"
ABSTRAKDalam penyelenggaraan upaya kesehatan khususnya di rumah sakit, tentunya
melibatkan hubungan dokter dan perawat. Dokter atau tenaga medis tidak dapat
bekerja tanpa bantuan perawat di suatu ?rumah sakit. Sebaliknya, perawat tanpa
adanya instruksi dokter, tidak berwenang untuk bertindak secara mandiri kecuali
dalam bidang tertentu yang sifatnya umum dan memang termasuk bidang asuhan
perawat (nursing care). Hal tersebut juga berlaku pada tindakan yang dilakukan
oleh dokter anestesi dan perawat anestesi. Permasalahan terkait pemberian dan
perlindungan hukum bagi perawat dapat dilihat pada tindakan anestesi. Perawat
anestesi tidak dapat semaunya melakukan tindakan pembiusan kepada pasien.
Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran memuat sanksi
pidana dan denda kepada siapapun yang menjalankan praktik kedokteran yang
menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah merupakan dokter yang
memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). Selain itu, tuntutan masyarakat akan
pemberian pelayanan kesehatan yang berkualitas, efektif dan efisien juga
dibutuhkan. Ketentuan ini tentunya menimbulkan polemik mengingat nasib
perawat anestesi yang berpraktik di daerah terpencil seperti Kabupaten Padang
Panjang di Provinsi Sumatera Barat. Dimana pada daerah tersebut hanya
terdapat beberapa tenaga medis yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat
Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat.
ABSTRACTIn the implementation of healthcare especially in hospitals, naturally there will be
an involvement in between doctors and nurses. Doctors or what we could called as
paramedics will not be able to work without the help of the nurses in the
?hospitals?. Vice versa, the nurses without the Doctors supervision will not be able
to act independently unless it is in a general action and part in the field of nursing
care. This also applies to the action taken by the anesthesiologist. The problem
related to the issue and a legal care towards the nurses can be shown during
anesthesia. Anesthesist are not allowed giving anesthesia to the patients by their
own will. In the Act No. 29 Year 2004 about Medical practice, it states a criminal
sanction and fines to anyone who undertake an illegal medical action, which will
later generate an impression as if it is a legal doctor who has an authorized
registration letter and have the authority to take measure. Moreover, the demand
for giving a good quality, effective and efficient healthcare to the society is also
needed. This provision will certainly polemical considering the fate of the
anesthesist that have their practice in a remote area like in Kabupaten Padang
Panjang in the province of West Sumatera, where in that area there are only a few
of paramedics which could fulfill the needs of the people."
