Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 125159 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Dianto Bachriadi
Jakarta: KPG Gramedia, 2001
333.731 BAC m
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
"The political realm according to the theory of Bertrand Resull is the human social interaction in power relation and in the two-side impulse, either to dominate or dominated. The ethics of politics should be the primary tool to connect the two-side impulse. Moreover, Indonesia, as one of the biggest democratic countries in the world, should have implemented the basic principles of he ethics of politics in the legal authorization of the power of the state as well as in the application of the separation of powers (Trias Politica)"
JUETIKA
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
"The current Indonesian politics is analyzed by comparison with the situation in an episode of the Mahabarata epic, PANDHAWA DHADHU played in a leather puppet performance. They story is about the PANDHAWA who played a game, (dhadhu is a dice), while discussing about the problems of the leadership in the Kingdom. Just as there were arguments about dilemmas on ethics, there was also on how one should face political defeat and wrong, and how leaders should be responsible towards the public. Likewise, the reflection on the play is worthy information for the current and coming Indonesian state officials."
JUETIKA
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Tutut Chusniyah
"Studi ini menguji model kekerasan suci, apakah model teoretik yang diajukan menggambarkan pengaruh ideologi jihad, ideologi politik konservatif, belief in a just world mortality salience terhadap kekerasan suci. Sebanyak 371 responden berusia 15-40 tahun dari kelompok Islam fundamentalis mengisi kuesioner untuk mengukur variabel-variabel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model teoretik yang diajukan sesuai untuk menjelaskan kekerasan suci. Kekerasan suci dipengaruhi oleh ideologi jihad, ideologi politik konservatif, belief in a just world dengan mortality salience sebagai mediator. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jihad merupakan ideologi keagamaan yang paling besar pengaruhnya terhadap kekerasan suci. Saran bagi penelitian selanjutnya adalah mengembangkan penelitian mengenai jihad dan pengaruhnya terhadap kekerasan suci dengan memperluas sarnpel dan melalui uji variabel lain yang mungkin juga dapat mernpengaruhi kekerasan suci, seperti persepsi terhadap ancaman, identitas dan soldaritas kelompok,
RWA, deprivasi, atau juga meneliti jihad sebagai legitimize ideology dalam perspektif teori SDO."
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2005
T38409
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Kekerasan, politik uang, dan korupsi mendominasi wajah kehidupan politik di Indonesia. Kerusuhan Mei 98, tragedy yang menimpa Ahmadiyah, syiah, dan konflik agama menodai harmoni kehidupan berbangsa. Tak sedikit pengamat mengaitkan tragedi-tragedi tersebut dengan pertarungan untuk kekuasaan. Pertarungan kekuasaan kasar dan penuh muslihat. Kekerasan, korupsi, dan politik uang tidak bisa dilepaskan dari mempertahankan / mencari kekuasaan serta lekat dengan praktik kekuasaan. Ketiga bentuk kejahatan itu makin menyadarkan urgensi etika politik. Memang politik pada dasarnya pertarungan kekuatan dan kecenderungan pada menghalalkan segala cara. Namun, bukan berarti lalu politik dibiarkan berkubang dalam logika manipulative dan kekerasannya, masih terbuka peluang terhadap wacana normatif. Maka diperlukan landasan hidup bersama karena tindakan membutuhkan legitimasi, perlu persetujuan msayarakat. Persetujuan ini mengandaikan ada pembenaran normatif (moral). Oleh karena itu etika politik tidak dapat diabaikan untuk memenuhi kebutuhan akan legitimasi tersebut. Filsafat politik mulai dengan etika politik yang melibatkan perbandingan dengan suatu ideal konsepsi tentang manusia, masyarakat, bentuk pemerintahan dan tujuannya. Hanya saja masalahnya di Indonesia adalah sejauh mana demokrasi efektif…."
MAARIF 9:1 (2014)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Dri Arbaningsih
"The political realm according to the theory of bertrand russell is the human social interaction in power relation and in the two-side impulse, either to dominate or dominated. The ethics of politics should be the primary tool to connect the two-side impulse. Moreover, Indonesia, as one of the biggest democratic countries in the world, should have implemented the basic principles of the ethics of politics in the legal authorization of the power of the state as well as in the application of the separation of powers (Trias Politica)"
Depok: Departemen kewilayaan Fakultas ilmu Pengetahuan Budaya UI Depok, 2009
360 JETK 1:2 (2009)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Ryaas Rasyid
Jakarta: Yarsif Watampone, 1997
350.001 MUH m (2)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Otto Gusti Madung
Maumere: Ledalero, 2009
320.9 OTT p
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
M. Aswan
"Pada tanggal 18 Agustus 1945 Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) diberlakukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun UUD 1945 telah diberlakukan, namun yang baru dapat terbentuk hanyalah Presiden / Wakil Presiden, yang dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dari pasal IV Aturan Peralihan terlihat ketentuan yang menyatakan bahwa sebelum MPR, DPR, dan DPA terbentuk, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan dari Komite Nasional. Sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem pemerintahan presidensil.
Pada permulaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 22 Agustus 1945 berdiri Partai Nasional Indonesia yang menurut pimpinan negara merupakan satu-satunya partai politik di Indonesia, yang didukung oleh Soekarno dan Hatta.
Untuk menghilangkan kesan seolah-olah Presiden menjalankan kekuasaan secara "tidak demokratis", maka Wakil Presiden mengeluarkan apa yang disebut Maklumat Wakil Presiden No. X pada tanggal 16 Oktober 1945?
- Dukungan sarana prasarana dan fasilitas yang memadai sesuai dengan tuntutan yang ada, seperti komputerisasi, pemakaian mesin-mesin pengolahan canggih, dan sebagainya;
- Kegiatan pemasaran yang berhasil memperpendek jarak, tanpa adanya ikut campur pihak "luar" yang terlalu jauh;
- Keterlibatan pemerintah dalam posisi yang " wajar ", dalam arti terbatas kepada proses penrbinaan saja, seperti organisasi usaha, manajemen, pembukuan keuangan, dan sebagainya, tanpa terlalu jauh ikut campur ke clalam pengelolcan kegiatan usaha, Di sisi lain, dalam kegiatan usaha yang digeluti kedua koperasi obyek pembahasan, pemerintah telah berhasil menciptakan iklim kondusif, salah satunya dengan dikeluarkannya Inpres No. 2 Th. 1985 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional, yang antara lain menghimbau kepada perusahaan IFS untuk mengutamakan pemakaian hasil produksi susu dalam negeri terlenih dahulu, dan barn melakukan impor terhadap kekurangan yang ada.
Perkembangan usaha dan perwujudan kontribusi kedua koperasi di atas berimplikasi terhadap pembentukan kondisi wilayah/daerah Kecamatan setempat khususnya. Dengan kcrta lain, kedrra koperasi telah menunjukkan peranannya dalam membentuk kondisi Ketahanan Wilayah/Daerah dalam lingkup Kecamatan (dan juga Kabupaten), terutama dalam aspek-aspek ideolagi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan, atau dikenal dengan sebutan Panca Gatra. Peranan tersebut antara lain:
Dari segi ideologis: Kedua koperasi obyek pembahasan telah rnemupuk nilai kebersamaan para anggotanya yang tercermin melalui sistem kerja berkelompok, penganrbilan keputrrsan secara bersama, dan sebagaina. Hal ini sejalan dan memperkuat nilai kebersamaan yang umumnya dianut oleh masyarakat Indonesia, ideologis Pancasila, serta cita-cita yang terkandung dalam pasal 33 UUD " 45.
Dari segi politik: Kedua koperasi telah mengenalkan dan menanamkan cascara berorganisasi modern, yaitu peranan dan fringsi bangun uscrha dalam mencapai peningkatan hidup anggota (dan keluarganya). Melalui pengelolaan usaha yang terorganisir secara baik, usaha yang dijalankan anggota dapat menjadi sumber penghasilan tetap yang lebih baik serta wahana peningkatan taraf hidup mereka. Di samping itu, melalui koperasi diintrodusir dan dikomunikasikan pula nilai-nilai demokratis sesuai dengan ciri yang disandang oleh bangun usaha koperasi;
Dari segi ekonomis: Kedua koperasi telah menjalankan peranan dalam meningkatkan pendapatan anggota, sehingga mereka memiliki kemampuan yang memadai untuk menrenuhi kebutuhan ekonomis sehari-hari. Bukan itu saja, kedua koperasi telah menciptakan dan menyerap tenaga kerja, baik langsung maupun tak langsung;
Dari segi sosial-budaya: Dampak dari perolehan pendapatan tetap yang meningkat, memungkinkan anggotanya untuk memenuhi kebutuhan lain, seperti biaya pendidikan anak, biaya kesehatan, dan sebagainya;
Dari segi pertahanan-keamanan: Karena kualitas penduduk yang meningkat serta pemahaman dan kesadaran akan nilai kebersamaan yang semakin kuat, mengakibatkan kesadaran terhadap keamanan lingkungan yang meningkat pula. Hal ini membawa kepada kondisi pertahanan-keamanan di wilayah sekitar yang semakin membaik atau tangguh. Salah satu wujud nyata adalah andil penyisihan sebagian hasil pendapatan anggota untuk kepentingan membangun pos-pos kamling I pos ronda, serta partisipasi aktif warga masyarakat terhadap gerakan sistem keamanan lingkungan (siskamling).
Berdasarkan hasil studi kepada kedua koperasi obyek pembahasan, tampak bahwva pada dasarnya koperasi dapat menunjang pembentukan kondisi Ketahanan Nasional yang tangguh. Namun persyaratan mana yang harus dipenuhi adalah, kemampuan itu baru akan terwujud apabila koperasi tumbuh subur di bumi nusantara serta mencapai keberhasilannya sebagaimana yang diperlihatkan oleh kedua koperasi obyek pembahasan. Permasalahannya adalah, bagaimana memenuhi persyaratan tersebut?
Dari pengalaman kedua koperasi di was, dapat dltarik beberapa pelajaran yang perlu diperhatikan dalam upaya menumbuhkembangkan bangun usaha koperasi agar dapat mencapai hasil seperti yang diharapkan, yaitu:
Kegiatan usaha yang dija/ankan bukan merupakan hal yang relatif "baru" dikenal, melalnkan telah ada sejak lama, terintegratif dalam drrr serta menjadi orientasi tingkah laku ekonomi warga masyarakat sehari-hari;
? Didukung oleh kondisi lingkungan sekitar, terutarna dalam upaya pengembangan usaha;
Keseriusan dan ketekunan dari Pengurus don Pelaksana. Dalam hal ini harus dibedakan antara kedua pihak tersebut, pelaksanaan pengelolaan kegiatan usaha harus dijalankan sepenuhnya oleh Pelaksana (bukan Pengurus) yang diperoleh koperasi melalui sistem perikatan;
Sedapat mungkin memperpendek jarak pemasaran amara koperasi dengan konsumen, tanpa melibatkan pihak ketiga yang terlalu 'jauh " dalam kegiatan pengelolaan pemasaran tersebut;
Keterlibatan pemerintah perlu berada pada batas dan posisi yang "wajar ", dalam arti hanya dalam konteks pembinaan tanpa terlalu dadam mencampuri pengelolaan kegiatan usaha. Termasuk dalam pembinaan ini adalah upaya pemerintah untuk tetap mewujudkan iklim kondusif, misalnya dengan memberikan perlindungan kepada kegiatan usaha koperasi untrrk mencegah adanya tindakan intervensi oleh pihak swasta. Namun yang perlu diperhatikan, perlindungan itu haruslah disertai dengan upaya untrrk membuat koperasi menjadi mandiri dan kompetitif nantinya, dan bukan menjadi manja serta ketergantungan terhadap peran pemerintah tersebut."
1995
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>