Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak tahun 1984, melalui Muktamar ke-27 di Situbondo, Nahdiatul Ulama (NU) menyatakan sikap kembali ke khittah 1926. Gagasan kembali ke khittah 1926 ini sudah melalui proses perjalanan panjang, berdasarkan introspeksi dari kalangan tokoh-tokohnya sendiri, karena kiprahnya sebelum itu bukan saja telah mengabaikan tugas-tugas pengabdiannya kepada masyarakat sesuai misinya mengembangkan ajaran ahlus sunnah wal.jamaah, melainkan juga telah menimbulkan ketegangan dan konflik berkepanjangan pada tingkat intern NU. Penelitian kualitatif ini berupaya mengkaji faktor-faktor penyebab munculnya konflik pada era kembali ke khittah 1926, dengan menggunakan konsep dan pendekatan paradigma defensisi sosial (social defenition) dalam sosiologi, suatu pedekatan yang dipengaruhi kuat oleh pemikiran-pemikiran Max Weber. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa era kembali ke khittah 1926 semakin mengkristalkan faksi-faksi dalam NU. Ada tiga faksi utama yang saling berhadapan, yakni faksi politik, faksi Syuriah, dan faksi cendekia. Faksi politik menunjukkan orientasinya yang bersifat 'materi', dan belum bisa melepaskan antara aktivitas sebagai politisi dengan sebagai warga NU. Kesulitan utamanya karena watak politik telah mengendap dalam diri mereka. Sementara faksi Syuriah tetap berupaya mempertahankan tatanan normatif dari NU, sehingga pola-pikir dan tindakan kalangan Syuriah ini terasa begitu kaku. Padahal faksi cendekia, secara relatif niemiliki pola pikir dan tindakan yang berbeda dengan kedua faksi lainnya, yakni cenderung secara bebas membeni penafsiran terhadap gagasan kembali ke khittah 1926, berikut berbagai.pemikiran dan tindakan lain sebagai ekspresi pemikiran yang bersifat 'ideas'. Posisi faksi cendekia di bawah pengaruh kuat Abdurrahman Wahid cukup kuat dalam perjalanan NU selama 10 tahun terakhir. Faksi ini mampu membendung arus keinginan faksi politik untuk membawa NU kembali berpolitik. Ini bisa dilakukan atas kerjasama dengan-faksi Syuriah, yang juga tak menghendaki keinginan faksi politik. Ini menunjukkan pula bahwa sasaran tembak utama NU kembali ke khittah adalah sayap politik NU. Tetapi pada saat yang bersamaan pula, posisi Syuriah mengalami pelemahan yang sama dengan pada saat NU dipimpin oleh K.H. Idham Chalid. Ini terbukti dengan beberapa tindakan yang dilakukan oleh kepemimpinan Abdurrahman Wahid, yang sebenarnya secara normatif dianggap menyimpang, namun tetap saja diamaafkan. Ketegangan dan konflik internal yang muncul, dengan demikian, sebagai akibat dari tarik menariknya kepentingan ketiga faksi itu. Masing-masing faksi berupaya menafsirkan dan memanfaatkan NU sebagai basis dari manuver-manuver mereka, sehingga pada saat ruang manuver mengecil sebagai akibat dari adanya tembok pembatas berupa tatanan normatif NU, maka kekecewaan tak bisa dihindari. Sementara yang memiliki akses terbesar adalah faksi cendekia,'Abdurrahman Wahid dan kubu pendukungnya. Faksi cendekia ini umumnya terdiri dari keluarga NU generasi ketiga, kalangan intelektual NU dari berbagai latar belakang pendidikan. Penafsiran terhadap konsep kembali ke khittah 1926 yang berbeda, serta upaya membangun NU masa depan yang sesuai dengan irama tuntutan zaman menurut versi generasi ketiga ini, memberi kesan bahwa gerakan NU merupakan gerakan "civil society", atau paling tidak merupakan gerakan budaya. Di sini pula muncul konsep demokrasi dalam NU, di mana faksi cendekia mengembangkan gagasan-gagasan demokrasi yang cenderung liberal, cenderung berseberangan dengan arus pemikiran negara, sedangkan faksi Syuriah dan faksi politik cenderung larut pada arus pemikiran negara kuat (strong state). Berikut gambaran abstraktif dari tarik menariknya faksifaksi dalam NU yang berkaitan pula dengan pengaruh kekuasaan (lihat gambar di file PDF). Kecuali itu, keberadaan kalangan cendekiawan dengan kecenderungan pemikiran mereka, telah mampu merelatifkan klaim tokoh-tokoh sepuh yang disebut 'berkharisma',atau tokoh yang berpengaruh. Ini menunjukkan bahwa proses pelemahan pengaruh tokoh dalam NU juga,dilakukan oleh tokoh-tokoh NU sendiri. Proses pelemahan pengaruh ini lebih tepat dikatakan sebagai "peremahan", yang sekaligus menimbulkan reaksi dari kalangan tokoh atau warga NU lainnya: munculnya ketegangan dan konflik. Sementara itu, tampilnya Abdurrahman Wahid, merupakan gambaran tokoh yang memiliki kewibawaan tradisional. Upaya menafsirkan khittah dan membangun sebuah ideologi gerakan seperti itu, bukanlah berarti NU melepaskan misi awal gerakannya yakni pengembangan ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Hanya saja, dominasi pemikiran faksi cendekia, banyak mempengaruhi gerak perjalanan NU selama 10 tahun terakhir. Akibatnya NU seakan-akan melupakan inisi awal gerakannya itu, apalagi berbagai pemikiran yang dilontarkan --utamanya oleh Abdurrahman Wahid-- dianggap menyimpang dari tradisi NU selama ini. Di sini pulalah yang memunculkan ketagangan dan konflik antara faksi cendekia dengan Syuriah, di mana faksi politik-cenderung memanf aatkan situasi seperti ini. Penyebab konflik yang lain adalah di satu sisi banyaknya status (berikut peran yang dimainkan oleh) Abdurrahman Wahid, sementara di pihak lain tak sedikit tokoh NU, apakah dari faksi Syuriah, politik, maupun lainnya, yang kurang memahami adanya kemajemukan status itu, atau mengingkan Abdurrahman Wahid untuk tetap tampil dalam status utamanya sebagai ketua PBNU, mengabaikan status-status lainnya. Tensi atau ketegangan semakin naik pada saat Abdurrahman Wahid, dalam realitanya seperti itu, kurang memperhatikan keinginan anggota komunitas yang dipimpinnya, atau cenderung hanya memperhatikan diri sendiri --layaknya seperti pemikir bebas saja. Dapat disimpulkan bahwa perebutan pengaruh dan ruang manuver di NU (apakah untuk kepentingan perebutan status, politik, atau ekonomi) oleh para tokoh-tokohnya meLabirkan dinamika tersendiri dalam NU selama 10 tahu terakhir."

"Liberalisasi politik yang melanda Indonesia di era reformasi ternyata berdampak pula terhadap eksistensi kekuatan politik Islam, yakni dengan hadirnya sejumlah besar partai politik Islam. Dari fenomena ini ada dua pertanyaan elementer yang mengemuka. Pertama, faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi kemunculan partai politik Islam di era reformasi ini? Kedua, bagaimana aksi partai politik Islam itu dalam menghadapi pemilu 1999 dan Sidang Umum MPR 1999? Domestikasi Islam di dua rezim terdahulu melatarbelakangi lahirnya kehendak kolektif untuk memperkuat posisi politik Islam di era reformasi ini. Ketika kehidupan politik terbuka, kaum muslimin berkesempatan berpartisipasi di dalam sistem yang baru itu. Konteks semacam ini tidak bisa hadir jika eksistensi Soeharto sebagai lambang otoritarianisme Orde Baru masih bercokol. Di sisi lain, liberalisasi politik itu juga membuat kekuatan politik Islam melakukan perubahan strategi perjuangan, dari "Islam kultural" menjadi "Islam struktural." Namun bukan berarti kehadiran partai politik Islam itu sepi polemik, terutama dilihat dari tiga hal berikut: kebangkitan kembali politik aliran, perlu tidaknya kehadiran partai politik Islam, serta jumlah partai politik Islam yang tepat bagi wadah aspirasi politik kalangan Islam. Di tengah-tengah polemik itulah, partai-partai politik Islam menghadapi pemilu 1999 yang secara kualitatif berbeda dengan pemilu-pemilu Orde Baru. Hasilnya, kekuatan politik non Islam berhasil memporakporandakan mitos mayoritas angka. Kekalahan elektoral kekuatan politik Islam itu tentu menghentak kesadaran kolektif para aktivis partai politik Islam. Hanya saja mereka diuntungkan dengan sistem politik Indonesia yang tidak menempatkan pemilu sebagai penentu segala-galanya. Terlebih lagi jika perolehan suara PDI Perjuangan selaku pemenang pemilu 1999 tidak mencukupi untuk meraih posisi mayoritas mutlak di parlemen (single majority) atau sekalipun dengan simple majority. PDI Perjuangan yang memperoleh 153 kursi di DPR dan Partai Golkar 120 kursi, ternyata lebih kecil dari perolehan total kursi yang diraup partai-partai Islam, yakni 172 kursi. Dalam menghadapi pertarungan politik di SU MPR, muncul inisiatif untuk mengkonsolidasikan kekuatan politik Islam dalam sebuah barisan politik, yang dikenal dengan nama Poros Tengah. Sebelum ide di atas mengemuka, benih-benih penyatuan kekuatan politik Islam sebenarnya telah muncul. Pertama, pembentukan Forum Silaturahmi Partai-partai Politik Islam pada pra pemilu 1999. Kedua, Stembus Accord delapan partai politik Islam setelah pemilu 1999. Hasilnya, Poros Tengah yang bertumpu pada kekuatan lobi ternyata tampil mengesankan dengan merebut sejumlah posisi strategis. "

"Pemikiran al-Ikhwan al-Muslimun yang diwakili Hasan al-Fianna dan Sayyid Quthub di Mesir ternyata diadopsi ke dalam gerakan sosial politik Islam di berbagai negara, tanpa terkecuali di Indonesia. Salimat al-Agldcrlr al-Islamiyah yang jadi tema pemikiran Hasan al-Banna dan Sayyid Quthub merupakan fondasi bagi munculnya berbagai gerakan Islam. Dan implikasi dari salimat al-Agidah al-Islamiyah adalah terjadinya pengokohan terhadap Islam dan kenegaraan yang tidak memiliki keterpisahan. Sungguhpun demikian, pada tataran praktis ketidakterpisahan Islam dan politik acapkali diwarnai oleh kekacauan konsepsional, sehingga penyatuan Islam dan politik yang dianggap aksiomatik itu dalam pratiknya tidak serta merta menimbulkan kemaslahatan. Disinilah lalu, pentingnya konsep tarbiyah sebagaimana digagas al-Ikhwan al-Muslimun. Sebab tarbiyah dalam konsepsi al-Ikhwan al-Muslimun adalah upaya substansiasi untuk tujuan kemaslahatan dalam konteks hubungan yang tak terpisahkan antara Islam dan politik. Terjemahan karya-karya Hasan al-Banna dan Sayyid Quthub ke dalam bahasa Indonesia dan besarnya animo mahasiswa Indonesia belajar keislaman ke Timur Tengah merupakan faktor terjadinya transmisi di Indonesia. Di dalamnya termasuk juga tersedianya sarana masjid kampus untuk mempermudah para aktifis dakwah kampus untuk melakukan segala aktifitas keislaman. Seiring dengan berlangsungnya proses demokratisasi, maka gerakan Islam di kampus-kampus perguruan tinggi semakin leluasa mengembangkan kiprahnya. Kenyataan ini mengkondisikan berlangsungnya transmisi pemikiran Hasan al-Banna dengan intensitas yang tinggi. Menarik menelaah kenyataan di atas dalam kaitannya dengan eksistensi Partai Keadilan. Karena pemikiran al-Ikhwan al-Muslimun yang diwakili Hasan al-Banna dan Sayyid Quthub ketika diadopsi Partai Keadilan sebagai bagian pemikiran politik terjadi modifikasi. Bahkan beberapa demon tentang hubungan Islam dan politik berada pada posisi yang kontradiktif dibandingkan dengan hubungan Islam dan politik dalam perspektif Partai Keadilan."