Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas pengaturan dan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam melakukan pengelolaan sumber daya air sebagai benda yang diatur dan dijamin haknya secara langsung oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanannya terdapat permasalahan sejak terbit dan berlakunya Keputusan Bupati Bogor Nomor: 693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada PT Sentul City, Tbk. Pada pokok permasalahannya, PT Sentul City, Tbk yang memiliki kontrak dengan PDAM Tirta Kahuripan mengenai SPAM yang kemudian air tersebut dijual kepada penghuni rumah di kawasan Sentul City dengan tarif yang menyalahi peraturan perundang-undangan. Padahal, izin tersebut juga tidak memenuhi kriteria SPAM yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyedian Air Minum sebagaimana sebagaimana telah dibatalkan oleh Putusan PTUN Bandung No. 75/G/2017PTUN-BDG. Kesimpulannya adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor telah diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam memberikan izin SPAM kepada PT Sentul City, Tbk, namun pada pelaksanannya pemberiaan izin tersebut mengancung adanya cacat substansi dan prosedur.

---

This thesis discusses the regulation and implementation of the authority of the Regional Government of Bogor Regency in managing water resources as objects that are directly regulated and guaranteed by Article 33 paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia. There had been problems in its implementation since the issuance and enactment of Bogor Regent Decree Number: 693/090/00001/DPMTPSP/2017 dated March 1, 2017, concerning the Granting of Permits for the Operation of Drinking Water Supply Systems to PT Sentul City, Tbk. In essence, PT Sentul City, Tbk had a contract with PDAM Tirta Kahuripan regarding SPAM, which then sold the water to residents of houses in the Sentul City area with a rate that violates regulations. The permit also did not fill the SPAM criteria as stated in Government Regulation No. 122 of 2015 concerning the Drinking Water Supply System as canceled by the Bandung Administrative Court Decision No. 75/G/2017PTUN-BDG. The conclusion is that the Regional Government of Bogor Regency has been given the authority by regulations to grant SPAM permits to PT Sentul City, Tbk, but it’s implementation consist  procedure and substancial breach. "

"

Diare masih menjadi salah satu penyebab utama kematian anak-anak, terutama di negara-negara berkembang. Akses air minum dan sanitasi yang buruk adalah pendorong utama penyakit ini. Indonesia masih menghadapi masalah dalam menyediakan air minum yang baik dan akses sanitasi yang layak bagi semua masyarakat. Pemerintah Indonesia telah berjanji untuk memenuhi target Sustainable Development Goals (SDG) dalam kategori sanitasi dan air bersih pada tahun 2019 dengan tema 'universal access'. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah sanitasi dan air yang tidak layak menyebabkan penyakit diare di Indonesia dan untuk membahas perkembangan penyediaan sanitasi dan penyediaan air bersih di Indonesia sehingga apakah Indonesia dapat mencapai target SDG pada tahun 2019. Penellitian ini menggunakan linear growth method dan logistic regression untuk membuat proyeksi dan menganalisis. Penelitian ini menggunakan data Sosio-Ekonomi Indonesia (SUSENAS) untuk 2011 dan 2015. Studi ini menemukan bukti bahwa air yang buruk dan sanitasi yang buruk secara terus menerus menyebabkan diare di Indonesia. Kami juga memperkirakan bahwa Pemerintah Indonesia gagal mencapai target SDG pada tahun 2019.

---

Diarrhea remains one of the main causes of death of young children, particularly in developing countries. Poor water and sanitation are the main drivers of this disease. Indonesia still faces problems in providing improved drinking water and proper sanitation access for all communities. The Government of Indonesia has pledged to meet the target of SDGs in sanitation and clean water in 2019 with ‘universal access’. This study objective to examine whether the relationship between unimproved sanitation, unimproved water and diarrhea diseases in Indonesia and to discuss the latest development of sanitation and clean water provision in Indonesia using Indonesia’s Socio-Economic Survey (SUSENAS) data for 2011 and 2015. This research uses linear growth method and logistic regression to make projection and analysis. The study finds evidence that poor water and poor sanitation continue to cause diarrhea in Indonesia. We also predict that the Indonesian Government cannot achieve the target of SDG in 2019."

"Penelitian ini membahas mengenai privatisasi pengelolaan air minum DKI Jakarta dari sudut pandang hukum administrasi negara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, buku, dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengaturan privatisasi air di Indonesia terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Sedangkan di DKI Jakarta, diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 1992 Tentang PDAM DKI Jakarta (PAM Jaya). (2) Privatisasi adalah tindakan untuk mengurangi campur tangan pemerintah dan memperbanyak peran pihak swasta.Privatisasi air diartikan berpindahnya pengelolaan air baik sebagian maupun seluruhnya dari sektor publik kepada sektor privat. Privatisasi air pun membawa isu terkait air sebagai bagian dari hak asasi manusia. (3) Privatisasi air di DKI Jakarta bertentangan dengan konsep hak menguasai negara sebagaimana terdapat dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Sedangkan privatisasi pengelolaan air minum di DKI Jakarta dibolehkan berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 1992 Tentang PDAM DKI Jakarta (PAM Jaya). Penentuan tarif pun melibatkan pihak swasta yang memegang andil besar di dalamnya, dimana seharusnya pemerintah yang memegang kontrol atas penentuan tarif air tersebut.

---

This research describes the privatisation of water management in DKI Jakarta from the point of view of state administrative law. This research is a normative legal research using secondary data, such as legislation, books, and interviews. This research shows, (1) Water privatisation in Indonesia is regulated in Law Number 7 of 2004 on Water Resources. While in Jakarta, is regulated in DKI Jakarta Regional Regulation Number 13 of 1992 on PDAM DKI Jakarta (PAM Jaya). (2) Privatisation is an act to reduce government intervention and increase the role of private sector.

Water privatisation is defined the transfer partly or whole of water management from public sector to the private sector. Water privatisation will carry water-related issues as a part of human rights. (3) Water privatisation in in DKI Jakarta is not in accordance with the concept of state authorization in Article 33 section (2) and section (3) of the 1945 Indonesian Constitution. While privatisation of drinking water management in Jakarta is allowed by the Jakarta Regional Regulation Number 13 of 1992 on PDAM DKI Jakarta (PAM Jaya). The determination of water tariff involving private parties who hold an important role in it, where should government retained control over the determination of the water tariff."