Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setelah era desentralisasi, pembangunan bidang kesebatan menjadi salah satu bidang kewenangan wajib yang diserahkan pada pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan ketenman tersebut maka tanggungjawab pembangunan bidang kesehatan di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Kewenangan ini juga meliputi hal pengelolaan perencanaan penganggaran dan penyediaan pendanaannya.Untuk melaksanakan pembangunan kesehatan di wilayahnya, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mengalokasikan anggaran melalui APBD kabupaten. Namun demikian anggaran kesehatan yang dialokasikan pada dinas kesehatan kabupaten melalui APBD kabupaten ternyata masih rendah. Sedangkan permasalahan kesehatan di kabupaten ini cukup besar khususnya penyakit-penyakit menular.Penelitian ini merupakan suatu studi kebijakan pendanaan kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan anggaran kesehatan yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Informan adalah pejabat Pemerintah Daerah dan unsur Legislatif informan tersebut adalah : Anggota DPRD (komisi D), Ka Bag Keuangan, Ka Bag Pembangunan, Pejabat Bappeda yang berkompeten, Kepala Dinas Kesehatan, Ka TU Dinas Kesehatan, Kepala Sub Bag Keuangan dan Perencanaan Dinas Kesehatan, Kepala Seksi Data dan Infokes Dinas Kesehatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap bidang kesehatan belum mendalam. Peran yang dilakukan oleh pengambil keputusan sangat penting, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif dalam perencanaan penganggaran. Komitmen yang diberikan pada sektor kesehatan tidak konsisten yang teroermin pada rendahnya anggaran yang dialokasikan pada dinas kesehatan. Adanya sumber dana selain APBD kabupaten yang dialokasikan pada dinas kesehatan yang belum diketahui oleh pejabat pemerintah kabupaten yang berkompeten dalarn perencanaan penganggaran. Adanya usulan kegiatan dinas kesehatan yang belum diusulkan secara komprehensif.Penulis menyarankan agar dinas kesehatan melakukan advokasi pada jenjang yang paling dasar di tingkat kecamatan sampai jenjang pengambil keputusan di tingkat kabupaten dan jika perlu dapat menggunakan narasumber dari Propinsi Jawa Barat atau Departemen Kesehatan. Selain im menyarankan pada dinas kesehatan untuk menginformasikan dana-dana yang diterimanya serta meningkatkan kemampuan menyusun rencana kesehatan kabupaten secara terintegrasi dan komprehensif, termasuk pula mengintegrasikan pendanaan yang datang dari berbagai sumber."

"Penelitian Analisis Kualitas Jasa Pada Pelayanan Kesehatan di RSUD Pasar Rebo Jakarta Timur telah dilaksanakan sejak bulan Maret 2003 sampai dengan Juni 2003. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan kesehatan dilihat dari dimensi: Tangibility, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy. Disamping itu penelitian ini juga ingin mengetahui faktor-faktor apa yang paling mempengaruhi tingkat kepuasan pengguna jasa layanan kesehatan di RSUD Pasar Rebo.Tidak semua pelayanan kesehatan yang ada di RSUD Pasar Rebo yang diteliti, tapi hanya dibatasi pada unit pelayanan rawat jalan (poliklinik) saja. Penelitian ini hanya dilakukan terhadap pengguna jasa layanan kesehatan di poliklinik RSUD Pasar Rebo tersebut. Kualitas diukur atas dasar kinerja pelayanan dan harapan dari pengguna jasa layanan kesehatan di RSUD Pasar Rebo. Kinerja diukur dari persepsi pengguna jasa layanan kesehatan mengenai layanan yang telah mereka terima, sedangkan harapan diukur dari anggapan pengguna jasa layanan kesehatan tentang idealnya suatu pelayanan kesehatan. Tingkat kepuasan pengguna jasa diukur berdasarkan: mean skor dan persentase tingkat kepuasan dari 120 orang responden yang diambil secara acak memakai teknik pengambilan sampel aksidental, dengan mempergunakan model pengukuran kualitas jasa SERVQUAL yang terdiri dari dimensi tangibility, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Dimensidimensi itu kemudian dijabarkan menjadi 22 indikator variabel berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuisioner. Dari data yang diperoleh dilakukan analisis reliabilitas, validitas, tingkat kepuasan, dan analisis faktor dengan mempergunakan SPSS 11,0.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 22 indikator variabel yang digunakan, hanya 20 indikator yang reliabel dan valid untuk dianalisis lebih lanjut. Kemudian diperoleh rata-rata tingkat kepuasan untuk masing-masing dimensi sebesar: -0,7222 (tangibility); -0,8700 (reliability); -0,8528 (responsiveness); -0,7375 (assurance); dan -0,5433 (empathy). Kalau dilihat dari masing masing indikator variabel, hasil tertiriggi berdasarkan mean skor adalah sebesar -0,23 yaitu indikator variabel Q14 (Persuasif) dengan tingkat kepuasan sebesar 94,04%. Sedangkan tingkat kepuasan terendah adalah indikator variabel Q17 (dukungan terhadap petugas) dengan mean skor sebesar -1,13 dan tingkat kepuasan sebesar 74,94%.Dari hasil analisis faktor yang dilakukan terhadap 20 indikator variabel, terbentuk 6 faktor utama yang menjadi pertimbangan pengguna jasa layanan kesehatan di RSUD Pasar Rebo. Pembentukan faktor-faktor tersebut juga didasarkan atas angka eigenvalues, dimana kriteria pemilihan banyaknya faktor yang terbentuk adalah faktor yang memiliki nilai eigennya lebih dari 1. Keenam faktor yang terbentuk dengan urutan persentase varian data masing-masing faktor adalah sebagai berikut: (1) faktor memahami pelanggan (29,300%); (2) faktor ketepatan dan keandalan layanan (9,446%); (3) faktor komunikasi (6,893%); (4) faktor kenyataan fisik (6,520%); (5) faktor profesionalisme petugas (5,526%); dan (6) faktor hubungan baik (5,150%).Berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, disarankan agar pihak pengelola (management) RSUD Pasar Rebo lebih memperhatikan dan memahami keinginan pasien yang membutuhkan layanan kesehatan dalam meningkatkan kinerja pelayanannya, karena belum ada satupun dari indikator variabel yang digunakan dalam penelitian ini memberikan hasil yang memuaskan pengguna jasa. Penelitian untuk mengukur kualitas layanan kesehatan di rumah sakit ini harus dilakukan secara periodik dalam jangka waktu tertentu, sebab persepsi dari pengguna jasa suatu layanan akan terus berubah. Disamping itu perlu juga dilakukan penelitian serupa pada rumah sakit-rumah sakit yang dikelola oleh swasta, agar dapat memberikan perbandingan kualitas yang diberikan berdasarkan persepsi pengguna jasa."

"ABSTRAKDalam rangka pengurangan kemiskinan sebagai bagian daripada pencapaianTujuan Pembangunan Milenium 2015, Indonesia makin memantapkan programpelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin. Diawali tahun 1998 denganprogram Jaring Pengaman Sosial pasca krisis moneter yang berfokus padapeningkatan supply, fokus program beralih pada sisi demand di tahun 2005.Perkembangan kebijakan pada tahun 2005 yang mengarah pada penerapan sebagianUndang-undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, diiringidengan pendanaan publik yang membesar 12 kali lipat dibandingkan tahun-tahunsebelumnya, mendorong perlunya kajian pelaksanaan program guna mengawalkebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah gambaran dan menemukan modelyang mengandung faktor-faktor paling berkontribusi terhadap utilisasi pelayanankesehatan dalam program jaminan kesehatan bagi penduduk miskin, guna memberimasukan bagi penyempurnaan kebijakan publik yang peduli kemiskinan. Utilisasipelayanan rumahsakit dipilih sebagai pokok studi, mengingat perannya dalammengatasi penyakit serius yang dibutuhkan namun sulit dijangkau masyarakat miskinbila tidak ada jaminan kesehatan. Desain studi bersifat potong lintang, menggunakandata Susenas 2005, dilengkapi dengan studi kualitatif tentang penatalaksanaanprogram 2005. Lokasi penelitian mencakup 6 kabupaten dan 6 kota di 6 provinsi.Sampel mencakup 32028 penduduk, dengan 20% penduduk termiskin (kuintail satu)berjumlah sekitar 6406 jiwa. Proporsi penduduk miskin yang menggunakan pelayanan rumahsakit masihsekitar 0,4% untuk rawat jalan dan 0,4% untuk rawat inap. Angka tersebut merupakansepertiganya utilisasi rawat jalan dan seperlimanya utilisasi rawat inap pendudukterkaya. Angka berbasis populasi ini jauh lebih rendah dari data berbasis fasilitasyang mencapai sekitar 4,32% RJTL dan 1,66% RITL, yang memperhitungkan jugafrekuensi kunjungan. Penduduk miskin yang memiliki kartu pada pertengahan tahun2005 hanya 17%. Analisis statistik menemukan bahwa faktor~faktor yang berkontribusi padamodel utilisasi rawat jalan rumahsakit oleh penduduk miskin pada tingkat individuadalah faktor terganggu akibat sakit dan pada tingkat rumahtangga adalah faktorpengeluaran rumahtangga untuk non-makanan. Sedangkan pada utilisasi rawat inaprumahsakit oleh penduduk miskin, berperan faktor status kawin, terganggu akibatsakit, kepemilikan kartu, pengeluaran non-makanan dan IPM. Penelitlan ini merekomendasikan perbaikan targeting atau penetapan sasaranpenduduk miskin yang tepat, perluasan sosialisasi pada sasaran penduduk miskinbukan hanya pada level birokrat dan provider, dukungan kelancaran penyaluran dana,pengembangan sistem penanganan keluhan, pemantapan monitoring dan evaluasidengan sistem pemantauan berbasis wilayah, peningkatan partisipasi, tranparansi,akuntabilitas dan peningkatan kepuasan pemakai rumahsakit sebagai indikator mutupelayanan bagi penduduk miskin.

---

AbstractWithin the effort to attain the Millenium Development Goals of 2015,Indonesia has further expanded free medical services to the poor. Started with SocialSafety Net program following the monetary crisis in 1998, the program?s focusdeparted from supply improvement to demand oriented mechanism in 2005. Thepolicy that has moved towards the implementation of National Act No.40 of 2004 onthe National Social Security System, with the I2 times increased funding support ascompared to those of previous years, has driven the improtance of progam assessmentfor the improvement of that pro-poor public policy. This study aims at examining the picture and model development containingcontributing factors to the utilization of health services within the health protectionprogram for the poor; as inputs to the pro-poor policy. The utilization of hospitalservices is selected as focus of this study for its rol in combating serious illness thatis demanded but difficult to reach by the poor if there is no health protection scheme.The study design is cross-sectional, using the 2005 Susenas data with primary datacollection Bom a rapid assessment done of 2005 program implementation. The studysites cover 6 regencies and 6 municipalities in 6 provinces. The sample includes32028 population, with 20% of the poorest quintile amounted to 6406 subjects. The proportion of the poorest that utilize hospital services was 0.4% foroutpatient and 0.4% for inpatient care. These figures are one-third for outpatient andone-fifth for inpatient of the richest quintail. The rates are far lower compared tofacility based data amounted to 4.32% for outpatient and 1.66% for inpatient care,due to the inclusion of frequency measures in them. Only 17% of the poor admittedhealth card in their possesion. Statistical analysis found that factors attributable to the outpatient hospitalutilization model of the poorest at individual level was disability resulted ti°om theillness; and at the household level was non-food expenditure. Contributing factors forinpatient hospital utilization were marital status, disability resulted from the illness,the possession of health card, non-food household expenditure, and the district humandevelopment index. This study recommends prompt targetting of the poor, extended socializationto the beneficiaries, not limited to bureaucrats and providers, the timely support offlow of funding, the proper management of complaints and grievance procedures,improvement in monitoring and evaluation with a stakeholder-friendly local areamonitoring, and enhancement of participation, transparancy and accountability. Lastbut not least, the improvement of health services quality, in particular the satisfactionlevel ofthe health care beneficiaries, as the indicator of program effectiveness.Keywords: health services utilization, hospital, the poor."