Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini hendak menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang dibuat pada masa Perang Saudara yang mempengaruhi industri senjata api. Penelitian ini memberikan perhatian pada kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah federal khususnya Legal Tender Act dalam upayanya memenangkan Perang Saudara dan dampaknya pada industri senjata api dan jalannya perang itu sendiri. Pembahasannya berfokus pada latar belakang kondisi industri senjata sebelum perang dan proses pengesahan kebijakan itu sendiri dan dampaknya. Dipilihnya topik penelitian ini karena di Indonesia topik masa Perang Saudara Amerika masih jarang diteliti. Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode sejarah yang terdiri dari: Heuristik, Kritik (Verifikasi), Interpretasi, dan Historiografi dan sumber yang digunakan adalah sumber primer yang berbentuk dokumen Kongres Amerika Serikat beserta sumber sekunder, seperti buku dan jurnal. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat tiga aspek utama, yaitu politik, ekonomi, dan militer. Dan dijelaskan korelasi antara ketiganya. Legal Tender Act yang digagas oleh seorang anggota kongres asal New York Elbridge Spaulding yang bertujuan untuk meringankan beban keuangan negara akibat perang, yang nantinya memunculkan perdebatan di kongres akan ke-konstitusionalitas dan dampak dari Legal Tender Act tersebut. Diharapkan penelitian ini dapat menjelaskan kondisi Amerika Serikat pada masa itu dan gambaran proses pengesahan Legal Tender Act serta dampaknya terhadap industri senjata dan jalannya Perang Saudara itu sendiri

---

This research is intended to explain how the policies of the United States government made during the civil war affected the firearms industry. This research pays attention to the economic policies made by the federal government in particular the Legal Tender Act in its efforts to win the civil war and its impact on the firearms industry and the course of the war itself. His discussion focuses on the background to the state of the pre-war weapons industry and the policy enactment process itself and its impact. This research topic was chosen because in Indonesia the topic of the American Civil War is still rarely studied. The method used in writing this paper is a historical method consisting of: Heuristics, Criticism (Verification), Interpretation, and Historiography and the sources used are primary sources in the form of congressional documents of the United States and secondary sources, such as books and journals. This study found that there are three main aspects, namely politics, economy, and military. And explained the correlation between the three. The Legal Tender Act was initiated by a congressman from New York Elbridge Spaulding which aims to ease the financial burden of the state due to war, which will lead to debates in congress regarding the constitutionality and impact of the Legal Tender Act. It is hoped that this research can explain the conditions of the United States at that time and an overview of the process of passing the Legal Tender Act and its impact on the weapons industry and the course of the Civil War itself."

"Teeknologi memudahkan mendapatkan berbagai informasi. Berbagai sumber dapat mudah diakses. Kecepatan Memberikan informasi terkini di media sosial telah menjadisalah satu kebutuhan akhir-akhir ini. Secara tidak langsung membantu penyebaran berbagai informasi di Indonesia. Kemutakiran teknologi membuat tidak ada barrier geografis, batas-batas norma,etika, semakin tak terlihat nyata. Berbagai kemudahan yang ditawarkan akan memiliki nilai manfaat lebih tinggi apabila kebenaran informasi dapat dipertanggung jawabkan. disisi lain sebagai seorang manusia tetap memiliki hak asasi yang melekat, demikian pula sebagai warga negara. Oleh karena itu maka dalam mengakses, memanfaatkan dan menyebarluaskan berbagai informasi yang diperoleh diperlukan suatu filter yang disebut literasi informasi. Setiap orang yang telah memiliki literasi informasi tidak dengan mudah menyebarluaskan informasi tanpa memeriksa lebih dahulu kebenarannya. Penyebaran berbagai informasi yang benar serta santun akan membuat penerima informasi menalar dengan baik sehingga tidak mudah terpancing berbuat hal yang meresahkan. Dengan demikian literasu sangat penting utuk mendukung ketahanan nasional."

"Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara keterlibatan pemerintah federal Amerika dalam sistem hubungan industrial yang terwujud dalam The Sherman Anti Trust Act dengan tingkah laku politik AFL untuk melakukan amandemen terhadapnya. Pentingnya penelitian ini menyangkut konsep pembatasan kekuasaan negara dalam sistem hubungan industrial yang bercorak liberal-voluntaris. Sistem kekuasan politik menurut model ini ditempatkan di luar sistem hubungan industrial, sehingga sangat menarik untuk mengkaji tingkah laku politik AFL ketika menghadapi kekuasan pemerintah federal yang berada dalam sistem hubungan industrial melalui undang-undang yang digunakan untuk mengatur pemogokan tersebut. Craig (dalam Poole, 1981:31) yang menggunakan pendekatan sistem dalam membahas proses-proses dalam hubungan industrial menyebutkan bahwa faktor-faktor dalam sistem politik yang berpengaruh adalah:- Tindakan legislatif - Tindakan eksekutifSedang dari sistem hukum adalah: - Statutory law (dibuat oleh lembaga legislatif) ?- Common law (dibuat oleh lembag penngadilan)- Administrative law.Selanjutnya dimensi tingkah laku politik serikat pekerja difokuskan pada bentuk hubungan serikat pekerja dan partai yang dapat berupa:- Serikat pekerja sebagai sekutu partai politik. - Serikat pekerja sebgai partner partai politik. - Serikat pekerja sebagai pengikut partai politik.- Serikat pekerja sebagai pimpinan partai.Pilihan terhadap salah satu bentuk hubungan tersebut merupakan cerminan dari fungsi, struktur, tindakan dan ideologi yang dimiliki oleh serikat pekerja.Dari kedua pendekatan tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan: "Seberapa jauh pengaruh sikap Kongres, Presiden dan Mahkamah Agung dalam masalah penerapan The Sherman Anti Trust Act terhadap intensitas hubungan AFL dan partai politik 1900-1920"Pembahasan masalah tersebut dilakukan dengan meneliti sikap 3 lembaga pemerintah federal yaitu Kongres, Mahkamah Agung dan Kepresidenan selama tahun 1900-1920, yang dibagi menjadi 3 periode: 1. periode kepemimpinan Theodore Roosevelt {1990-1909); 2. periode kepemimpinan Howard Taft (1909-1913) dan 3. periode kepemimpinan Woodrow Wilson (1913-1920). Bentuk-bentuk sikap dan kebijaksanaan ketiga lembaga ini dalam hubungan industrial, khususnya dalam masalah pemberlakuan The Sherman Anti Trust Act merupakan indikator yang digunakan untuk meneliti perubahan tingkah laku poltik AFL.Dari hasil penelitian menunjukkan ketika ketiga lembaga federal itu berada dalam posisi mendukung pengusaha dengan menolak untuk mengamandemen The Sherman Anti Trust Act yang merugikan gerakan serikat pekerja itu, maka terjadilah pergeseran sikap politik AFL dari non partisan menuju partisan Partai Demokrat.Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan negara yang muncul dalam lembaga-lembaga yang menyelenggarakan fungsinya, sangat berpengaruh terhadap tingkah laku politik serikat pekerja dan disisi lain juga memperlihatkan bahwa partai politik merupakan saluran yang penting bagi serikat pekerja untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai hubungan kekuasaan antara pemerintah federaldengan pemerintah negara bagian Arizona terkait dengan kebijakan Support OurLaw Enforcement and Safe Our Neighborhood Act. Dalam penyelesaian tersebut,terlihatlah peranan Mahakmah Agung selaku pengadilan tertinggi untuk dapatmenengahi sengketa. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif. Untukmenjawab permasalahan dalam penelitian ini, digunakan pendekatan atau konsepjudicial restrain, di mana konsep tersebut mejelaskan interpretasi MahkamahAgung atas sesuatu hal yang bersumber dari Konstitusi. Temuan dalam penelitianini adalah bahwa konflik yang terjadi di antara pemerintah federal dan pemerintahnegara bagian Arizona disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan, sertakeputusan Mahkmah Agung yang di dasarkan atas supremacy clause KonstitusiAmerika Serikat, dalam menyelesaikan perselisihan tersebut.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis examines the power relation between federalgovernment and the government of Arizona State related to dispute of “SupportOur Law Enforcement and Safe Our Neighborhood Act” policy. The SupremeCourt of The United States stepped in to settle the problem. The settlement by TheSupreme Court was mandated by the US Constitution. This study is a qualitativestudy. To answer the question that being asked in this thesis, the approach of“judicial restrain” is used. The finding of this study is that the conflict happenedbetween federal government and the government of Arizona state was caused bydifferent opinion of state and federal government. Beside that, this study alsofound that the Supreme Court decision was based on the “supremacy clause” ofthe United States’s Constitution."

"Penelitian ini membahas dampak kebijakan Quantitative Easing QE AS terhadap dinamika perubahan harga Surat Utang Negara SUN di Indonesia periode 2003-2013. Peneliti menggunakan teknik autokorelasi perubahan harga SUN dalam periode sebelum, selama, dan antar tahap QE untuk melihat dampaknya terhadap pergerakan harga SUN. Hasil penelitian membuktikan bahwa kebijakan QE berdampak terhadap dinamika perubahan harga SUN. Dampak tersebut terjadi pada periode sebelum dan selama QE,sedangkan pada periode antar fase QE, harga SUN cenderung mendekati efisien.

---

The research provides the impact of USA Quantitative Easing QE on the price changes of Indonesia government bond SUN in 2003 2013. This study examine the autocorrelation of SUN rsquo s price changes before, during, and between the phases of USA QE to identify its impact. The research finds the evidence that USA QE have an impact to the SUN rsquo s price changes. This impact appears before and during USA QE, while between its phases, the SUN rsquo s price changes tend to be efficient."

"Ketepatan kurva imbal hasil pemerintah sangat penting karena menjadi dasar harga semua sekuritas keuangan domestik. Pengukuran kurva imbal hasil membutuhkan data dari himpunan obligasi benchmark. Tetapi, setiap individu obligasi benchmark masih mengandung premi likuiditas individu obligasi dan premi tersebut mempersulit pengukuran tersebut dan perhitungan nilai aset lainnya. Indikator keberadaan premi likuiditas dapat dilihat pada galat-galat harga obligasi benchmark yang idiosinkratik, galat yang heteroskedastik dari hasil estimasi bootstrap dan hasil pengukuran parameter yang overshooting. Untuk membuat kurva imbal hasil yang tepat, peneliti mengembangkan konsep imbal hasil dasar (basic yield) dari Durand (1942), yaitu imbal hasil yang bebas premi likuiditas dan bebas premi risiko likuiditas. Peneliti memperluas definisi dari sebuah titik imbal hasil dasar menjadi kurva imbal hasil dasar. Untuk membuat kurva imbal hasil dasar, peneliti harus terlebih dahulu mengembangkan metode pengukuran kurva imbal hasil nominal dan kemudian metode pengukuran kurva imbal hasil dasar. Pada tahap awal penelitian empiris, peneliti menyusun dua buah estimasi bootstrap hibrid yang terdiri dari algoritma Monte Carlo dan algoritma Newton untuk membentuk kurva imbal hasil spot. Peneliti mengidentifikasi tiga sumber penyebab parameter yang overshooting, yaitu: kurangnya kepadatan sampling algoritma Monte Carlo, titik sadel dan data harga obligasi benchmark yang idiosinkratik. Untuk mengatasi dua sumber pertama masalah parameter yang overshooting tersebut, peneliti mengembangkan metode-metode penentuan jumlah iterasi algoritma Monte Carlo dan memodifikasi algoritma Newton untuk mengatasi titik-titik sadel pada estimasi bootstrap kurva imbal hasil nominal. Untuk mengatasi sumber parameter yang overshooting terakhir, peneliti mengembangkan model premi likuiditas untuk mengompensasi inovasi-inovasi ukuran likuiditas pada estimasi bootstrap kurva imbal hasil dasar. Dengan estimasi bootstrap hibrid dan model premi risiko likuiditas di atas, peneliti telah berhasil membentuk kurva imbal hasil dasar dengan menggunakan data-data obligasi on-the-run dari pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat dan mewakili pasar yang masih berkembang dan telah maju mulai dari tanggal 17 April 2013 sampai dengan 29 Oktober 2013. Walaupun peneliti memperoleh tingkat kurva imbal hasil yang hampir sama antara dasar dan nominal, tetapi estimasi bootstrap kurva imbal hasil dasar menghasilkan galat hasil estimasi yang lebih homoskedastik dari pada galat metode estimasi nominal. Estimasi bootstrap kurva imbal hasil dasar dapat mengontrol galat sehingga memperoleh galat harga yang homoskedastik sepanjang tenor.

---

A proper sovereign term structure is a central to price all domestic financial securities. Term structure measurement requires a set ofbenchmark bonds. However, each benchmark bond contains liquidity premium and the premium flaws the measurement and other asset valuations. Idiosyncratic bond price errors indicate the existence of liquidity premium. The errors make further heteroscedastic estimation errors and overshooting parameters.

To construct a proper term structure, researcher develops the concept of basic yield of Durand (1942) which it is a liquidity premium free and liquidity-riskpremium free yield-to maturity (YTM). The researcher extends the term of basic yield from a point ofYTM to basic term structure. To measure a basic term structure, researcher sequentially has to develop a measurement methodology of nominal term structure and then that of basic term structure.

At the beginning, researcher applies two hybrid bootstrap estimations consisting of Monte Carlo and Newton algorithms to generate spot term structures. Researcher has identified three sources of overshooting parameter errors, i.e.: inadequate sampling density of Monte Carlo algorithm, saddle points and idiosyncratic price data. To overcome the first and the second problems, researcher develops some methods to set iteration numbers of Monte Carlo algorithm and modifies Newton algorithm to handle saddle points in nominal term structure estimation. Researcher also develops liquidity premium model to compensate liquidity-measure innovations in basic term structure estimation.

Using the hybrid bootstrap estimation and measuring the basic term structure, researcher has successfully developed and implemented the methodology to estimate the data of on-the-run Indonesian domestic government and the US Treasuries bonds and to represent developing and developed markets from April 2013 to October 2013. Even researcher gets similar term structures of both nominal and basic, however, the basic bootstrap estimation generates more homoscedastic error than that of the nominal method. The modified bootstrap estimation can control price errors so that the errors are homoscedastic over the course of time-to-maturity."

"Penelitian ini membahas tentang persaingan teknologi luar angkasa antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pengumpulan data yang dilakukan selama penelitian ini adalah dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, intepretasi, dan historiografi. Pencarian data, dilakukan melalui studi kepustakaan dan internet. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran aktif NASA sebagai badan yang berurusan dengan program luar angkasa, serta persaingan Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk menunjukkan superioritasnya sebagai negara adi kuasa. Serta untuk melengkapi penulisan sejarah Amerika Serikat, khususnya di bidang teknologi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat mampu mengungguli Uni Soviet dalam penguasaan luar angkasa dengan didaratkannya manusia pertama di bulan pada tanggal 20 Juli 1969."