Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 disebutkan bahwa puskesmas harus melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar. Saat ini belum semua puskesmas memenuhi standar pelayanan kefarmasian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan implementasi standar pelayanan kefarmasian di puskesmas Kota Bekasi sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan agar pelayanan kefarmasian di puskesmas berjalan sesuai standar. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan unit analisis pelayanan kefarmasian meliputi pelayanan resep, pelayanan informasi obat, dan konseling. Untuk memperkuat pembahasan dilakukan pengumpulan data kualitatif. Sampel sebanyak 100 pelayanan kefarmasian diambil dari 10 puskesmas di Kota Bekasi. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, pengisian lembar kuesioner, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan hasil bahwa puskesmas telah melaksanakan pelayanan resep dan pelayanan informasi obat namun belum sesuai standar sedangkan konseling belum dilaksanakan di semua puskesmas. Puskesmas yang memiliki apoteker sebagai penanggung jawab, fasilitas kefarmasian yang baik, standar prosedur operasional, uraian tugas dan mendapatkan komunikasi kebijakan dan supervisi yang baik lebih patuh terhadap standar pelayanan kefarmasian. Pemerintah disarankan untuk merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, menetapkan apoteker sebagai tenaga kesehatan strategis, program internsip dan kebijakan pegawai tidak tetap untuk apoteker. Dinas Kesehatan Kota Bekasi disarankan untuk melakukan advokasi kebijakan penempatan apoteker di puskesmas sesuai analisis beban kerja, pelatihan berkelanjutan, sosialisasi kebijakan kepada tenaga kefarmasian di puskesmas, penyusunan petunjuk teknis pelayanan farmasi klinik, supervisi rutin, dan menetapkan sistem penilaian kinerja perorangan untuk pemberian kompensasi dan sanksi. Puskesmas disarankan untuk merencanakan kebutuhan apoteker sesuai analisis beban kerja, menempatkan apoteker sebagai penanggungjawab pelayanan kefarmasian, menyediakan fasilitas kefarmasian sesuai standar, menyusun standar prosedur operasional, menyusun uraian tugas, supervisi internal, dan menerapkan penilaian kinerja perorangan dan memberikan insentif berbasis kinerja perorangan.

---

Regulation of the Minister of Health Number 74 of 2016 states that primary health centers must perform pharmaceutical services according standard. Currently, not all community health centers meet the standard of pharmaceutical service. This study aims to analyze the compliance in the implementation of pharmaceutical services standard in primary health centers in Bekasi so it is expected to provide an input to the pharmaceutical services at primary health centers in order to be implemented in accordance with the standards. This research was conducted with quantitative approach with pharmaceutical services as unit of analysis which including prescription service, drug information service, and counseling. To strengthen the results discussion then in this study also conducted qualitative data collection. Samples of 100 pharmaceutical services were taken from 10 in primary health centers in Bekasi. The data were collected by observation, filling in questionnaire, and in depth interviews. The results showed that the primary health center had performed prescription and medication services but not yet meet with the standard while counseling had not been implemented in all primary health centers. Primary health center that have pharmacists, good pharmacy facilities, standard operating procedures, job descriptions and good policy communication and supervision are more obedient to the standard of pharmaceutical services.

The Government is advised to revise Regulation of the Minister of Health Number 75 of 2014 on Primary Health Center and Regulation of the Minister of Health Number 74 of 2016 on Standard of Pharmaceutical Service in Primary Health Center, establishing pharmacist as strategic health officer, internsip program and non permanent employee policy for pharmacist. Bekasi City Distric Health Office is advised to advocate placement of pharmacist in community health center policy according to work load analysis, continuing professional development, policy communication to pharmacy staff at community health center, preparation of clinical pharmaceutical services technical guidance, routine supervision, and set individual performance appraisal system for reward and punishment. Primary health centers are advised to plan the pharmacist 39 s needs in accordance with workload analysis, placing pharmacists as responsible pharmaceutical services, providing pharmaceutical facilities according to standards, developing standar operating procedures, preparing job descriptions, internal supervision, and applying individual performance assessments and give incentive based on individual performance."

"Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) merupakan suatu proses kegiatan yang sistematis untuk menyusun kegiatan pada tahun berikutnya untuk meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam upaya mengatasi masalah-masalah kesehatan setempat. Pada pelaksanaannya menemui hambatan antara lain: kuatitas dari PTP yang kurang memadai, belum terealisirnya PTP sebagai input perencanaan kesehatan Dinas Kesehatan (Din.Kes) Dati II, belum terjawabnya masalah-masalah kesehatan di wilayah kerja Puskesmas dengan adanya PTP, kurangnya pembinaan PTP oleh Dinas Kesehatan Dati II. Penelitian ini bertujuan menganalisis aplikasi Perencanaan Tingkat Puskesmas pada tiga Puskesmas di Kabupaten Karawang, dengan menggunakan pendekatan sistem dan dibahas dengan analisis SWOT (Strengh, Weakness, Opportunity, Threats). Menggunakan metode kualitatif dengan unit analisis Kepala Puskesmas, staf Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan Dati II Karawang, Kepala Seksi Din.Kes Dati II Karawang, Staf Urusan Perencanaan dan Informasi Din.Kes Dati II Karawang, Camat, dan Petugas Penyuluh Lapangan KeIuarga Berencana Teknik pengumpulan data wawancara mendalam, diskusi kelompok dan kajian dokumen. Penelitian dilakukan secara deskripsi analitik untuk menjawab permasalahan dalam penyusunan Perencanaan Tingkat Puskesmas dengan pendekatan sistem dan dibahas dengan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan pedoman PTP yang digunakan masih mengacu pada pedoman PTP "Micro Planning" tahun 1986 dan belum mengacu pada pedoman PTP tahun 1993. Kurangnya komitmen Kepala Puskesmas dan Din.Kes Dati II dalam mendukung PTP. Dukungan lintas sektor untuk berpartisipasi dalam kegiatan Puskesmas masih terbatas. Tidak adanya jadwal tertulis dan menyeluruh pada awal tahun anggaran dari Din.Kes Dati II mengenai pengelolaan PTP selanjutnya dan program-program yang harus dilaksanakan oleh Puskesmas. PTP sulit untuk menyelesaikan masalah kesehatan di wilayah kerja Puskesmas, bila dikaitkan dengan target yang terlalu tinggi. Tidak adanya pengaruh kebijakan PTP yang sejalan dengan Peraturan Mendagri No. 9 tahun 1982 sebagai kontrol dari pelaksanaan PTP di Puskesmas maupun pengelolaannya di Din.Kes Dati II. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, dapat dikemukakan beberapa saran, antara lain: perlunya suatu evaluasi dari hasil pelatihan pada tahun-tahun berikutnya, adanya informasi jadwal pengelolaan PTP selanjutnya di Din.Kes Dati II, perlunya komunikasi yang lebih aktif antara Puskesmas dengan Din.Kes Dati II dan antara Kepala Seksi dengan Urusan Perencanaan Din.Kes Dati II., meningkatkan komitmen Kepala Puskesmas dan Din.Kes Dati III dalarn mendukung PTP.

---

Community health center planning is a systematic activities process to arrange the activities and increase the quality of health services to the people in order to handle the health problems. In the execution, there are some obstacles for instance: the quality of the community health center planning is not good enough, there is no realization of community health center planning as an input of the health planning of health department (Dinas Kesehatan) Karawang regency, there are no solutions for health problems with the planning right now, least support for community health center planning by the department of health in Karawang regency.

The aim of the research is to analyze the application of community health center planning on three community health centers in Karawang regency, by using the approaching system that will be talked over by SWOT (strength, weakness, opportunity , threats) analysis.

Using the qualitative method with the analysis unit are: the chief of community health center, the staffs of community health center, the chief of the health department in Karawang regency, the chief of the health department section in Karawang regency, the staffs of the planning affairs and information of the health department in Karawang regency, the head of the district (Carat) and the officers of information of family planning. The techniques of collecting data are: in depth interview, focus group discussion, learning from the document. The research was done in descriptive analysis to solve the problems in managing the planning of community health center by the approaching system and will be discusses by SWOT analysis.

The results of the research shows the guide of community health center planning which is used still oriented to the guide of 1986 community health center planning, not to the 1993 guide. Least commitment of the chief of community health center and the department of health in Karawang regency in supporting community health center planning. Supporting from the sector to participate in the activities of it is still limited. There is no written schedule in the early budgetary year from the health department in Karawang regency on the planning management and the programs that must be done by the community health center. It is difficult to solve the health problems by the planning when it is connected to the high target. There is no effect of the policy of community health center planning refer to the minister of home affairs rule number 91 1982 as the controller of the execution in the public health center and in the management in the health department in Karawang regency as well.

Based on the result of the research, some suggestion can be brought forward, for instance: it needs an evaluation of the training results from the further years, there are some information about management schedule of further community health center planning, it needs more active communications, improving the commitment in supporting community health center planning."

"Karya kedua dari Panca Karya Husada ialah pengembangan tenaga kesehatan. Karya ini bertujuan untuk meningkatkan upaya pembangunan dan pembinaan tenaga kesehatan, dimana salah satu programnya adalah pengembangan karier. Pengembangan karier bertujuan untuk mengadakan pembinaan tenaga berdasarkan sistem karier dan prestasi kerja. Dengan demikian terdapat kejelasan tentang pola pengembangan pendidikan dan latihan, kejelasan tentang kriteria penilaian kenaikan pangkat/promosi dan penunjukan dalam jabatan. Untuk melaksanakan semua kegiatan diwilayah kerjanya, Puskesmas memerlukan tenaga pelaksana terutama dokter Puskesmas yang rela bekerja dengan penuh pengabdian dan dengan dedikasi tinggi. Sebagai rangsangan dan dorongan kepada dokter yang bekerja di Puskesmas, pemerintah telah melaksanakan Program Pemilihan Dokter dan Paramedis teladan. Program Pemilihan dokter Puskesmas teladan sudah berjalan 10 tahun tetapi belum pernah dilakukan evaluasi. Apakah ada dampak penghargaan teladan terhadap pengembangan karier dokter Puskesmas yang meliputi kenaikan pangkat istimewa atau pilihan, promosi jabatan dan pendidikan jenjang karier. Disamping itu apakah ada juga dampaknya terhadap kepemimpinan, prestasi kerja dan motivasi dokter Puskesmas. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pengembangan karier dokter Puskesmas teladan serta faktor-faktor yang berhubungan dengannya. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pengembangan karier dokter Puskesmas teladan ialah kepemimpinan, prestasi kerja dan motivasi dokter Puskesmas. Penelitian ini merupakan penelitian cross-sectional dengan tehnik analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis dilakukan dengan analisis persentase dengan uji Chi-square. Penelitian dilakukan terhadap 31 orang dokter Puskesmas teladan tingkat Kabupaten/Kotamadya yang masih bekerja di Propinsi Sumatera Selatan. Sebagai pembandingnya adalah dokter Puskesmas non teladan dengan jumlah yang sama. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dengan analisis persentase dan dengan hasil uji Chi-square ada perbedaan yang bermakna, ternyata ada hubungan antara penghargaan teladan dengan promosi jabatan. Dengan analisis persentase walaupun dengan uji Chi-square tidak ada perbedaan bermakna, penelitian ini memperoleh hasil ada hubungan antara penghargaan teladan dengan kepemimpinan, prestasi kerja, kenaikan pangkat, dan pendidikan jenjang karier. Penelitian juga memperoleh ada hubungan antara kepemimpinan dengan promosi jabatan dan pendidikan jenjang karier. Penelitian juga memperoleh ada hubungan antara prestasi kerja dengan promosi jabatan dan pendidikan jenjang karier, serta ada hubungan antara motivasi dengan kenaikan pangkat, promosi jabatan dan pendidikan jenjang karier. Sedangkan hasil penelitian yang memperoleh tidak ada hubungan adalah hubungan antara penghargaan teladan dengan motivasi, kepemimpinan dengan kenaikan pangkat, prestasi kerja dengan kenaikan pangkat, promosi jabatan dan pendidikan jenjang karier. Peneliti mengemukakan beberapa saran yaitu perlu penelitian lebih lanjut dengan sampel dan daerah penelitian yang lebih luas, pada pemilihan dokter teladan penilaian kepemimpinan tidak hanya dilihat dari DP-3 tapi ditambah dengan penilaian bersifat observatif atau dengan cara penilaian pada penelitian ini, penilaian prestasi kerja juga ditambah dengan cara penilaian lain, SKB tiga Menteri agar cepat diterbitkan, untuk promosi jabatan dan pendidikan jenjang karier seyogyanya predikat teladan mendapat prioritas."

"Mann Whitney analysis result based on Puskesmas with inpatient and without inpatient in achieving Desa Siaga Aktif target because sig=0,308>[alpha](0,05). Descriptively, inpatient Puskesmas in rural areas are doing more effort in conducting Promkes four dimensional program compared to non-inpatient Puskesmas."

"Adanya tuntutan kemandirian dalam aspek pembiayaan kesehatan di daerah serta makin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan Puskesmas yang baik telah mendorong Puskesmas agar dikelola secara profesional. Disamping itu, masih adanya kelemahan manajemen Puskesmas seperti masih kurangnya SDM baik kuantitas maupun kualitasnya, sumber daya keuangan yang belum mencukupi, sarana prasarana Puskesmas yang belum sesuai kebutuhan dan sistem informasi yang masih dilakukan secara manual. Berdasarkan kondisi-kondisi di atas Puskesmas didorong untuk menyusun perencanaan yang baik sesuai dengan analisis situasi setempat dalam bentuk rencana strategtis (renstra) Puskesmas. Penyusunan renstra Puskesmas ini semakin menjadi prioritas setelah adanya SK Kadiskes Kota Pekanbaru NO. 440/SP/2002110.285 yang mengharuskan setiap Puskesmas di Kota Pekanbaru menyusun renstra.Penelitian ini bertujuan untuk menyusun renstra Puskesmas Simpang Tiga Kota Pekanbaru tahun 2005-2009, yang untuk selanjutnya dapat digunakan oleh pimpinan Puskesmas sebagai acuan dalam menyusun rencana dan penganggaran tahunan Puskesmas.Ruang lingkup penelitian dilakukan di Puskesmas Simpang Tiga, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, BPS Kota Pekanbaru dan sarana kesehatan yang ada disekitar Puskesmas. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, concencus decision making group dan kajian dokumen.Hasil penelitian, mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang menjadi peluang, adalah: akses ke Puskesmas yang mudah dijangkau, jumlah penduduk yang semakin meningkat, tingkat pendidikan masyarakat yang semakin membaik, pendapatan masyarakat yang semakin membaik, kebijakan Pemda yang mendukung dan meningkatnya angka kunjungan. Faktor yang menjadi ancaman adalah masih tingginya angka kesakitan, belum memadai teknologi kesehatan dan meningkatnya jumlah pesaing. Faktor yang menjadi kekuatan adalah gedung Puskesmas yang cukup memadai sebagai Puskesmas tingkat kecamatan. Faktor yang menjadi kelemahan adalah belum adanya visi/misi organisasi, manajemen organisasi belum berkembang, masih kurangnya SDM baik kualitas maupun kuantitas, keuangan yang masih belum memadai, sistem informasi yang belum berkembang, pemasaran yang masih bersifat konvensional dan produk layanan yang belum lengkap.Kesimpulan pada penelitian ini adalah posisi Puskesmas yang dianalisis dengan matriks IE berada pada set V yaitu Hold and Maintain, dengan alternatif market penetration dan product development. Sedangkan posisi yang sesuai dengan matriks TOWS yang berada pada Internal Fix-it Quadrant dengan alternatif strategi retrenchments, enhancement, market development, product development, vertical integration and related levers. Pada tahap matching dihasilkan strategi product development (pengembangan produk). Pada tahap menentukan strategi prioritas dengan QSPM, strategi yang disarankan dari pengembangan produk adalah Pengembangan Balai Pengobatan Gigi.Diharapkan metodologi dari penelitian ini dapat diterapkan oleh Puskesmas lain dalam menyusun perencanaan strategis Puskesmas.

---

Public Health Centers Strategic Plan of Simpang Tiga Pekanbaru in 2005-2009The arising demand to the aspect of financial self-funding of health at the district as well as the increasing of public's demand to the quality of better services given by Public Health Center stimulate the Public Health Center to be professionally well managed. Those demands are due to the facts that currently Public Health Center is lack of human resource both from quality and quantity point of view. Poor management, inadequate financial source, un-perfect infra structures and information system done manually, they are the others factors which cause the demands arising. Such condition support Public Health Center to create suitable programs based on local needs approached to be Public Health's Strategic Plan. The arrangement of Public Health's Strategic Plan is to be the main priority as the chief of regency health office issued a decision letter No. 4401SP/2002110.285 on the obligation of all Public Health Center at Pekanbaru to arrange Public Health's Strategic Plan.

This research aimed to arrange Public Health's Strategic Plan Simpang Tiga, Pekanbaru 2005 - 2009, in order to be used by the head of Public Health Center as a reference in arranging plan and annual budget.

Scope of this research was done at Public Health Center Simpang Tiga, Pekanbaru Health Office, BPS Pekanbaru and health infrastructures available around the Public Health Center. The data was gathered by using intensive interview, consensus decision making group and document study.

The result of this research shows that factors which become an opportunity are: access to the Public Health Center is relatively easy, the greater number of resident, well income of society, the supporting policy of local government, and the increasing number of visitors. Factors that become the threat are: the number of patient is still high, inadequate health facilities, and the coming of new competitor. Factors that become the strength are: sufficient building facility that is possessed by the Public Health in the rural district level.

The weakness factor is that the Public Health Center does not have a clear organizational vision and mission, undeveloped organizational management, the minor quantity and quality of human resource, inadequate financial, undeveloped information system, conventionally product marketing, and uncomfortable services.

The conclusion of this research is that the position of Public Health that is analyzed by implementing matrix IE is on the 5th sell, that is Hold and Maintain, with market penetration alternative and product development. The suitable position based on matrix TOWS is in Internal Fix it Quadrant with the strategy retrenchment, enhancement, market development, product development, vertical integration and related diversification. At the matching stage it is resulted product development strategy. At the decision stage by implementing QSPM matrix to gain priority strategy, it is resulted dental clinic development.

It is hoped that the result of this research could be applied by another Public Health Center in arranging Public Health's Strategic Plan."

"Penyelengaraan sistem informasi kesehatan yang baik sangat diperlukan guna menunjang proses manajemen program-program kesehatan. Buruknya sistem informasi kesehatan akan mengakibatkan pada rendahnya kualitas data & informasi yang dihasilkan dan rendahnya kualitas data & informasi akan berdampak pada kualitas manajemen, seperti perencanaan yang tidak tepat, salah dalam evaluasi keberhasilan program dan sebagainya.Sistem informasi manajemen Puskesmas (SIMPUS) adalah ketentuan teknis secara rinci mengenai sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas (SP2TP) berdasarkan SK Dit.Jen Binkesmas. No:590/BM/DJ/Info/V/96, bertujuan meningkatkan kualitas manajemen Puskesmas secara lebih berhasil guna dan berdaya guna melalui pemanfaatan secara optimal data SP2TP dan informasi lain yang menunjang. Baik tidaknya penyelenggaraan SIMPUS akan berdampak pada baik tidaknya manajemen Puskesmas. Baik tidaknya manajemen Puskesmas diduga berkaitan dengan kinerja pelaksana program dalam penyelenggaraan SIMPUS, mulai dari pengumpulan data (pencatatan), pengolahan data, analisis dan interpretasi informasi hasil olahan data, pelaporan dan pemanfaatannya untuk menunjang proses manajemen Puskesmas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja pelaksana program dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas di Kota Bengkulu.Desain penelitian yang digunakan adalah potong lintang dengan jumlah sampel sebanyak 144 dari 150 total populasi. Populasi penelitian adalah 10 pelaksana program pada 15 Puskesmas yang ada di kota Bengkulu. Pengumpulan data variabel terikat maupun variabel bebas dilakukan dengan metode self-assesment (kuesioner diisi oleh responden sendiri). Khusus untuk variabel terikat yaitu kinerja pelaksana program dalam penyelenggaraan SIMPUS, setelah responden menjawab/mengisi kuesioner, peneliti melakukan observasi dan pengecekan jawaban respoden sekaligus melakukan koreksi atas kebenaran kecocokan jawaban yang diisi oleh responder.Hasil penelitian melaporkan proporsi pelaksana program dalam penyelenggaraan SIMPUS yang kinerjanya baik sebanyak 52,8% dan yang kinerjanya tidak baik sebanyak 47,2%. Hasil analisis menunjukan bahwa ada tiga faktor yang berhubungan dengan kinerja pelaksana program dalam penyelenggaraan SIMPUS di Kota Bengkulu yaitu pelatihan, pengetahuan tentang SIMPUS dan uraian tugas.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja pelaksana program dalam penyelenggaraan SIMPUS di kota Bengkulu belum dilaksanakan dengan baik, untuk itu perlu mendapat perhatian Pimpinan Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu : Pertama kegiatan pelatihan perlu ditingkatkan baik dari jumlah dan mutunya, kedua diperlukan upaya khusus peningkatan pengetahuan tentang SIMPUS pada setiap pelaksana program Puskesmas seperti melengkapi buku-buku pedoman SIMPUS di setiap Puskesmas dan ketiga perlu adanya uraian tugas yang jelas pada setiap pelaksana program di Puskesmas khususnya tugas-tugas dan tanggung-jawabnya dalam pengelolaan data dan informasi.

---

Factors Related to the Performance of Program Officers in Administrating the Puskesmas Management Information Systems (SIMPUS) in Bengkulu City 2001Good health information system is needed to support the process of managing health programs. Unreliable health information system will produce low quality data and information. Low quality data and information, as a consequence, will damage the decision making process of health management, such as reducing their ability to plan accurately, hampering program performance evaluation, and other problems.

Puskesmas management information systems (SIMPUS) is detailed technical provision concerning integrated recording dan reporting systems of Puskesmas (SP2TP) which is based on SK Dit. Jenn. Binkenmas No. 590/BM/DJ/Info/V/96. The provision is aimed to enhance the effectiveness of Puskesmas management through optimal use of SP2TP data and other supporting information. The quality of SIMPUS administration will directly affect the effectiveness of Puskesmas management.

The effectiveness of Puskesmas management is hypothesized to be related to the performance of program officers in administrating SIMPUS, from the start of data collecting (recording), processing, analyzing and interpretation of the outputs, reporting, to utilizing information to support Puskesmas management. The objective of this study is to identify factors related to the performance of program officers in administrating SIMPUS in Bengkulu City.

The design of the study is cross-sectional, using a sample of 144, with the total population of 150. The population consists of 10 program officers at each of 15 Puskesmasses located in Bengkulu City.

The collection of data concerning dependent and independent variables was done using self-assesment method (the respondents were asked to fill the questionnaire by him or her). In the case of dependent variable, i.e. the performance of program officers in administrating SIMPUS, after the respondents filled the questionnaires, the researcher still had to make direct observations over the process SIMPUS administration, verify the answers of respondents, and make correction, if necessary.

The study found that the proportion of program officers having good performance in administrating SIMPUS is 52,8%, and the proportion of program officers whose performance low is 47,2%. The results of analysis found three factors that affect program officers? performance in administrating SIMPUS in Bengkulu City: training, knowledge of SIMPUS, and job description.

It can be concluded that program officers? performance in administrating SIMPUS in Bengkulu city is effectively low performances. Hence, these results should get attention from managers of Puskesmasses and Head office of health Bengkulu City: first, the number and quality of trainings should be increased, second there should be special efforts to increase program officers knowledge of SIMPUS, for example through providing SIMPUS manuals at every Puskesmas and the third, there should be clear description of tasks to be performed by program officers, especially description of tasks related to managing data and information."