Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit yang menjadi masalah kesehatan masyarakat dan endemis di beberapa Kota/Kabupaten di Indonesia. DBD mempunyai potensi menimbulkan kematian dan kejadian luar biasa (KLB). DKI Jakarta merupakan salah satu daerah endemis DBD yang jumlah kasusnya selalu meningkat setiap tahun. Kecamatan Pasar Minggu merupakan salah satu kecamatan yang ada di Jakarta Selatan yang jumlah kasusnya terus meningkat setiap tahun. DBD merupakan penyakit yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya dan belum ditemukan vaksin untuk mencegah penularannya. Maka perlu diadakan suatu program yang dapat mencegah penularan DBD. Cara yang paling efektif yang dapat dilakukan adalah memberantas vektor penular DBD yaitu nyamuk Aedes aegypti. Untuk melaksanakan suatu program penanggulangan DBD diperlukan suatu manajemen program yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan seperti Penyelidikan Epidemiologi (PE), fogging focus, Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), pengawasan dan penilaian kegiatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran manajemen program Penanggulangan Penyakit Demam Berdarah Dengue (P2DBD) di Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu Tahun 2008. Jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Penelitian dilakukan di Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu pada Bulan Mei 2008. Untuk menguji kebenaran dari data yang terkumpul maka peneliti melakukan triangulasi sumber, metode dan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga yang terlibat untuk P2DBD di Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu sudah mencukupi. Untuk melaksanakan kegiatan diperlukan dana sarana. Dana yang ada saat ini belum mencukupi dan beberapa sarana yang diperlukan juga masih kurang. Untuk melaksakan kegiatan P2DBD Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu berpedoman pada juklak yang berasal dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan Departemen Kesehatan. Manajemen Program Penanggulangan DBD di Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu belum terlaksana secara optimal karena masih ada beberapa tahapan penting dalam manajemen program yang belum terlaksana dengan baik. Respon Time Penyelidikan Epidemiologi dan Respon Time Fogging Focus dalam melaksanakan P2DBD masih belum sesuai dengan standar penanggulangan yang ada. Angka Bebas Jentik yang dilaporkan oleh Jumantik telah mencapai standar Angka Bebas Jentik yang baik yaitu di atas 95 %. Agar kegiatan P2DBD berhasil dan berjalan dengan baik maka diperlukan kesadaran masyarakat untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan dengan melakukan PSN secara rutin karena PSN merupakan cara yang paling tepat dalam memberantas vektor penular DBD. Selain itu diperlukan kerjasama dari berbagai pihak mulai dari pejabat terkait, petugas kesehatan, kader, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat secara keseluruhan untuk dapat melaksanakan P2DBD secara berkesinambungan. Proses manajemen P2DBD juga perlu dilaksanakan dengan baik dan optimal sehingga tujuan dari P2DBD dapat tercapai dan jumlah kasus DBD dapat ditekan."

"Penyakit Demam Berdarah Dengue (DED) merupakan salah satu masalah kesehatan di Indonesia yang cenderung semakin luas penyebarannya, sejalan dengan meningkatnya mobilitas dan kepadatan penduduk, serta sering menimbulkan KLB dan kematian. Pemerintah telah mengembangkan program untuk mengatasinya melalui Penatalaksanaan Kasus dan Pemberantasan nyamuk penyebar penyakit DBD.Program pemberantasan vektor intensif merupakan upaya dalam memperkecil wilayah ter-Jangkit DBD. yaitu dalam bentuk kegiatan; a. Fogging Massal, b. Abatisasi Selektif. c_ Pemberantasan Sarang Nyamuk. Kodya Dati II Bogor dengan kondisi lingkungan yang sangat mendukung perkembangan vektor serta lokasi yang bertetangga dengan DKI Jakarta yang mempunyai insiden DBD tertinggi di Indonesia, sedangkan mobilitas penduduk ke DKI Jakarta sangat tinggi, memerlukan kecermatan dan ketepatan program untuk dapat menekan Insiden DBD. Studi ini bermaksud mengetahui; 1. Kecenderungan masalah penvakit DBD. 2. Perkembangan kegiatan pemantauan vektor, 3. Masalah dalam pelaksanaan program P2.DBD. 4. Dampak program P2 DBD di Kodva Dati II Bogor. Hasil studi ini diharapkan dapat memberi masukan dan dasar pertimbangan pemerintah untuk merencanakan metode terbaik guna meningkatkan efektivitas program P2.DBD. khususnya upaya pengendalian vektor Intensif DBD. Pendekatan yang dipergunakan ialah observasional. dengan masa pengamatan selama empat tahun, yaitu seiak dilaksanakannya program Pemberantasan Vektor Intensif tahun 1991 sampai tahun 1994. Analisa yang dipergunakan adalah menghitung Cumulatif Incidence Difference dart Incidence Rate (IR) DBD serta House Index (HI) Jentik vektor DBD sebelum dan sesudah perlakuan. Hubungan Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan terhadap kasus DBD dan HI Jentik vektor DBD, serta hubungan HI jentik vektor DBD dengan IR DBD dengan cara melihat korelasinya. Karena keterbatasan sumber daya Kodya Dati II Bogor tidak melakukan tindakan lengkap kepada seluruh daerah endemic, tetapi memilih daerah perlakuan berdasarkan tingginya insiden. Dengan demikian Kodva Dati II Bogor masuk dalam kategori cakupan program tidak adekuat. Dari tahun 1991 - 1993 setiap tahun dua Kelurahan mendapat perlakuan lengkap (FM + AS + PSN). tiga Kelurahan mendapatkan perlakuan (FM + PSN). dan 17 Kelurahan lainnva hanya melaksanakan PSN dengan pengawasan melalui kegiatan Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB). Tahun 1994 tiga Kelurahan mendapat perlakuan lengkap, satu Kelurahan mendapat perlakuan (FM + PSN) sedangkan lB Kelurahan lainnva melaksana kan PSN saja. Dari hasil studi ini terlihat kesan dari tahun 1991-1994 setiap tahunnya pemberantasan vektor intensif tidak berhubungan bermakna secara statistik dengan IR DBD tetapi berhubungan bermakna secara statistik dengan HI Jentik Vektor DBD. Secara konsisten PSN menunjukkan adanya hubungan yang bermakna secara statistik dengan HI jentik vektor DBD sebaliknya FM + AS + PSN selalu tidak berhubungan bermakna secara statistik. FM + PSN sate kali (tahun 1993) menunjukkan hubungan yang tidak bermakna secara statistik. Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan tidak ada hubungan linier yang bermakna dengan kasus DBD tetapi berhubungan linier bermakna dengan HI jentik vektor DBD. Antara HI jentik vektor DBD dengan Insiden DBD tidak terlihat adanya hubungan linier yang bermakna. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program pemberantasan vektor Intensif mempunyai peranan dalam upaya pencegahan DBD melalui pemberantasan jentik vektor. Namun seberapa besar peranan dalam menurunkan insiden DBD perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menyertakan. variabel Fogging Focus dan Penatalaksanaan Penderita. dalam kawasan yang lebih luas. Selain itu perlu diteliti kegiatan mana diantara Fogging Massal, Abatisasi Selektif atau PSN yang paling besar kontribusinya dalam pemberantasan vektor Intensif. Upaya untuk menggerakkan masyarakat agar terlibat secara lebih aktif dalam pemberantasan penyakit DBD perlu lebih dioperasionalkan. Namun pemberantasan vektor dengan insektisida masih belum dapat ditinggalkan.

---

Dengue Haemorhagic Fever is one of the health problem in Indonesia. This disease has increased as rapidly as population density and mobilization. It also often causes an outbreak and high case fatality rate.

Additional note:Example: acceptance note from the faculty.DateCreated*:Example: publishing date, writing date. Format YYYY-MM-DDSourceURL:Internet address from where this document is taken.From where this document was taken:Example: Third Meeting of IndonesiaDLN.LanguageSelect language*:The Indonesian Government has developed a program to deal with ?Casses management and eradication of the vector causes Dengue Haemorhagic Fever (DHF)". Intensive vector eradication programme is an effort to decrease the number of areas infected by Dengue Haemorhagik Fever (DHF). Including in this program are : a. Massal Fogging, b.Selective Abatisation (SA). c. Mosquito's nests Eradication (MNE).

Kodya Dati II Bogor is one of the places that has a big problem in DHF. The environment condition in this area are supporting for vectors to spread rapidly: as well as the location is near by DKI Jakarta, which has the highest incidence of DHF in Indonesia_ Moreover Bogor' s population's mobility is very high, so that we need a punctual and accurate programme to decrease the incidence of DHF.

The purposes of this study are : 1. to measure the inclination of DHF. 2. to monitor vector of DHF by using unfolding activity . 3. to anticipate some problems in DHF eradication programme. 4. to know the impact of DHF Vector Eradication programme especially in Kodya Dati II Bogor.

The result of this study will give a positive input and basic consideration to the government in planning the best method for increasing DHF Eradication programme effectivity. Especially the effort of DHF Vector Eradication programme.

The approach of this study is observational study, which is started in 1991, the time when the intensive vector eradication programme is applied.

In analyzed the study we counted the cumulative Incidence Difference. Incidence Rate (IR) and House Index (HI) of the DHF vector's larva. We looked also the connection between rain pours and the number of rainy days to HI of the DHF vector's larva and IR of DHF. as well as the relationship between HI of the DHF vector's larva to IR of DHF by their correlation. Because of resource limitation. Kodya Dati II Bogor could not run the complete treatment to all of the endemic areas. But they only chose the area that has the highest incidence rate.

From 1991-1993, there were two of the villages that have completed all three treatments which are (MF + SA + NNE). and other three villages only use MF + MNE treatments. However there were 17 villages only use EMN treatment , with temporer monitoring larva inspection. In 1994. only one villages that have completed treatments. Three Villages got MF + MNE treatment. and other 18 villages have EMN treatment only.

From the study we got some results ,that the intensive vector eradication program is not significantly related to the IR of DHF. but there is significant relationship between intensive vector eradication and HI of the vector's larva DHF. Consistently. MNE showed a significant relation-ship to the HI of the DHF Vector's larva. MF + SA + MNE have an insignificant relationship, also in 1993. MF + ,EMN showed an insignificant relationship.

Rainpours and the number of rainy days do not have a significant linear relation to the IR of DHF. but they have a significant linear relation to the HI of DHF vector's larva. There is no significant relation between HI of the DHF Vector's larva. and DHF incidence Rate.

Therefore, we can conclude that Intensive Vector Eradicating Programme is apart of the effort to prevent DHF. However. we need further research. in order to know how useful this program in decreasing DHF incidence by enclosing Fogging Focus variable and patient management in more width area. It is also important to examine which method has a bigger contribution in Intensive Vector Eradication Program me. Whether Massal Fogging, SA or NME. An effort to mobilize the community to join actively in eradicating DHF can also be done. However vector eradication using insecticide still can not be abandoned vet."

"Salah satu metode komunikasi yang diterapkan dalam upaya pencegahan penyakit adalah metode COMBI (Communication for Behavioural Impact) yang telah dikembangkan oleh WHO pada tahun 2004-2005. Metode COMBI diterapkan dalam kegiatan PSN DBD yang dilakukan secara spesifik terhadap kontainer potensial perkembangbiakan nyamuk Aedes dan dengan memperhatikan aspek sosial budaya masyarakat. Metode ini berfokus pada komunikasi untuk terbentuknya perubahan perilaku agar melaksanakan PSN DBD secara rutin dan spesifik.Perumusan tujuan perilaku spesifik dilaksanakan berdasarkan hasil survey di masyarakat dalam bentuk Survey Perilaku dan Sosial Budaya Masyarakat dalam PSN DBD dan didukung oleh Survey entomologi untuk menentukan kontainer potensial yang nantinya dilakukan kegiatan PSN DBD. Kegiatan PSN dengan metode COMBI telah berhasil dilaksanakan di beberapa provinsi di Indonesia, dan berdasarkan hal tersebut, pada bulan Maret 2008, Provinsi Riau mencoba melaksanakan kegiatan PSN COMBI dengan melaksanakan sebuah pilot project di salah satu kelurahan endemis DBD di Kota Pekanbaru, yaitu di Kelurahan Sidomulyo Timur dengan sasaran primer adalah kelompok rumah tangga.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan PSN COMBI didukung berbagai masukan meliputi ketersediaan tenaga, dana, sarana dan telah memiliki metode/prosedur serta penjadwalan kegiatan. Kegiatan PSN COMBI dilaksanakan melalui tiga tahap manajemen PSN COMBI yaitu perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta dilaksanakan evaluasi proses dan evaluasi tahap akhir kegiatan secara keseluruhan. Setiap hari Rabu pukul 8 pagi dilakukan kunjungan rumah oleh Juru Pemantau Jentik (Jumantik) untuk melakukan pemeriksaan jentik dilanjutkan dengan pemberian penyuluhan singkat serta dilakukan kegiatan kerja bakti bersama dipimpin oleh RT/RW setiap minggu pukul 8 pagi. Kegiatan PSN DBD yang spesifik yang dilakukan masyarakat didukung dengan kunjungan rumah secara berkala serta komunikasi dan motivasi melalui penyuluhan oleh Jumantik kepada keluarga terbukti efektif dalam meningkatkan Angka Bebas Jentik di Kelurahan Sidomulyo Timur menjadi 97,36% dalam 10 minggu pelaksanaan (hingga 11 Juni 2008).Namun pelaksanaan kegiatan PSN COMBI di Kelurahan Sidomulyo Timur masih memiliki beberapa hambatan diantaranya keterbatasan dalam hal sumber daya (tenaga, dana dan sarana) serta belum didukung kebijakan dari pemerintah daerah. Kerja sama lintas sektor masih perlu terus dikembangkan serta perlu disusun suatu sistem dan kebijakan untuk pemeliharaan perilaku PSN rutin yang telah terbentuk."

"Lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat berperan dalam timbul dan penyebaran penyakit DBD, baik lingkungan biologis maupun fisik. Perubahan iklim dapat berpengaruh terhadap pola penyakit infeksi dan akan meningkatkan risiko penularan. Intergovernmental Panel on Climate Change tahun 1996 menyebutkan insiden DBD di Indonesia dapat meningkat tiga kali lipat pada tahun 2070. Penyakit demam berdarah dengue (DBD) telah menjadi penyakit endemik di kota-kota besar di Indonesia. Banyak yang menduga bahwa KLB DBD yang terjadi setiap tahun hampir di seluruh Indonesia terkait erat dengan pola cuaca di Asia Tenggara.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kejadian kasus demam berdarah dengue dengan iklim (curah hujan, kelembaban dan suhu udara) di Kota Administrasi Jakarta Timur. Rancangan penelitian yang digunakan adalah studi ekologi menurut waktu. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei-Juni 2009 dan berlokasi di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dengan menggunakan data sekunder. Data jumlah kasus demam berdarah dengue yang digunakan berasal dari laporan jumlah tersangka kasus yang tercatat di Suku Dinas Kesehatan Masyarakat Jakarta Timur. Data iklim yang digunakan adalah data curah hujan, kelembaban dan suhu udara yang diperoleh dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika stasiun Meteorologi Kemayoran Jakarta.Hasil penelitian hubungan kejadian kasus demam berdarah dengue dengan iklim di Kota Adminitrasi Jakarta Timur pada tahun 2004-2008 ini menunjukkan hubungan yang signifikan dengan kelembaban udara (p=0,01) dan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan curah hujan (p=0,1) dan suhu udara (p=0,28). Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa peningkatan kelembaban udara berpengaruh terhadap peningkatan kejadian kasus demam berdarah dengue. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerjasama antar lembaga terkait yaitu Dinas Kesehatan dan BMKG sebagai pihak yang berwenang terhadap data kelembaban. Jika terjadi peningkatan kelembaban pihak BMKG disarankan untuk segera menginformasikan kepada dinas kesehatan, agar dinas kesehatan dapat waspada dan segera melakukan kegiatan untuk mengantisipasi kejadian kasus DBD dengan melakukan kegiatan preventif, seperti fogging dan pemeriksaan jentik berkala.

---

Environment is one of the most important factor in occurance and distribution of DHF, both of biologic and phisycs environment. Climate change can influence to infection disease pattern and will increase spreading risk. Intergovernmental Panel on Climate Change in 1996 predicted that DHF incidence in Indonesia would be tripled in 2070. Dengue hemorrhagic fever (DHF) has become endemic in many big cities in Indonesia. Most people predict that KLB of DHF happened every year almost in all of in Indonesia has strong relation with climate pattern in South East asia.

The objective of this research is to know correlation DHF cases and pattern of the climate variability in East Jakarta. This research uses the design of ecological time trend study. This research was did on May-June 2009 and located in East Jakarta District with used secondary data. Number of DHF cases were used the results indicate that DHF cases have significant related to humidity (pV=0,01) and didn?t have significant related to precipitation (p=0,1) and temperature (p=0,28).

The conclusion of this study is the increase of humidity can influence the occurance of DHF cases. Therefore, cooperation between health office and Geophisycs, Climate and Meteorologic Board is needed. If the increasing of humidity happen. Geophisycs, Climate and Meteorologic Board is suggested to inform to the health office immediately. In order that health office can be aware and the anticipating of DHF cases program can be done immediately by doing preventive program, such as fogging and periodic larva infection."

"Selama tahun 2010-2014 Kota Semarang selalu menduduki tiga besar rangking Incidence Rate DBD di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembiayaan program pemberantasan DBD bersumber pemerintah pada tahun 2013-2015 serta kesenjangan sumberdaya. Pendekatan akun biaya kesehatan (health account) digunakan untuk menelusuri pembiayaan menurut sumber, fungsi, penyedia layanan. Hasil studi menunjukkan bahwa total belanja program DBD bersumber APBD tahun 2013 adalah Rp. 4.018.927.020, tahun 2014 sebesar Rp. 4.070.437.715.020, dan tahun 2015 sebesar Rp. 8.889.646.145. Program terutama dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang, dan fungsi layanan kesehatan terutama adalah Surveilans Epidemiologi dan Pengendalian Penyakit Menular. Belanja untuk kegiatan administrasi lebih tinggi daripada belanja untuk program promosi kesehatan dan penangan KLB. Tidak terdapat kesenjangan antara ketersediaan sumber daya yang dipotret dari belanja kesehatan program pemberantasan DBD dengan kebutuhan program berdasarkan perhitungan kebutuhan metode SPM. Namun, terdapat kesenjangan antara ketersediaan sumber daya atau belanja kesehatan dengan perencanaan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Semarang. Disarankan agar perencanaan program lebih berfokus pada kegiatan promotif dan preventif.

---

During Year 2010 - 2014 Semarang municipality has been stated as the Big Three city with high incidence rate of dengue in Central Java province. This tracking expenditure of DHF Preventive Program has tried to analyze spending by the Local Government for Year 2013-2015, as well as the resources gap. The health account approach was used to analyze spending by source, function, and provider. Total spending for DHF supported by the local government in 2013 was Rp. 4.018.927.020, in 2014 was Rp. 4,070,437,715,020, and in 2015 was Rp. 8,889,646,145. The key player of the program was the Semarang Municipality Health Office. By function, the highest proportion of the spending was for Epidemiological Surveillance and Control of Communicable Diseases. The study also found that higher proportion of spending on administration as compared to direct activities such as community empowerment, and program to solve the outbreak. There was no resources gap if available resources was compared to the nedd according to SPM, however there was a resource gap if compared with the plan developed by the municipality health office. The study suggested to improved planning by focusing more on the direct activities such as promotive preventive."

"Penyakit demam berdarah dengue DBD masih merupakan masalah kesehatan yang serius di Indonesia karena hampir terjadi setiap tahun DBD juga masih menjadi masalah kesehatan di Kota Tangerang Selatan Incidence rate IR DBD di Kota Tangerang Selatan adalah sebesar 52 per 100 000 penduduk 2011 60 per 100 000 penduduk 2011 dan 54 per 100 000 penduduk 2013 Skripsi ini membahas mengenai gambaran penyakit demam berdarah dengue DBD menurut variabel epidemiologi yaitu variabel orang variabel tempat dan variabel waktu serta hubungannya dengan kepadatan penduduk dan angka bebas jentik di Kota Tangerang Selatan tahun 2011 - 2013 Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi ekologi Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama 2011 - 2013 penderita DBD terbanyak adalah jenis kelamin laki laki pada golongan umur 15 tahun dan kasus tertinggi terjadi di bulan Desember 2011 dan bulan Juni 2012 dan 2013 Penelitian menunjukkan bahwa tidak cukup bukti untuk membuktikan bahwa antara kepadatan penduduk dan angka bebas jentik berhubungan dengan incidence rate IR DBD di Kota Tangerang Selatan tahun 2011 - 2013.

---

Dengue hemorrhagic fever (DHF) is still a serious health problem in Indonesia because almost happens every year. DHF is also still a health problem in Tangerang Selatan City. Incidence rate (IR) of DHF in Tangerang Selatan city was 52 per 100,000 inhabitants (2011), 60 per 100,000 inhabitants (2011) and 54 per 100,000 inhabitants (2013). This thesis discusses the overview of dengue hemorrhagic fever (DHF) according to the epidemiological variables (person, place, time) variables and its relation to population density and larvae-free numbers in Tangerang Selatan City in 2011-2013. This study is a descriptive research approach to ecological studies. The results showed that during 2011 - 2013 is the highest DHF male gender, the age group > 15 years and the highest cases occurred in December (2011) and June (2012 and 2013). Research shows that there is sufficient evidence to prove that the population density and larvae-free numbers associated with incidence rate (IR) of DHF in Tangerang Selatan City in 2011-2013."

"Salah satu dampak dari perubahan iklim adalah kemungkinan eningkatan kejadian yang terus menerus dari vector borne disease (Munasinghe, 2003). Demam berdarah dengue (DBD) merupakan penyakit berbasis vektor yang menjadi penyebab kematian utama di banyak negara tropis. Penelitian Silaban (2005) menyatakan bahwa variasi iklim (jumlah hari hujan, lama penyinaran matahari, kelembaban) memiliki hubungan bermakna dengan insiden DBD di Kota Bogor. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran dan hubungan antara faktor iklim (suhu, curah hujan, hari hujan, lama penyinaran matahari, kelembaban, dan kecepatan angin) dengan kejadian DBD di Kabupaten Serang tahun 2007- 2008. Data yang dikumpulkan meliputi data sekunder faktor iklim dan jumlah kasus DBD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara faktor iklim suhu, curah hujan, hari hujan, lama penyinaran matahari, kelembaban dan kecepatan angin dengan angka insiden DBD di kabupaten Serang pada tahun 2007-2008."

"Propinsi DKI Jakarta adalah daerah endemis DBD. Beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi masalah pcnyakit DBD namun belum menunjukan hasil yang diharapkan hingga pada akhimya Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengendalian Penyakit Demam Bcrdarah Dengue (DBD) yang diberlakukan sejak 11 Juli 2007. Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui implementasi Perda tersebut menggunakan metode kualitatif dan pendekatan hulcum normatifl Data primer dan sekunder mengenai pedoman, sumbcr daya dan manajemen pelaksanaan didapat melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah dan telaahan dolcumen dari informan yang meliputi; Biro Hukum, Dinas Kcschatan, Dinas Ketentraman dan Ketertiban, Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), Askesmas Walikota Jakarta Timur Serta Suku Dinas Kesehatan, Kecarnatan, Kelurahan, Jmnantik dan masyarakat di Wilayah Jakarta Timur. Hasil penelitian yang dilakukan pada April minggu ke-4 hingga Juni Minggu ke-1 menunjukan bahwa pcraturan Gubemur sebagai petunjuk pelaksanaan belum tcrsusun, sumber daya yang rneliputi petugas, fasilitas penunjang, sumber dana dan peran serta masyarakat maupun manajemen pelaksanaannya belum sesuai dengan yang diharupkan. Ketidalctcrsediaan dan ketidaksesuaian pelaksanaan dengan muatan yang diatur dalam Perda menggambarkan belum kuatnya komitmcn Pemerintah Daerah dalam menegakkan suatu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengendalian Penyakit DBD hingga berdampak pada belum tercapainya sasaran yang diharapkanya dalam menurunkan kasus DBD.

---

The province of DKI Jakarta is an endemic area of dengue fever. Several attempts have been conducted to overcome the problem of dengue fever by the local government but have not yet shown any good result as expected, so the government of DKI Jakarta province finally issued the provincial regulation no.6 in 2007 about the control of dengue hemorrhagic fever (DHF), which has been implemented since july 11, 2007. The research conducted to tind out the implementation of this regulation is done by using qualitative method and normative law approach. Primary and secondary data about the guideline, resource and management of the implementation are obtained through in depth interview, focus group discussion and document review, informes, which are legal bureas, health department, public order department, local house representatives, mayor of east jakarta and the municipallity office of health, Kecamaran, Kelurahan, observer of mosquito larva (Jumantik), as well as residents in region of east Jakarta.

The result of the research conducted in the 4th week of April to the lst week of June demonstrated that the govemortarial regulation as implementation instruction has not been formed as well as resources such as man power, supporting facilities and finance, community participation and implementation management have not been met as expected. The abstinance of and inappropriatness ofthe implementation as ordered in the provincial regulation shows that the commitment of the local government is not strong enough to uphold the provincial regulation no. 6 in 2007 about the control of dengue fever, resulting in not being able to meet the objective to reduce the number of cases of dengue fever."