Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perumahan dan permukiman yang tepat adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, tetapi saat ini, ada banyak warga tinggal di daerah yang kurang layak karena kemiskinan, urbanisasi, dan kurangnya tanah. Alternatif terbaik untuk memecahkan masalah ini adalah dengan membangun rumah susun dengan harga terjangkau bagi masyarakat miskin. Rumah susun ini diatur oleh undang-undang no. 16/1985. Saat ini, ada rumah susun mewah di Indonesia, yang juga dikenal sebagai "apartemen" dan "kondominium". Rumah susun mewah juga diatur oleh undang-undang nomor 16/1985 yang diarahkan untuk rumah susun sederhan, sehingga undang-undang ini tidak lagi cocok untuk rumah susun mewah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan untuk rumah susun mewah di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengaturan rumah susun mewah di Indonesia belum diatur secara jelas di salah satu undang-undang dalam hukum Indonesia, yang menyebabkan banyak masalah, seperti tidak ada batasan yang jelas antara rumah susun sederhana dan rumah susun mewah, yang dapat digunakan oleh beberapa pihak untuk menggunakan hak yang bukan milik mereka untuk memperoleh keuntungan dan fasilitas. Akibatnya, pengembangan rumah susun tidak lagi mencapai sasaran yang tepat, dan pendapatan pemerintah dari pajak menjadi tidak optimal.

---

Proper housing and settlement are one of the basic needs of human, but nowdays, there are many citizens live in a vile area because of the poverty, urbanizations, and lack of land. The best alternative to solve this problem is by building flats with affordable price to the poor. These flats are regulated by law no. 16/1985. Nowdays, there are many luxurious flats in Indonesia, which also known as "apartments" and "condominiums". They also regulated by law no. 16/1985 which is directed for the low price flats, so this statute is no longer suitable for the luxurious flats. The purpose of this research is to find the regulation for the luxurious flats in Indonesia, by using a statute approach and a comparative approach.Results of this research proves that the regulation of luxurious flats in Indonesia has not regulated clearly in one of the statute in Indonesia law, which causes many problems, such as there are no clear limitation between flats and apartments/ condominiums, that can be used by some party to use rights which not belong to them. As result, the development of flats is no longer reach the right target, and the income of the government from tax is not optimal."

"ABSTRAKDaerah pinggiran Kota Jakarta merupakan perluasan Kota Jakarta yang berkembang pesat dan selalu sibuk dengan macam aktivitas, terutama aktivitas yang berada di kota itu sendiri dan Kota Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sebaran lokasi apartemen di daerah pinggiran DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan analisis cluster. Sebaran lokasi apartemen mengelompok dengan pusat kota, jarak pintu tol, dan jarak stasiun kereta api. Apartemen yang tersebar di daerah pinggiran kota memiliki karakteristik apartemen dan karakteristik lokasi tertentu, sehingga membentuk suatu pola sebaran terhadap orientasi apartemen.

---

ABSTRAKThe outskirts of Jakarta is the expansion of the city itself which is rapidly growing and always busy with many activities, activities in that city or in Jakarta. The purpose of this research is to knowing the location of the apartment on the outskirts of DKI Jakarta. The method that used in this research is the method of analysis descriptive and analysis of the cluster. The location of the apartments clustered with the city center, within the toll entrance, and the train station. The apartments are scattered on the outskirts of cities have characteristics of the apartment and the characteristics of certain locations, so as to form a distribution pattern to the orientation of the apartments."

"Sejak April tahun 2007, pemerintah telah mencanangkan Program 1.000 (Seribu) Menara Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami), dalam rangka kebijakan untuk mengatasi permasalahan kebutuhan perumahan bagi Rakyat Indonesia.. Sebelum berlakunya UU Rusun No. 20 Tahun 2011, PPJB Sarusun banyak dilakukan secara dibawah tangan, tetapi sejak berlakunya UU Rusun, pembuatan dan penandatanganan PPJB Sarusun dapat dilakukan dihadapan Notaris sebagaimana telah diamanatkan dalam UU Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 1 Tahun 2011 pasal 42 ayat (1) dan UU Rumah Susun No. 20 Tahun 2011 pasal 43 ayat (1), yang mensyaratkan proses jual-beli sarusun sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui perjanjian pendahuluan atau perjanjian pengikatan Jual Beli, yang dapat dibuat di hadapan Notaris.Dalam penulisan ini yang menjadi permasalahan adalah dapatkah asas kebebasan berkontrak diterapkan dalam perjanjian baku PPJB Sarusun, dan bagaimanakah eksistensi dari pasal 43 ayat (1) UU Rusun?. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normative, dengan tipologi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian pada penulisan ini dapat disimpulkan bahwa asas kebebasan berkontrak dalam PPJB Sarusun ini telah diterapkan dengan baik oleh pihak PT. BAP, dengan bukti dimana pihak pembeli telah menandatangani PPJB Sarusun ini. Sarannya agar PPJB Sarusun ini dapat dibuat secara otentik dihadapan Notaris.

---

Since April 2007, the government has launched "1000 Simple Owned Apartemen Tower Program," in the framework of policies to address issues of housing needs of the people of Indonesia. Before enactment of the laws apartemen number 20 Years 2011, a binding agreement of the sale and purchase (SPA) apartemen unit are mostly done in under hand, but since enactment of the laws apartemen, the manufacture and the signing of a binding of the SPA apartemen unit can be done is before the notary as mandated in the act of housing and settlement number 1 Year 2011 article 42 paragraph (1) and the act of apartemen number 20 Year 2011 article 43 paragraph (1), that required the process trade of the apartemen unit before the construction finished can be done by covenant prefatory or a binding of the SPA apartemen unit, that can be made up before the Notary.

In this study, that the problem is can the principle of freedom of contract applied in standard agreements of a binding of the SPA apartemen unit?, and how the existence of Article 43 paragraph (1) of the act of Apartemens ?. This research is a normative juridical, with the typology analytical descriptive study. Based on the research results in this paper can be concluded that the principle of freedom of contract under the binding of the SPA apartemen unit has been well implemented by the PT. BAP, with evidence of where the buyer has signed a binding of the SPA apartemen unit. His suggestion that the a binding of the SPA apartemen unit can be prepared in an authentic manner before the Notary."

"Pembangunan rumah susun menjadi alternative solusi permasalahan perumah di Indonesia di tengah-tengah kebutuhan tempat tinggal yang semakin meningkat. Salah satu aspek penting dalam rumah susun adalah perolehannya yang saat ini dapat dilakukan saat fisik bangunan rumah susun tersebut belum terbangun (pre-project selling) Mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri PUPR No. 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah. Namun, berbagai kalangan menganggap aturan tersebut tidak adil bagi pengembang. Aturan yang dianggap tidak adil dalam aturan tersebut adalah antara lain (1) ketentuan mengenai pemasaran yang membebankan tanggung jawab penuh kepada pengembang terhadpa informasi yang disampaikan oleh agen pemsaran; (2) Pengembang wajib mengembalikan seluruh pembayaran dengan potongan 10% kepada konsumen. Dikarenakan aturan tersebut, kemudian timbul persoalan mengenai kesetaraan pengembang dan konsumen rumah susun dalam jual beli satuan rumah susun.

---

The development of Apartment across Indonesia has been an alternate solution amidst housing problems in Indonesia. One of the key aspects in Apartment subject is the provision of apartment which for the time being may be procured before the physical of apartment even exists (pre project selling). In consideration of the above complexities and development, the Government of Indonesia enacted Minister of General Construction and People Housing Regulation Number No. 11/PRT/M/2019. However, the promulgation has attracted critcicsm due to the provisin contained in the regulation doesnt reflect the equality or fairness for the developer. Some of the provision being criticized are (1) provision for developer to fully take responsibility for every marketing activity conducted by external marketing agen; (2) Developer shall return full payment with deduction of 10% in case of cancellation by consumer. Nothwithstanding the provision, questions are raised on the equality between developer and consumer in apartment transaction."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk mencari faktor ndash; faktor yang mempengaruhi developer dalam mengembangkan apartemen di pusat kota Depok, khususnya di Jalan Margonda dan sekitarnya. Melihat perkembangan apartemen yang begitu masif, kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi developer dalam mengembangkan apartemen menarik untuk diteliti untuk memahami kondisi pasar terhadap supply. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif statistik, yaitu dengan one sample t-test untuk mengetahui faktor yang berpengaruh serta tidak berpengaruh terhadap developer dalam mengembangkan apartemen di pusat kota Depok. Selain itu, dilakukan juga analisis Relative Rank Indeks RRI untuk mengetahui faktor-faktor yang dominan atau faktor yang penting. Hasil analisis menunjukkan bahwa semua faktor dalam variabel penelitian yaitu Pendapatan, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, Jumlah Tenaga Kerja, Jumlah Mahasiswa, Harga Pasar, Pajak, Kemudahan Pinjaman, Suku Bunga, Uang Muka, Peraturan Pemerintah, Investasi serta segmentasi pasar, berpengaruh terhadap developer dalam mengembangkan apartemen di Kota Depok. Sedangkan pada analisis RRI diketahui bahwa Harga Pasar dan Segmentasi Pasar merupakan faktor yang paling penting. Begitu pun dengan Jumlah Mahasiswa, Investasi serta Peruntukkan lahan juga merupakan faktor yang penting bagi developer dalam mengembangkan apartemen di Kota Depok. Hasil dari penelitian diharapkan dapat berdampak bagi pengembang yang bergerak di dalam bidang properti, khususnya pengembangan apartemen.

---

ABSTRACTThis research has been conducted to find the factors that influence developers in developing apartments in Depok city, especially in Margonda Street and its surroundings. Seeing the massive development of apartments, the study of the factors that encourage developers in developing apartments is interesting to examine to understand the market conditions of supply. The analytical technique used is descriptive statistics, ie with one sample t test to determine the factors that have influence and have no influence on developers in developing apartments in the city of Depok. In addition, it is also conducted a relative rank index analysis RRI to determine the dominant factors on developers in developing apartments in the city of Depok. The results of the analysis show that all factors in the research variables, Income, Population, Population Growth, Total Manpower, Number of College Students, Market Price, Tax, Ease of Loan, Interest Rate, Down Payment, Land Allocation Government Regulation , Investment and Market segmentation, are influential on developers in developing apartments in Depok City. While in RRI analysis it is known that market price and market segmentation are the most dominant factors. In addition, the number of college students, investment and land allocation are also important factors for developers in developing apartments in Depok City. The results of the study are expected to be beneficial for developers engaged in property, especially on the development of apartments."

"Tesis ini membahas tentang penghuni dan ruang hunian dengan kasus bahasan penggunaan ruang hunian di rumah susun Kemayoran. Tulisan ini mendefinisikan kebudayaan sebagai blue print. Kebudayaan digunakan sebagai acuan bertindak untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia secara universal yang meliputi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan integratif. Setiap tindakan memerlukan ruang yang wujudnya bisa fixed feature space, semi fixed feature space, dan informal space sesuai dengan kebudayaannya.Secara sadar maupun tidak sadar manusia sering menciptakan dan mengubah ruang. Salah satu cara penciptaan ruang dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat perkotaan golongan ekonomi lemah dilakukan dengan peremajaan kampung dengan rumah susun. Tindakan ini merupakan tindakan perubahan ruang dan lingkungan secara menyeluruh dan mendadak yang menyebabkan pudarnya pedoman penggunaan ruang, dan memerlukan pedoman baru. Masalahnya adalah bahwa ruang-ruang dirumah susun tidak cocok dengan kebudayaan warga, hal ini terlihat pada sebagian besar penghuni meninggalkan rumah susun barunya dan yang bertahan mengubah fungsi ruangnya.Bertahannya sebagian penghuni di rumah susun menunjukkan ada sebagian warga yang bisa merubah lingkungan fisik menjadi lingkungan budaya. Lingkungan rumah susun dirubah menjadi lingkungan tempat tinggalnya sehingga ruang ruang menjadi cocok dengan kehidupannya. Dengan demikian penataan dan penggunaan ruang di rumah susun merupakan cermin model acuan interpretasi dan model tindakan pemenuhan kebutuhan yang dikembangkan oleh penghuni dalam menghadapi kondisi lingkungan rumah susunnya. Apa yang dibahas dalam tesis ini adalah bersumber pada pertanyaan pokok bagaimana penghuni menggunakan ruangnya dan seperti apa bentuk-bentuk ruangnya.Pendekatan metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dengan metoda tersebut saya mencari informasi mengenai prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan hubungan penghuni dan ruang huniannya. Hipotesa saya terbukti bahwa rumah susun tidak cocok. Hal ini terlihat pada penggunaan ruang dengan fungsi majemuk dan banyaknya klaim ruang publik menjadi ruang sosial. Tindakan klaim ruang publik menjadi ruang sosial terjadi diberbagai tempat mulai dari tempat parkir, halaman, dan hampir semua ruang tangga sehingga menjadi gejala umum. Karena umum sifatnya dan diterima sebagai solusi ruang secara meluas maka bisa saya nyatakan gejela ini sebagai kebudayaan baru di rumah susun."

"Peningkatan pembangunan apartemen di Jakarta dengan lokasi tidak hanya terkonsentrasi di kawasan pusat kota, tetapi telah menyebar ke kawasan pinggiran kota dan di kota-kota pinggiran seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang merupakan suatu fenomena tersendiri. Bagi penghuni apartemen golongan ekonomi menengah-atas, pembangunan sistem transportasi yang dilaksanakan pemerintah berupa pembangunan jaringan jalan lingkar luar, jalan layang dan jalan tol, telah menjadikan kawasan pinggiran kota sebagai salah satu lokasi permukiman yang cukup menarik dan ideal.Penelitian mengenai motivasi penghuni apartemen golongan ekonomi menengah-atas ini, dilakukan dengan pendekatan metode penelitian kuantitatif dengan studi verifikasi untuk menjajaki dan memahami motivasi dan profil penghuni apartemen golongan ekonomi menengah-atas yang bermukim di lokasi kawasan pinggiran kota Jakarta.Untuk mengetahui karakteristik masalah penelitian ini, digunakan metode tabulasi silang yaitu suatu cara untuk mengetahui hubungan komparatif dari dua variabel yang diteliti, yaitu motivasi dan kawasan pinggiran kota Jakarta. Cara ini merupakan penelitian satu tahap yang datanya berupa beberapa subyek pada waktu tertentu, dengan menggunakan instrumen kuesioner. Penetapan subyek penelitian dilakukan secara acak. Uji Hipotesis dilakukan setelah tabulasi antar variabel dilakukan, sehingga akan tampak distribusi tabulasi silang sebagai cerminan diterima atau ditolaknya Hipotesis penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, diambil kesimpulan bahwa motivasi penghuni apartemen golongan ekonomi menengah-atas yang bermakna adaiah kebutuhan akan hunian, dengan faktor aksesibilitas yang tinggi terhadap pusat kegiatan, lokasi bebas banjir dan bebas polusi dan kepastian hukum dalam pemilikan.Komunitas penghuni apartemen adalah dari golongan swasta, dengan posisi jabatan setingkat manager ke atas, mayoritas tingkat pendidikan penghuni adalah sarjana (S1), berpenghasiian sekitar di atas 10 juta rupiah/bulan sampai di atas 30 juta rupiah/bulan. Faktor yang berperan penting dan secara statistik bermakna terhadap hubungan motivasi penghuni apartemen golongan menengah-atas di kawasan pinggiran kota adaiah status keluarga dan status pekerjaan.Motivasi penghuni apartemen golongan ekonomi menengah-atas terhadap pemilikan lokasi permukiman di kawasan pinggiran kota lebih di dasarkan pada faktor kebutuhan akan kepraktisan dan keamanan dan bukan karena faktor pengakuan dan gaya hidup (Life style). Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber pengayaan bagi penelitian selanjutnya.

---

The phenomenal growth of apartment buildings in Jakarata is not only concentrated in the city center, but also scattered in the suburb and fringe region of Jakarta, such as Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi. The new system of transportation were built by government: outer ring road, fly over and by pass made the suburb and fringe region as a favorable place for living.

The accessibility and availability of good transportation system is the crucial factor in choosing the suburb and fringe region of Jakarta as location to live. The study on motivation of the middle-up income apartment's tenants is basically a normative research using the quantitative method.

To illustrate the characteristic of the problem, we apply the cross tabulation method, a technique for comparing two classification variables such as Motivation and Fringe region of Jakarta. The technique uses questionnaires and this is one shot research. Hypothesis test is a form of statistical inference in which a statement concerning a characteristic of a population. The Hypothesis test conducted after the tabulation of variables, therefore the distribution of the random sampling are reflected by the cross tabulation. Usually the value of its mean, is accepted or rejected based upon the value of the corresponding sample characteristic.

Based upon the research result, as a matter of fact, most of the tenants who live in the apartment comprise managers, directors of private sectors, with college graduate and monthly income between 10 millions rupiah/month until above 30 millions rupiahJ month.

Motivation of the middle-up income tenants to live in high rise apartements basically based on security, practical life rather than life style. Hopefully the result of this study can be used as a source for further study."