuasa dan dorninasi di atas setidaknya disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah kebijakan keuangan Ode Baru yang sangat tersentralisir, di mana pada masa Orde Baru, pendapatan daerah dikonsolidasikan dan tergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat. Yang kedua adalah penyerapan surplus melalui ekspor, mengingat penggunaan yang paling besar dari PDRB Aceh adalah ekspor. Di sini diasumsikan bahwa ekspor itu sebenamya bukan 'milik masyarakat/publik ,' melainkan merupakan surplus atau keuntungan untuk para eksportir. Adapun di Aceh, sebagian besar ekspor Aceh terdiri dari gas alam cair (LNG) dan produk migas lainnya. Di sini kita temui perusahaan perusahaan yang mengeruk keuntungan dari ekspor migas di Aceh, seperti Exxon Mobil, PT Arun, Jilco dan Pertamina-yang terakhir ini juga menjadi penyalur keuntungan untuk pemerintah pusat."

"Tesis ini membahas mengenai kuasa/pengetahuan yang bekerja dalam membentuk identitas nasional dalam buku sejarah untuk kelas dua Sekolah Menengah Pertama (SMP). Penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis. Hasil penelitian ini menemukan bahwa identitas nasional yang diekspresikan dalam buku sejarah mengoperasikan bentuk kuasa/pengetahuan kolonial. Tesis ini menyarankan adanya suatu peninjauan kembali terhadap perumusan identitas nasional dalam buku sejarah, demi memungkinkannya nilai identitas yang lebih mewadahi semua elemen bangsa dan jauh dari gejala inferioritas.

---

This thesis discusses the power / knowledge works in shaping national identity in the history books for two classes of secondary school (SMP). The study is a qualitative research approach to critical discourse analysis. The results of this study found that national identity is expressed in the form of power to operate the history books come from colonial knowledge. This thesis suggests the existence of a judicial review against the formulation of national identity in the history books, in order to allow the identity of a nation embodies all the elements and away from the symptoms of inferiority."

"Penelitian tentang sejarah nasionalisme Arab bertujuan untuk mengetahui latar belakang pemikiran yang mendasari timbulnya paham nasionalisme Arab dan bagaimana paham sekuler ini bisa berkembang pada bangsa Arab yang sebelumnya justru disatukan oleh ikatan keagamaan. Selanjutnya bagaimana perkembangan Gerakan dan cita-cita Gerakan Nasionalisme arab ini di zaman modern. Pengumpulan data penulisan dilakukan melalui studi kepustakaan yang bersumber pada buku-buku sejarah politik Arab dan Islam yang berkaitan dnegan masalah-masalah nasionalisme Arab. Metode penulisan yang digunakan dalam membahas topik ini adalah metode deskriptif analisis yang dimulai dengan pemapapran sejarah umum nasionalisme, sejarah latar belakang timbulnya nasionalisme Arab, ide-ide dan pemikiran tentang dasar nasionalisme Arab serta sejarah perkembangan Gerakan Nasionalisme Arab. Kesimpulan dari penelitian sejarah ini adalah, bahwa modernisasi di dunia Arab merupakan cikal bakal timbulnya kebangkitan politik bangsa Arab. Dan nasionalisme Arab adalah paham yang dihasilkan dari dampak modernisasi politik. Dalam perkembangan gerakannya nasionalisme Arab timbul sepenuhnya karena masalah politik yang dihadapi dunia Arab saat itu. Nasionalisme Arab baru benar-benar muncul ke permukaan jika ada tekanan politik dari luar yang memaksa kaum nasionalis untuk berbuat sesuatu. Persatuan Arab merupakan wujud dari cita-cita nasionalisme Arab. tetapi cita-cita persatuan Arab tampaknya tidak didukung oleh semua naggota-anggota negara Arab. Hambatan-hambatan yang menghalangi terwujudnya cita-cita itu disebabkan karena faktor politik, ekonomi, sosial budaya Arab, yang tidak merata pada anggota-anggota negara Arab. Sementara faktor terpenting yang sesungguhnya menghambat cita-cita itu adalah karena tidak adanya kemauan bersama bagi anggota negara-negara Arab untuk memajukan negara Persatuan Arab."

"Tesis ini mencoba untuk membedah permasalahan konflik Israel-Palestina yang cenderung berlarut-larut dengan menawarkan adanya konsep ideologi nasionalisme religius yang diusung oleh HAMAS yang selama ini nampaknya terabaikan dan terjebak dalam wacana Israel dan PLO belaka. Sehingga tesis ini mencoba untuk melihat secara lebih dalam betapa pentingnya konsep ideologi nasionalisme religius yang diusung oleh HAMAS untuk dilibatkan, khususnya dalam Proses Perjanjian Perdamaian terakhir di Wye Rivers, AS. Keterbatasan sarana menyebabkan penelitian tesis ini mengandalkan pada bahan-bahan pustaka yang dengan selektif dipergunakan untuk membahas permasalahan agar lebih komprehensif. Sementara Kerangka Teori yang dipergunakan nampaknya tetap menggunakan konsep-konsep klasik dalam Ilmu Hubungan Politik Internasional, seperti teori-teori keseimbangan dan penggunaan kekuatan (power) yang dalam hal ini dikembangkan oleh Nicholas J. Spykman dan Frederick L. Schumann, konsep pemikiran dari seorang ahli sosiologi-politik, Mark Jurgensmeyer mengenai nasionalisme religius berikut konsep-konsep pemilaran orisinal dari HAMAS dari surnber kepustakaan yang ada. Dari penulisan dapat disimpulkan, bahwa memang dalam konteks real-politik, HAMAS dengan ideologi nasionalisme-religiusnya menempati legitimasi yang sangat tinggi di mata rakyat Palestina pada umumnya karena hanya HAMAS lah hingga detik ini yang masih secara frontal menentang penindasan rezim Zionisme Israel walaupun jatuh banyak korban. Alangkah baiknya di kemudian hari, jika proses perdamaian juga melibatkan kepentingan HAMAS, disamping PLO, mengingat legitimasi politik HAMAS yang sangat kuat, disamping ideologi yang diusungnya sebenarnya berakar pada ajaran Islam yang dipeluk oleh kebanyakan rakyat Palestina dan sangat diyakini kebenarannya."

"ABSTRAKStudi ini mengkaji tentang fenomena rakyat kecil atau kelas kepemilikan negatif sebagai akibat ideologi eksploitatif melalui penggunaan kekuasaan, menyangkut eksploitasi sumber daya alam dan penempatan penduduknya sebagai sumber tenaga murah, yang disebut Frank Parkin penutupan sosial dengan pengucilan. Di tengah kekayaan alam Indonesia yang melimpah, operasi ideologi eksploitatif mempengaruhi struktur kekuasaan di bidang ekonomi sejak masa kolonial hingga era kemerdekaan. Terdapat hubungan antara kurangnya penghargaan kemajemukan bangsa, khususnya pengakuan terhadap akar sosio-historis di masyarakat, dengan fenomena kemiskinan. Dalam menghadapi ideologi eksploitatif, nasionalisme di Indonesia secara konseptual dikaitkan dengan gagasan keadilan sosial untuk membebaskan rakyat kecil dari kondisi penutupan sosial dengan pengucilan. Ada aspek-aspek partikular dan universal yang bersifat eklektis antara gagasan dari barat dan kondisi Indonesia. Dalam politik nasional, fenomena rakyat kecil dan kemiskinannya melahirkan istilah khasnya sebagai pembelaan terhadap mereka, yakni marhaen dan wong cilik. Pada masyarakat Indonesia yang majemuk, selain memerlukan promosi keyakinan identitas nasional, nasionalisme bagi rakyat kecil juga perlu didukung oleh keberadaan struktur politik yang menunjang, strategi negara dalam pengaturan ekonomi di masyarakat, eklektisitas negara dalam prosedur dan nilai-nilai kelembagaan, serta solusi terhadap pertentangan dalam kompetisi visi-visi ideologi yang saling bersaing. Isu keadilan sosial dapat dieloborasi oleh setiap golongan untuk melakukan kerja-kerja konkrit bersama memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. Nasionalisme yang dikembangkan selayaknya mempertimbangkan akar sosio-historis di masyarakat. Meski begitu, praktik politik dari kaum nasionalis kurang mempertimbangkan kekuatan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang ada di masyarakat, melainkan lebih pada usaha merebut dan mempertahankan kekuasaan dan sumber-sumber ekonomi bagi pribadi dan kelompoknya. Praktik nasionalisme di Indonesia, sebagaimana direpresentasikan oleh PNI, PDI, dan PDI Perjuangan, tidak berhasil membebaskan rakyat kecil dari penutupan sosial dengan pengucilan dalam medan konflik dan kompromi antar kekuatan politik lain, kekuatan modal, maupun relasi dengan negara dan pemerintah.

---

ABSTRACTIt study poor people or negative ownership class phenomena as result of exploitative ideology using power including exploitation of natural resource and placement of population as cheaper labor so called social closure and isolation by Frank Parkin. In the midst of huge natural richness of Indonesia the exploitive ideology operations had influenced economic power structure since colonialism through this independence era. There is correlation among lack of national pluralism appreciation, specially, recognition of socio-historical roots at society with poverty phenomena. To face exploitive ideology, conceptually, Indonesia nationalism is pertained to social-justice idea in order to keep poor people from social closure and isolation?s condition. Eclectically, among Western and Indonesia condition there are universal and particular aspects. By national politic the phenomena of poor people and their poverty had brought about special term as defending for them i.e marhaen and wong cilik. In diversified Indonesia society, unless requiring promotion of national identity confidence, a nationalism for poor people also should maintained by politics structure existence supporting state strategy to regulate society economy, state eclecticism in procedure and institution values, as well as solution for ideology vision to compete each other. Social-justice issues may be elaborated by any group to do concrete issues for struggling poor people interests together. Properly, nationalism built by considering socio-historical roots at society. Nevertheless, political practices of nationalists had not considered social, economic, politic and cultural strength existing in Indonesia sufficiently, but, rather than to embrace and maintain the power and economic resource for their groups interests. Nationalism practices as represented by PNI, PDI and PDIP unsuccessfully, they had not kept poor people from social closure and isolation for conflict and compromise fields among other political party, capital strength or relationship with state and government."